DikSos & IPTEK & Humaniora

BELAJAR DARI GUJARAT

2008-11-28T17:21:00.000+07:00

Membuat Ibu dan Bayi Panjang Umur

Jumat, 28 November 2008 | 01:18 WIB

Evy Rachmawati

Terik matahari terasa menyengat. Sejumlah warga tampak memasuki halaman Puskesmas Sanathal, Blok Sanand, Distrik Ahmedabad, Gujarat, India. Di atas bangku panjang, sejumlah perempuan yang mengenakan kain sari duduk menanti giliran diperiksa. Sebagian dari mereka tengah hamil.

Satu per satu mereka ditangani oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan atau ginekolog. Mereka juga mendapat suplemen zat besi dan makanan penambah gizi. Semua layanan itu dapat dinikmati masyarakat miskin secara gratis, termasuk biaya persalinan dengan komplikasi yang ditangani tenaga kesehatan terlatih. Mereka malah diberi uang 200 rupee (setara Rp 50.000) oleh pemerintah setempat, 50 rupee di antaranya untuk transpor orang yang mengantar.

Hal itu merupakan bagian dari skema Chiranjeevi Yojana (seseorang hidup panjang umur) yang diluncurkan Pemerintah Gujarat, India, tahun 2005 dengan proyek percontohan di lima distrik. Skema ini untuk melindungi ibu dan bayi dari komplikasi saat melahirkan, mencegah kematian ibu selama kehamilan dan persalinan, serta menghindari kematian bayi baru lahir sampai satu bulan pasca- persalinan.

Sulit mengakses

Di Gujarat, sekitar 25.000 ibu meninggal saat melahirkan dan mayoritas tinggal di daerah terpencil. Setiap 1.000 kelahiran, dua ibu meninggal saat bersalin. Penyebabnya, antara lain, perdarahan dan infeksi. Angka kematian bayi baru lahir juga tinggi. ”Banyak ibu sulit mengakses fasilitas kesehatan saat melahirkan karena tak punya biaya dan terbatasnya sarana transportasi,” kata Chief Minister Pemerintah Gujarat Shri Narendra Modi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Negara Bagian Gujarat meluncurkan skema Chiranjeevi untuk menjamin ibu hamil yang miskin dapat melahirkan dengan aman di klinik bersalin atau rumah sakit rujukan pemerintah. Pelayanan itu termasuk pemeriksaan kehamilan, USG, persalinan, dan la- yanan kesehatan dasar bayi baru lahir.

Layanan ini diberikan di rumah sakit dan klinik swasta yang ikut dalam skema itu. Setiap ginekolog yang ikut dalam skema ini menandatangani perjanjian dengan Kepala Distrik Bidang Kesehatan untuk menangani persalinan minimal 100 pasien miskin. Kepada para dokter spesialis kandungan dan kebidanan itu, pemerintah membayar 1.795 rupee (setara Rp 500.000) per kelahiran. Dalam waktu kurang dari dua tahun, jumlah ginekolog meningkat drastis dari 7 orang di daerah terpencil menjadi 868 dokter spesialis.

Di lima distrik yang menjadi proyek percontohan, sampai September 2006 tercatat 26.969 perempuan yang mendapat layanan dari skema itu. ”Dengan peningkatan akses dan kualitas layanan persalinan, angka kematian ibu (AKI) dan bayi baru lahir turun drastis. Dari perkiraan AKI 101 jiwa, setelah skema itu dijalankan hanya tercatat angka kematian ibu dua orang,” kata Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Pemerintah Gujarat Rita Teaotia.

Keberhasilan itu membuat skema tersebut dikembangkan dari 5 distrik menjadi 25 distrik di Negara Bagian Gujarat pada akhir September 2008. Data terakhir menunjukkan, 235.289 persalinan di bawah skema Chiranjeevi. Dari total jumlah itu, 205.922 adalah persalinan normal, 14.535 dengan operasi cesar (6,18 persen), persalinan dengan komplikasi 14.832 (6,30 persen). Adapun keterlibatan dokter spesialis sebesar 868 per 2.000 persalinan.

Skema Chiranjeevi juga menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan perempuan lainnya di antaranya pencegahan penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual, pap smear untuk mencegah kanker serviks, dan pelayanan kontrasepsi. Atas terobosan itu, pada tahun 2006 Wall Street Journal menganugerahkan Penghargaan Inovasi Asia kepada Pemerintah Gujarat, India.

Adapun pemerintah pusat India memberi dukungan dana nutrisi 500 rupee dan uang transpor ke fasilitas kesehatan 200 rupee untuk setiap ibu. Dengan skema Chiranjeevi dan sejumlah program inovatif lain, angka kematian ibu melahirkan turun drastis. Dari perkiraan angka kematian 941 ibu melahirkan, ternyata angka kematian yang dilaporkan di bawah skema Chiranjeevi hanya 46 jiwa. Ini berarti 895 jiwa ibu berhasil diselamatkan.

Angka kematian bayi baru lahir juga turun drastis. Dari perkiraan angka kematian 8.941 jiwa, ternyata jumlah bayi baru lahir yang meninggal 987 bayi. ”Ini membuktikan kerja sama pemerintah dan dokter spesialis memberi peluang pasien miskin di daerah terpencil untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bagus,” kata dr Amarjit Singh, Sekretaris Jenderal sekaligus Komisioner Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Kedokteran dan Riset Pemerintah Gujarat.

Inovasi

”Kemitraan pemerintah dan swasta di Gujarat merupakan inovasi bagus untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dalam mencapai sasaran pembangunan milenium,” kata Direktur Kesehatan Keluarga dan Komunitas WHO Regional Asia Timur dan Selatan (SEARO) Dini Latief, pada pertemuan tingkat tinggi WHO SEARO di Ahmedabad, Gujarat, India.

Sejauh ini, 11 negara anggota WHO SEARO memberi kontribusi populasi 1,7 miliar jiwa atau seperempat dari populasi dunia yang berjumlah 6,6 miliar penduduk. Dari 536.000 kasus kematian ibu di dunia tahun 2005, hampir 32 persen atau 170.000 di antaranya ada di kawasan tersebut. Secara global ada 9,7 juta kasus kematian anak balita pada tahun 2006 dan 28 persen di antaranya di Asia Timur dan Selatan.

Prof K R Nayar dari Universitas Jawaharlal Nehru, India, memaparkan, ada perbedaan nyata angka kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak balita di negara maju dan berkembang. Contohnya, angka kesakitan tuberkulosis di India 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Untuk itu, kemitraan pemerintah dan swasta sebagaimana dilakukan di Gujarat merupakan salah satu jalan mempercepat peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita.

Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Suryono Santoso optimistis berbagai inovasi dalam pemeliharaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita juga bisa dilakukan di Indonesia.

Kongres Guru

2008-11-28T17:20:00.000+07:00

Guru Harus Bisa Tumbuhkan Inspirasi

KOMPAS/LASTI KURNIA / Kompas Images
Para guru dan kepala sekolah se-Indonesia berkumpul untuk mengikuti Kongres Guru Indonesia 2008 di Jakarta, Kamis (27/11). Kongres berlangsung 27-28 November, menghadirkan ahli pendidikan dari dalam dan luar negeri.

Jumat, 28 November 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Generasi muda saat ini hidup dalam dunia yang berbeda dan jauh lebih kompleks. Dengan demikian, tuntutan pada peran pendidikan pun menjadi berbeda dan tinggi.

”Guru tidak bisa lagi jadi pusat sumber data dan fakta dalam belajar. Internet, misalnya google, kerjanya jauh lebih baik dan cepat dari guru untuk menyediakan sumber belajar buat siswa. Jadi, yang guru perlu lakukan adalah membangun hubungan personal dengan siswa untuk bisa membimbing dan menginspirasi mereka agar mampu belajar dan mengembangkan potensi diri setiap anak,” ujar Ediberto C de Jesus, mantan Presiden Southeast Asian Ministers of Education Council (SEAMEO) dalam Kongres Guru Indonesia 2008 yang dilaksanakan Sampoerna Foundation Teacher Institute dan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Kamis (27/11).

Kongres Guru Indonesia ke-3 untuk memperingati Hari Guru Nasional itu dihadiri sekitar 1.000 guru dari berbagai wilayah di Indonesia. Kongres dua hari ini menghadirkan pakar pendidikan dan guru dari dalam dan luar negeri untuk bisa saling berbagi pengalaman dan informasi untuk menjadikan guru Indonesia semakin berkualitas.

Ronald Stones, mantan Direktur United School Program Sampoerna Foundation Teacher Institute, mengatakan, dunia yang berubah saat ini menuntut guru dan sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan.

”Para pendidik harus bisa mengubah cara mengajar dan merespons perkembangan dengan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih aktif dan kreatif,” ujar Ronald. (ELN)

Lirik Himne Guru Berubah

2008-11-25T20:00:00.000+07:00

YOGYAKARTA, KOMPAS - Lirik terakhir himne guru berubah dari Pahlawan tanpa tanda jasa menjadi Pahlawan pembangun insan cendekia. Perubahan tersebut mulai disosialisasikan 2008 ini, termasuk saat memperingati Hari Guru, 25 November besok.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugito, di Yogyakarta, Minggu (23/11), mengatakan, perubahan itu selain sebagai upaya mendorong peningkatan kesejahteraan guru, juga menunjukkan perubahan peran guru sebagai tenaga pengabdi menjadi pekerja profesional.

Lagu berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa tersebut ditetapkan sebagai himne guru sejak tahun 1994. Perubahan syair merupakan hasil negosiasi Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, PGRI, dan penciptanya, Sartono.

Perubahan ini terkait adanya sertifikasi guru dan tunjangan profesi bagi guru yang telah lolos. Adanya tunjangan profesi menunjukkan peningkatan kesejahteraan bagi guru yang telah dianggap profesional.

”Selama ini, pahlawan tanpa tanda jasa itu terkesan guru disuruh sengsara terus. Dengan adanya sertifikasi guru, maka guru sekarang adalah tenaga profesional yang harus mendapat imbalan secara profesional juga,” ujar Sugito.

Kepala Dinas Pendidikan DI Yogyakarta Suwarsih Madya mengatakan, perubahan lagu tersebut juga merupakan pertanda bahwa kini guru telah sadar akan hak yang patut diterima sesuai dengan profesi dan kualitasnya. (IRE)

Ambil Kepahlawananku, Benahi Kesejahteraanku

2008-11-25T19:52:00.001+07:00

R Kunjana Rahardi

Sudah banyak diberitakan kisah-kisah guru (baca pula: dosen) yang dalam ketekunan dan kesetiaan profesinya, justru mengemban ironi-ironi besar pendidikan. Bukan saja lantaran gaji bulanan yang tidak dapat dipakai hidup layak dalam keluarga. Terasa berlebihan jika dengan gaji bulanan pas-pasan, ada guru yang dua-tiga kali makan di restoran. Atau, terasa tidak logis pula jika dengan gaji mepet, seorang guru dapat berbelanja di mal dan swalayan.

Akan tetapi, sama sekali bukan itu masalah yang dimaksud dalam refleksi Hari Guru Nasional Ke-15 tahun ini. Yang dimaksud adalah, bahwa dengan penghasilan yang diterima, guru banyak yang tidak mampu mengantarkan anaknya mengecap pendidikan sampai jenjang pendidikan wajar untuk bekal mengarungi kehidupan.

Almarhum Pater Drost (2006) pernah berseloroh lewat tulisannya di Kompas, peran orangtua dalam membimbing anaknya (sendiri) adalah sebagai pendidik utama, termasuk membimbing dalam menghadapi dunia persekolahan. Oleh karena proses pembelajaran berlangsung lewat lembaga sekolah, bimbingan nyata orangtua ialah menyiapkan anak-anak agar akhirnya masuk perguruan tinggi. Akan tetapi, bagaimana mungkin guru swasta menjalankan amanat luhur ini?

Dikotomi

Bagi guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), mungkin jeritan hati ini sekarang sudah dipicingkan dengan sebelah mata. Sepertinya, guru berpelat merah kini sudah jauh lebih sejahtera. Guru berpelat kuning alias swasta, justru semakin menderita. Artinya pula, memang harus diakui ada dikotomi guru negeri dan guru swasta.

Jeritan refleksi ini barangkali tepat bagi guru swasta, seperti penulis sendiri yang adalah guru swasta. Rasanya guru swasta cukup dipersilakan gigit jari ketika harus mendengar kabar kenaikan gaji, rapelan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan golongan/ruang gaji, dan semacamnya dari pemerintah. Faktanya, memang kami yang guru swasta ini benar-benar harus gigit jari dan merasa iri hati dengan mereka yang menjadi anak-anak negeri.

Padahal, jika lebih jauh direfleksi, guru swasta dan negeri pada hakikatnya hanya beda dalam nasib dan lokasi. Maksudnya, yang satu beruntung lantaran menjadi anak negeri, yang satunya terpuruk lantaran menjadi anak yayasan dan/atau perkumpulan. Bagi guru yang menjadi anak-anak yayasan, kami harus jujur mengatakan, penghasilan kami sama sekali tidak cukup untuk hidup layak sebulan.

Ironi besar

Jangankan menyekolahkan dan menguliahkan anak-anak, untuk hidup keseharian kami masih cukup kerepotan. Maka sesungguhnya adalah ironi besar jika guru yang bekerja membanting tulang dalam wahana pendidikan, kadang tidak tahu waktu lantaran pekerjaan dan tanggung jawab kependidikan, tetapi tidak mampu memberikan kesempatan pendidikan yang benar-benar wajar bagi anak-anak sendiri.

Setiap hari kami memintarkan anak-anak orang, anak-anak masyarakat, anak-anak bangsa, tetapi anak-anak kami sendiri, yang lahir dari darah daging kami sendiri, terpaksa harus terpinggirkan ketika harus menikmati pendidikan. Betapa tidak terpinggirkan jika kini kian banyak lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, jatuh berkubang dalam konglomerasi pendidikan.

Dengan semakin diimaninya konglomerasi itu, pendidikan di semua jenjang menjadi mahal. Kami bahkan ingin berteriak menegaskan, bagi kami pahlawan tanpa tanda jasa ini, kesempatan menyekolahkan dan/atau menguliahkan anak-anak sendiri, kini menjadi utopia dan impian yang kelewat besar.

Maka upaya pemerintah mengangkat martabat guru lewat implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen, yang kemudian berimplikasi pada sertifikasi guru dan dosen, bolehlah dianggap sebagai upaya baik pemerintah yang harus diterima dengan syukur dan bangga hati. Akan tetapi, patut juga didengarkan para pejabat yang berwenang mengambil kebijakan, tunjangan profesi yang rencananya diberikan sebesar gaji pokok sesuai dengan golongan dan kepangkatan, hingga kini meninggalkan banyak tanda tanya dan keterngangaan.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN 2009 memang tidak berimplikasi langsung pada perbaikan kesejahteraan. Akan tetapi, tetap diharapkan bahwa hasil berdampaknya (outcomes) dari alokasi anggaran itu nantinya dirasakan dari dimensi-dimensi lainnya.

Memberikan kemudahan

Saya rasa tidak berlebihan jika kepada para guru dan dosen yang memang sah memiliki anak yang harus disekolahkan atau dikuliahkan, negara benar-benar memberikan kemudahan dalam fasilitas pembiayaan. Artinya, para guru yang setiap hari harus memeras keringat dan bersusah payah menjadikan anak-anak orang lain, anak-anak masyarakat, dan anak-anak negara, semuanya menjadi cerdas dan pintar, pemerintah menjamin pendidikan bagi anak-anak hingga jenjang pendidikan yang ditentukan.

Usulan ini saya rasa merupakan upaya menjadikan guru negeri dan swasta setara, terutama dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak. Tempat dan status keguruan boleh tidak sama, tetapi kesempatan memberikan pendidikan harus dipersamakan.

Artinya pula, yang satu boleh menjadi anak negara karena status kepegawaiannya yang PNS, yang satu tetap menjadi anak yayasan juga lantaran status kekaryawanannya. Namun, anak- anak harus diperlakukan sama dalam mendapatkan fasilitas dan kemudahan pendidikan.

Saya rasa inilah salah satu hal mendasar yang hendak kami teriakkan lantang sekarang. Tidak perlu lagi didengung-dengungkan sosok guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kalaupun telanjur lagu pujian itu diciptakan dan sudah dihafal banyak kalangan, biarlah mulai sekarang semuanya berjalan natural dan tidak perlu lagi ditonjol-tonjolkan.

Bahkan jika boleh berteriak, sudahlah ambil saja kepahlawananku, tetapi mohon benar-benar benahi kesejahteraanku!

R Kunjana Rahardi Guru swasta di Yogyakarta, Penulis buku Melawan dengan Elegan: Serpihan-serpihan Kegelisahan seorang Guru di Tengah Guliran Arus Zaman

Kala Guru seperti Buruh

2008-11-25T19:50:00.000+07:00

Tabrani Yunis

Akhir-akhir ini, banyak muncul organisasi guru alternatif di Tanah Air. Diawali dengan munculnya Federasi Guru Independen Indonesia pada tanggal 17 Januari 2002 yang menghimpun sebanyak 20 organisasi dan forum guru dari seluruh Indonesia.

Ada pula Asosiasi Guru Nanggroe Aceh Darussalam (Asgu-NAD), Koalisi Guru Bersatu (Kobar-GB) Aceh, Ikatan Guru Honorer Indonesia (IGHI) Padang-Sumbar, Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Jakarta Teachers Club (JTC), Forum Aspirasi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Subang, Purwakarta, dan Sumedang.

Di samping itu juga hadir Forum Interaksi Guru Banyumas (Figurmas) Purwokerto, Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP) Jakarta, Forum Komunikasi Guru Tangerang (FKG), Forum Guru-Guru Garut (FOGGAR), Forum Guru Tasikmalaya (FGT), Solidaritas Guru Semarang (Sogus), Forum Komunikasi Guru Kota Malang (Fokus Guru), Perhimpunan Guru Tidak Tetap (PGTTI) Kediri, Aliansi Guru Nasional Indonesia (AGNI) Jawa Timur, Perhimpunan Guru Mahardika Indonesia (PGMI) Lombok, dan Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI) Jakarta. Begitu banyak dan menjamurnya organisasi guru alternatif yang lahir di era kebebasan berserikat ini.

Fenomena ini menarik untuk disidik karena sebenarnya para guru di Indonesia telah memiliki wadah organisasi PGRI. Lalu, mengapa kemudian banyak bermunculan organisasi guru alternatif? Akankah kehadiran organisasi-organisasi guru alternatif ini menggeser fungsi PGRI? Pertanyaan-pertanyaan di atas, kiranya perlu kita jawab.

Apalagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana ditulis di beberapa media cetak, mengutarakan kegalauannya terhadap fenomena itu. Detik.com tanggal 14 November 2008 memberitakan bahwa JK meminta guru-guru di seluruh Indonesia tidak terpecah belah. Para guru diharap tetap bernaung di bawah organisasi PGRI. Dikatakan, jika guru terpecah-pecah, akan seperti buruh. Saat ini, para buruh bernaung pada berbagai organisasi.

Tidak beralasan

Meminta agar guru tidak mengikuti jejak para buruh Indonesia dan semua guru harus bernaung di bawah PGRI adalah sebuah kegalauan yang tidak beralasan. Ada beberapa alasan mengapa hal ini perlu disikapi. Pertama, bahwa sekarang bukan zamannya menutup pintu demokrasi. Apalagi memilih organisasi lain sebagai wadah penyaluran aspirasi tidak dilarang oleh undang-undang. Munculnya organisasi-organisasi guru alternatif sebenarnya positif dan memang harus ada di alam demokrasi.

Kedua, munculnya kegalauan Wapres terhadap gerakan guru yang menyalurkan aspirasi di luar PGRI karena pemerintah sebenarnya tidak memahami akar masalah yang dihadapi oleh para guru di Indonesia. Padahal, Wapres sendiri pada tahun 2005 pernah berjanji menyelesaikan masalah guru di Indonesia. Harian Kompas, 8 Juni 2005, memberitakan bahwa Wapres berjanji untuk mengatasi masalah guru di Indonesia dalam waktu tiga tahun. Menurut Wapres, ada tiga masalah guru yang akan diselesaikan. Pertama, masalah guru bantu. Kedua, masalah kualitas dan profesionalitas guru yang rendah. Dan yang ke tiga, soal tingkat kesejahteraan guru yang masih jauh dari garis kesejahteraan. Nah, sekarang sudah tahun 2008, mengapa masalah guru masih saja belum bisa diatasi?

Ketiga, Wapres tidak selayaknya mengatakan bahwa semua guru harus bernaung di bawah PGRI karena apa yang melatarbelakangi munculnya organisasi guru alternatif tersebut, justru sebagai jawaban lain terhadap kelemahan dan kekurangan PGRI yang tidak pernah mau diperbaiki. Keran PGRI tidak dapat dijadikan sebagai wadah saluran aspirasi lagi. Apalagi sejak dulu, PGRI tidak dipimpin oleh guru, tetapi oleh para pejabat dinas pendidikan yang memiliki kepentingan dan menggunakan PGRI sebagai kendaraan politik. Jadi, sangatlah tidak adil bila guru dilarang mencari organisasi guru alternatif untuk memperjuangkan hak dan nasib mereka.

Kiranya, bulan ini sebagai bulan lahirnya PGRI, merupakan saat yang tepat untuk merefleksi diri. Seharusnya para petinggi dan pengurus PGRI belajar memahami masalah anggotanya. Sudah saatnya juga kepengurusan PGRI diberikan kepada guru.

Keempat, kegalauan pemerintah terhadap guru juga tidak terlepas karena kelemahan pemerintah mengurus para guru. Pemerintah cenderung mendorong para guru melakukan aksi-aksi yang biasanya digunakan para buruh dalam menuntut kenaikan upah. Di Aceh misalnya, ribuan guru di Aceh Tenggara berdemonstrasi menuntut dicairkannya tunjangan fungsional guru yang tertahan selama setahun. Hal ini bukan saja masalah di Aceh, tetapi masalah guru secara nasional.

Tunjangan profesi tersendat

Darmanintyas dalam ”Resentralisasi Kebijakan Guru” (Kompas, 29/9/2007) menyebutkan bahwa pembayaran tunjangan profesi pendidik untuk guru yang masuk kuota sertifikasi tahun 2006 dan 2007 saja amat lamban. Dana tunjangan profesi pendidik yang disediakan pemerintah senilai Rp 2,8 triliun, baru sekitar Rp 600 miliar yang disalurkan kepada guru yang sudah dinyatakan lulus uji sertifikasi. Mengulur-ulur pembayaran. Konon, dana itu sudah disalurkan ke provinsi.

Nah, kalau begini caranya pemerintah mengurus guru di negeri, wajar saja sosok guru ideal sulit didapatkan. Selama ini, profesi guru selalu dituntut untuk bisa tampil ideal sebagai seorang tenaga edukasi yang profesional, yaitu guru yang menjalankan tugas mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik dengan mengikuti kode etik seorang guru.

Ketika seorang guru terpaksa menjadi tukang ojek, lalu dikatakan itu tidak layak dijalankan para guru karena memperburuk citra guru, pertanyaannya, mengapa pemerintah atau dinas pendidikan di kota dan kabupaten menyiksa guru dengan mengabaikan kesejahteraan guru?

Karenanya, berikanlah kebebasan kepada guru untuk membangun organisasi alternatif sebagai media perjuangan. Jadi, pemerintah tidak perlu memaksa semua guru harus menjadi anggota PGRI. Kalau PGRI ingin dicintai guru, PGRI harus mengubah gaya kepemimpinannya.

Kalau pemerintah ingin proses pendidikan di Indonesia bisa berjalan baik, sudah saatnya pemerintah mengurus guru secara benar. Pemerintah harus lebih serius membangun profesionalitas dan kesejahteraan guru. Bila guru dihargai dan ditingkatkan harkat dan martabatnya, akan berdampak positif bagi dunia pendidikan di negeri ini.

Tabrani Yunis Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Guru Bantu

2008-11-25T19:46:00.000+07:00

Pemerintah Diminta Cari Solusi yang Adil

Kompas/Lasti Kurnia / Kompas Images
Karyana (38), guru honorer yang telah lima tahun mengajar, menumpang di bilik sederhana di belakang ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas, Kampung Tanah Merah, Muara Baru, Jakarta, Senin (24/11). Gajinya Rp 150.000 per bulan dan hanya enam bulan sekali ia dapat mengirim uang untuk anak dan istrinya di kampung. Ia berharap memperoleh status PNS agar dapat lebih sejahtera.

Selasa, 25 November 2008 | 03:00 WIB

Pemerintah diminta untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana dalam persoalan terkatung-katungnya nasib sekitar 150.000 guru honorer. Menyerahkan tanggung jawab pengangkatan guru honorer ke pemerintah daerah bukanlah solusi yang bijaksana.

”Harus ada koordinasi dan jaminan sehingga guru honorer tersebut diangkat statusnya menjadi guru tetap atau pegawai negeri sipil,” kata Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Ani Agustina di Jakarta, Senin (24/11), menyambut Hari Guru 25 November ini. Pendapat senada disampaikan Ketua Umum Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman.

Suparman menilai kekacauan perekrutan guru tak bisa sekadar mengambinghitamkan sekolah. Kekacauan itu tidak terlepas dari sistem perekrutan oleh pemerintah yang tidak terencana dengan baik, yang antara lain terlihat dari kenyataan simpang siurnya data guru nonpegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Suparman menambahkan, jangan otonomi daerah dijadikan kambing hitam. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab terhadap perekrutan guru yang sudah ada.

Kekurangan guru

Ani mengatakan, keberadaan guru honor atau guru kontrak atau guru tidak tetap di sekolah- sekolah negeri itu karena banyak sekolah yang kekurangan guru PNS. Guru honor yang tidak digaji dari APBN/APBD itu seharusnya diangkat menjadi guru PNS setelah pemerintah menyelesaikan pengangkatan guru honorer yang digaji pemerintah pusat dan daerah.

Ani menyebutkan, guru honorer di sekolah negeri yang seharusnya segera diangkat sekitar 50.000 orang, yang merupakan bagian dari 150.000 tenaga honorer di sekolah negeri.

Di Jakarta, Forum Guru Bantu Indonesia DKI Jakarta yang beranggotakan 6.852 guru, Senin kemarin, mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Para guru bantu yang tersebar di sekolah swasta ini sudah masuk dalam daftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) sejak Agustus 2007 dan melengkapi semua berkas, tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan status kepegawaian mereka.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo mengatakan, guru menuntut supaya Peraturan Pemerintah tentang Guru dan Dosen segera bisa dikeluarkan pemerintah. ”Guru merasa dibohongi dan tidak dihargai. Implementasi UU Guru dan Dosen yang diundangkan sejak 2005 sampai saat ini tidak diaplikasikan,” ujar Sulistiyo. (ELN)

Mengurai Masalah Guru (Swasta)

2008-11-19T18:36:00.000+07:00

Rabu, 19 November 2008 | 00:57 WIB

Oleh Doni Koesoema A

Persoalan nasib guru swasta yang merasa dianaktirikan dan diperlakukan tidak adil kian mencuat ke publik. Polarisasi antara guru swasta dan negeri sebenarnya bukan persoalan utama yang kita hadapi.

Masalah utama yang menjadi pangkal perdebatan adalah tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga dan melindungi martabat profesi guru, tidak peduli apakah itu guru negeri, swasta, tetap, maupun honorer.

Dua kekuatan

Sebenarnya, nasib guru lebih banyak ditentukan dua kekuatan, yaitu kekuatan negara dan kekuatan masyarakat. Kekuatan negara terhadap guru bersifat memaksa dan mengatur. Ini terjadi karena negara berkepentingan hanya mereka yang memiliki kompetensi dan layak mengajar di kelaslah yang boleh berdiri di depan kelas. Karena itu, negara mengatur berbagai macam kompetensi yang harus dimiliki guru sebelum mereka boleh mengajar di dalam kelas. Kualifikasi akademis, sertifikasi, kemampuan sosial, dan keterampilan pedagogis adalah hal-hal yang harus dikuasai guru. Berhadapan dengan aturan negara yang koersif ini, para guru tidak dapat berbuat apa-apa selain harus menyesuaikan diri. Sebab inilah satu-satunya cara agar profesi guru tetap berfungsi efektif dalam lembaga pendidikan.

Selain itu, masyarakat juga memiliki kekuatan kultur yang menentukan gambaran sosok guru. Guru harus memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu ramah, terbuka, akrab, mau mengerti, dan pembelajar terus-menerus agar semakin menunjukkan jati diri keguruannya. Masyarakat telah menentukan pola perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru di dalam kelas dan di luar kelas. Bahkan, masyarakat dengan kekuatan kulturalnya mengatur bagaimana guru harus berpakaian. Guru tak bisa seenaknya memakai jenis pakaian tertentu selama mengajar. Pelanggaran atas harapan masyarakat ini membuat individu guru kehilangan integritas.

Berhadapan dengan dua kekuatan ini, guru tidak memiliki kekuatan penawaran, selain mengikuti apa yang ditetapkan instansi di luar dirinya. Tidak jarang, norma sosial yang harus dilaksanakan guru menjadi rambu-rambu yang sebenarnya menjaga martabat guru itu. Ketika ada pelanggaran kode etik yang dilakukan guru, masyarakat akan menilai pribadi itu sebagai kehilangan kualitas keguruan dan dia tidak akan dipercaya. Karena itu, sanksi sosial, baik dari masyarakat maupun negara, sebenarnya bukan bersifat punitif, tetapi juga reparatif, yang membuat status dan martabat guru tetap berharga di mata masyarakat dan negara.

Bagian hakiki

Kekuatan memaksa negara dan kekuatan kultural masyarakat sebenarnya menjadi bagian hakiki yang mewarnai status seorang guru. Karena itu, tiap orang yang ingin menjadi guru harus mempertimbangkan dua tuntutan itu. Guru tidak bisa mengklaim dirinya sebagai guru jika negara dan masyarakat tidak memaklumkan keberadaan individu itu sebagai guru.

Sayang, situasi sosial, politik, dan ekonomi kian membuat status guru terpencil dan terpinggir. Ini terjadi karena tuntutan tinggi yang dipaksakan pemerintah ternyata tidak dibarengi kesediaan pemerintah melindungi profesi guru. Bahkan, ada guru digaji di bawah upah minimum regional. Sedangkan masyarakat, terutama para pemilik yayasan pendidikan swasta, juga tidak dapat berbuat banyak karena alasan tak adanya dana untuk mengangkat guru-guru mereka menjadi guru tetap. Minimnya sumber daya yayasan sering menjadi alasan untuk tidak memerhatikan nasib guru, bahkan membebani masyarakat dengan cara menaikkan biaya pendidikan.

Entah berhadapan dengan kekuatan negara atau masyarakat, guru ada dalam posisi lemah dan selalu menjadi korban. Situasi ini tidak dapat diatasi dengan mengangkat seluruh guru honorer menjadi pegawai negeri, seperti tuntutan beberapa kelompok guru honorer maupun mengangkat guru tidak tetap menjadi guru tetap yayasan.

Masalah ini hanya bisa diatasi jika pemerintah dan masyarakat memberi prioritas untuk menjaga, melindungi, dan menghormati profesi guru. Secara khusus, pemerintah harus memberi jaminan finansial secara minimal kepada tiap guru agar mereka dapat hidup layak dan bermartabat sebagai guru. Jaminan seperti ini hanya bisa muncul jika ada perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang benar-benar memihak dan berpihak kepada guru.

Sejauh ini, pemerintah hanya mampu menuntut guru untuk ikut sertifikasi, tetapi ia gagal memberi penghargaan dan perlindungan atas profesi guru (ada ketidakseimbangan kuota guru negeri dan swasta, sedangkan swasta dibatasi kesejahterannya dengan aturan alokasi jam mengajar dan status kepegawaian). Pemerintah memiliki tugas mulia dalam menyejahterakan nasib guru. Negara mampu melakukan itu jika ada keinginan politik yang kuat. Ongkos sosial dan politik pada masa depan akan lebih ringan jika pemerintah mampu memberi perlindungan dan kemartabatan profesi guru, terutama memberi jaminan ekonomi minimal agar para guru dapat hidup bermartabat, sehingga mereka dapat memberi pelayanan bermutu bagi masyarakat dan negara.

Dukungan bagi swasta

Ketidakmampuan sekolah swasta dalam membiayai para guru yang bekerja di lingkungannya juga harus menjadi keprihatinan utama pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dunia pendidikan patut didukung, tetapi pemerintah juga wajib menjamin bahwa masyarakat yang mengelola sekolah memenuhi persyaratan sesuai standar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Jika banyak yayasan pendidikan tidak mampu memenuhi standar pelayanan pendidikan, yayasan seperti itu tidak layak melangsungkan pelayanan pendidikan karena akan merugikan masyarakat (menarik ongkos terlalu tinggi), tidak mampu menghargai kinerja guru, dan tidak mampu memberi layanan pendidikan yang terbaik bagi siswa karena keterbatasan sarana, fasilitas, dan mutu guru.

Di zaman persaingan ketat seperti sekarang, kinerja menjadi satu-satunya cara untuk mengukur mutu seorang guru. Karena itu, status pegawai negeri, swasta, tetap, atau honorer tidak terlalu relevan dikaitkan gagasan tentang profesionalisme kinerja seorang guru. Di banyak tempat, status pegawai tetap malah membuat lembaga pendidikan swasta tidak mampu mengembangkan gurunya secara profesional sebab mereka telah merasa mapan. Demikian juga yang menjadi pegawai negeri, banyak yang telah merasa nyaman sehingga lalai mengembangkan dirinya. Di Papua, ada fenomena, status menjadi guru pegawai negeri banyak diincar sebab tiap bulan mendapat gaji, sementara hadir di sekolah dianggap tidak wajib.

Guru yang berkualitas selalu mengembangkan profesionalismenya secara penuh. Dia tak akan merengek-rengek meminta diangkat sebagai pegawai negeri atau guru tetap sebab pekerjaannya telah membuktikan, kinerjanya layak dihargai. Mungkin ini salah satu alternatif yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan dan mempertahankan idealismenya pada masa sulit. Namun, idealisme ini akan kian tumbuh jika ada kebijakan politik pendidikan yang mengayomi, melindungi, dan menghargai profesi guru. Pemerintah sudah seharusnya menggagas peraturan perundang-undangan yang melindungi profesi guru, tidak peduli apakah itu guru negeri atau swasta, dengan memberi jaminan minimal yang diperlukan agar kesejahteraan dan martabat guru terjaga.

Doni Koesoema A Mahasiswa Pascasarjana Boston College Lynch School of Education, Boston

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

2008-11-19T18:31:00.000+07:00

Modal Wirausaha Siswa SMK Rp 24 Miliar

Rabu, 19 November 2008 | 01:14 WIB

Jakarta, kompas - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24 miliar pada tahun 2009 untuk mengembangkan kemampuan wirausaha siswa sekolah menengah kejuruan di seluruh Tanah Air. Modal ini akan dibagikan kepada SMK sesuai bidang keahlian masing-masing.

Joko Sutrisno, Direktur Pembinaan SMK Depdiknas, Selasa (18/11), di Jakarta, menjelaskan, selama dua tahun terakhir SMK didorong untuk juga bisa mengembangkan kegiatan bisnis atau wirausaha sesuai program keahlian di masing-masing sekolah. Misalnya, di program keahlian bisnis dan manajemen, siswa dilatih untuk berdagang dan mengelola bisnis. Siswa SMK peternakan tidak sekadar bisa memelihara ternak sapi atau ayam, tetapi juga bisa memasarkan daging dan hasil olahannya ke masyarakat sekitar.

”Pemerintah menyediakan bantuan modal kerja untuk kegiatan bisnis atau wirausaha yang menjadi bagian pendidikan kewirausahaan di sekolah sebesar Rp 24 miliar,” tutur Joko.

Untuk peningkatan pendidikan kewirausahaan di SMK, Direktorat Pembinaan SMK menggandeng pengusaha Bob Sadino untuk bisa mendidik para guru SMK di berbagai wilayah di Tanah Air. Pendidikan kewirausahaan yang langsung dari wirausahawan andal ini diharapkan bisa membuat guru SMK mempunyai pengalaman nyata untuk mengembangkan bisnis yang melibatkan siswa di sekolah.

Bob Sadino mengatakan, mengembangkan pendidikan kejuruan yang dipadukan dengan kemampuan wirausaha bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

”Oleh karena itu, siswa harus diberi pelajaran dan pengalaman yang nyata agar bisa mandiri dan kelak menjadi entrepreneur profesional,” ujar Bob Sadino. (ELN)

440.000 Guru Honorer Tak Jelas Nasibnya

2008-11-19T18:30:00.000+07:00

Rabu, 19 November 2008 | 01:12 WIB

Jakarta, Kompas - Pengangkatan guru yang tidak terkendali dan terencana sesuai kebutuhan riil menyebabkan sekitar 440.000 guru honor tidak jelas nasibnya. Untuk itu, pemerintah akan menggodok pemetaan kebutuhan guru secara nasional sehingga sekolah tidak boleh lagi mengangkat guru honor atau guru tidak tetap.

Giri Suryatmana, Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, Selasa (18/11), di Jakarta, mengatakan, nasib ratusan ribu guru honor yang diangkat sekolah negeri dan swasta itu tergantung pada pemerintah kabupaten dan kota. Ketika pendidikan masuk dalam otonomi daerah, pengangkatan guru PNS menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

”Selama ini rekrutmen guru baru tidak terkendali. Satuan pendidikan atau sekolah dengan leluasa mengangkat guru honor. Padahal, sebenarnya secara nasional kita tidak kekurangan guru,” kata Giri.

Selain perekrutan guru yang kacau, kata Giri, penyebaran guru juga bermasalah. Akibatnya, banyak guru yang tertumpuk di kota, sedangkan di pedesaan, terutama di daerah terpencil, sangat kekurangan guru.

Dari penelitian Bank Dunia, rasio guru dan siswa di Indonesia termasuk lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga. Untuk SD, rasio guru dengan siswa 1 : 20, SMP 1 : 17, dan SMA/SMK 1 : 14. ”Tetapi, distribusi guru tidak merata dan tidak sesuai bidang studi. Akibatnya, mutu pendidikan kita tetap tertinggal dibandingkan negara-negara lain,” tutur Giri.

Mengenai nasib guru honor sekolah saat ini, kata Giri, pemerintah kabupaten/kota perlu memprioritaskan pengangkatan mereka sebagai guru pegawai negeri sipil (PNS) daerah. Apalagi, kebutuhan guru baru ke depannya cukup mendesak untuk menggantikan guru yang pensiun, terutama guru SD inpres.

Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung penataan kembali atau redistribusi guru di setiap daerah. Dalam kasus penempatan guru di daerah terpencil, pemerintah daerah dan pusat diminta untuk memberikan tunjangan guru daerah terpencil yang layak sehingga banyak guru yang bersedia ditempatkan di daerah. (ELN)

"Laskar Pelangi" Pecahkan Rekor

2008-11-15T06:54:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Sukses film Laskar Pelangi dalam memecahkan rekor jumlah penonton memberi pembelajaran bahwa penonton film Indonesia bisa menerima inovasi.

Mira Lesmana dari Miles Films yang memproduksi film ini mengatakan, sampai Rabu (12/11), pemutaran Laskar Pelangi di 100 layar bioskop di 25 kota menyedot lebih dari 3.993.000 penonton. Padahal, Kamis kemarin, jumlah kota yang memutar film itu bertambah dengan Padang, Tasikmalaya, dan Ambon. Sebelumnya, Ayat-ayat Cinta ditonton 3,7 juta penonton (Kompas, 26/10).

Jumlah penonton itu belum termasuk penonton layar tancap untuk menjangkau penonton di daerah yang belum memiliki gedung bioskop.

Menurut Mira, layar tancap di tiga lokasi di Belitung, tempat cerita berlokasi, menyedot penonton lebih dari 60.000 penonton dan di Bangka sekitar 80.000-an orang. Pemutaran layar tancap juga dilakukan di Rantau (Sumatera Utara) dan akan dilakukan di Natuna, Aceh (enam lokasi), Lombok, serta Papua di Timika, Sorong, dan Jayapura.

Inovasi

Film Laskar Pelangi diangkat dari novel berjudul sama karya Andrea Hirata. Film ini mengangkat realitas sosial masyarakat Belitung, tentang persahabatan, kegigihan dan harapan, dalam bingkai kemiskinan dan ketimpangan kelas sosial.

”Jumlah penonton dan panjangnya masa pemutaran film sejak 25 September memperlihatkan penonton butuh sesuatu yang baru, yang inovatif, walau yang ditampilkan realitas tidak gemerlap,” papar Mira.

Selama ini, kebanyakan film Indonesia bertema drama cinta, horor, dan komedi, sementara Miles Films dalam empat film terakhirnya menggarap tema realisme sosial-politik.

Mira mengakui, inovasi itu tidak selalu berhasil secara komersial. Contohnya Gie, juga produksi Miles Films. Meskipun dari sisi kritik film dan kreativitas bagus, tetapi tidak sesukses Laskar Pelangi dalam pemasaran.

Produksi film ini menghabiskan biaya Rp 9 miliar dan 90 persen dikerjakan di dalam negeri. ”Sound mixing dengan sistem Dolby dan transfer optis untuk suara belum bisa dikerjakan di dalam negeri,” ujar Mira.

Miles Films dan para investor, antara lain Mizan Publishing, kini bersiap memproduksi lanjutan Laskar Pelangi. Sang Pemimpi adalah bagian novel tetralogi Andrea Hirata. (NMP)

Pendidikan untuk Cetak

2008-11-12T16:20:00.001+07:00

Rabu, 12 November 2008 | 00:56 WIB

Jakarta, Kompas - Memperbanyak jumlah wirausahawan atau entrepreneur di Indonesia melalui pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Percepatan menciptakan wirausahawan ini perlu dilakukan secara serius supaya dalam 20 tahun ke depan bisa lahir sedikitnya empat juta wirausahaawan.

”Kunci keunggulan Indonesia di masa depan terletak pada semangat dan kapasitas wirausahawan yang mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk keunggulan Indonesia di mata dunia,” kata Ciputra dalam acara pemberian penghargaan ”Pahlawan Masa Kini” di Jakarta, Senin (10/11) malam.

”Indonesia ini kurang apa? Banyak orang pintar, sedangkan sumber daya alamnya luar biasa. Tetapi, sedikit yang mampu menjadi entrepreneur untuk memaksimalkan potensi bangsa karena tidak mampu menciptakan peluang usaha yang bernilai tinggi,” kata Ciputra.

Menurut Ciputra, membangun bangsa ini tidak lagi cukup hanya menyediakan sekolah-sekolah. Akan tetapi, dalam pendidikan itu, semangat dan sikap kewirausahaan juga harus diajarkan dan dilatih sehingga muncul warga yang berani mengambil risiko untuk menciptakan peluang ekonomi baru.

Kewirausahaan, kata Ciputra, bukan cuma untuk dunia bisnis. Berbagai lapangan kerja lain yang memiliki semangat, pola pikir, dan karakter entrepreneur akan membuat perbedaan, perubahan, dan pertumbuhan positif dalam profesi dan pekerjaan mereka di luar bidang bisnis. Mereka akan memiliki daya kreatif dan inovatif, mencari peluang, dan berani mengambil risiko.

Hendarman, Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas, mengatakan, pemerintah mendukung tumbuhnya semangat kewirausahaan melalui dunia pendidikan. Anggaran pengembangan program kewirausahaan mahasiswa perguruan negeri dan swasta diajukan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang dibahas bersama Komisi X DPR. (ELN)

Indonesia Menghadapi Pertarungan Kultural

2008-11-12T16:19:00.001+07:00

Rabu, 12 November 2008 | 00:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Ancaman yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini bukanlah teologi yang buruk, tetapi pertarungan politik dan kultural. Kita sedang berebut ruang dan pengaruh untuk menentukan rambu- rambu kekuasaan negara dan merumuskan keindonesiaan. Bangsa Indonesia adalah proyek masa depan, sesuatu yang sebelumnya tak ada, tetapi harus dibangun.

Pandangan itu disampaikan Koordinator Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta, I Gusti Agung Ayu Ratih, ketika menyampaikan Pidato Kebudayaan bertajuk, ”Kita, Sejarah dan Kebinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan”, Senin (10/11) malam, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pidato Kebudayaan digelar Dewan Kesenian Jakarta, memperingati hari jadi ke-40 Taman Ismail Marzuki.

Menurut Ayu Ratih, dalam arena pertarungan ini perlu dibangun gerakan kebudayaan yang memungkinkan tumbuhnya imajinasi tentang dunia baru yang didambakan, dengan cita-cita politik yang jelas. ” Kita harus tegaskan posisi kita terhadap hal-hal fundamental yang menjadi landasan dan kerangka tegaknya republik ini,” kata Ayu Ratih.

Dari perjalanan, penelitian, dan praksis yang dilakukan Ayu Ratih selama hampir 20 tahun, dia menjelaskan, Indonesia adalah sebuah cita-cita, hasil imajinasi ”liar” perorangan yang diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan politik kolektif. Keindonesiaan bukanlah sesuatu yang terberi, tetapi rangkuman niat, harapan, dan kesepakatan yang dari masa ke masa berubah oleh perdebatan, pertentangan ideologi, dan pengabdian aspirasi-aspirasi tertentu.

Ayu Ratih berpendapat, pada saat proklamasi kemerdekaan, rakyat kepulauan ini tidak dipersatukan oleh agama, suku bangsa, atau bahasa. Mereka dipersatukan oleh pengalaman sejarah penindasan politik dan eksploitasi ekonomi. Mereka berbagi komitmen untuk menciptakan masyarakat baru yang demokratis, egalitarian, dan sejahtera.

Demokrasi tidak hanya dicapai di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Baik Soekarno dan Hatta, misalnya, memperjuangkan ”demokrasi ekonomi” dan ”sosialisme”. Pancasila sepenuhnya merupakan pakta buatan manusia yang memberikan prinsip-prinsip acuan hidup bersama sebagai suatu bangsa.

Bangsa Indonesia, lanjut Ayu Ratih, adalah proyek masa depan, sesuatu yang sebelumnya tak ada, tetapi harus dibangun, misalnya melalui kampanye pemberantasan buta huruf atau penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia. Inilah hal fundamental dalam nasionalisme Indonesia.

Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta Marco Kusumawijaya dalam hantarannya mengatakan, kerja demokrasi dewasa ini belum mencerminkan kecerdasan, kebijakan, dan kekayaan kolektif bangsa Indonesia seluruhnya, yang terdiri dari berbagai orang per orang, komunitas, dan budaya.

”Sesudah reformasi, sesudah demokrasi, kita memperjuangkan kembali kebebasan masyarakat dari kekuasaan yang berlebihan, yang tidak mendengar, dan tidak mampu atau tidak mau mengelola kebinekaan yang justru merupakan dasar dari konsensus eksistensial negara-bangsa Indonesia,” katanya. (NAL/LOK)

Sidang Kasus Buku 2004 Purworejo

2008-10-28T07:16:00.001+07:00

27/10/2008 23:44 wib -
Usai Sidang, Dody dan Didit Ditahan

Purworejo, CyberNews. Sidang dugaan korupsi pengadaan buku perpustakaan sekolah tahun 2004 yang berlangsung Senin (27/10) dilanjutkan dengan penahanan terhadap dua terdakwa. Yakni mantan Kabag Keuangan pemda H Budi Santoso SSos MSi alias Dody (50) dan ketua Yayasan Komunitas Yogyakarta Ir H Didit Abdul Madjid MSi (40).

Dalam sidang yang dipimpin Sundari SH, dua terdakwa disidangkan secara bergantian. Mulanya Dody disidang terlebih dahulu dan jaksa Sarwo Edi SH yang membacakan dakwaan. Disusul persidangan Didit, jaksa Ali Nurudin SH yang membacakan dakwaan.

Jaksa Sarwo Edi SH saat membacakan dakwaan terhadap Dody menyebutkan, pada awal tahun 2003 di gedung DPRD dilakukan rapat antara eksekutif dan legislatif untuk membahas permintaan anggota DPRD periode 1999-2004 berupa sepeda motor, tanah kapling, dan uang purna tugas dengan jumlah total Rp 2.587.500.000.

Atas permintaan tersebut Bupati waktu itu, H Marsaid SH MSi, menyetujuinya dengan cara akan diambilkan dari rabat proyek. Selanjutnya Bupati menyerahkan daftar permintaan dari anggota Dewan itu kepada ketua panitia anggaran eksekutif, Ir H Akhmad Fauzi MA, agar dititipkan dalam anggaran proyek pengadaan buku perpustakaan sekolah pada Dinas Pendidikan tahun 2004.

Dari proyek tersebut diharapkan akan memperoleh rabat sekitar 30 persen. Disebutkan, dalam rapat tersebut terdakwa Dody menyetujui tetap diadakan proyek pengadaan buku. Hingga pada akhirnya panitia anggaran mengajukan tiga alternatif skenario.

Skenario pertama belanja administrasi umum dikurangi dengan 50 persen pagu anggaran 2003, kemudian semua kegiatan lain termasuk buku dan alat kesehatan (alkes) dialokasikan, dengan risiko defisit APBD 2004 sebesar Rp 25.835.798.820.

Skenario kedua sama dengan skenario pertama, dikurangi belanja pakaian dinas, THR, pembekalan purna tugas, pengurangan bantuan pendidikan sebesar 50 persen dari pagu 2003, bantuan infrastruktur pedesaan dialokasikan Rp 1,5 miliar, proyek buku dan alkes tetap masuk, dengan risiko defisit Rp 13.350.661.520. Skenario ketiga sama dengan skenario dua namun buku dan alkes tidak dialokasikan, dengan risiko defisit APBD 2004 Rp 1.850.661.520.

Menaruh Apresiasi

Atas telaahan tersebut, kata jaksa, Bupati memilih skenario kedua. Dan memasukkan pengadaan buku senilai Rp 8.975.000.000. Selanjutnya, kata jaksa, Dody meminta Didit sebagai koordinator proyek. Dan meminta Didit menyediakan uang Rp 1 miliar untuk membayar utang kepada Hari Mangindaan.

Dalam pertemuan itu juga ada kesepakatan dari proyek senilai Rp 8,9 miliar itu Didit sanggup mengusahakan rabat 30 persen untuk menutup permintaan anggota DPRD dan untuk menutup utang kepada Hari Mangindaan.

Singkat kata pada Maret 2004 dilakukan lelang terbuka dengan 34 peserta dan yang lolos hanya 11 rekanan. Setelah lelang, kantor Kas Daerah mengeluarkan uang Rp 8,9 miliar yang diberikan kepada Didit. Setelah digunakan untuk membayar sejumlah penerbit pemenang lelang, ada rabat sebesar Rp 4.628.849.176,06.

Dan uang itu oleh Didit didistribusikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam proyek tersebut. Menurut jaksa, kepada Dody diserahkan uang Rp 1.965.000.000. Uang tersebut, kata jaksa, tidak disetorkan ke Kas Daerah. Maka atas perbuatan itu terdakwa Dody dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (1) junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiamana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 11 UU 31/1999, junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Terhadap terdakwa Didit Abdul Madjid, jaksa Ali Nurudin SH, mendakwa telah memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Waktu itu kepada Marsudi (ketua DPRD 1999-2004), Rukma Setyabudi, Sumbogo, Samino, Katon, Zusron (semuanya anggota DPRD), Marsaid (Bupati), Soedarmo Subroto (ka Dinas Pendidikan), pegawai Dinas Pendidikan, serta pegawai Bagian Keuangan dan Kasda.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa juga diancam pidana dalam pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Koordinator Komite Persiapan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Agus Budi Santoso SH, menaruh apresiasi kepada pengadilan. Penanganan kasus korupsi di daerah itu dia nilai merupakan langkah maju dalam penegakan hukum di daerah itu. Shock therapy, kata dia, sangat tepat untuk bisa menuntaskan persolan korupsi.

(Eko Priyono /CN09)

20 Persen APBD Berat

2008-10-27T13:52:00.000+07:00

Daerah Khawatir Sektor Lain Terganggu

Senin, 27 Oktober 2008 | 01:17 WIB

Jakarta, Kompas - Sejumlah daerah menyatakan keberatan jika 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan untuk anggaran pendidikan sesuai konstitusi. Alasannya, APBD yang terbatas harus dibagi dengan sektor lain.

Beberapa daerah merasa anggaran daerahnya amat terbatas sehingga muncul kekhawatiran tersebut. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2009 direncanakan hanya 6 persen atau sekitar Rp 47,3 miliar.

”Dengan anggaran 6 persen dari total RAPBD, sebenarnya tak ada perubahan berarti di bidang pendidikan di NTT tahun 2009,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, akhir pekan lalu.

Anggota DPRD NTT Marthenus Billy mengatakan, sebagian anggota DPRD juga mempertanyakan kecilnya alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dalam RAPBD 2009. ”Tetapi, DPRD juga tidak bisa memaksakan karena instansi lain akan kekurangan anggaran,” katanya.

Di Kabupaten Ende, Provinsi NTT, anggaran pendidikan tahun 2008 sebesar Rp 35,2 miliar. Dalam APBD 2009, jumlah ini tak banyak berubah, jadi masih jauh dari 20 persen APBD.

”Kami punya komitmen mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBD, namun belum bisa dilaksanakan,” kata Kepala Subdinas Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Umar Embu.

Penuhi komitmen

Sementara itu, beberapa daerah lain mampu memenuhi komitmen untuk pendidikan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), anggaran pendidikan untuk 2009 besarnya Rp 260 miliar atau 20 persen dari total APBD Rp 1,3 triliun.

”Tinggal diketuk palu oleh legislatif,” kata Badrul Munir, Wakil Gubernur NTB.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga merancang alokasi anggaran 20 persen dari Rp 2,2 triliun total APBD tahun 2009.

”Tidak mengganggu alokasi sektor lain, sebab dari 2007 lalu masih ada sisa APBD tak terpakai Rp 208 miliar,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sulsel H Jufri Rahman.

Di Kabupaten Gowa, Sulsel, anggaran pendidikan akan naik menjadi 25 persen dari APBD. Pada tahun lalu sebesar 21 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan memperbaiki rancangan APBD, semula 13 persen dari APBD akan dinaikkan menjadi 20 persen dari APBD.

Di Jawa Barat, anggaran pendidikan APBD 2009 diproyeksikan Rp 1,6 triliun, dua kali lipat tahun sebelumnya—besarnya 20 persen dari APBD.

”Ini sangat mendasar seiring dengan komitmen kami di bidang pendidikan,” kata Ketua Komisi E DPRD Jabar Nur Suprianto.(KOR/RUL/BRO/WHY/CAS/FUL/ NAR/JON/SEM)

Indonesia Kehilangan Tenaga Terdidik

2008-10-27T13:48:00.000+07:00

Senin, 27 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Den Haag, Kompas - Indonesia kehilangan tenaga terdidik dan profesional karena setiap tahun jumlah emigrasi tenaga terdidik dan profesional ke luar negeri terus meningkat. Untuk membangun dan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia, diperlukan strategi untuk membangun jaringan ilmuwan dan tenaga profesional yang saat ini tersebar di negara lain. Hal ini telah dilakukan negara lain, seperti Singapura, India, China, dan Irlandia.

Pemikiran itu diungkapkan gabungan mahasiswa: Riza, Ahmad, Yulfian, dan Rifki dari International Islamic University; Dedy H BW dari Delft University of Technology; Oki Muraza dari Eindhoven University of Technology; dan Syarif Junaidi dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam panel khusus Konferensi Pemuda dan Pelajar Indonesia (PII) di Den Haag, Belanda (26/10).

Dalam pemaparannya, mereka menyebutkan, perpindahan tenaga terdidik Indonesia ke luar negeri, baik untuk tujuan pendidikan, penelitian, maupun profesional terus bertambah dengan kenaikan rata-rata per tahun hingga 5 persen. Mereka memilih bekerja di negara lain karena tidak menemukan peluang untuk bekerja sesuai dengan harapan mereka di negeri sendiri.

Banyak alasan yang menyebabkan tenaga terdidik dan profesional Indonesia pindah ke negara lain, terutama ke Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, dan Jepang. Biasanya karena lingkungan kerja dan infrastruktur di Indonesia yang tidak kondusif, kurangnya kolaborasi antara universitas dan industri, kurangnya dana penelitian, hingga sedikitnya pendapatan di dalam negeri.

Achmad Aditya (29), mahasiswa program doktor dari Universitas Leiden, misalnya, mengaku gamang untuk pulang ke Indonesia karena meragukan ilmunya akan terserap di dalam negeri.

Menurut para panelis, saat ini negara lain berupaya menarik tenaga-tenaga terdidik dan profesional dari berbagai negara. Irlandia, misalnya, melaksanakan program nyata untuk menarik tenaga terlatih dan profesional masuk ke negara mereka dengan membentuk Science Foundation Ireland (SFI) dan Singapura membentuk Singapore’s Agency for Science and Technology Research (A STAR’s).

Kedua lembaga ini memiliki otoritas tinggi dan jaringan kuat dengan dewan ekonomi nasional dan kegiatan investasi, komitmen yang kuat dari pemimpin negara, dan punya mekanisme pendanaan untuk mempromosikan kolaborasi penelitian internasional.

India dan China memiliki jaringan tenaga terdidik dan profesional di luar negeri.

Para panelis mengusulkan dibentuknya jaringan internasional ilmuwan dan profesional Indonesia, mendirikan organisasi brain circulation berdasarkan prioritas atau bidang, mengembangkan lingkungan penelitian yang kondusif di Indonesia terutama untuk mempermudah kolaborasi antara dunia akademik dan industri. (AIK)

Narasi dan "Dogmatisasi"

2008-10-25T11:12:00.001+07:00

Narasi dan "Dogmatisasi"

Sabtu, 25 Oktober 2008 | 00:36 WIB

Robert Bala

Visualisasi novel Andrea Hirata dalam film Laskar Pelangi yang menyedot perhatian masyarakat menarik disimak. Apa yang menjadi kekuatan internal? Bagaimana menafsirnya dalam konstelasi politik saat ini?

Narasi, demikian Ernesto Robles Valle dalam Educación y Narración, 2006, memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia menarik (narrare-Latin) tidak hanya perhatian, tetapi juga keikutsertaan subyek dalam pemaknaan sebuah kisah. Karena itu, pendidikan harus menjadikannya narasi sebagai bagian integral. Di sana yang diajarkan bukan sekadar pengetahuan (conocimiento), tetapi juga pemahaman (reconocimiento).

Narasi juga memiliki sisi implikatif. Subyek tidak saja didorong untuk mengetahui akhir sebuah cerita, tetapi sekaligus menganyam kisah pribadi. Selanjutnya akan terjalin sebuah adegan interior (escenario interior) karena subyek dilibatkan secara proaktif demikian Jose manuel Prellezo dalam Narrazione, Dizzionario di Scienze Dell’Educazione, 1999. Pendengar sekaligus menjadi pemain karena kisah pribadinya turut disusun.

Adegan ini lalu memacu pencarian nilai yang lebih tinggi, bukan sekadar meniru kisah serupa. Dalam Laskar Pelangi, misalnya, para siswa yang begitu terpesona oleh model narasi Bahtera Nuh, tidak sekadar terajak untuk melakukan adegan serupa, tetapi secara produktif menghasilkan imajinasi baru, demikian Paul Ricoeur dalam Historia y Narratividad, 1999. Inilah yang membedakan narasi dari sejarah yang sebatas mereproduksi kisah.

”Dogmatisasi”

Narasi pedagogis dalam film seharusnya tidak sekadar ide. Ia juga perlu menjadi acuan dalam pendidikan politik bangsa. Ruang publik, misalnya, dibuka agar setiap kisah hadir secara spontan menawarkan perspektifnya tanpa ada pemaksaan. Dialog yang terbuka dan saling pengertian memungkinkan tampilnya sesuatu yang bermakna, yang sekaligus menjadi takaran akhir keabsahan sebuah ide. Sementara itu, daya tarik luar yang artifisial akan cepat buram dan suram.

Pemahaman ini amat kontradiktif dengan realitas saat ini. Persoalan akut bangsa, seperti kemiskinan, KKN, dan lebarnya jurang kaya-miskin, dilihat secara simplistik. Jalan keluarnya adalah secara gnostik menempatkan hal-hal spiritual lebih utama dan lebih tinggi. Yang lain dianggap nonsense. Aneka legitimasi kekerasan pun dihalalkan demi mempercepat ”realisasi” ide spiritual. Aksi main hakim sendiri pun dianggap heroik.

Sayang, spiritualitas dipahami secara timpang. Ia tidak inkarnatif dalam arti terjelma dalam aksi dan membumi dalam perwujudan nyata. Yang ada hanya pertautan ajaran (dogma) dan debat merumuskan peraturan atau undang-undang sebagai kekuatan makroyuridis. Tak pelak, negeri ini kebanjiran peraturan dan undang-undang yang bermuara pada kesimpangsiuran. Keberadaan perangkat hukum sebelumnya dilihat terlalu umum dan hendak diganti dengan ”tips” baru yang lebih spesifik demi mengatur ruang privat.

Keberanian

Tendensi dogmatisasi seharusnya diakhiri dengan terbukanya narasi politik.

Pertama, perlu keberanian untuk bertanggung jawab. Reproduksi undang-undang tanpa kekuatan produktif-kreatif yang menjelmakan ide dalam aksi adalah ciri pribadi yang penakut. Ia hanya berbicara dan tahu merumuskan teks, tetapi miskin dalam kontekstualisasi dan aplikasi, demikian William Ian Miller, dalam El Misterio del Coraje, 2005. Baginya, sebuah bangsa yang besar ditandai keberanian untuk bertanggung jawab (coraje de responsabilidad).

Korupsi yang kian tersibak, yang melibatkan tidak sedikit anggota legislatif, adalah cermin sikap ini. Undang-undang dirumuskan entah untuk siapa, tetapi yang pasti prosesnya telah menguras tak sedikit ”u(nd)ang”. Memang, di balik batu undang- undang, ada u(n)dang, yakni u(nd)ang.

Kedua, perlu keberpihakan pada aksi. Produktivitas dan kreativitas menjadi takaran akhir yang perlu dipertaruhkan. Ide dan aturan hanya terasa manfaatnya saat dijabarkan dalam praksis. Pembaruan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat, entah melalui micro-financial atau pelatihan, sambil tidak melupakan penghidupan demokrasi partisipatif yang dijalankan dalam lingkup terbatas akan menjadi ragi yang cepat atau lambat akan meluas. Perubahan seperti ini memiliki jaminan karena tiap individu dilibatkan sebagai pemain aktif dalam adegan interior yang tercipta.

Ketiga, perlu membangun moralitas sosial yang integratif. Jiwa yang membadan dan badan yang menjiwa adalah dua sisi yang saling mengandaikan, bukannya meniadakan. Di sana pembaruan sosial dilihat sebagai ibadah karena merupakan wujud nyata iman yang menjelma. Pada saat yang sama, jiwa yang suci mustahil egoistik karena hati yang murni akan bersifat humanis. Ia tidak egois, tetapi solidaris, altruistis, dan rela berkorban.

Robert Bala Lulusan Universidad Pontificia de Salamcanca dan Universidad Complutense de Madrid

Guru Honorer Diabaikan

2008-10-21T15:38:00.000+07:00

Gaji Rendah, Masa Depan Tak Jelas

Selasa, 21 Oktober 2008 | 00:59 WIB

Jakarta, Kompas - Sedikitnya 50.000 guru honorer di sekolah negeri, yang tidak digaji dari APBN dan APBD, kini nasibnya terkatung-katung. Para guru honorer ini mendesak pemerintah agar mereka diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil seperti guru honorer lainnya yang digaji pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, guru swasta mendesak pemerintah supaya menetapkan aturan soal penggajian guru yang besarnya minimal sama dengan upah minimum provinsi atau kota/kabupaten (UMP/UMK) dan tunjangan jaminan sosial tenaga kerja. Pemerintah juga diminta memperbaiki kondisi kerja guru swasta dan honorer dengan memberikan subsidi gaji dan menghapuskan sistem kerja kontrak.

Desakan ratusan guru swasta dan honorer di sekolah negeri yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia itu terungkap dalam pertemuan dengan Komisi X DPR di Jakarta, Senin (20/10). Para guru yang mengadu ke DPR itu tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) dan Forum Guru Independen Indonesia (FGII).

Ani Agustina, Ketua Umum FTHSNI, mengatakan, ada sebanyak 150.000 tenaga honorer di sekolah negeri, di antaranya 50.000 orang adalah guru honorer, sedangkan lainnya tenaga nonguru.

Belum bisa fokus

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno mengatakan, rapat kerja gabungan beberapa komisi di DPR untuk membahas nasib guru honorer ini belum bisa dilakukan secara maksimal. DPR saat ini masih fokus untuk membahas penggunaan alokasi dana APBN bersama pemerintah.

Suparman, Ketua Umum FGII, mengatakan, jika pemerintah tidak mendiskriminasikan guru swasta dan honorer yang punya beban kerja dan tanggung jawab sama dengan guru PNS, sebenarnya tuntutan untuk menjadi pegawai pemerintah tidak lagi segencar saat ini. ”Memperbaiki kesejahteraan guru sebagai salah satu bagian dari perbaikan kondisi kerja guru akan berdampak pada perbaikan kondisi belajar siswa,” kata dia.

Yanti Sriyulianti, Wakil Sekretaris Jenderal FGII, menyebutkan, subsidi tunjangan fungsional guru non-PNS yang diharapkan dari pemerintah supaya gaji guru swasta setara UMP/UMK dan Jamsostek senilai Rp 15,8 triliun.

Dede Hermana, Koordinator Forum Guru Swasta Jawa Barat, mengatakan, dalam pelaksanaan sertifikasi guru, pemerintah menerapkan kebijakan diskriminatif yang menetapkan kuota guru swasta yang terbatas, yakni hanya 10 persen untuk guru swasta tiap tahunnya.

Di Slawi, Jawa Tengah, ratusan guru sekolah swasta dari taman kanak-kanak hingga SLTA yang tergabung dalam Forum Guru Sekolah Swasta atau Forgusta Kabupaten Tegal berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Tegal. Mereka menuntut kenaikan tunjangan kesejahteraan serta menuntut diangkat sebagai calon PNS. (ELN/WIE)

UN Dilaksanakan April 2009

2008-10-18T22:10:00.000+07:00

Tidak Terpengaruh Penyelenggaraan Pemilu

Jumat, 17 Oktober 2008 | 01:19 WIB

Jakarta, Kompas - Pelaksanaan ujian nasional untuk siswa SMP dan SMA/SMK tahun ajaran 2008/2009 tidak dimajukan meskipun ada hajatan nasional Pemilihan Umum 2009. Ujian nasional akan diselenggarakan pada April 2009, tetapi tanggalnya belum dipastikan.

”Kemungkinan setelah pelaksanaan pemilu,” kata Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi, Kamis (16/10) di Jakarta. Penjelasan ini untuk menjawab keresahan guru, siswa, dan orangtua yang mendapat informasi pelaksanaan ujian nasional (UN) dipercepat pada Maret, sedangkan materi pelajaran belum seluruhnya disampaikan kepada siswa.

Djemari mengatakan, guru dan siswa tidak usah resah karena UN dilaksanakan dengan memperhitungkan semua materi yang harus dipelajari siswa kelas III SMP dan SMA/SMK. Adapun standar nilai kelulusan UN juga masih akan dibicarakan dengan mengkaji hasil evaluasi pelaksanaan UN 2008.

”Bisa saja standarnya tetap seperti tahun lalu,” ujar Djemari.

Perlu persiapan

Guru Bahasa Indonesia, Supriyono, mengatakan bahwa berita soal jadwal UN masih simpang siur di lapangan. Sebagian guru ada yang mendengar isu bahwa UN dilaksanakan sekitar Januari atau Februari guna mengantisipasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009.

Menurutnya, ujian nasional membutuhkan persiapan intensif. Pada semester ganjil bulan Juli hingga Desember para guru biasanya membahas materi sesuai dengan kurikulum dengan sedikit persiapan ujian. Persiapan ujian secara lebih intensif melalui pendalaman materi dan simulasi ujian biasanya dimulai pada semester berikutnya, yakni bulan Januari.

”Kalau ujian nasional dimajukan, persiapan menjadi tidak maksimal. Beban anak juga menjadi berat, apalagi mereka harus mempelajari materi sejak kelas I,” ujarnya. Dia sendiri berpendapat, penyelenggaraan pemilihan umum tidak akan terlalu mengganggu UN.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Bhakti Nusantara, Jakarta Timur, Yanti Sriyulianti, juga mendengar isu bahwa UN dipercepat menjadi Februari.

”Untuk ujian persiapan bisa enam hingga delapan bulan. Kalau UN sebagai alat evaluasi kompetensi itu dimajukan jadwalnya, anak bisa kehilangan kesempatan melengkapi ketuntasan kompetensinya,” ujarnya.

Djemari mengatakan, mata pelajaran yang diujikan sampai saat ini tidak ada perubahan. Tahun lalu, untuk SMA mata pelajaran yang masuk UN di jurusan IPA adalah Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Di jurusan IPS mata pelajaran dalam UN adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi. Untuk jurusan Bahasa adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah Budaya atau Antropologi, Sastra Indonesia, dan bahasa asing lain.

Di jenjang SMP, mata pelajaran yang termasuk dalam UN adalah Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam. (INE/ELN)

Pendidikan Terpangkas

2008-10-18T22:06:00.000+07:00

Sebagian Besar Dana Mengalir Melalui Pemerintah Daerah

Jumat, 17 Oktober 2008 | 01:34 WIB

Jakarta, Kompas - Anggaran pendidikan terpangkas Rp 16,75 triliun menjadi Rp 207,1 triliun dalam Rancangan APBN 2009. Hal ini merupakan revisi atas pagu anggaran pendidikan terdahulu yang telah disepakati pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR pada 24 September 2008.

Perubahan nominal anggaran pendidikan ini merupakan dampak otomatis dari menurunnya anggaran belanja negara dalam RAPBN 2009. Sebab, anggaran belanja tiap tahun wajib mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR sekaligus Koordinator Panitia Kerja Asumsi Dasar, Penerimaan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2009 Suharso Monoarfa mengungkapkan hal tersebut, Kamis (16/10) di Jakarta.

Dalam kesepakatan Panitia Anggaran dengan pemerintah pada 24 September 2008 disebutkan bahwa pagu anggaran belanja negara dalam RAPBN 2009 mencapai Rp 1.119,2 triliun. Dengan demikian, untuk mengejar alokasi 20 persen dari anggaran belanja negara, anggaran pendidikan ditetapkan Rp 223,84 triliun.

Namun, dalam kesepakatan Panitia Anggaran dengan pemerintah, yang diwakili Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, pada rapat kerja 15 Oktober 2008 disebutkan anggaran belanja negara menurun jadi Rp 1.035,46 triliun. Akibatnya, anggaran pendidikan berubah menjadi Rp 207,1 triliun atau melorot Rp 16,75 triliun.

”Anggaran itu tersebar di dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta kementerian dan lembaga,” ujar Suharso.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, sebagian besar dana pendidikan akan digunakan untuk membayar gaji guru dan dosen. Dari anggaran pendidikan awal, Rp 224 triliun, Rp 110 triliun di antaranya dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan dosen (Kompas, 24/9/2008).

Rencana pendidikan tahun depan, antara lain, adalah menaikkan gaji pokok guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), 15 persen dari gaji yang diterimanya pada Desember 2008.

Daerah dominan

Dari anggaran Rp 224 triliun itu, Departemen Pendidikan Nasional hanya mengelola sekitar Rp 75 triliun, selebihnya dikelola Departemen Agama sebanyak Rp 26 triliun dan Rp 4 triliun lewat kementerian lain. Alokasi terbanyak ke daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan berada di posisi 20 persen terhadap belanja negara. ”Namun, karena adanya koreksi terhadap anggaran belanjanya, maka nominalnya memang menjadi berkurang,” ujarnya. (OIN)

2008-10-18T22:03:00.001+07:00

Minim, Guru Swasta Diangkat Yayasan

Jumat, 17 Oktober 2008 | 01:19 WIB

Jakarta, kompas - Baru sekitar 20 persen dari 1,2 juta guru swasta di Indonesia yang diangkat yayasan sebagai guru tetap. Padahal, status sebagai guru yayasan dibutuhkan guru swasta untuk bisa ikut serta dalam sertifikasi guru dan mendapatkan tunjangan kesejahteraan.

Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (16/10), mengatakan, tidak adanya surat keputusan (SK) yayasan sebagai bukti bahwa guru swasta itu merupakan guru tetap membuat kesempatan guru swasta untuk ikut uji sertifikasi menjadi terhalang. Kondisi ini merugikan guru swasta yang seharusnya juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan kesejahteraan dari pemerintah.

”Yayasan harus segera mengangkat guru-guru yang mengajar di sekolah yang dinaungi yayasan itu. Sebab, syarat guru swasta untuk bisa ikut sertifikasi guru sehingga mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, ya harus sebagai guru tetap di yayasan,” kata Sulistiyo.

Pengangkatan guru di sekolah swasta sebagai guru yayasan, kata Sulistiyo, memang berkonsekuensi pada adanya gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Jika kemampuan yayasan terbatas, harus ada keterbukaan mengenai hal ini dengan guru.

”Guru-guru swasta itu butuh SK yayasan supaya bisa diajukan untuk ikut sertifikasi guru dan juga bisa mendapat tunjangan fungsional bagi guru swasta yang akan ditingkatkan tahun depan,” ujar Sulistiyo.

Subyanto, Ketua Umum Lembaga Persatuan Guru Swasta Balikpapan, mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak bisa tinggal diam melihat kondisi guru swasta yang kesejahteraannya masih rendah. Jika yayasan tidak bisa memberikan gaji guru yang besarnya minimal upah minimum regional per bulan, kekurangannya seharusnya disubsidi pemerintah pusat dan daerah.

”Jangan seperti sekarang, guru swasta dibiarkan saja nasibnya mengenaskan. Akibatnya, banyak guru swasta yang tidak diangkat, tidak punya SK yayasan dan kontrak kerja. Tapi, di lain pihak, pemerintah mensyaratkan harus ada SK yayasan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Ini tidak adil buat guru swasta,” kata Subyanto.

Di Kota Balikpapan, baru 10-20 persen dari 2.044 guru swasta yang sudah diangkat oleh yayasan. (ELN)

Kesejahteraan pendidik

2008-10-18T22:03:00.000+07:00

Minim, Guru Swasta Diangkat Yayasan

Jumat, 17 Oktober 2008 | 01:19 WIB

Di Kota Balikpapan, baru 10-20 persen dari 2.044 guru swasta yang sudah diangkat oleh yayasan. (ELN)

Pelayanan kesehatan

2008-10-18T21:47:00.000+07:00

Pemerintah dan Swasta
Harus Jalin Kemitraan

Sabtu, 18 Oktober 2008 | 00:51 WIB

Ahmedabad, Kompas - Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam menerapkan sistem pelayanan kesehatan dasar perlu dibangun. Hal ini bertujuan mempercepat pembangunan kesehatan, terutama mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan masyarakat miskin di daerah terpencil.

Demikian dikatakan oleh Mirai Chatterjee, koordinator Self Employed Women’s Association (SEWA), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan pada Konsultasi Tingkat Tinggi Badan Kesehatan Dunia Wilayah Asia Tenggara (WHO SEARO), di Ahmedabad, India, Jumat (17/10).

”Dalam pembangunan kesehatan, ada banyak masalah yang harus dihadapi, seperti kurangnya jumlah tenaga kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, serta faktor kemiskinan dan sosio-ekonomi. Itu tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan kesehatan. Ini bisa diatasi dengan melibatkan sektor swasta termasuk organisasi-organisasi nonpemerintah,” ujarnya menegaskan.

Di India, kemitraan publik dan sektor swasta terjalin dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Jadi, pemerintah meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir bekerja sama dengan klinik swasta, profesi dokter kebidanan dan kandungan, serta organisasi non- pemerintah. Pemerintah berperan serta dalam pendanaan untuk orang miskin, termasuk uang transportasi menuju fasilitas layanan kesehatan.

Tidak bisa sendiri

Kepala Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Laksono Trisnantoro menambahkan, peran swasta juga diperlukan dalam pembangunan kesehatan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan luasnya wilayah dan keterbatasan jumlah dokter, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi masalah kesehatan.

Sayangnya, Indonesia masih belum memiliki sistem kesehatan yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam membangun fasilitas kesehatan. Padahal, di beberapa negara, seperti India dan Filipina, puskesmas dan rumah sakit memiliki dewan penyantun yang menerima donasi dari masyarakat umum.

Dengan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan luasnya wilayah geografis di Indonesia, pemerintah seharusnya membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan melibatkan klinik-klinik swasta dalam pemberian layanan kesehatan dasar termasuk bagi ibu dan bayi. Hal ini diharapkan bisa menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. (Evy Rachmawati, dari India)

Dana BOS Tidak Dipotong

2008-10-18T21:45:00.000+07:00

Pemotongan Anggaran
Tidak Ganggu Pendidikan Dasar

Sabtu, 18 Oktober 2008 | 00:49 WIB

Jakarta, Kompas - Dalam rencana pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp 16,75 triliun pada Rancangan APBN 2009, alokasi dana untuk biaya operasional sekolah atau BOS tidak akan dikurangi. Penghematan akan dilakukan dengan mengorbankan program-program yang dinilai tidak terlalu mendesak.

”Program-program yang prioritasnya rendah, seperti seminar- seminar atau penelitian yang tidak mendesak, akan ditunda dulu,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo seusai acara ”Halal Bi Halal” di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Jumat (17/10).

Perubahan nominal anggaran pendidikan ini merupakan dampak otomatis dari menurunnya anggaran belanja negara dalam RAPBN 2009 yang awalnya disepakati panitia anggaran DPR dan pemerintah mencapai Rp 1.119,2 triliun jadi Rp 1.035,46 triliun. Akibatnya, anggaran pendidikan berubah dari Rp 224 triliun menjadi Rp 207,1 triliun atau melorot Rp 16,75 triliun (Kompas, 17/10).

Menurut Bambang, perubahan nominal anggaran pendidikan ini mengakibatkan perlunya penyesuaian program-program yang sudah direncanakan di unit-unit kerja Departemen Pendidikan.

Program prioritas utama pemerintah, seperti peningkatan dana BOS yang sudah populer di masyarakat, peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan profesi dan tunjangan fungsional, serta rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak, akan tetap dilaksanakan sesuai dengan target.

Dari paparan mengenai program prioritas pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009, selain membiayai wajib belajar 9 tahun yang murah dan terjangkau, pemerintah juga memfokuskan penggunaan anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru dan dosen serta peningkatan mutu pendidikan menengah, atas, dan perguruan tinggi.

Terpatok 20 persen

Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR, mengatakan, pemerintah masih terpatok untuk memenuhi amanat konstitusi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Belum terlihat komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan pendidikan, terutama pemerataan dan kualitas pendidikan.

”Seharusnya anggaran pendidikan bisa seperti rencana semula Rp 224 triliun supaya kualitas pendidikan bisa semakin ditingkatkan. Tapi, pemerintah, kan masih berpikir bagaimana bisa 20 persen dulu saja, jadi ya anggaran pendidikan pun ikut terpengaruh dengan perubahan anggaran belanja,” kata Irwan.

Menurut Irwan, perubahan anggaran pendidikan itu belum dibahas di DPR. (ELN/INE)

Dana BOS Tidak Dipotong

2008-10-18T21:44:00.000+07:00

Pemotongan Anggaran
Tidak Ganggu Pendidikan Dasar

Sabtu, 18 Oktober 2008 | 00:49 WIB

Menurut Bambang, perubahan nominal anggaran pendidikan ini mengakibatkan perlunya penyesuaian program-program yang sudah direncanakan di unit-unit kerja Departemen Pendidikan.

Terpatok 20 persen

Menurut Irwan, perubahan anggaran pendidikan itu belum dibahas di DPR. (ELN/INE)

Tantangan Mengelola Dana BOS

2008-10-14T19:51:00.001+07:00

Senin, 13 Oktober 2008 | 00:56 WIB

Supri Harahap

Bantuan operasional sekolah atau BOS yang dikucurkan ke jenjang pendidikan dasar kini merupakan sumber dana utama untuk segala macam kegiatan operasional di sekolah. Ketika pencairan dana ini mengalami keterlambatan, banyak kepala sekolah yang ”menjerit” , sehingga harus mengutang ke sana kemari untuk menutupi biaya aktivitas pembelajaran yang tak mungkin dihentikan.

Banyak sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan sumber dana lain lagi kecuali BOS. Di sisi lain, orangtua dan masyarakat seringkali menjadi lebih kritis jika pihak sekolah menyatakan memerlukan bantuan dana, karena seakan semuanya bisa diselesaikan dengan BOS.

Besaran dana yang diterima sekolah selama ini, yakni Rp 254.000 per siswa SD per tahun dan Rp 354.000 per siswa SMP per tahun. Alokasi dana yang diberikan ke sekolah sesuai jumlah siswa, serta dicairkan setiap triwulan.

Sekolah-sekolah swasta yang sebelumnya membutuhkan biaya operasional yang lebih besar, ada yang ”terpaksa” menolak dana pemerintah yang bersumber dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang lemah keuangannya, BOS menjadi ”anugerah” yang senantiasa diharapkan.

Menegakkan aturan

Satu dari sekian implikasi kenaikan anggaran pendidikan tahun 2009 sebesar 20 persen dari APBN adalah terjadinya kenaikan anggaran untuk BOS. Anggaran yang biasanya Rp 254.000 untuk siswa SD, direncanakan naik menjadi Rp 300.000 per siswa setiap tahun. Adapun untuk siswa SMP naik dari Rp 354.000 menjadi Rp 420.000 per siswa setiap tahun (Kompas, 11/9). Rencana kenaikan anggaran itu tentu menggembirakan dan patut disyukuri.

Rasa syukur juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan usaha sungguh-sungguh untuk memajukan pendidikan, sesuai dengan maksud diadakannya BOS. Bayangkan saja, jumlah peserta didik SD sekitar 30 juta orang dan SMP sekitar 12 juta orang, sehingga sangat besar anggaran yang dialokasikan untuk BOS. Tentu saja kita tidak mengharapkan terjadinya kebocoran-kebocoran dari anggaran yang besar tersebut.

Tanpa adanya niat untuk menegakkan aturan secara masif, bukan tidak mungkin menyebabkan penggunaan dana BOS menuai banyak masalah. Yang selalu harus konsisten dalam menegakkan hukum adalah niat untuk menjaga kebersihan dan kejujuran nurani. Misalnya, menggunakan dana pendidikan sebagai bukan milik pribadi. Ini sikap dasar yang mesti dimiliki sebelum menceburkan diri dalam anggaran pendidikan.

Manusia seringkali rentan terhadap godaan materi. Manusia terkadang kehilangan nurani, bahkan akal sehat jika sudah berhadapan dengan persoalan materi. Tidak memandang pangkat, jabatan, maupun kekayaan. Pengalaman empiris sudah sering kita saksikan di negeri ini. OLeh karena itu, untuk menjaga kebocoran atau penyelewengan dana BOS diperlukan aturan hukum yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten.

Kredibilitas kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan mengelola dana BOS merupakan ujian tersendiri. Kenakalan dan permainan dalam pengelolaan dana BOS bisa saja terjadi apalagi jika pengawasannya lemah. Bahkan bukan mustahil terjadi semacam kolaborasi antara kepala sekolah dan pengawas.

Ketika aparat badan pengawas kota atau kabupaten melakukan pemeriksaan ke sekolah, sepertinya semuanya beres dan tidak ada masalah. Benarkah demikian? Mudah-mudahan begitu. Hanya hati nurani saja yang bisa menjawabnya.

Meski demikian, ada beberapa fenomena di lapangan yang cukup menggelitik dan mengundang tanda tanya. Misalnya, dana BOS sesuai aturan hanya diperuntukkan bagi operasional sekolah. Akan tetapi, ada saja sela yang dapat dimanfaatkan. Misalnya, kegiatan peningkatan profesi guru-guru melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dan semacamnya.

Fenomena yang terjadi di lapangan justru diklat tidak diselenggarakan, tetapi pembagian uang kepada guru-guru dilakukan dengan mengatasnamakan uang musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau kelompok kerja guru (KKG).

Semestinya, setiap rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) harus melalui rapat dewan guru. Namun, karena guru juga ”kecipratan” rezeki, maka mereka membiarkan saja ketika pihak lain menyusun dan mengatur RAPBS tersebut. Siapa yang mengawasi dan menindak hal seperti itu?

Suatu tantangan

Adalah suatu ironi sekaligus tantangan jika dana besar yang dikucurkan selama ini belum banyak memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Di Sumatera Utara, misalnya, ketua Dewan Pendidikan Medan Muthsyohito Solin mengkritik kondisi di lapangan (Kompas, 11/9). Tahun 2008, provinsi ini menerima dana alokasi khusus pendidikan sebesar Rp 400 miliar. Masing-masing kabupetan/kota rata-rata menerima Rp 10 miliar.

Dana itu sekitar 60 persen digunakan untuk keperluan pembangunan fisik, sedangkan 40 persen lagi untuk pengadaan buku.

Dana Rp 10 miliar itu sangat besar, tetapi dampaknya kelihatan belum begitu optimal. Di Medan saja, menurut penilaian dosen Universitas Negeri Medan (Unimed) ini, hanya 15 persen dari semua SD dan SMP yang memenuhi standar nasional.

Makanya sebelum bicara tentang peningkatan mutu, ada baiknya pertanyaan ini direnungkan: sudah sejauh manakah BOS menyukseskan wajib belajar sembilan tahun? Jangan sampai anggaran yang sedemikian besarnya tidak mencapai sasaran. Perlu ada evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh setelah program itu berjalan sekian lama, apakah sudah mencapai sasaran yang diinginkan? Di mana titik kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu diperbaiki.

Benarkah besarnya anggaran pendidikan yang tersedia selalu berbanding lurus dengan meningkatnya mutu pendidikan? Kita lihat saja nanti.

Supri Harahap Guru SMA Negeri 4 Medan

Gaji Guru Minimal Rp 2 Juta

2008-10-14T19:49:00.001+07:00

Senin, 13 Oktober 2008 | 00:56 WIB

PROBOLINGGO, KOMPAS -Gaji guru pegawai negeri sipil mulai setingkat SD hingga SMA minimal Rp 2 juta per bulan. Ketentuan ini berlaku mulai Januari 2009.

”Gaji Rp 2 juta itu merupakan uang pangkal bagi guru dengan pangkat terendah, meskipun yang bersangkutan belum mempunyai sertifikat maupun belum mengantongi ijazah strata 1,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo pada acara Halalbihalal Guru di alun-alun Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (11/10).

Mendengar pernyataan itu, sekitar 5.000 guru yang hadir spontan bersorak. Turut hadir dalam kesempatan itu, antara lain, mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Rasiyo, dan Wali Kota Probolinggo Buchori.

Bambang menjelaskan hal itu setelah menegaskan kebijakan pemerintah yang meletakkan kesejahteraan guru pada prioritas pertama alokasi 20 persen anggaran pendidikan nasional.

Mengenai kesejahteraan guru non-pegawai negeri sipil (PNS), menurut Bambang, pemerintah telah berencana memberikan subsidi kepada mereka. Namun, ia tidak merinci seberapa besar subsidi yang dimaksud. ”Soal subsidi guru non-PNS sedang dibahas DPR. Tunggu saja nanti keputusan dari DPR,” ujar Bambang.

Bambang mengemukakan, pemerintah juga sedang mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan dana biaya operasional sekolah (BOS) mulai tahun depan. Besarnya 50 persen lebih besar dibanding BOS tahun ini.

Menyinggung soal buku murah, Bambang mengatakan, pemerintah telah membeli hak cipta 409 judul buku bacaan sekolah. Kepada siapa pun dipersilakan untuk mencetak dan mengedarkannya, dengan syarat harganya tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional. (LAS)

Modernisasi Thailand Berawal di Jawa

2008-10-14T19:20:00.000+07:00

Modernisasi Thailand Berawal di Jawa

Selasa, 14 Oktober 2008 | 00:41 WIB

Kehidupan dan kemajuan Pulau Jawa akhir tahun 1800-an dan awal 1900 ternyata menjadi inspirasi bagi modernisasi kerajaan Siam yang kini menjadi salah satu pelaku industri otomotif, pertanian, perkebunan, serta produk pangan olahan kelas dunia.

Semua itu berawal dari kunjungan Raja Rama V atau Raja Chulalangkorn yang dikenal sebagai pembaru Siam ke seantero Pulau Jawa pada tahun 1871, 1896, dan 1901. Raja Chulalangkorn adalah putra sulung Raja Mongkut atau Raja Rama IV yang dikenal dalam film legendaris Anna and the King.

Kunjungan Raja Chulalangkorn diabadikan di utara Kota Bandung di kaki air terjun Dago. Raja Chulalangkorn yang menghadiahkan patung gajah di Museum Nasional, Jakarta, menorehkan nama dalam prasasti di batu besar di kaki air terjun. Putra Raja Chulalangkorn, Raja Rama VII atau Raja Prajadiphok, juga singgah di air terjun Dago pada 12 Agustus 1929 dan meninggalkan prasasti serupa.

Dua buah gazebo kayu berarsitektur Thailand warna merah, hijau, dan kuning emas sudah berdiri menaungi dua prasasti peninggalan Raja Chulalangkorn dan Raja Prajadiphok. Gazebo tersebut menambah indah pemandangan air terjun Dago yang mengalir deras.

Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Thailand untuk RI Sombat Khattapan mengatakan, prasasti itu merupakan tanda persahabatan kerajaan Siam dengan masyarakat Jawa dan Indonesia.

”Raja Chulalangkorn belajar banyak dari keberadaan infrastruktur dan industri modern di Jawa zaman itu, seperti kereta api, jalan raya, hingga perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Thailand sekarang. Setelah beliau kembali ke Siam, pelbagai perintah untuk membangun jaringan kereta api, perintisan perkebunan karet, hingga pelebaran jalan ukuran dikerjakan serius setelah membuat catatan secara detail segala segi kehidupan di Pulau Jawa,” kata Sombat.

Diminati wisatawan

Imtip Suharto, warga Bandung yang secara teratur datang ke air terjun Dago, menyayangkan banyaknya sampah di air terjun Dago yang hanyut dari hunian warga di daerah hulu. Padahal, air terjun tersebut dapat menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara, seperti Belanda hingga Thailand. Khususnya bagi bangsa Thai, situs peninggalan para raja dari dinasti Chakri selalu dihormati dan dikunjungi secara berkala. ”Sayang kalau situs ini rusak. Bahkan, papan penanda situs dari besi juga rusak digergaji,” kata Imtip.

Imtip yang juga menulis Journeys to Java by a Siamese King mencatat betapa Raja Chulalangkorn menjalin hubungan baik dengan penguasa Jawa dari semua keraton yang ada di Yogyakarta dan Surakarta. Beliau juga bersahabat dengan keraton- keraton di Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan data yang diolah Imtip dari pelbagai sumber, sungguh layak jika Raja Chulalangkorn belajar dari Pulau Jawa. Kala itu, galangan kapal terbesar di dunia terdapat di Surabaya. Pelbagai industri dari usaha kecil menengah pembuatan topi hingga permesinan dikunjungi lalu dicatat secara detail untuk dikembangkan di kerajaan Siam (nama kerajaan Thailand baru resmi digunakan tahun 1940-an).

Kini bangsa Thailand menikmati buah dari proses studi banding ke mancanegara hingga Eropa-Amerika yang diawali di Pulau Jawa. Peresmian situs air terjun Dago seharusnya menjadi cambuk bagi bangsa Indonesia untuk bangkit kembali di semua bidang dan kembali menjadi panutan bagi bangsa lain. (Iwan Santosa)

Gaji Guru Non PNS Naik Rp 100 Ribu

2008-10-12T17:39:00.001+07:00

KOMPAS/ LUCKY PRANSISKA

Ibu Negara, Ingin Guru Sejahtera /KompasTV

Selasa, 9 September 2008 | 14:58 WIB

Laporan Wartawan Persda Network Ade Mayasanto

JAKARTA, SELASA - Kenaikan anggaran pendidikan rangka memenuhi amanat konstitusi dari yang semula Rp 154 triliun menjadi Rp 224 triliun tidak hanya membawa berkah bagi guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Guru non PNS juga akan mendapat kenaikan gaji sebesar Rp 50-100 ribu. Alokasi anggaran pendidikan disalurkan melalui Depdiknas, Depag, dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Guru-guru yang memunuhi persyaratan untuk mendapat tunjangan subsdi fungsional, untuk yang belum sarjana dinaikkan Rp 50 ribu per bulan. Sedangkan yang sarjana Rp 100 ribu per bulan," kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/9).

Sebelumnya, Bambang mengemukakan, tambahan anggaran pendidikan yang meningkat menjadi Rp 46,1 triliun juga digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Rata-rata kesejahteraan guru dan dosen akan meningkat 14-15 persen. "Dengan itu guru PNS yang terendah pangkatnya, peningkatan kesejahteraan minimal Rp 2 juta," ujarnya.

Tidak hanya itu, kenaikan anggaran pendidikan juga digunakan untuk penuntasan percepatan wajib belajar sembilan tahun untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan MTs. "Anggaran pendidikan lebih dari 50 persen akan terserap untuk anggaran wajib belajar ini," tukasnya.

Lebih lanjut Bambang menambahkan, tambahan anggaran pendidikan bakal diberikan kepada peneliti dan perekayasa yang berada di luar depdiknas."Kita akan sediakan anggarannya jadi setiap peneliti non PNS bisa melakukan penelitian dan dari situ kesejahteraannya bisa meningkat," sergahnya seraya memastikan, persyaratan terhadap peneliti non PNS akan dirumuskan direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. "Ini karena anggarannya diambil dari dirjen pendidikan tinggi," pungkasnya.

Menyangkut permintaan anggaran pendidikan kedinasan yang diminta Badan Intelijen Negara kepada Depdiknas, Bambang menegaskan, pihaknya telah menyetujui permintaan BIN. "BIN telah melalui permintaan resmi kepada saya, dan saya setujui itu didirikan sebuah PTN, namanya sekolah tinggi inelijen negara dibawah depdiknas, dimana BIN ikut mensupervisi, dan mengawasi penyelanggaraan itu," jelasnya.

Bambang menambahkan, pemerintah akan menerbitkan sebuah peraturan pemerintah untuk pendidikan kedinasan sekaligus Perpres sebagai implementasinya. "Ketentuan ini tentang bagaimana peralihan dibawah departemen, dan menjadi tunduk pada UU sisdiknas," ungkapnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan, pihaknya menerima tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan diberikan kepada guru madrasah, dan rehibilitasi bangunan sekolah. "Semua guru akan mendapat tambahan tapi memang belum rinci. Nanti akan dibicarakan," ujarnya.

Kenaikan Gaji Guru Jangan Diskriminatif

2008-10-12T17:37:00.000+07:00

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ratusan guru bantu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia Provinsi DKI Jakarta berunjuk rasa di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/6). Mereka menuntut gaji guru bantu DKI Jakarta dibayarkan rutin setiap bulan sampai dengan penerimaan gaji PNS dan segera memproses berkas-berkas calon pegawai negeri sipil.

Selasa, 9 September 2008 | 21:02 WIB

JAKARTA, SELASA - Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gaji guru pada 2009 menjadi minimal Rp 2 juta untuk guru pegawai negeri sipil (PNS) golongan terendah dinilai diskriminatif. Pasalnya, gaji guru PNS selama ini dinilai sudah hampir mendekati nilai tersebut, sedangkan guru non-PNS banyak yang di bawah upah minimum provinsi atau upah minimum kota/kabupaten.

Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman di Jakarta, Selasa (9/9), mengatakan jika kenaikan gaji guru hingga minimal Rp 2 juta untuk golongan terendah hanya diprioritaskan bagi guru PNS, kebijakan itu dinilai diskriminatif. Kebijakan yang semata-mata memprioritaskan guru PNS tersebut dinilai sebagai janji-janji manis dan umbar kebaikan pemerintah.

Jika kebijakan itu untuk semua guru PNS dan non-PNS, baru bisa dibilang perubahan yang bagus. Yang adil itu, jika pemerintah juga memberikan subsidi tunjangan fungsional bagi guru swasta atau guru honores sebesar upah minimum provinsi atau upah minimum kota/kabupaten dan jaminan sosial tenaga kerja. "Ini baru perubahan yang signifikan," kata Suparman.

Menurut Suparman, secara umum gaji PNS sudah mencapai Rp 1,5 juta - Rp 2 juta. Jika pemerintah daerah memberikan tambahan tunjangan, gaji guru PNS bisa lebih lagi. Seperti di DKI Jakarta sudah bisa mencapai Rp 4 juta per bulan.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menyambut baik komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tetapi yang dibutuhkan guru itu realisasinya, bukan janji-janji kosong. Banyak guru yang resah karena pembayaran tunjangan sertifikasi terhenti. "Guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak jelas apa bisa menikmati tunjangan sertifikasi hanya karena belum S-1, sementara pemerintah tidak juga mengesahkan PP Guru dan PP dosen soal sertifikasi," kata Sulistyo.

Guru Swasta Dianaktirikan

2008-10-12T17:35:00.000+07:00

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (2/5). Dalam aksinya ini mereka menuntut pengangkatan status sebagai pegawai negeri sipil.

Rabu, 10 September 2008 | 23:43 WIB

JAKARTA, RABU - Kesejahteraan guru-guru swasta di Indonesia memprihatinkan. Besarnya gaji yang diterima dari yayasan masih jauh dari layak, sedangkan untuk mendapatkan insentif atau tunjangan fungsional dari pemerintah pusat dan daerah terganjal ketentuan mengajar 24 jam per minggu.

"Guru swasta itu masih dianaktirikan. Padahal, para guru swasta ini kan punya kewajiban yang sama untuk mengabdi pada negara. Namun, pemerintah tutup mata terhadap kesejahteraan guru swasta yang masih minim," kata Maruli Taufik, Ketua Perkumpulan Guru Karyawan Swasta Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihubungi, Rabu (10/9).

Pada 2009 nanti, pemerintah merencanakan untuk meningkatkan gaji guru golongan terendah menjadi minimal Rp 2 juta per bulan. Adapun tunjangan fungsional guru swasta non-S1 ditambah Rp 50.000 dan guru S-1 Rp 100.000 per bulan.

Menurut Maruli, jika mengandalkan gaji dari sekolah saja, guru swasta mendapatkan jumlah gaji yang jauh dari layak, bahkan di bawah upah minimum provinsi atau kota/kabupaten. Di Yogyakarta, bayaran mengajar di sekolah swasta biasa berkisar Rp 5.000 - Rp 10.000 jam.

"Sekolah swasta itu mengandalkan pemasukan dari siswa. Sementara sekolah swasta sekarang ini banyak yang kekekurangan siswa. Kesejahteraan guru juga terpengaruh karena lokal berkurang, berarti jam mengajar terbatas," kata Maruli.

Pemerintah provinsi DIY dan pemerintah kota memang memberikan tunjangan yang besarnya bisa mencapai Rp 200.000 per bulan atau lebih. Adapun tunjangan fungsional dari pemerintah pusat belum dirasakan semua guru swasta karena sedikit sekali yang bisa memenuhi ketentuan mengajar 24 jam per minggu.

Edi Susanto, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia Kota Padang, mengatakan guru-guru swasta terpaksa mengajar dua bidang studi atau mengajar di sekolah lain untuk bisa memenuhi ketentuan mengajar 24 jam/minggu. Upaya ini ditempuh guru swasta supaya bisa mendapatkan insentif dari pemerintah daerah senilai Rp 100.000/bulan.

"Tapi turunnya insentif juga tidak lancar. Yang kasihan sekolah swasta yang kecil, para guru tidak bisa berbuat banyak karena tidak bisa mengajar sampai 24 jam/minggu," kata Edi.

Presiden: Pertumbuhan Jangan Sampai Turun

2008-10-07T18:47:00.000+07:00

BI Sempurnakan Giro Wajib Minimum untuk Atasi Krisis

KOMPAS/ALIF ICHWAN / Kompas Images
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sidang kabinet paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara, Senin (6/10). Sidang yang membahas antisipasi menghadapi krisis keuangan dan perekonomian global itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Bank Indonesia Boediono, menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Panglima TNI, Kepala Polri, direktur BUMN, pimpinan perbankan nasional, Ketua Kadin, pengusaha swasta nasional, pengamat ekonomi, akademisi, serta pimpinan media cetak dan elektronik.

Selasa, 7 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Meskipun krisis keuangan global yang tengah melanda dunia dewasa ini berbeda dengan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta bangsa Indonesia agar tidak lengah dan lalai untuk mengantisipasinya.

Pemerintah dan dunia usaha harus terus waspada untuk bersama-sama dalam satu tekad dan langkah menjaga momentum perekonomian. Diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak turun dari angka 6 persen, agar penyerapan tenaga kerja tetap terjamin.

Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono saat sidang kabinet paripurna yang diperluas di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (6/10).

Dalam sidang kabinet tersebut hadir Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan hampir semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu, kalangan dunia usaha, pimpinan umum dan pimpinan redaksi media massa, serta pengamat ekonomi.

Pengusaha yang hadir antara lain Rachmat Gobel, Fransiscus Welirang, dan James Riady. Adapun pengamat ekonomi yang diundang di antaranya Christianto Wibisono, Pande Radja Silalahi, dan Mirza Adityaswara.

”Saya harus katakan secara tegas dan jelas, insya Allah tidak akan terjadi krisis sebagaimana kita alami pada 10 tahun lalu. Rasionalnya jelas. Prakondisi faktor pemburuk dan isu-isu nonekonomi yang membuat krisis ekonomi 1997-1998 pada waktu dulu sungguh parah. Akan tetapi, sekarang, sesungguhnya tidak terjadi atau tidak sama dengan keadaan tahun 1997-1998,” papar Presiden.

Menurut Presiden, dirinya tak mengatakan akan aman-aman saja. ”Akan tetapi, saya punya keyakinan, apabila kita bersatu dan mengatasi masalah ini bersama, mimpi buruk yang terjadi pada 10 tahun yang lalu niscaya tidak akan terjadi,” katanya.

Presiden Yudhoyono kemudian memaparkan perbedaan kondisi pada saat krisis 1997 dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Hal itu di antaranya penyebab utama krisis ekonomi yang berbeda, adanya kepanikan pasar, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak konsisten, kestabilan pemerintahan, dan faktor ekonomi lainnya, seperti harga minyak mentah dunia yang jatuh sampai 20 dollar AS per barrel.

”Untuk itu, mari menjaga misi bersama kita, tiada lain adalah memelihara momentum kebangkitan ekonomi nasional. Sayang kalau momen ini lepas dan kita sia-siakan karena bertahun- tahun kita bekerja keras karena proses recovery setelah krisis itu berjalan dengan baik, dan bahkan kemudian tahun-tahun terakhir ini tanda-tanda perbaikan itu nyata,” ujarnya.

Presiden menambahkan, dampak dari krisis keuangan di Amerika Serikat, dengan segala turunannya dan alirannya, akan berpengaruh terhadap momentum pertumbuhan itu. ”Oleh karena itu, mari kita kelola agar tidak mengancam, apalagi menghentikan atau membuatnya mundur dari pertumbuhan ekonomi kita yang sedang berlangsung dewasa ini,” katanya lagi.

Presiden mengakui banyak negara mengoreksi pertumbuhan ekonominya. Namun, dengan usaha bersama dan kegigihan sekuat tenaga, pertumbuhan ekonomi diharapkan berada di kisaran 6 persen. Saat ini pertumbuhan ekonomi pemerintah diasumsikan masih 6,3 persen.

Seusai sidang, Ketua Kadin MS Hidayat menyatakan, pemerintah bisa saja tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen. Namun, sejumlah syarat harus dipenuhi, yaitu menjaga tingkat konsumsi dengan menjaga produksi dan meningkatkan investasi, serta menjaga kinerja ekspor agar bisa terus meningkat.

”Dan, jangan dilupakan adalah menjalankan rekomendasi Kadin, di antaranya penurunan biaya logistik pelabuhan, peninjauan ulang kebijakan biaya listrik pada saat beban puncak, penguatan perlindungan pasar dalam negeri sesuai mekanisme WTO, peningkatan dan kemudahan percepatan restitusi pajak, dan lainnya,” ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, apabila rekomendasi Kadin dijalankan semuanya, dan kinerja ekspor, investasi dan konsumsi ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi akan tetap di kisaran 6 persen.

Jangan terlalu optimistis

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, mengatakan, pemerintah sebaiknya jangan terlalu optimistis. ”Pemerintah kerap salah perhitungan. Dulu dikatakan Indonesia tak akan terimbas kasus subprime mortgage, nyatanya kini kita terkena imbasnya, berupa pengeringan likuiditas,” kata Dradjad.

Menurut Dradjad, sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik tahun depan. Pasalnya, pada tahun 2009 akan terjadi pengetatan likuiditas, lonjakan suku bunga hingga dua digit, dan anjloknya harga komoditas.

Penyempurnaan GWM

Gubernur Bank Indonesia Boediono mengakui bahwa dalam waktu dekat BI akan menyempurnakan perhitungan giro wajib minimum (GWM) untuk membantu likuiditas perbankan yang melemah akibat krisis keuangan global. ”Kami juga akan menyempurnakan GWM. Kami akan lakukan penyederhanaan, dan sekarang sedang digarap,” ujar Boediono.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono mengatakan, implementasi aturan GWM yang dikaitkan dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR) tidak lagi relevan mengingat LDR perbankan sudah cukup tinggi.

Langkah lain yang ditempuh BI, kata Boediono menambahkan, di antaranya adalah BI telah membuka ruang untuk repo Surat Utang Negara (SUN) atau SBI yang diperpanjang masa berlakunya hingga tiga bulan. ”Itu semua untuk menjaga likuiditas perbankan menghadapi krisis,” ujar Boediono.

Sebelumnya, Ketua Kadin MS Hidayat dalam sidang kabinet meminta BI melakukan relaksasi kebijakan uang ketat melalui perubahan kebijakan-kebijakan terkait likuiditas, di antaranya penurunan tingkat GWM yang dikaitkan dengan LDR dan perluasan repo SUN untuk jangka waktu yang lebih panjang.(HAR/FAJ)

Astronot China Diarak

2008-09-30T14:28:00.001+07:00

Target Bangun Stasiun Angkasa dan Mendarat di Bulan

AP photo / Kompas Images
Astronot China, Zhai Zhigang (tengah), Liu Boming (kanan), dan Jing Haipeng (kiri), di Beijing, Senin (29/9), melambai ke massa yang menyambut mereka dalam sebuah parade merayakan kembalinya mereka dari misi luar angkasa selama 68 jam. China kini siap mendaratkan warganya di Bulan.

Selasa, 30 September 2008 | 03:00 WIB

Beijing, Senin - Tiga astronot China diarak dalam sebuah parade bagi pahlawan nasional di Beijing, Senin (29/9). Pemimpin China bakal mencanangkan tekad negara itu segera membangun sebuah stasiun luar angkasa dalam dekade mendatang dan mendarat di Bulan.

Komandan misi, Zhai Zhigang (41), dan dua taikonot (istilah astronot China) tiba di Beijing, di tengah media cetak utama China menyajikan berita penuh pujian atas sukses perjalanan 68 jam dengan wahana luar angkasa Shenzhou VII. Zhai bahkan sukses berjalan di luar angkasa (spacewalk).

”Shenzhou VII telah mendarat. Ketiga pahlawan telah kembali dengan berhasil,” tulis tabloid Beijing Times di halaman utama. Zhai dan kedua rekannya kembali ke Bumi di sebuah padang di Mongolia Dalam, hari Minggu.

Beberapa surat kabar utama memberikan dua sampai tiga halaman penuh berisi kisah perjalanan di luar angkasa itu. China menjadi negara ketiga di dunia setelah AS dan Uni Soviet (Rusia) yang secara independen mencatat keberhasilan itu.

Sukses misi Shenzhou VII, misi berawak ketiga China ke luar angkasa, ini dipandang sebagai lambang bangkitnya teknologi luar angkasa China.

Puluhan juta warga China menyaksikan siaran langsung di televisi pada Sabtu saat Zhai melakukan perjalanan di luar angkasa selama 15 menit. Puncaknya ketika Zhai melambaikan sebuah bendera China di orbit sekitar 340 kilometer dari Bumi.

”Ini merupakan misi yang gemilang, penuh tantangan dengan akhir yang sempurna,” kata Zhai setelah keluar dari kapsul yang membawa mereka pulang. ”Saya bangga pada negeri ini.”

Senin dini hari para taikonot itu diterbangkan ke Pusat Ruang Angkasa Beijing, tempat mereka melakukan latihan sebelum ke luar angkasa. Para perwira militer memberi hormat kepada mereka, sementara anak-anak mengalungkan bunga di leher mereka.

Televisi pemerintah, CCTV, memperlihatkan ketiganya melambai dan tersenyum saat diarak dalam parade menggunakan sedan terbuka di sepanjang jalan Kompleks Pusat Luar Angkasa.

Sembari membawa bendera China dan balon, ribuan orang, termasuk sejumlah tentara berseragam, bersorak saat para astronot itu lewat.

Ketiga taikonot itu akan menjalani karantina selama dua pekan. Menurut kantor berita Xinhua, mereka mungkin rentan pada virus-virus Bumi setelah kembali dari luar angkasa.

Target ke Bulan

Sukses misi Shenzhou VII menjelang Hari Nasional China, 1 Oktober, menimbulkan sebuah gelombang rasa patriotis di internet. ”Saya bangga pada keberhasilan besar dari negeri kita,” kata sebuah posting di situs Sina.com. ”Saya percaya penuh pada masa depan negeri!”

Harian Rakyat mengatakan, menempatkan seorang taikonot China di Bulan merupakan sebuah sasaran yang masuk akal.

”Keberhasilan misi itu kini menggeser fokus membangun stasiun luar angkasa dan mendaratkan manusia di Bulan,” kata Zhang Zhaoyao, pejabat penerbangan luar angkasa berawak.

Program itu akan meluncurkan sebuah wahana orbit baru dan membuat laboratorium luar angkasa sederhana sebelum tahun 2011. Selama dekade mendatang akan dikembangkan pengetahuan untuk tinggal lebih lama di luar angkasa. (AFP/AP/DI)

Penolakan RUU Pornografi Lagi

2008-09-27T17:34:00.001+07:00

Bustanuddin Agus
Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Andalas

Setelah lebih dua tahun menghilang dan pernah ditolak di zaman Pemerintahan Megawati, RUU APP dibuka kembali dengan menjadi RUU AP, antipornografi, usaha atau bisnis yang meraih keuntungan dengan memperdagangkan atau memperalat hal bersifat cabul. Pornoaksi, tindakan porno dari perorangan, tidak lagi jadi sasaran tembak RUU ini.

Tentu ramai kembali. PDIP dan PDS lagi-lagi menolak. Adnan Buyung Nasution dalam pertemuannya dengan seniman di Bali ini menyatakan akan menggunakan posisinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) untuk menolak RUU tersebut menjadi undang-undang.

Para seniman di Yogya dan Solo juga melakukan demo. Demo-demo anti-RUU di-blow up pula oleh media sehingga terkesan demikianlah suara rakyat. Sungguh sangat alot untuk memuluskan RUU yang mengajak menghargai diri dan melindungi anak-anak dan generasi muda dari racun yang merasuk ke otak dan hati mereka di tengah pendidikan disuruh genjot dengan 20 persen dana APBN dan melakukan sertifikasi guru dan dosen.

Keadaan ini sungguh berbeda seperti siang dan malam dengan masyarakat di Kerajaan Kelantan (negara bagian), Malaysia. Ini terungkap dari hasil penelitian Shukeri bin Mohamad untuk disertasi Doktor di Universiti Malaya (di sana dinamakan tesis doktor) yang baru selesai saya baca sebagai pemeriksa luar. Disertasi itu berjudul Penerimaan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Siyasah Syar'iyyah di Negeri Kelantan dari Tahun 1990 Hingga 2000: Kajian Dalam Kawasan Majelis Perbandaran Kota Bharu, Kelantan. Sambil membacanya, tayangan demo RUU AP juga terdengar di televisi. Tentu jadi makin memprihatinkan mengingat pluralitas di Malaysia, termasuk di Kelantan lebih serius dari di Indonesia.

Setuju pelaksanaan
Di Malaysia, Melayu Muslim 54 persen, selebihnya non-Melayu yang non-Muslim (Tionghoa 25 persen, 7 persen India, 4 persen kaum primitif, dan lain-lain). Di Indonesia rasionya 85:15 persen. Tapi, persepsi masyarakat di Malaysia, termasuk yang non-Muslim, sangat positif terhadap undang-undang wajib berpakaian menutup aurat bagi semua pegawai Kerajaan Malaysia. Tidak boleh ada iklan yang mengumbar aurat wanita, duduk dipisah laki-laki dan perempuan dalam acara-acara resmi.

Di Malaysia tidak boleh berkhalwat laki-laki perempuan yang tidak suami istri. Pelayan gunting perempuan tidak boleh berpakaian mengumbar aurat (harus berpakaian seragam) dan hanya boleh menggunting perempuan pula. Semuanya ini dihimpun dalam istilah program pembasmian mungkar. Sebelum 1990 ketika pemerintahan Partai Barisan Nasional tidak ada program Membangun Bersama Islam.

Dengan responden yang diambil secara acara acak dengan sistem satu orang selang 10 daftar penduduk Kota Bharu, ibu kota Kelantan, dari 885 responden yang sahih, 98,5 persen Melayu Muslim menjawab setuju (dijumlahkan dari 4,3 persen agak setuju, 25,7 persen setuju, 68,5 persen sangat setuju). Dari non-Melayu yang non-Muslim 58 persen menyatakan setuju (dijumlahkan dari 10 persen agak setuju, 24 persen setuju, 28 persen sangat setuju).

Belum lagi yang menyangkut masalah politik menjadikan Islam sebagai prinsip dalam kebijakan pemerintahan yang kebanyakan dianggap tabu di negeri kita ini. Di sana Islam dalam politik ini dan kebijakan pemerintah disetujui oleh 82,84 persen Melayu Muslim dan 59,25 persen non-Melayu yang non-Muslim itu.

Pertunjukan kesenian pun tidak boleh laki-laki berpakaian perempuan dan sebaliknya tidak boleh campur aduk laki-perempuan tanpa batas, dan tidak boleh yang mendedah (pamer) aurat perempuan. Seni porno tersebut ditambah dengan kesenian mengandung unsur syirik dihimpun dalam pertanyaan tentang penyelarasan budaya seni dengan prinsip Islam.

Jawaban 87,7% Melayu Muslim setuju (dijumlah dari 11,6% agak setuju, 36% setuju, 48,1% sangat setuju). Sedang 64% non-Melayu yang non-Muslim menjawab setuju (dijumlahkan dari 28% agak setuju, 20% setuju, 18% sangat setuju).

Data itu pendapat tentang pelaksanaan atau penerapan peraturan yang lebih rigid dari RUU APP karena mengatur pornoaksi yang dianggap sudah biasa, seperti khalwat, pisah duduk. Program itu dilancarkan baru dari tahun 1990, tidak peraturan yang telah lama diterapkan sejak negara itu merdeka.

RUU yang pernah ditolak dan tertunda (karena di-blow up sebagai yang kontroversial) itu dialihkan dari pornoaksi ke usaha pornoaksi. Meski demikian dicitrakan sebagai yang menekan kreativitas, tidak menghormati keragaman budaya, dan definisi yang kabur. Kenapa perbedaan siang dan malam antara dua bangsa serumpun, seagama, dan bertetangga ini?

Pseudo agama
Mayoritas mutlak setuju di Kelantan kepada aturan pornoaksi dan pornografi, termasuk yang non-Muslim, tentu karena manfaat peraturan itu sudah dirasakan. Jadi alasan penerimaan masyarakat sudah mulai objektif dan rasional. Dari mana pun datangnya, kebenaran itu akhirnya diterima oleh nurani manusia.

Ditolaknya RUU APP di Indonesia lebih disebabkan oleh alasan ideologis. Rasionalnya dicari-cari, atau rasionalitas sebenarnya memang tunduk kepada ideologi.

Menolak RUU APP didorong oleh idelogi liberalisme. Kelompok masyarakat banyak yang demam kebebasan. Seniman menuntut kebebasan. Filsuf dan cendekiawan tidak mau taklid kepada siapa dan kelompok budaya mana pun alias liberal.

Ilmuwan menuntut kebebasan. Hakim menyatakan diri bebas menjatuhkan vonis, padahal mereka harus menjatuhkan hukum sesuai undang-undang. Bahkan, sebagian kaum agama pun memproklamasikan diri sebagai kaum liberal.

Memandang sesuatu dengan ideologi cenderung tidak objektif. Ideologi kebebasan memandang segala macam aturan harus ditentang. Tetapi, sebagai kaum yang dianggap cendikiawan, seniman, kaum terdidik, alasan yang tampaknya rasional harus dikemukakan, seperti definisi yang tidak jelas, menindas kreativitas seniman, dan menindas budaya sebagian bangsa Indonesia (suku Asmat, orang Bali, dan kemben Jawa). Alasan demikian termakan sekali oleh orang awam. Padahal, pengecualian dalam RUU itu telah dibuatkan klausulnya.

Nottingham dan Mark Jeurgesmeyer, sosiolog kontemporer kelas internasional, memasukkan ideologi modern, seperti liberalisme, sekularisme, dan komunisme sebagai agama. Tentunya agama tanpa wahyu, agama sekuler, atau untuk lebih jelas dan lebih dipahami namakan saja pseudo-religion, agama semu.

Auguste Comte (1798-1857), bapak sosiologi modern, pusing melihat masyarakat Prancis yang kacau-balau karena demam kebebasan setelah revolusi Prancis 1789. Berdasarkan pandangan sosiologis, masyarakat tidak mungkin berdiri. Perlu keteraturan dan ideologi yang mempersatukan.

Agama dipandang memenuhi syarat untuk mempersatukan dan merealisasi keteraturan (seperti Islam terdiri dari akidah, kesatuan ideologis, dan syariah, aturan-aturan untuk keteraturan). Karena dia sudah telanjur ateis, lalu agama yang dicanangkannya adalah religion of humanity, agama tanpa Tuhan yang Maha Gaib dan Maha Pencipta(Discours sur l'Esprit Positif, Union Generale d'Editions, Paris, 1963).

Rousseau menamakannya religion civile. Tuhannya adalah kemanusiaan. Nabinya tokoh-tokoh yang berjasa bagi kemanusiaan. Ritualnya upacara hari lahir atau kematian mereka.

Alasan-alasan yang dikemukakan dengan kacamata liberalisme dan sekularisme mungkin juga disokong oleh mayoritas berkat disihir oleh media massa karena sejalan dengan selera rendahan dan kesenangan sesaat. Agama wahyu yang berpegang kepada nilai-nilai moral memang sulit diterima oleh kebanyakan karena berdasarkan pandangan jauh ke depan dan untuk kepentingan keteraturan dan ketenangan hidup bersama.

Ikhtisar:
- Di Malaysia, orang yang non-Muslim pun sangat positif terhadap undang-undang wajib berpakaian menutup aurat.
- Sangat aneh di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim menolak aturan yang sangat melindungi generasi mendatang tersebut.
- Kepentingan ekonomi dan uang menjadi alasan bagi kelompok yang menolak pemberlakuan aturan tersebut.

Lonceng Kematian Sekolah Swasta Rabu, 24 September 2008 | 00:20 WIB S BELEN Tahun 2009, anggaran pendidikan mendapat tambahan Rp 46,15 triliun hingg

2008-09-24T14:35:00.000+07:00

Lonceng Kematian Sekolah Swasta

Rabu, 24 September 2008 | 00:20 WIB

S BELEN

Tahun 2009, anggaran pendidikan mendapat tambahan Rp 46,15 triliun hingga menjadi Rp 224 triliun (20 persen APBN). Penghasilan guru dan dosen PNS terendah minimal Rp 2 juta, belum termasuk kenaikan kesejahteraan sekitar 14-15 persen gaji pokok.

Kabar menggembirakan bagi guru dan dosen PNS itu ternyata tak dinikmati guru sekolah swasta. Bagi mereka, ketentuan itu hanya menjadi pelipur lara. Guru nonsarjana hanya mendapat subsidi tunjangan Rp 50.000 dan guru S-1 Rp 100.000 per bulan (Kompas, 10-12/9/2008).

Tambahan ini akan digunakan untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), menambah guru madrasah, rehabilitasi sekolah, peningkatan sarana sekolah, peningkatan kualitas pendidikan nonformal, dan penelitian pendidikan.

Lonceng kematian

Pada era reformasi, gaji PNS—termasuk guru PNS—berkali-kali dinaikkan pemerintah. Hal ini memaksa yayasan swasta menyetarakan gaji guru dengan guru PNS. Akibatnya, alokasi dana untuk gaji guru di sekolah swasta favorit di perkotaan yang dulu sekitar 60 persen dari total anggaran kini 70 persen hingga 85 persen. Jika ditambah insentif pemerintah daerah, terutama di Jakarta dan Kalimantan Timur, jurang penghasilan guru PNS dan swasta kian lebar.

Bantuan dana BOS bagi swasta tak memecahkan masalah karena terbanyak untuk gaji guru. Nasib guru sekolah swasta menyedihkan. Sebuah SMA swasta di Jakarta hanya mampu menggaji Rp 1 juta bagi guru yang sudah mengabdi 12 tahun. Di Yogyakarta ada guru yang masih digaji Rp 300.000. Banyak sekolah seperti ini. Kesejahteraan guru PNS akan kian cerah pada masa depan. Dapat diramalkan, sekolah swasta akan gulung tikar. Ini merupakan lonceng kematian sekolah swasta.

Dampak

Banyak sekolah swasta—Taman Siswa, Muhammadiyah, sekolah NU, sekolah swasta Islam lain, sekolah Katolik maupun sekolah Kristen—akan terkubur. Ada yang bertahan hidup, tetapi ibarat kerakap di atas batu. Mereka akan sulit mempertahankan mutu karena dana untuk proses belajar-mengajar (PBM) dan pelatihan guru drastis berkurang.

Padahal, sekolah-sekolah ini amat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pencerdasan bangsa. Di seluruh Indonesia sekolah swasta umumnya lebih bermutu daripada sekolah negeri. Data nilai evaluasi murni UN menunjukkan kenyataan ini. Jika sekolah swasta hilang dari peredaran, bangsa ini akan ”kehilangan” besar.

Yayasan sekolah swasta yang besar berkiprah tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, bahkan di wilayah terpencil. Untuk bertahan hidup, digunakan subsidi silang. Kebijakan diskriminatif pemerintah akan berakibat tewasnya sekolah di kota. Selanjutnya sekolah di pedesaan akan ditutup. Mengapa pemerintah memilih menaikkan gaji guru PNS saja? Jika sekolah swasta di pedesaan ditutup, angka partisipasi anak usia wajib belajar pasti menurun. Karena itu, DPR hendaknya mempertimbangkan dampak ini dalam membahas alokasi dana tambahan ini.

Negara lain

Perkembangan di dunia menunjukkan gejala yang mirip. Pemerintah Inggris membangun sekolah negeri, tetapi juga tetap mempertahankan sekolah swasta yang berciri khas. Dana pendidikan termasuk gaji guru tidak dibedakan. Gejala ini juga terjadi di Malaysia dan Barat. Sekolah swasta umumnya tetap mempertahankan ciri khas meski hampir seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah.

Di Malaysia hampir 50 tahun pemerintah berusaha menghapus sekolah swasta China, Tamil, dan Islam, tetapi sekolah-sekolah itu tetap bertahan hidup. PM Mahathir Mohamad bahkan secara khusus berusaha menghapus sekolah swasta Islam yang disebut sekolah agama rakyat (SAR), tetapi tak berhasil. Untuk sekolah swasta China, Tamil, dan Islam yang independen, pemerintah memberi subsidi sarana dan gaji guru.

Dulu Presiden Soeharto pernah berkata kepada Gubernur NTT Ben Mboy. ”Sekolah negeri dan swasta memang masih dibedakan. Namun, pada masa depan jika pemerintah sudah mampu, tidak akan dibedakan. Dana untuk pembangunan gedung, sarana, dan gaji guru sekolah swasta ditanggung pemerintah.”

Saat itu, perbedaan sekolah negeri dan swasta hanya pada papan nama sekolah. Kini tiba saatnya pemerintah mengakhiri tindak diskriminatif terhadap sekolah swasta saat 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan.

Argumen

Argumen yang mendasari usul ini adalah, pertama, uang negara, yakni uang rakyat yang juga berasal dari pajak rakyat. Karena itu, perlakuan pemerintah harus sama. Sekolah swasta juga mendidik anak bangsa.

Kedua, sekolah negeri menunjukkan ciri pengelolaan seperti lembaga pemerintah. Kurang efisien, tak bersemangat wirausaha, dan kurang motivasi meningkatkan mutu. Adapun sekolah swasta memiliki elan vital mewujudkan visi dan misi khas serta bergantung kepercayaan masyarakat. Lebih inovatif karena didorong nilai tambah yang ditawarkan untuk meningkatkan nilai jual. Penerapan asas subsidi silang menjamin kelangsungan hidup sekolah di pedesaan. Sekolah dikelola seperti bisnis. Prinsip efisiensi konsisten dilaksanakan.

Ketiga, di suatu negara selalu ada kelompok masyarakat yang berjuang mewariskan nilai-nilai khas budaya, etnis, agama, dan ideologi. Upaya pemerintah menghapus sekolah swasta cenderung tak berhasil. Hal ini juga terlihat di AS. Sekolah swasta Kristen tetap hidup sejak akhir abad ke-19 hingga kini meski pemerintah selalu berusaha menghapus. Mutunya lebih baik dan penggunaan dana tetap efisien. Gejala ini juga terlihat di Indonesia. Di berbagai daerah, mutu sekolah swasta cenderung lebih unggul. Sekolah negeri yang bermutu umumnya hanya satu-dua di kota besar. Tibalah saatnya pemerintah menggunakan bisikan nurani dalam mengambil kebijakan pendidikan.

S BELEN Pemerhati Pendidikan

Rabu, 24 September 2008 | 00:20 WIB

S BELEN

Lonceng kematian

Dampak

Negara lain

Argumen

S BELEN Pemerhati Pendidikan

Tim Riset Cikeas

2008-09-10T14:09:00.000+07:00

Rabu, 10 September 2008 | 00:44 WIB

Mulyanto

Kasus blue energy, energi alternatif berbasis air, sempat menghebohkan kita beberapa waktu lalu. Kini, kita dihebohkan kontroversi padi Super Toy HL-2.

Blue Energy dikembangkan Joko Suprapto, yang difasilitasi Heru Lelono, Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun padi Super Toy HL-2, benih unggul yang didaku dapat panen tiga kali tanpa menebar benih dengan produktivitas lebih dari 20 ton per hektar. Padi yang dikembangkan Tuyung Supriyadi bersama Heru Lelono, yang pada panen perdana dihadiri Yudhoyono dan para menteri itu, kini menuai kritik.

Ratusan petani Desa Grabag, Purworejo, pada panen kedua di areal sawah seluas 96,2 ha mengamuk karena padi Super Toy HL-2 itu kopong (Kompas, 7/9/ 2008). Wakil Presiden Jusuf Kalla berkomentar, pengusaha yang terlibat harus bertanggung jawab. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok meminta Heru Lelono mundur sebagai anggota Staf Khusus Presiden.

Sebenarnya, pro-kontra atas suatu temuan ilmiah atau teknologi adalah hal lumrah. Tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi kita memiliki aturan main, bagaimana suatu ide kreatif inovatif muncul, masuk wacana ilmiah, lalu bergerak dalam skala pilot untuk uji coba tekno-ekonomi, sampai diproduksi massal sebagai barang ekonomi yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Namun, dalam kasus padi Super Toy HL-2, blue energy, juga Nutrisi Saputra—semua terkait produk tim Riset Cikeas dan Heru Lelono—ini agak unik.

Keterlibatan Istana

Ada beberapa faktor yang membuat isu ini berdaya tarik politis. Pertama, kesan adanya keterlibatan Istana. Dalam kasus Super Toy HL-2, selain pengembangannya difasilitasi Heru Lelono, panen perdana padi ini diekspos dan dihadiri Presiden serta para menteri. Dalam kasus blue energy, Heru Lelono memperkenalkan penemu awal kepada Presiden. Ketua tim pengembang adalah Staf Khusus Presiden. Menurut rencana, lokasi pabrik blue energy ada di dekat Cikeas, kediaman pribadi Presiden, di atas lahan seluas 10 hektar di bawah kontrol Tim Riset Cikeas dengan nama Center for Food, Energy, and Water Studies (CFEWS).

Istana terkesan mendukung dan memfasilitasi kemunculan konsep ini kepada publik dalam International Conference on Climate Change di Bali lalu, maupun pertemuan dengan pakar energi, yang akhirnya urung.

Kasus Nutrisi Saputra juga serupa. Penemu dapat berpresentasi di Sidang Kabinet sehingga terkesan Istana memberi restu. Akibatnya, Nutrisi Saputra cepat beredar di masyarakat.

Kedua, pemberitaan yang bombastis, harapan yang menggunung, sementara prosedur pengujian teknis-ilmiah belum sempurna dijalani. Simak pemberitaan tentang padi Super Toy HL-2, blue energy, dan Nutrisi Saputra. Apalagi, akhir bidikan produk adalah masyarakat. Bagaimana tidak heboh jika ada pupuk yang dapat menyuburkan tanaman dan meningkatkan produktivitas secara menakjubkan. Itulah yang dipromosikan dengan Nutrisi Saputra.

Begitu pula benih unggul Super Toy HL-2. Benih ini dipromosikan dapat panen tiga kali tanpa menebar benih lagi dengan produktivitas lebih dari 20 ton/ha. Padahal, di Jawa, rata-rata produktivitas padi 5-6 ton/ha.

Adapun temuan blue energy muncul di tengah harga BBM dunia yang meroket, dengan bahan dasar air yang di sini amat berlimpah. Isu-isu ini menjadi spektakuler, sensasional, dan mengundang histeria publik.

Padahal, pengujian produk, termasuk scale-up ekonominya masih berproses dan perlu waktu. Kita belum mendengar Super Toy HL-2 secara intensif diuji untuk mendapat sertifikat pelepasan varietas, apalagi didaftar untuk perlindungan varietas tanaman. Juga dengan blue energy apakah sudah diuji di UPT LTMP-BPPT Puspiptek Serpong secara sistematis dan akurat? Nutrisi Saputra saat diuji Balitbang Departemen Pertanian, ternyata tidak ditemui keunggulan apa pun. Bahkan, dalam jangka panjang pupuk kontroversial ini dapat mengeraskan dan merusak tanah. Bisa dibayangkan bagaimana kecewa dan menderitanya petani jika harus tertipu oleh kepalsuan teknologi ini.

Sebaiknya Tim Riset Cikeas tidak perlu banyak publikasi. Lakukan riset intensif dengan melibatkan lembaga riset pemerintah agar lebih meyakinkan. Tidak perlu terburu-buru melibatkan Yudhoyono atau membawanya ke Sidang Kabinet. Jika secara ilmiah-teknis sudah terbukti, dilakukan promosi dan aksi ekonomi. Dengan pola yang ada, wajar jika muncul kontroversi, menjadi sasaran tembak politisi, dan tuduhan bisnis KKN. Apalagi ada Ciputra di balik Nutrisi Saputra atau PT Sarana Harapan Indogrup dibalik blue energy dan padi Super Toy HL-2.

Pelanggaran

Faktor ketiga, pelanggaran. Ini yang disesalkan karena mencoreng Yudhoyono. Kasus Nutrisi Saputra, misalnya, pupuk ini telah menyebar di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Padahal, produk itu belum mendapat izin dari lembaga berwenang. Untung pemerintah cepat bertindak sehingga dapat ditarik dari peredaran. Padahal, beberapa DPRD akan menganggarkan pengadaan pupuk ini dalam APBD mereka.

Pertanyaannya, bolehkah Yudhoyono memiliki tim riset seperti CFEWS ini?

Status organisasi dan anggarannya bersifat swasta. Lalu apa yang dilanggar?

Tim ini sebenarnya memiliki tujuan mulia, mencari terobosan inovatif, solusi praktis atas masalah dasar yang dihadapi bangsa, seperti pangan, energi, dan air. Tetapi, karena implementasinya merembet ke fasilitas negara dan istana, secara publik terkesan negatif. Belum lagi tokoh yang muncul secara ilmiah-teknis tidak sebanding dengan mendasarnya masalah yang dihadapi, sehingga terkesan irasional, klenik, nirilmiah.

Seandainya ”menjadi” Heru Lelono, sejak awal saya berkantor dekat LIPI atau BPPT, berkoordinasi dengan dua lembaga iptek nasional. Menyeleksi berbagai inovasi dari masyarakat dan mengujinya dengan teliti. Jika sudah terbukti secara ilmiah teknis, lalu ditingkatkan untuk skala ekonomi sehingga tidak ”masuk angin”. Siapa tahu dari sekian banyak inovasi masyarakat, satu-dua ada yang berkualitas untuk diteruskan ke tingkat aplikasi guna menyelesaikan aneka masalah bangsa. Kalau seperti ini terus, jangan salahkan publik kalau Tim Riset Cikeas terus menuai kontroversi.

Mulyanto Peneliti di Institute for Science and Technology Studies (Istecs); Penulis Buku ”Iptek Nasional Pasca Habibie”

Gaji Guru Jadi Rp 2 Juta

2008-09-10T11:43:00.001+07:00

Gaji Guru Minimal 2 juta

Gaji Minimal yang Berlaku Mulai Tahun 2009

Rabu, 10 September 2008 | 01:01 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan guru dan dosen negeri, pemerintah mulai tahun 2009 meningkatkan penghasilan guru dan dosen golongan terendah minimal Rp 2 juta per bulan. Penghasilan tersebut belum termasuk dengan kenaikan kesejahteraan yang berkisar 14-15 persen dari gaji pokok.

Adapun untuk guru non-negeri yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional maupun di Departemen Agama, pemerintah memberikan kenaikan subsidi tunjangan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikannya. Bagi guru non- sarjana mendapat tambahan tunjangan Rp 50.000 per bulan. Sebaliknya, guru yang strata 1 (S-1) mendapat tunjangan Rp 100.000 per bulan.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (9/9).

Dalam rapat terbatas tersebut hadir Wapres M Jusuf Kalla, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

”Dengan tambahan anggaran pendidikan Rp 46,15 triliun, ada tambahan yang difokuskan bagi kesejahteraan guru dan dosen di Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sampai 27 persen. Oleh sebab itu, gaji guru negeri di berbagai jenjang taman kanak-kanak (TK), SD, dan SMP minimal Rp 2 juta,” tutur Bambang.

Menurut Bambang, lebih dari 50 persen tambahan anggara pendidikan diperuntukkan bagi program penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sisanya, tambah Bambang, untuk meningkatkan tunjangan bagi kesejahteraan para peneliti dan perekayasa yang hasil karyanya telah dipublikasikan di jurnal.

Sementara itu, Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan, dari tambahan anggaran pendidikan Rp 46,15 triliun, Departemen Agama mendapat tambahan Rp 10 triliun lebih. Penambahan anggaran ini di antaranya akan dimanfaatkan untuk penambahan guru madrasah dan rehabilitas sekolah.

Diskriminatif

Secara terpisah, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman mengatakan, jika kenaikan gaji guru hingga minimal Rp 2 juta untuk golongan terendah hanya diprioritaskan bagi guru pegawai negeri sipil (PNS), kebijakan itu dinilai diskriminatif. Kebijakan yang semata-mata memprioritaskan guru PNS tersebut dinilai sebagai janji-janji manis dan umbar kebaikan pemerintah.

”Jika kebijakan itu untuk semua guru PNS dan non-PNS, baru bisa dibilang perubahan yang bagus,” ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menyambut baik komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. ”Tetapi, yang dibutuhkan guru itu realisasinya, bukan janji-janji kosong. Banyak guru yang resah karena pembayaran tunjangan sertifikasi terhenti. Guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak jelas apa bisa menikmati tunjangan sertifikasi hanya karena belum S-1,” ujarnya. (HAE/ELN)

SITUASI KEBANGSAAN

2008-09-09T14:16:00.000+07:00

Bangsa Indonesia Harus Hargai Budaya
Selasa, 9 September 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Di tengah problem kebangsaan yang hebat, bangsa ini perlu menghargai budayanya sendiri. Kekayaan budaya bangsa secara praktis bisa dijadikan solusi bagi problem bangsa ini. Bahkan, budaya yang mengakar kuat dalam diri bangsa ini, di tangan yang benar, akan memakmurkan bangsa.

Demikian, antara lain, isi dialog Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir di Jakarta, Minggu (7/9). ”Budaya kita bisa menjadi kekayaan arah pembangunan diri sebagai manusia Indonesia,” ujar Soetrisno.

Menurut Soetrisno, seluruh komponen bangsa perlu mencari solusi bagi jawaban atas persoalan bangsa jangka menengah, pendek, dan panjang. ”Kita harus bisa menyampaikan wacana baru untuk membangun peradaban baru bangsa Indonesia ini agar bangsa ini semakin kuat,” ujarnya.

Apalagi, menurut Soetrisno, bangsa ini sudah memiliki modal cukup besar untuk bisa mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Bangsa ini memiliki kekayaan alam, sumber daya manusia yang besar, tetapi memang belum menjadi bangsa yang beruntung.

Perkuat persatuan

Abdurrahman Wahid mengingatkan, perkembangan masyarakat Eropa pun tidak melupakan dasar filosofi Yunani yang menjadi tempat lahir ideologi besar.

”Hidup berdasarkan rasio, yang kemudian memberikan penghargaan kepada kemanusiaan secara umum,” ujar Gus Dur.

Menurut dia, setelah ideologi dan nasionalisme habis, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bingung. Padahal, bangsa Indonesia memiliki budaya yang menjadi modal untuk memperkuat persatuan dan dasar untuk kemajuan.

Tentang kepemimpinan nasional, Gus Dur mengatakan, undang-undang saat ini mengharuskan presiden dicalonkan melalui partai politik. Itu sebabnya ia masih berada di PKB, yang menjadi partainya satu-satunya.

”Banyak yang mengatakan kepada saya bahwa PKB terlalu kecil buat saya, tetapi PKB merupakan partai saya,” ujarnya.

Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan PAN Sayuti Asyathri mengatakan, kemanusiaan Indonesia memang tinggi, tetapi tidak disertai elaborasi keilmuannya sehingga tidak punya pertanggungjawaban struktural dalam penerapannya.

”Malah berbalik menjadi terkenal sebagai bangsa yang memproduksi kekerasan, akibatnya terjadi ayunan balik, dikenal sebagai bangsa yang memproduksi kekerasan,” ujarnya.

Sudah saatnya penghargaan terhadap kemanusiaan diikuti penghargaan atas filsafat yang bisa dipakai sebagai alat untuk mengharumkan kemanusiaan.

”Kita punya modal untuk itu,” ujarnya. (MAM)

Batik Oey Soe Tjoen

2008-09-09T13:53:00.000+07:00

Orang yang Bekerja dengan Ingatan Kuat

Selasa, 9 September 2008 | 03:00 WIB

B Josie Susilo H

Keindahan itu sebenarnya ada dalam ruang-ruang tersembunyi. Keindahan bukan tidak tampak, tetapi hanya bersetia dalam keheningan....

Ba adalah titik, dot, yang terangkai menyusun sebuah garis. Saat dirangkai, garis-garis itu menjadi sebuah lukisan atau gambar yang memesona.

Bunga mawar dengan kupu-kupu cantik yang mengitarinya, terpampang indah dengan latar belakang biru kehijauan, cantik tentunya.

”Itu adalah motif khas karya batik kami. Dulu awalnya, motif itu dikumpulkan dari gambar kartu pos zaman Belanda. Bapak mertua saya, Oey Soe Tjoen, meminta kepada karyawannya untuk menggambar motif itu sebagai pola untuk batik yang diproduksinya. Ada lebih dari 100 motif bunga telah dikumpulkan,” kata Istianti Setiono, penerus batik halus khas Pekalongan yang dikenal dengan Batik Oey Soe Tjoen.

Namun, kecantikan batik Oey Soe Tjoen tidak hanya karena polanya yang bunga atau kupu-kupu itu. Kecermatan dan proses membatik serta mewarnai yang lumayan rumit, njlimet, memberinya nilai tersendiri.

Awalnya adalah memberi kanji (tepung dari ketela) pada kain mori yang 100 persen dibuat dari kapas. ”Kesulitan ada sejak itu. Menarik dan membentangkan kain yang menyusut karena dikanji bukan hal mudah. Dahulu saya sering menyobekkan kain yang baru dikanji sebab menariknya terlalu kuat,” kata Istianti.

Setelah kembali dibentangkan pada ukuran semula, kain mulai diberi pola dan diberi malam (lilin untuk membatik). Berbeda dari pembatik pada umumnya yang menarik garis atau menyusun titik seturut garis lurus dari atas ke bawah ke atas, garis dan rangkaian titik batik produk Oey Soe Tjoen dibuat melengkung. Ini untuk memberi kesan lembut, sesuai pesan Oey Soe Tjoen.

Petani yang menjadi pembatik pada usaha milik keluarga Oey Soe Tjoen, lanjut Istianti, terbiasa dengan pola itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketenangan sehingga mampu membatik dengan cermat dan teliti. Namun, efeknya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Apalagi, batik Oey Soe Tjoen adalah batik yang dibuat bolak-balik. Artinya, dua sisi kain dilukis dengan pola dan cara yang sama.

Setelah semua pola awal ditutup malam, kain dicelup dalam pewarna, lalu dikerok, ditutup malam lagi untuk memberi warna berikutnya. Setidaknya lebih dari 12 kali kain itu melalui proses diberi malam, diwarnai, dan dikerok, sebelum akhirnya kain batik itu diselesaikan.

Setiap memberi warna baru, pola yang diberi warna ditutup kembali dengan malam. Gradasi yang dimunculkan betul-betul melalui pemalaman, pewarnaan, dan pengerokan yang berulang-ulang.

Sejak mewarisi usaha batik dari orangtuanya, tahun 1930, Oey Soe Tjoen sengaja mengalihkan cara memproduksi batik dari cap ke batik tulis halus. Istrinya, Kwee Tjoan Giok, pun terlibat aktif dalam usaha itu.

Berdua, mereka merintisnya. Mulai dari membina pembatik yang umumnya adalah petani yang tinggal di sekitar Kedungwuni, tempat keluarga itu tinggal, hingga membina relasi dengan pendukung usaha, seperti pembuat canting dan penyedia malam tawon.

Tidak mengherankan jika sepeninggal Oey Soe Tjoen pada tahun 1975, pembatik itu tetap setia bekerja pada Oey Kam Long, anak ketiga Oey Soe Tjoen. Ketika Oey Kam Long atau Muljadi Widjaja menikahi Istianti Setiono, Kwee Tjoan Giok pun melatih Istianti, yang sarjana lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Sanata Dharma Yogyakarta, menjadi penerus.

Istianti kerap diajak menjenguk pembatik di rumah mereka. Ia juga ditunjukkan kepada siapa canting dibeli. Tak jarang ia diajak bertandang ke rumah mereka, tidak hanya untuk urusan pekerjaan, tetapi sekadar untuk berkunjung.

”Kami memilih tetap mempertahankan cara dan proses sebagaimana bapak mertua saya memulainya,” kata Istianti, yang kemudian meneruskan usaha itu setelah suaminya wafat tahun 2002.

Kunjungan itu kerap dipakai untuk mengontrol kualitas dan kinerja pembatik.

”Setiap proses harus diperiksa dengan cermat dan detail. Jangan sampai ada satu tetesan malam yang tidak pada tempatnya karena kalau terlewat dan telanjur diwarnai sulit sekali hilang,” kata Istianti lagi.

Jika ada yang sobek atau tercoret saat proses, Istianti segera menelepon si pemesan.

”Kami jelaskan kondisinya dan bertanya apakah akan diteruskan atau dihentikan. Biasanya mereka akan meminta dibuatkan baru dan yang telanjur rusak tetap diteruskan,” papar Istianti.

Dengan pola kerja seperti itu, dalam satu tahun Istianti hanya mampu memproduksi 15 lembar kain batik.

”Semuanya adalah pesanan,” kata Istianti yang menjual kain produksinya antara Rp 6,5 juta dan Rp 7,5 juta per lembar.

Batik Indonesia Harus Dilindungi

2008-09-09T13:52:00.000+07:00

Selasa, 9 September 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Pengusaha dan perajin batik perlu lebih aktif memanfaatkan sertifikasi batik mark. Sertifikasi yang ditandai dengan logo ”Batik Indonesia” pada produk batik itu memberi jaminan mutu sekaligus menjadi pembeda antara batik tulis, batik cap, dan kombinasi batik cap dan tulis.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Fauzi Aziz mengungkapkan hal itu ketika membuka pameran batik di Gedung Departemen Perindustrian (Depperin), Senin (8/9) di Jakarta.

”Batik Indonesia harus dilindungi dari pemalsuan produk- produk batik. Untuk itu, Departemen Perindustrian dan Yayasan Batik Indonesia memproses batik mark,” ujar Fauzi.

Dalam usaha melindungi produsen dan konsumen, dua tahun lalu Yayasan Batik Indonesia dan Depperin meluncurkan penanda batik (batik mark) ”batik INDONESIA”.

Penanda ini mengandung kode daerah produksi, tanggal diberikan, dan produsen. Penanda itu dikeluarkan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk batik tulis, batik cap, dan campuran batik tulis dan cap.

Penggunaan label batik mark diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/9/2007, tetapi bersifat sukarela bagi pengusaha/perajin batik.

Meskipun sudah dua tahun diluncurkan, baru dua pengusaha batik mendaftarkan produknya, yaitu Komaruddin Kudiya dan Affif Syakur.

Menurut Komaruddin, batik mark diperlukan karena sebagian besar masyarakat masih bisa membedakan antara produk batik dan tekstil bermotif batik.

Pembina Yayasan Batik Indonesia Joop Ave mengatakan, batik tidak bisa diklaim hanya sebagai milik Indonesia. Namun, di Indonesialah batik paling banyak diproduksi.

Fauzi mengatakan, pemerintah bersama Kadin dan Yayasan Batik Indonesia juga sedang berupaya untuk mendapatkan pengakuan UNESCO bahwa batik Indonesia merupakan warisan budaya nonbendawi. Dengan pengakuan itu, batik Indonesia tidak bisa diklaim negara lain.

Berdasarkan data Depperin, saat ini terdapat 48.300 unit usaha batik di Indonesia. Tenaga kerja yang diserap 729.300 orang, dengan nilai produksi mencapai Rp 2,8 triliun. (nmp/DAY/OSA)

Kesehatan

2008-09-08T07:13:00.000+07:00

Konspirasi Negara Adidaya Itu Memang Ada
Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB Kompas

Selama ini, konspirasi negara adidaya dengan organisasi global hanya muncul sebagai tuduhan. Namun, konspirasi itu ternyata memang ada yang akibatnya menyengsarakan negara-negara miskin dan berkembang, dan yang lebih buruk lagi adalah menyengsarakan umat manusia.

Paling tidak, itulah pengakuan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari ketika menceritakan pengalamannya melawan konspirasi ketidakadilan sistem WHO dalam diskusi ”Perlunya Keberanian dan Keterbukaan untuk Mewujudkan Dunia yang Lebih Baik” di Universitas Paramadina di Jakarta, akhir pekan lalu.

Indonesia, sudah 63 tahun merdeka, mempunyai tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban negara. Selain itu, negara juga bertanggung jawab menegakkan citra bangsa di mata dunia. ”Kita bisa menguji pada diri sendiri apakah betul sudah merdeka, baik fisik maupun nonfisik, atau justru sekarang kita mengalami eksploitasi,” ujar Fadilah.

Paling tidak, itulah yang terjadi ketika Indonesia terserang virus flu burung. Musibah ini seakan-akan memberi hikmah kepada Indonesia.

”Saya merasakan adanya ketidakadilan, dan ini membuat saya protes ke WHO atas sistem yang tidak fair. Selama ini, kita disuruh mengirimkan virus ke WHO, tetapi ujung-ujungnya dikomersialkan. Ketika ditanya lebih lanjut kok bisa sampel virus itu berada di Los Alamos, tempat yang sama ketika senjata atom dibuat?” ujarnya.

Virus flu burung Indonesia, menurut Fadilah, merupakan virus dengan strain yang paling ganas di dunia.

”Mengapa kita diwajibkan setor ke WHO dan kita dapat apa? Ternyata kita ditawari vaksin, kalau tidak sanggup membeli, diberi pinjaman, yang harus dibayar nantinya. Inilah sistem dunia yang tidak adil yang saya lawan,” ujarnya.

Itulah sebabnya, Fadilah mengatakan, dirinya menghentikan pengiriman virus ke WHO sejak awal Januari 2007. Kemudian terjadilah serangkaian pertemuan yang dimulai dengan pertemuan pada 10 Februari 2007 dengan utusan WHO dan hasilnya deadlock. Bahkan, Indonesia lalu mengajukan resolusi 60 melawan Amerika Serikat, yang akhirnya bisa dimenangkan karena mendapat dukungan dari 122 negara Non-Blok. Belakangan, resolusi ini juga mendapat dukungan dari Rusia, Inggris, Jerman, dan Australia.

”Inilah bentuk konspirasi dalam mekanisme internasional yang menimbulkan ketidakadilan,” ujarnya.

Dengan menguasai teknologi, memiliki modal dan kemampuan, dianggap sah merampas hak sumber daya alam. ”Inilah pula yang menyebabkan negara miskin makin miskin, termasuk juga intellectual property rights, itu juga tidak menghargai sumber daya alam,” ujarnya.

Fadilah mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya dunia harus berubah, Amerika juga berubah, dan dunia global yang hegemoni penuh eksploitasi harus diubah ke arah globalisasi yang penuh harmoni.

”Selama negara masih mengalami hegemoni, negara kuat menguasai negara yang lemah, kita akan selalu menghadapi dunia yang korup,” ujarnya. (MAM)

Polisi yang Tidak Membebani Masyarakat

2008-07-02T15:51:00.002+07:00

Selasa, 1 Juli 2008 | 00:40 WIB

Marwan Mas

Polisi Indonesia berusia 62 tahun, usia yang amat matang jika diukur usia manusia. Sayang masih belum berbanding lurus dengan kematangan usia dalam berkarya.

Usia polisi belum sejalan lirik puisi penyair AS, Sara Trevor Teasdale, ”waktu adalah teman yang baik, ia akan membuat kita bijaksana”. Masyarakat sering merasa terbebani oleh kehadiran polisi. Berbagai upaya membuka diri tidak membawa potret polisi lebih baik akibat jejak masa lalu yang dianggap buram.

Rentetan peristiwa yang memojokkan polisi kian menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Tak heran bila tiap langkah polisi selalu menimbulkan keraguan. Bentrok dengan mahasiswa Universitas Nasional saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bukan gambaran wajah polisi sebenarnya.

Polisi belum mampu memadukan dua kepentingan berbeda. Pengunjuk rasa yang melarikan diri karena dibubarkan paksa tidak perlu dikejar sampai masuk kampus. Kepentingan keamanan lebih menonjol ketimbang memaknai aspirasi rakyat. Tanpa bermaksud membenarkan aksi anarki mahasiswa belakangan ini, tetapi itulah bentuk kekecewaan kepada pemerintah yang tidak mau mendengar jeritan rakyat.

Sahabat dan mitra

Meningkatnya perasaan tidak aman (fear of crime) bagi masyarakat dapat menimbulkan sikap apatis kepada polisi. Namun, memberi rasa aman juga bukan pekerjaan mudah, harus ditunjang kualitas sumber daya dan sarana. Sudah saatnya polisi kita meniru etos kerja polisi Jepang yang cepat melayani kebutuhan masyarakat. Mereka memegang kultur dan perilaku santun dalam melayani dan mengayomi masyarakat meski tegas terhadap setiap perilaku menyimpang.

Prinsip polisi Jepang, tidak membiarkan pelanggaran sekecil apa pun dalam kehidupan masyarakat. Yang dikedepankan adalah memperluas pengetahuan guna mendalami komunitas yang dilindungi. Prinsip ini mendekatkan polisi dengan masyarakat sehingga kehadiran polisi dirasakan sebagai ”sahabat dan mitra”, bukan membebani masyarakat.

Polisi harus selalu siap mengamankan kehidupan masyarakat dan tidak melanggar HAM saat menegakkan hukum. Ini akan terlaksana bila dihadapi dengan kepala dingin. Sabar, telaten, dan tidak sangar saat menata tertib hukum, mendekatkan polisi dengan masyarakat.

Bentrok polisi dengan mahasiswa pengunjuk rasa belakangan ini—yang seharusnya dijaga dan dilindungi—mengindikasikan telah terjadi pergeseran paradigma. Profesionalitas bukan menjadi tujuan pokok, tetapi amat mendasar dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Kelemahan polisi yang juga sering disorot adalah seringnya terlambat ke tempat kejadian perkara (TKP). Akibatnya, TKP tidak bisa dibuat ”bicara” karena sudah rusak. Padahal, hasil olah TKP amat berperan mengungkap kasus yang sulit pembuktiannya.

Sipil berseragam

Perjalanan polisi Indonesia sebenarnya sarat nuansa perubahan. Salah satunya menjadi ”polisi sipil” yang berorientasi pada penguatan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, dan menjadikan masyarakat sebagai mitra. Polisi lahir dari masyarakat, dari ”orang sipil”, maka sering disebut sipil berseragam (a civilian in uniform). Perilaku sipil harus lebih menonjol agar warga yang dilayani dan ditertibkan merasa tidak ada jarak. Itulah watak polisi, berbeda dengan militer.

Seperti lazimnya kepolisian di dunia, perilaku khas sebagai sipil berseragam dan dipersenjatai adalah dekat masyarakat yang akan dilayani dan ditertibkan. Di dalamnya penuh dimensi kultural yang butuh perilaku bijak saat menangani persoalan masyarakat. Perubahan kultur dan perilaku polisi harus dilakukan secara progresif, bukan hanya secara alamiah seperti selama ini.

Tentu tidak bijak menuntut polisi berubah secara sepihak. Harus ada harga yang dibayar guna mendapat keamanan. Banyak aspek harus ditata guna mengubah polisi menjadi lebih baik, seperti kesejahteraan, fasilitas memadai, jumlah personel mendekati rasio ideal, dan perbaikan rekrutmen. Jika masyarakat berhak mendapat perlindungan dan pengamanan, perlu diimbangi partisipasi nyata.

Personel polisi harus dekat masyarakat. Konsep community policing (Pasal 14 UU Kepolisian) adalah bagian penguatan masyarakat. Polisi harus berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Marwan Mas Analis Hukum; Direktur Pascasarjana Universitas 45, Makassar

Membangun Polisi Masa Depan

2008-07-02T15:51:00.001+07:00

THOMDEAN / Kompas Images

Selasa, 1 Juli 2008 | 03:00 WIB

Satjipto Rahardjo

Meski terdengar agak kuno, masalah citra polisi atau pencitraan terhadap polisi oleh masyarakat tak dapat diabaikan sama sekali. Sebuah institut publik seperti polisi atau Polri, yang ingin dapat bekerja efektif, membutuhkan legitimasi dari masyarakat di mana ia bekerja.

Dengan kata lain, Polri perlu membangun dan menjaga citranya di masyarakat. Citra ini menjadi lebih mendesak sejak bangsa Indonesia memasuki era Reformasi yang menjungkirbalikkan hampir semua kebijakan dan langkah pemerintah pra-reformasi.

Polisi itu adalah etalase (show window) bagi perubahan di masyarakat. Apakah suatu pemerintahan peka terhadap perubahan—dalam hal ini reformasi—dapat dilihat dari penampilan polisi-polisinya. Memang setiap terjadi perubahan di masyarakat, polisi-lah yang pertama-tama terkena imbasnya. Apakah itu demokrasi, transparansi, akuntalibitas, HAM, polisi akan menjadi etalase perubahan. Karena itu dikatakan, polisi seyogianya selalu satu langkah di depan bangsanya. Polisi adalah pemimpin bangsanya, demikian dikatakan dalam seminar internasional tentang polisi di Sicilia, Italia, sekitar dua dekade lalu.

Imbas reformasi

Perubahan akibat reformasi berimbas pada Polri. Akibatnya, polisi harus menata kembali kebijakan perpolisian di Indonesia agar tidak menjadi penghambat proses reformasi. Pembangunan citra Polri sebaiknya dilakukan searah politik reformasi. Polisi Indonesia tidak dapat lagi bertindak otoriter dan berpandangan ”polisilah yang paling tahu”, memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan. Ini termasuk ciri sindrom polisi otoriter. Cara seperti itu sudah dikubur seiring ambruknya rezim otoriter tahun 1998.

Sejak memimpin Polri, Jenderal (Pol) Sutanto mencanangkan ”Perpolisian Masyarakat” (community policing). Ini adalah respons positif terhadap tuntutan reformasi dan kebijaksanaan tepat. Perpolisian masyarakat amat kental dengan nuansa polisi yang ada dan bekerja di masyarakat tertentu. Polisi tidak lagi menempatkan diri secara vertikal di atas masyarakat, tetapi horizontal ada di masyarakat dan bersama dengan masyarakat.

Nuansa kemasyarakatan atau sosial ini memunculkan paradigma baru dalam sejarah kepolisian dan perpolisian di negeri ini. Banyak cara bertindak dan teknik perpolisian lama yang perlu ditinjau dan dikoreksi agar sesuai dengan paradigma baru itu. Sebetulnya ia tidak hanya menyangkut perubahan dalam cara perpolisian saja, tetapi lebih dari itu, perubahan kultur kepolisian dan perpolisian. Kultur itu terkait sikap serta perilaku manusia-manusia polisi karena berhubungan dengan mengubah perilaku. Di sinilah kita berhadapan dengan pekerjaan besar dan tidak mudah pelaksanaannya. Sukar atau tidak, perubahan perilaku harus terjadi jika Polri ingin membangun citranya yang baru.

Personel Polri

Saran saya, langkah itu sudah dimulai sejak penerimaan personel Polri. Jika membiarkan tenaga-tenaga tidak tepat dan baik untuk menjadi polisi, upaya memperbaikinya di masa depan akan menjadi pekerjaan sulit. Mereka yang bisa diterima sebagai polisi adalah yang memiliki predisposisi kejiwaan untuk ”melindungi dan melayani masyarakat”. Hal ini terkait ciri kejiwaan polisi yang saya rumuskan sebagai O2H (otak, otot, dan hati nurani).

Mengingat syarat yang amat spesifik itu, momentum penerimaan personel (recruitment) amat krusial dan hasilnya harus terus dikembangkan dalam pendidikan. Langkah selanjutnya, membuat kurikulum pendidikan yang berputar pada poros melindungi dan melayani masyarakat. Kekuatan yang boleh digunakan polisi adalah yang ditundukkan kepada kemuliaan tugas polisi, bukan kekuatan telanjang (brute force). Intinya, pekerjaan polisi sebagai humane job, suatu pekerjaan yang penuh nuansa kemanusiaan. Pendidikan polisi itu tidak statis, hanya saat pendidikan, tetapi terus berlangsung saat mereka sudah bertugas di lapangan.

Tugas polisi berparadigma baru itu tidak akan berhasil baik jika masyarakat tidak diajak serta. Trauma masyarakat berhadapan dengan polisi di masa lalu harus dihapus. Citra baru yang kini dibangun adalah polisi yang bekerja di dalam, untuk, dan bersama masyarakat. Polisi-polisi generasi baru perlu menyadari, pertama-tama mereka adalah anggota masyarakat biasa, lalu sebagai polisi. Sesekali polisi perlu menggunakan kekuatan, tetapi kini polisi perlu selalu berpikir ”penggunaan kekuatan untuk apa?”

Diingatkan, polisi juga anggota masyarakat biasa yang memiliki hak-hak kemanusiaan seperti masyarakat lainnya. Maka, polisi juga harus dipenuhi hak-haknya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Maka, tidak berlebihan bila pemerasan dan pengurasan tenaga polisi juga melanggar HAM.

Generasi baru polisi

Mungkin hanya polisi, di mana lembaganya berkelindan erat dengan masyarakat. Maka, pelajaran pertama menuju polisi baru adalah menyadarkan, tugas polisi meringankan penderitaan manusia (to grasp human suffering). Maka, kehadiran polisi yang menyakiti rakyat tak dapat dibiarkan. Memang berat menjadi polisi ideal, tetapi itulah ongkos yang harus dibayar untuk membangun citra polisi.

Maka, sejak sekarang, kita perlu membangun kepolisian bersama-sama, yaitu oleh polisi dan masyarakat sendiri. Kita menutup lembaran lama, di mana polisi dicitrakan sebagai lembaga yang penuh kekuatan, berhadapan dengan masyarakat. Kini, dengan gagasan perpolisian masyarakat, polisi tidak ada di atas masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai sasaran. Polisi ada bersama dan di tengah masyarakat karena tugasnya ”melindungi dan melayani”. Polisi tidak lagi menjadi sosok ”bapak yang paling dan serba tahu”. Dengan semboyan ini, Polri sudah ada di jalan yang benar karena tugasnya melindungi masyarakat. Gagasan perpolisian masyarakat di Indonesia lebih mempertajam tugas polisi yang universal itu.

Untuk mencapai tujuan ideal itu, diperlukan generasi polisi baru, dan ini membutuhkan waktu. Semakin terlambat dimulai, kita kian jauh dari cita-cita memiliki polisi generasi baru itu.

Maka, momentum 100 tahun Kebangkitan Bangsa, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan Hari Bhayangkara ke-62 perlu dijadikan tonggak bagi Polri untuk bangkit.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Plagiarisme dan Dilema Etika Kecendekiaan

2008-06-06T19:11:00.001+07:00

Jumat, 6 Juni 2008 | 03:00 WIB

Oleh DANIEL DHAKIDAE

Beragam reaksi dunia terhadap plagiarisme. Pertanyaannya, apakah dengan keterbukaan ruang tersebut tidak ada masalah etis dan moral dalam arti khusus dalam dunia akademia dan kecendekiaan secara umum? Masalah etika harus diangkat dan dijaga, dan malah penjagaannya harus ditingkatkan bukan demi puritanisme akademis atau intelektual, akan tetapi demi kebutuhan yang sangat praktis, yaitu demi perkembangan masyarakat itu sendiri, kualitas perkembangan sosial. Tanpa itu “cendekiawan kelas kambing” akan mengusai medan dan para ahli sesungguhnya yang bekerja keras malah dipinggirkan.

Ketika menulis Commentarii de Bello Gallico, Laporan Perang Galia (gabungan wilayah Perancis, Belgia, dan Swiss sekarang), Caesar sebagai imperator dan sekaligus orator menyelesaikan tujuh jilid buku, sedangkan jilid kedelapan ditulis oleh pengagumnya, Aulus Hirtius, seorang konsul, yaitu seorang hakim agung, kepala angkatan perang, dan imam agung dalam sistem republik Romawi kuno. Namun, tidak seorang pun menuntut Caesar sebagai plagiator.

Alasannya sederhana, pertama, jilid ke delapan ditulis setelah Caesar dibunuh; kedua, dalam tujuh jilid pertama pun begitu banyak tambahan, sisipan, yang ditulis orang lain terhadap commentarii, laporan, yang sejatinya disampaikan kepada Senat di Roma. Banyak sisipan dalam bentuk etnografi fantastik tentang suku-suku di Jerman dan tanah Galia. (HJ Edwards, ed, 1917, Caesar, The Gallic War, Harvard Uni Press)

Mengapa plagiarisme menjadi soal?

Contoh de Bello Gallico hanya untuk mengatakan bahwa tidak ada konsep plagiat seperti dalam paham modern ketika buku-buku, dokumen tua disalin dengan penna, bulu burung, bulu ayam yang dicelup dalam tinta. Karena itu, dalam setiap penerbitan buku Caesar, de Bello Gallico, delapan jilid itulah yang selalu dihitung sebagai karya agung Caesar, yang melukiskan kegeniusan sang jenderal yang dua ribu lima puluh lebih tahun lalu mungkin tidak menemukan, akan tetapi memanfaatkan sepenuh-penuhnya speed, kecepatan atau celeritas, menggelar pasukan penyerbu, power, dalam bentuk kekuatan dan keterampilan pasukan dan keunggulan teknik, dan leadership untuk mengangkat moral pasukannya. Kadang-kadang dia harus membesarkan hati pasukannya, dengan sedikit menipu, ketika harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan terlatih seperti orang-orang Belgia yang gagah perkasa karena dia yakin bahwa setiap pasukan mampu menang karena memberi kesan mampu, possunt quia posse videntur, dengan kata lain ”gertak namun bukan gertak sambal”.

Dugaan saya plagiat, plagiarisme, plagiator dalam pengertian modern sebagai ”pencurian atau penjiplakan buah pikiran yang tertuang dalam bentuk tulisan” baru muncul ketika percetakan ditemukan, dan industri massal perbukuan mulai berkembang yang memungkinkan lahir sampai memuncaknya print capitalism, kapitalisme cetak modern, dalam industri suratkabar, dan bersamaan dengan itu hak cipta menjadi taruhan.

Semuanya sama sekali tidak terbayangkan penutur Latin klasik karena plagium/plagiarius/plagiator hanya berarti perampok, pencuri budak dalam suatu sistem sosial dan mode of production yang mengandalkan tenaga kerja ratusan ribu budak untuk mendukung kebudayaan adiluhung Romawi. Baru dalam bahasa Latin mutakhir, latinitas postera, paham seperti mencuri karangan mulai diterima sebagai kosakata Latin.

Siapa mencuri apa dari siapa?

Dalam pergaulan intelektual modern gejala sosial yang dengan mudah dikatakan sebagai ”pencurian” ternyata begitu kompleks untuk dengan serta-merta diketahui duduk soalnya. Hal yang kelihatannya begitu jelas akan menjadi begitu kelam bilamana ada usaha untuk membongkarnya; yang kelihatannya begitu pasti berubah menjadi begitu penuh tanda tanya bilamana akan ditindak, secara etis, moral, dan, terutama dan apalagi, secara hukum.

Kompleksitas plagiarisme terletak dalam kenyataan bahwa gejala sosial ini melibatkan begitu banyak pihak, dan begitu berjenis-jenis tahap teknis. Plagiarisme bisa dilihat secara mikro dalam pengertian technicalities tentang metodik dan etik kutip-mengutip dalam suatu karya akademik terutama dalam hal daftar acuan, referensi berbagai penemuan, penulisan, dalam karya-karya akademis. Untuk memberikan batasan plagiarismus sebagai tindakan pencurian/penjiplakan/perampokan saya mengutip saja definisi yang diuraikan dengan sangat bagus seperti yang diberikan oleh Brian Martin dari American Historical Association sebagai berikut: ”Plagiarisme paling jelas terjadi ketika seorang menyalin ungkapan atau deretan kalimat-kalimat dari suatu karya yang sudah diterbitkan tanpa memakai tanda kutip, tanpa memberikan penghargaan kepada sumber, atau kedua-duanya”.

Ini paham lumrah yang diketahui setiap insan cendekiawan, akademisi, penulis, wartawan, dan lain-lain lagi. Namun, plagiarisme dalam bentuk makro selalu luput dari perhatian sementara inilah yang berlangsung terang-terangan, yaitu apa yang disebut plagiarisme institusional. Yang dimaksudkan di sini adalah plagiarisme yang melekat secara kelembagaan dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga tidak disebut sebagai plagiarisme dan dalam konteks ekonomi-politik yang luas, sebegitu luasnya, dan sebegitu besarnya, dan sebegitu jelasnya sehingga plagiarisme tersebut malah menjadi sesuatu yang terhormat.

Paradoks atau lebih tepat kontradiksi ini hampir-hampir mustahil dipecahkan karena di sana terjadi sesuatu yang lebih kompleks lagi karena soalnya bukan lagi ”rampok-merampok” dalam tulis-menulis, akan tetapi menjelma menjadi”power relations” yang asimetrik, yaitu hubungan atas-bawah, staf dan big boss di mana tulis-menulis hanya suatu bentuk ekspresi. Brian Martin memberikan pemahaman yang bagus sebagai berikut: Plagiarime institusional adalah bentuk sistem hierarki formal di mana karya intelektual lebih menjadi konsekuensi dan bukan sebab dari hubungan tidak seimbang dalam kekuasaan dan posisi (Mitroff and Bennis, 1988). Untuk berterus terang sang bawahan ”wajib” menulis untuk bos.

Hubungan kekuasaan ini berlangsung dalam bentuk ghost writing yang oleh Brian Martin disebut sebagai ”plagiarism of authorship”. Dalam hubungan itu ada penulis kolom yang begitu sibuknya sehingga tidak pernah menulis dan setiap tulisan yang diterbitkan adalah tulisan orang lain yang dibubuh ”stamping”, nama sang kolumnis.

Yang secara terbuka sangat kerap diumumkan sebagai speech writer, sesuatu yang juga sangat dikenal di Indonesia, adalah salah satu bentuknya. Ketika John Fitzgerald Kennedy berpidato maka kalangan elite kecil sangat tahu bahwa itu buah pena Ted Sorensen. Ketika Soeharto berpidato politik kita tahu bahwa itu bukan miliknya, akan tetapi milik penulis hantu yang tidak pernah kita kenal.

Semua yang disebut dalam jenis terakhir tidak pernah dipersoalkan orang, dan malah para penulis hantu mendapatkan kedudukan sosial tinggi dan menikmati keuntungan finansial yang tidak kecil. Yang dicerca sampai lumat adalah dalam kategori teknis, yang tidak mengutip dengan pantas dengan puncaknya apa yang disebut ”plagiarism of authorship” brutal, yaitu pencurian terang-terangan dan tinggal menempel nama pada suatu karya.

Yang berlaku di sini persis seperti apa yang diceritakan oleh St Augustine dalam de Civitate Dei tentang Alexander Agung yang menangkap seorang pelaut dan mendakwanya sebagai pengacau. Ketika ditanyakan apa yang ada di dalam pikirannya dengan mengacaukan semuanya ini dijawab pelaut tersebut sebagai berikut: ”Seperti apa yang dilakukan Sri Paduka Yang Mulia ketika Sri Paduka mengacaukan seluruh dunia (orbem terrarum). Hanya karena saya melakukannya dengan armada cilik tak berarti, saya dibilang perompak (latro vocor); karena Sri PadukaYang Mulia melakukannya dengan armada raksasa disebut imperator.”

Jadi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa mencuri yang kecil seperti yang teknis, diributkan di kampus-kampus akademia, di surat kabar, sedangkan plagiarisme institusional sebagaimana dikatakan di atas menjadi wilayah kerja para pakar yang tidak pernah digugat. Dengan pengecualian yang hanya sedikit hampir bisa diduga setiap pidato presiden, menteri, presiden direktur adalah plagiat dalam kategori plagiarism of authorship, mendaku jadi pengarang dari tulisan orang lain dengan memanfaatkan posisi birokratik dalam setiap bidang.

Dengan perkembangan teknologi seperti internet, e-mail dan lain-lain kita memasuki suatu zaman yang sama sekali baru, dan dengan itu juga tingkat perkembangan plagiarisme seolah-olah melakukan suatu quantum leap memasuki suatu zaman baru. Internet mampu menciptakan suatu virtual community of international plagiarists, gerombolan internasional pencuri buah pikiran.

Bagaimana menilai plagiarisme

Plagiarisme boleh dibilang gejala universal. MM Baktin, seorang tokoh post-modernis, mengatakan tidak mungkin masyarakat manusia terhindar dari plagiarisme karena ”tutur kata kita penuh dengan bahkan dibanjiri oleh kata-kata orang lain” (dalam Russ Hunt, In Praise of Plagiarism). Kalau kita baca koran, yang kita temukan adalah berita-berita, komentar berita, analisis berita yang tidak luput dari proses bajak-membajak, curi-mencuri, dan hampir boleh dikatakan yang berlangsung adalah an orgy of plagiarism. Namun, institutional plagiarism semacam ini berlangsung sedemikian rupa sehingga para wartawan, komentator, analis malah disebut sebagai kaum ”media pundits”, pujangga dalam istilah Amerika, para pakar dalam istilah kita.

Semuanya membawa akibat relativisme moral yang membingungkan. Apakah relativisme moral ini bisa ditarik tanpa batas? Sejarah membuktikan, sekali lagi, kompleksnya masalah itu sebagaimana diungkapkan kasus berikut ini. Senator Joe Biden harus mundur dari pencalonan presiden Amerika Serikat beberapa tahun lalu ketika diungkapkan media cetak dan elektronik bahwa salah satu pidatonya adalah plagiat dari seorang tokoh dan politikus Inggris. Bob Dylan melakukan aksi plagiat ketika mengumumkan lagu dalam album Love and Theft (Cinta dan Pencurian) yang praktis mencuri ide dan rumusan yang ditulis seorang penulis Jepang, Dr Junichi Saga, ”Confessions of a Yakuza”, ”Pengakuan Yakuza”, organisasi hitam di Jepang. Namun, ketika dikonfrontasikan kepada penulisnya, Dr Saga memberi jawaban kepada Associated Press bahwa dia tidak marah, malah ”gembira melayang di awang-awang” karena mampu memberikan inspirasi kepada penggubah lagu kelas dunia, apalagi karena peristiwa itu penjualan bukunya meningkat tinggi, dan buku tersebut meloncat ke tingkat utama dalam daftar best seller (NYT, July 12, 2003).

Andrew Dib Serfan membongkar bahwa kata-kata yang selalu diasosiasikan dengan John Fitzgerald Kennedy adalah sesungguhnya milik Kahlil Gibran, cendekiawan dan sastrawan Lebanon, yang sudah menulis dalam esainya dalam bahasa Arab, 50 tahun sebelum Kennedy mengucapkannya yang mengimbau masyarakat Arab untuk masuk ke dalam new frontier, medan baru, kalau ingin berkiprah di pentas dunia. Karena informasi ini menarik, saya terjemahkan apa yang ada di dalam esai Gibran sebagai berikut: ”Datang dan katakan padaku siapa dan apakah engkau. Apakah engkau politikus yang bertanya ’what your country can do for you’ atau seorang aktivis fanatik yang bertanya ’what you can do for your country’. Kalau engkau masuk ke kelompok pertama engkaulah sang parasit itu. Kalau tergolong pada kelompok kedua engkaulah oase di padang gurun,” (Sherfan, ed, 1965, A Third Treasury of Kahlil Gibran, hal 53).

Kita lihat, sekurang-kurangnya, ada tiga jenis reaksi terhadap kasus plagiarisme di atas. Pertama, kepatuhan etik yang menyebabkan Joe Biden mundur dengan pengakuan bersalah. Kedua, pragmatisme etik situasional, dalam bentuk kebanggaan korban ketika ”tindak kriminal” dianggap beata culpa, kesalahan yang membahagiakan, bagi Junichi Saga. Ketiga, sublimasi karena salah-tindak etis menjadi suatu civic virtue ketika Kennedy mendapatkan kehormatan dengan mengangkat suatu civic responsibility demi kemajuan suatu bangsa dan umat manusia.

Ternyata begitu beragam reaksi dunia terhadap plagiarisme. Pertanyaannya apakah dengan keterbukaan ruang tersebut tidak ada masalah etis dan moral dalam arti khusus dalam dunia akademia dan kecendekiaan secara umum? Saya pikir justru sebaliknya, yaitu masalah etika harus diangkat dan dijaga, dan malah penjagaannya harus ditingkatkan bukan demi puritanisme akademis atau intelektual, akan tetapi demi kebutuhan yang sangat praktis, yaitu demi perkembangan masyarakat itu sendiri, kualitas perkembangan sosial. Tanpa itu ”cendekiawan kelas kambing” akan mengusai medan dan para ahli sesungguhnya yang bekerja keras malah dipinggirkan.

Di mana letak etika itu? Wright Mills, sosiolog Amerika, mewariskan sesuatu yang disebutnya sebagai the ethics of responsibility, etika pertanggungjawaban, dalam pembelaannya terhadap kaum New Left tahun 1960-an. Etik itu harus ditingkatkan dan dipertajam untuk mengontrol perkembangan demokrasi. Dengan begitu, kita tahu bahwa kegagalan bukan karena pekerjaan syaitan, dan keberhasilan bukan karena mukjizat, akan tetapi karena karya manusia yang dirancang dan dikerjakan dalam keringat dan darah.

Dengan pikiran seperti ini bolehlah dikatakan bahwa suatu ethics of responsibility harus diperkuat di bidang ini ketika setiap insan cendekiawan mampu mempertahankan suatu originalitas terbatas, kejujuran akademis semaksimal mungkin, dalam menghasilkan karya yang didorong oleh kepentingan kontribusi intelektual bagi perkembangan ekonomi-politik suatu bangsa.

Daniel Dhakidae Peneliti Senior, Penulis Buku Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru

* Tulisan ini disampaikan pada diskusi bertema ”Plagiarisme dan Intelektualitas” tanggal 24 Maret 2008 di Jakarta, yang diselenggarakan oleh rubrik buku ”Pustakaloka” Kompas, bekerja sama dengan komunitas Diskusibulanpurnama dan Mejabudaya.

Kaya karena Bisnis atau Warisan

2008-04-16T10:47:00.001+07:00

M Fajar Marta / Joice Tauris Tanti

Ada pepatah yang mengatakan, ada tiga cara menjadi kaya, yaitu memperoleh warisan, menikah dengan orang kaya, dan bekerja lebih keras.

Menurut laporan Asia Pacific Wealth Report 2007 yang dikeluarkan oleh Capgemini dan Merrill Lynch, Maret 2007, wilayah Asia Pasifik memiliki 2,6 juta orang kaya dengan dana sebesar 1 juta dollar AS atas aset-aset finansial, tidak termasuk rumah utama. Kelompok ini disebut sebagai high net worth individual (HNWI). Jumlah HNWI di Asia Pasifik ini naik 8,6 persen dari 2005 dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang 8,3 persen pada 2006.

Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan orang kaya tercepat ketiga di dunia, sebesar 16 persen pada tahun 2006. Singapura dan India menempati urutan pertama dan kedua, masing-masing dengan pertumbuhan sebesar 21,2 persen dan 20,5 persen tahun 2006.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik mendorong pula pertumbuhan orang kaya di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan ditopang oleh konsumsi pemerintah dan swasta serta investasi dan produktivitas di kawasan. Selain itu, pasar modal juga berkembang dengan pesat di tengah merebaknya isu flu burung dan tingginya harga minyak.

Kinerja indeks di Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia (BEI), juga membantu Indonesia menjadi tanah air bagi salah satu pertumbuhan populasi HNWI tercepat di dunia. Kapitalisasi pasar BEI naik 70,6 persen dan indeks naik 55,3 persen tahun 2006 sehingga BEI menjadi bursa berkinerja terbaik di antara sembilan bursa terbaik di dunia pada tahun itu. Faktor tersebut membantu perkembangan populasi hingga 16 persen tahun 2006. Kekayaan kelompok ini mencapai 71,2 miliar dollar AS pada akhir 2006.

Secara umum, memiliki bisnis atau menjual sebuah bisnis merupakan sumber utama akumulasi kekayaan. Data dari laporan itu menunjukkan, HNWI di Indonesia 51 persen mendapatkan kekayaannya dari bisnis dan 15 persen dari pendapatan. Sebaliknya di Jepang, 30 persen HNWI mendapatkan kekayaan dari warisan dan 28 persen dari bisnis. Warisan juga menjadi sumber kekayaan terbesar di tempat kedua di Hongkong, India, dan Singapura. Sedangkan di Jepang, Indonesia, Korea Selatan, dan Taiwan pendapatan merupakan sumber kedua kekayaan. Di Australia dan China, opsi saham merupakan sumber kekayaan kedua.

Terlihat bahwa menjadi pebisnis lebih besar peluangnya dalam mengumpulkan kekayaan dibandingkan dengan mengandalkan pendapatan atau warisan. Semangat wiraswasta, menciptakan lapangan pekerjaan, dan tidak mengandalkan pihak lain untuk mencarikan lapangan kerja merupakan etos yang seharusnya dikembangkan. Belakangan ini banyak muncul ungkapan ”Jangan lama-lama jadi karyawan kalau ingin kaya”. Mungkin ada benarnya juga. Tentu saja semangat ini harus pula didukung oleh kemampuan berwiraswasta yang tahan banting.

Selanjutnya pendapatan merupakan sumber kekayaan kedua. Selain pendapatan aktif yang didapat dari bekerja, ada pula pendapatan pasif yang didapatkan tanpa bekerja secara fisik. Istilahnya, biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Melalui investasi, misalnya. Dana yang ditanamkan dalam deposito, saham, reksa dana, obligasi, dan penyewaan properti memberikan penghasilan tambahan yang dapat diputar lalu diakumulasikan menjadi kekayaan. Asal saja tetap tenang menghadapi situasi seperti sekarang ini dan memiliki pandangan investasi jangka panjang, investasi akan menghasilkan. HNWI di Indonesia mengalokasikan investasinya 34 persen pada properti dan 29 persen saham.

Jadi, mau masuk kelompok HNWI melalui cara yang mana, sepenuhnya terserah Anda.

Diincar

Kelompok nasabah semacam inilah yang diincar bank, diservis sepenuhnya ke mana pun pergi dan apa pun keinginannya. Pendeknya, mereka sangat dimanjakan oleh bank. Pelayanan khusus inilah yang disebut wealth management semakin populer di bank-bank belakangan ini.

Vice President Head Investment Service Bank Permata Karma P Siregar mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang membuat bisnis wealth management marak di Indonesia.

Pertama, mengikuti perkembangan pasar keuangan global, mulai terjadi konvergensi dan penjualan silang (cross selling) produk-produk keuangan, seperti asuransi, multifinance, pasar modal, dan perbankan.

Karena pasar keuangan di Indonesia masih didominasi perbankan, maka perbankanlah yang menjadi pusat dari konvergensi tersebut. Perusahaan asuransi, multifinance, dan manajer investasi beramai-ramai menggandeng bank, mulai dari memanfaatkan jaringan bank yang luas sebagai agen pemasaran hingga kerja sama membuat produk hibrida, yakni campuran produk tradisional bank, seperti tabungan dan deposito dengan produk pasar modal seperti obligasi.

Dari konvergensi inilah muncul juga istilah bancassurance atau produk bank yang diproteksi dengan asuransi.

Akibat tren ini, bank otomatis muncul menjadi lembaga dengan layanan satu atap (one stop service) karena mampu menyediakan seluruh produk dari berbagai lembaga keuangan. Potensi inilah yang membuat bank leluasa menjadi perencana keuangan nasabah, bagian terpenting dari wealth management.

Jenis bisnis bank ini jelas mutlak memerlukan aneka produk keuangan mengingat bisnis ini mengusung konsep untuk melindungi, mengembangkan, dan mewariskan secara bijak kekayaan yang telah ada. Tujuannya melestarikan kekayaan sekaligus membuat kekayaan tersebut benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan pemiliknya.

Kedua, seiring penurunan suku bunga, nasabah tak bisa lagi mengandalkan produk tradisional bank, seperti deposito, untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum. Alih-alih mengembangkan kekayaan, nilai riil uang yang ditaruh di deposito sesungguhnya justru turun mengingat bunga deposito neto sudah di bawah inflasi.

Karena itulah, nasabah bank membutuhkan pula produk pasar modal, seperti saham dan obligasi, yang biasanya memberikan imbal hasil yang lebih besar ketimbang deposito berjangka. Untuk mempertahankan nasabahnya, mau tidak mau bank harus menyediakan produk pasar modal yang pengelolaannya bekerja sama dengan manajer investasi. Nasabah yang memiliki banyak uang sehingga bisa mendiversifikasi portofolionya otomatis memerlukan asisten yang senantiasa memberikan informasi tentang segala hal yang terkait dengan keuangannya dan membantunya mengambil keputusan dalam pengelolaan uangnya. Nasabah dengan perlakuan khusus inilah yang dikelompokkan sebagai nasabah wealth management.

Ketiga, persaingan yang kian ketat membuat bank berpikir keras bagaimana mempertahankan nasabahnya tetap loyal. Dulu, pelayanan adalah segala-galanya. Bank yang bisa melayani dengan bagus pasti akan punya banyak nasabah. Namun, kini tidak lagi. Bank yang mampu menyediakan produk beragam dan mampu mengikat nasabahnya pada banyak produklah yang akan memenangi persaingan.

Keloyalan nasabah berbanding lurus dengan seberapa banyak jenis produk yang ia gunakan di satu bank. Jika nasabah hanya memiliki deposito, maka ia memiliki potensi keloyalan yang rendah. Ketika ada bank yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi, potensi ia pindah ke bank tersebut juga tinggi.

Namun, ini akan berbeda dengan nasabah yang selain memiliki deposito juga menggunakan jasa lain seperti kartu kredit, pembayaran telepon, listrik, TV berlangganan, dan telepon seluler di bank yang sama. Terlebih bila ia juga mengambil KPR. Penawaran suku bunga yang lebih menarik di bank lain tidak akan berarti apa-apa dibandingkan betapa repotnya ia memindahkan semua fasilitasnya ke bank lain.

Puisi Chairil Anwar Perkaya Bahasa Indonesia

2008-04-16T10:22:00.001+07:00

Rabu, 16 April 2008 | 01:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Puisi-puisi karya Chairil Anwar tidak hanya membangkitkan semangat kebangsaan, tetapi juga memperkaya bahasa Indonesia. Lewat puisi-puisinya, Chairil Anwar telah mencengkeramkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan, yang menjadikan anak-anak sekolah senang berpuisi, mencintai puisi, mencintai sastra, mencintai Indonesia.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam diskusi Seri Tokoh Sejarah Berbicara dengan tema ”Mengusung Semangat Kebangsaan dengan Puisi-puisi Chairil Anwar”, Selasa (15/4) di Gedung The Habibie Center, Jakarta. Tampil sebagai pembicara adalah dosen sastra dari Universitas Indonesia Maman S Mahayana, budayawan Taufiq Ismail, dan anak Chairil Anwar, Evawani Alissa Chairil Anwar.

Maman mengatakan, Chairil Anwar dalam perjalanan hidupnya yang pendek (26 Juli 1922-28 April 1949) berhasil menanamkan pohon kreativitas yang hingga kini masih terus berkembang-berbuah. Pohon kreativitas berupa sejumlah puisi dan esainya itu sampai sekarang masih terus berbunga-berbuah, sangat mungkin lantaran Chairil Anwar sendiri menanamnya sebagai sikap hidup.

Taufiq Ismail yang mengaku mengenal Chairil Anwar melalui orang-orang terdekatnya, seperti Gadis Rasyid, Dian Tamaela, dan HB Jassin, mengaku sejak SMA sudah membaca semua karya Chairil Anwar (ada 74 puisi).

Evawani, anak tunggal Chairil Anwar, bercerita tentang Chairil Anwar yang cenderung unik. Ia memanggil Evawani sebagai Iip dan meninggalkan pesan kepada ibu untuk tidak memanggil ayah, tetapi cukup dengan memanggil Chairil saja. ”Ini karena almarhum ingin menjadi seperti berteman dengan saya sebagai putrinya,” ungkapnya. (NAL)

Pemerintah Akan Kasasi Putusan PT tentang UN

2008-04-16T10:21:00.001+07:00

Disarankan Pemerintah Bersikap "Legowo"

Rabu, 16 April 2008 | 01:35 WIB

Terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang ujian nasional, pemerintah akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan karena ujian nasional sudah menjadi kebijakan nasional yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional.

”Saya belum menerima putusannya secara resmi. Saya baru membaca dari media massa. Saya akan mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi jika sudah membaca putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta itu,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Jakarta, Selasa (15/4), ketika dimintai tanggapannya atas keputusan pengadilan tinggi tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan warga negara atau citizen lawsuit, yang dilayangkan masyarakat yang dirugikan akibat ujian nasional (UN). Para tergugat, yakni Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban UN.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memerintahkan pemerintah agar meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah Indonesia sebelum melaksanakan UN.

Kurang pantas

Secara terpisah, Direktur Institute of Education Reform Universitas Paramadina Utomo Dananjaya mengatakan, dari sisi prosedur hukum sah saja jika pemerintah hendak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, secara moral, pemerintah jelas kurang pantas karena gugatan tersebut merupakan aspirasi rakyat, sedangkan pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat, bukan malah menggugatnya.

”Pemerintah baiknya berlapang dada saja,” katanya.

Di Bandung, Wakil Koordinator Education Forum Yanti Sri Yulianti selaku salah satu pihak penggugat mengatakan puas atas putusan itu. Sejak lama putusan itu dinanti-nanti. Hanya, ia mempermasalahkan kenapa pemberitahuan itu baru muncul, padahal telah diputuskan sejak akhir Desember 2007. Ia curiga hal itu dilakukan agar hasil putusan tidak memengaruhi pelaksanaan ujian nasional yang kian dekat.

”Padahal, 18 Desember lalu kami sempat demo di Pengadilan Tinggi Jakarta sebab kok lama sekali putusannya keluar. Namun, tak ada penjelasan apa-apa dari pengadilan tinggi soal gugatan kami,” ujar Yanti Sri.

Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Prof Said Hamid Hasan, berpendapat keputusan pengadilan tinggi menunjukkan ada kewajiban yang harus diselesaikan pemerintah sebelum melaksanakan ujian nasional.

”Meski tidak dibatalkan, seharusnya pemerintah menunda pelaksanaan ujian nasional sampai syarat yang diajukan untuk mencapai pendidikan sesuai standar dilaksanakan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan mengatakan, pemerintah semestinya bijaksana dan legowo dengan putusan pengadilan tinggi tersebut. ”Tak perlu mengajukan kasasi karena putusan tersebut untuk kebaikan masyarakat,” ujarnya. (ELN/INE/JON/YNT)

Pemerintah Kalah di PT

2008-04-15T17:09:00.000+07:00

Diperintahkan Tingkatkan Kualitas Guru
Sebelum Selenggarakan Ujian Nasional

Selasa, 15 April 2008 | 00:58 WIB

Jakarta, Kompas - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang ujian nasional. Pengadilan memerintahkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru serta kelengkapan sarana dan prasarana sekolah sebelum melaksanakan ujian nasional.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers yang digelar para pengurus Education Forum terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta soal ujian nasional tersebut, Senin (14/4).

Sebagai latar belakang, gugatan warga negara atau citizen lawsuit dilayangkan 58 orangtua siswa, aktivis, dan pemerhati pendidikan—mewakili ratusan ribu warga negara lain—yang dirugikan akibat ujian nasional. Tercatat 398.049 siswa (SMP-SMA sederajat) yang tidak lulus UN 2006.

Mereka kemudian menggugat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atas dilaksanakannya kebijakan ujian nasional yang menjadi salah satu syarat kelulusan siswa.

Sidang gugatan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diputuskan tanggal 21 Mei 2007 bahwa para tergugat, yaitu Presiden, Wapres, Mendiknas, dan BSNP, telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban ujian nasional.

Majelis hakim juga memerintahkan para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, dan akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum melaksanakan kebijakan pelaksanaan UN.

Setelah putusan dijatuhkan, tergugat melakukan banding. Melalui putusan nomor 377/PDT/2007 pada 6 Desember 2007, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hargai keputusan PT

Wakil Koordinator Education Forum yang aktif mendampingi para korban ujian nasional dalam menggugat pemerintah, Yanti Sriyulianti, mengatakan, pemerintah sebaiknya menghargai keputusan dan melaksanakan kewajibannya meningkatkan kualitas pendidikan sebelum menjalankan ujian nasional. Sebelum kewajiban itu terlaksana, seharusnya ujian nasional dihentikan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia Suparman mengatakan, ujian nasional tidak memenuhi rasa keadilan karena diterapkannya hasil ujian itu sebagai standar nasional dan penentu kelulusan di tengah ketimpangan kualitas pendidikan. Selain itu, hak guru untuk mengevaluasi murid, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga berpindah ke tangan birokrat melalui ujian nasional.

”Secara pedagogis maupun hukum, ujian nasional tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Pemberitahuan lambat

Yanti menambahkan, mereka kecewa karena pemberitahuan keputusan banding kepada pihak terkait sangat lambat. Dalam surat panggilan atau relaas pemberitahuan keputusan tersebut dicantumkan tanggal 6 Desember 2007. Namun, relaas pemberitahuan keputusan itu baru Senin 14 April 2008.

Kuasa hukum para korban yang tergabung dalam Tim Advokasi Korban Ujian Nasional, Gatot, berharap pemerintah tidak mengajukan kasasi karena yang dilawan sesungguhnya adalah warga negara. ”Warga negara seharusnya mendapatkan pengayoman dari negara,” ujarnya. (INE/JON/YNT/MDN)

Pertemuan Baru Islam dan Cinta

2008-04-14T06:26:00.001+07:00

Jumat, 4 April 2008 | 01:29 WIB

Oleh ERIC SASONO

”Ayat-ayat Cinta” sedikit banyak memperlihatkan tanda perubahan wacana Islam di Indonesia belakangan ini. Masuknya diskusi mengenai cinta dalam Islam ke arus utama budaya populer menandai meluasnya rambahan wacana Islam.

Film ”Ayat-ayat Cinta” (AAC) karya terbaru sutradara Hanung Bramantyo bisa jadi merupakan sebuah fenomena baru dalam film Indonesia. Biasanya film bersuasana Islam tidak mengambil cinta sebagai tema utama. Tema cinta tunduk pada soal lain yang dianggap lebih substansial dalam pandangan Islam. Lihat misalnya film ”Titian Serambut Dibelah Tujuh”, ”Nada dan Dakwah”, atau ”Fatahillah”. Film-film pra-1998 ini menempatkan kisah cinta tokoh-tokohnya sebagai persoalan sampingan.

Pertemuan cinta dengan Islam memang tidak sama sekali baru mengingat film-film Rhoma Irama sudah melakukannya. Namun, harus diakui bahwa film Rhoma Irama masih lebih banyak memakan porsi petualangan dan cinta serta menempatkan wacana Islam sebagai sampiran semata.

AAC sedikit banyak punya sisi lain, yaitu sebagai tanda perubahan wacana Islam di Indonesia belakangan ini. Masuknya diskusi mengenai cinta dalam Islam ke arus utama budaya populer menandai meluasnya rambahan wacana Islam. Sebenarnya sejak awal 1990-an ketika ICMI didirikan, umat Islam sudah memasuki perdebatan wacana teknokratis dan menginisiasi pembentukan institusi ekonomi dan sosial serta tak lagi berpusat pada ideologi dan politik. Pada masa itu budaya populer Islam juga mulai masuk ke arus utama dengan salah satu contohnya rambahan kelompok nasyid ke TV swasta pertengahan dekade 1990-an serta kemunculan sinetron yang menggunakan suasana keagamaan di dalamnya yang menyusul kemudian, hingga sukses pemusik seperti Opick dan Hadad Alwi.

Kepolitikan Islam setelah 1998

Kepolitikan Islam setelah 1998 ditandai dengan berdirinya partai politik dengan asas Islam. Namun, hal itu tak berarti aspirasi politik umat Islam sepenuhnya terwakili. Yang terjadi adalah fragmentasi aspirasi politik yang berjalan seiring dengan garis partai. Bahkan, situasi ini tak lebih baik ketimbang masa Orde Lama ketika partai-partai politik berjalan menurut garis aliran. Garis-garis aliran yang dikenal dan direpresentasikan oleh partai politik, seperti yang ditelaah oleh Herbert Feith, pada kepolitikan setelah 1998 terpecah-pecah ke garis kepentingan yang lebih pragmatis dan tak bersambungan satu sama lain. Asas Islam yang dibawa oleh partai-partai itu tertinggal di atas kertas.

Di sisi lain pertumbuhan kelas menengah Islam semakin menguat. Lapisan ini tumbuh dari dua arah: pertumbuhan kelas menengah Islam lama dan dakwah Islam yang makin merambah ke bentuk-bentuk nonkonvensional. Pemanfaatan sumber daya ekonomi, saluran komunikasi mainstream, dan produk budaya populer telah membuat penetrasi ajaran Islam menjadi semakin jauh ke wilayah-wilayah baru.

Rambahan ini membuat muatan dakwah menjadi lebih cair di sana-sini. Kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan ”kebutuhan pasar” tak terhindarkan, paling tidak pada bentuk-bentuk kemasan. Jika pada awal pertumbuhannya nasyid Islami menolak nyaris segala bentuk alat musik, maka pada tahun 2000-an kelompok nasyid membawa alat musik dan bukan hanya tetabuhan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana penyesuaian itu terjadi.

Dalam situasi seperti inilah film ”Ayat-ayat Cinta” menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual yang besar. Film ini menjadi titik temu dari berbagai gejala yang memperlihatkan fenomena mainstreaming dalam diskusi mengenai budaya populer Islam. Bentuk sinema menjadi sesuatu yang bukan kebetulan. Film ini sudah lebih dulu muncul dalam bentuk novel dan juga laris. Namun, hanya dalam bentuk filmlah diskusi wacana budaya populer Islam ini menjadi demikian luas dan masif. Kekuatan media film sebagai pembentuk mitos sebuah bangsa (Susan Hayworth, 1996) ternyata benar adanya; dan usaha mainstreaming budaya populer Islam telah memasuki sebuah fase baru dengan film ini.

Fase ini akan segera tampak dengan membanjirnya film-film bersuasana Islam ke bioskop pada tahun-tahun mendatang. Pembanjiran itu datang dari dua arah. Pertama tentu adalah para pelaku industri film yang memang kebanyakan merupakan Pak Turut. Sukses satu film secara massal seperti ini akan melahirkan deretan epigon. Kedua, terbukanya pasar penonton Islam akan merangsang para pelaku baru dalam dunia film. Mereka akan percaya bahwa ada pasar yang bernama penonton Muslim yang siap untuk diberi sajian film-film ”Islami”. Maka, bersiaplah untuk menyambut film-film dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, atau organisasi Islam lainnya.

Apa yang sedang dirayakan?

Para pekerja kreatif yang mengubah novel AAC menjadi film sebelumnya relatif tak dikenal sebagai para pekerja kreatif yang bekerja mengarusutamakan budaya populer Islam. Produser Manoj Punjabi dari MD Production dikenal memproduksi berbagai jenis sinetron, atau film macam ”Kala” dan ”Suster Ngesot” yang tak berhubungan sama sekali dengan nilai Islami.

Sutradara Hanung Bramantyo dikenal sebagai seorang sutradara sibuk yang membuat berbagai genre film seperti percintaan remaja, horor, komedi, dan menyampaikan bermacam muatan di dalamnya. Jika ada obsesi Hanung selama ini yang ia nyatakan terbuka, itu adalah obsesinya untuk menguak misteri peristiwa Gerakan 30 September 1965. Memang Hanung sempat menyatakan di blog pribadinya dan banyak wawancara bahwa pembuatan AAC adalah dakwah, jihad baginya. Namun, di sisi lain Hanung mengakui bahwa banyaknya keharusan kompromi membuat tak semuanya berjalan seperti yang ia bayangkan. Sedangkan bagi pasangan suami istri penulis skenario yang mengadaptasi novel ini, Salman Aristo (”Catatan Akhir Sekolah”, ”Jomblo”, ”Cinta Silver”) dan Ginatri S Noer (”Foto, Kotak dan Jendela”, ”Lentera Merah”) persoalannya serupa belaka.

Maka, AAC tak berhubungan secara langsung dengan usaha pengarusutamaan diskusi budaya populer Islam. Muatan dan penuturan AAC bisa jadi merupakan tanda bahwa produk yang diniatkan tidak semata-mata untuk berdakwah ini ternyata disambut pasar dengan luar biasa. Sentimen (ghirah) keislaman terbangkitkan di satu sisi dan massa yang lebih luas juga masih bisa menangkap melodrama di dalamnya. Ketika saya menonton film ini, tak kebetulan saya satu bioskop dengan serombongan ibu berkerudung yang berasal dari pengajian yang sama dan serombongan lain anak perempuan usia SMA yang menonton film itu dengan bercelana short pants. Beberapa orang dari kedua kelompok itu sama-sama keluar dengan mata sembab akibat menangis.

Maka, jika ada sesuatu yang ”dirayakan” oleh film ini, bisa jadi ia seperti membebaskan sebuah sekat yang selama ini memisahkan antara ”percintaan” dan ”Islam”. Ternyata keduanya bisa berdampingan dengan aman dengan pemecahan-pemecahan yang diusulkan oleh AAC seperti taaruf dan poligami. Sentimen keislaman muncul dalam AAC karena beririsan langsung dengan melodrama film ini. Film ini jelas sekali mengusung tema cinta, ketika kehidupan tokoh utamanya, Fahri, semata-mata berurusan dengan cinta. Beberapa peristiwa penting dalam film ini memperlihatkan hal tersebut. Kita lihat di beberapa hal berikut.

Fahri berkuliah di Universitas Al Azhar, tetapi sebagaimana film Hanung Bramantyo lainnya, ”Jomblo”, sepanjang film nyaris tak tampak kegiatan Fahri menjalankan kegiatan perkuliahan. Memang ada tokoh syaikh (guru) ditampilkan di film ini, tapi ia berperan menjadi semacam konsultan bagi persoalan percintaan Fahri yang tak henti-hentinya dikirimi surat cinta oleh para perempuan.

Kemudian dalam sebuah adegan, Fahri digambarkan membela seorang perempuan bule di kereta dari kekasaran seorang Arab Mesir, yang kemudian berlanjut ke perdebatan soal agama di kereta itu. Namun, peristiwa yang penuh kata-kata mirip khotbah itu juga merupakan sebuah pintu masuk bagi peristiwa pertemuan Fahri dengan Aisha, perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Pertemuan ini menimbulkan simpati Aisha yang ujungnya berkembang menjadi rasa cinta.

Pertemanan Fahri dengan Maria Girgis, seorang perempuan Kristen Koptik (Kristen yang berkembang di Mesir pra-Islam), juga berurusan dengan soal cinta antara mereka. Bagai mengikuti ”When Harry Met Sally”, AAC juga tak percaya bahwa laki-laki dan perempuan bisa berteman tanpa seks (baca: cinta) di antara mereka. Ketertarikan Maria terhadap Islam tak bisa dilepaskan dari ketertarikannya terhadap Fahri. Maria tak akan pernah memilih untuk menjadi seorang Muslimah apabila ia tak diimami oleh Fahri, orang yang dicintainya.

Irisan terbesar antara melodrama dan nilai Islam justru adalah pada pilihan terhadap poligami. Cerita asli dalam novel AAC tak menggambarkan Fahri-Aisha-Maria hidup satu rumah. Dalam film ini justru bagian itulah yang terpenting untuk menguras air mata penonton (tearjerker). Apabila pernikahan antara Fahri dan Maria hanya terjadi dalam gagasan, maka penonton tak akan diberikan kesempatan untuk merasakan ”pengorbanan” yang dibuat oleh Aisha. Maka, dengan penggambaran bahwa mereka hidup bertiga, penderitaan Aisha menjadi nyata dan menarik empati penonton, atau malahan justru kemarahan penonton, tergantung dari sudut mana mereka memandang poligami dan ”pengorbanan perempuan”.

Fahri itu Si Boy baru?

”Pengorbanan” Aisha menjadi sesuatu yang sangat menarik dibandingkan dengan karakter Fahri yang sangat pasif. Kepasifan Fahri bahkan sebenarnya agak fatalistis ketika lingkungannya mendefinisikan hidup Fahri sepenuhnya. Definisi fatalistis yang ditawarkan oleh lingkungan itu adalah Fahri harus berpoligami, tak ada pilihan lain. Segala peristiwa berhubungan satu sama lain secara tertutup dan tak menyediakan ruang bagi alternatif. Maka, ketika Fahri akhirnya harus menjalani poligami, pilihan itu sudah niscaya sejak semula.

Manipulasi lingkungan ini ternyata menghasilkan sosok Fahri yang tidak ideal. Alih-alih mendefinisikan lingkungan (atau bahkan mengubahnya), Fahri menjalani kebingungan ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam hidupnya. Pada titik inilah Fahri sama sekaligus berbeda dengan tokoh Si Boy, karakter arketipal remaja Indonesia sejak pertengahan dekade 1980-an sampai awal dekade 1990-an. Persamaan Fahri dan Si Boy dalam konteks penceritaan adalah hidup keduanya dikendalikan semata-mata oleh persoalan percintaan mereka. Persamaan lain adalah mereka bersekolah di luar negeri; Fahri di Mesir dan Si Boy di Amerika.

Lokasi tempat sekolah mereka ini bisa jadi mewakili perbedaan orientasi luar negeri bagi dua generasi berbeda ini. Orientasi bagi pemuda kelas menengah + tampan + pintar + Muslim yang soleh di dekade 1980-an adalah Amerika, sedangkan untuk kategori nyaris serupa (Fahri bersekolah karena beasiswa, bukan uang orangtuanya seperti Si Boy) pada paruh kedua dekade 2000-an adalah Mesir, tepatnya di sebuah universitas Islam dan belajar ilmu-ilmu keislaman. Persamaan lain antara Fahri dan Si Boy adalah mereka dicintai oleh lebih dari satu perempuan (yang cantik dan kaya).

Perbedaan antara mereka adalah keaktifan Boy yang tak ada pada Fahri. Si Boy relatif aktif dalam urusan percintaan, sedangkan Fahri sama sekali tidak aktif. Perempuan-perempuan di sekitar Fahri mengirimkan surat menyatakan cinta mereka (yang implikasi satu-satunya dari tindakan ini adalah pernikahan) dan Fahri tak pernah membalas mereka. Dalam urusan pernikahan, Aishalah yang aktif melakukan perkenalan pertama kali (taaruf) dan bahkan Aisha pula yang memaksa Fahri untuk berpoligami.

Keaktifan Fahri dalam film ini ada pada dua peristiwa, yaitu ketika ia menolong Noura dan menolong perempuan bule di kereta dari serangan seorang Arab Mesir. Kedua peristiwa ini merupakan semacam pajangan bagi karakter Fahri yang menegaskan kualitas keislamannya; yang dalam konteks dekade 1980-an (pada ”Catatan Si Boy”) mungkin bentuknya adalah memajang tasbih dan sajadah di mobil atau memaksa keluar seorang perempuan yang sudah mulai membuka kancing bajunya.

Persamaan paling penting dari kedua karakter ini adalah sikap pasif mereka terhadap persoalan sosial dan politik dalam konteks mereka. Si Boy lahir dari sandiwara radio bersambung di Radio Prambors, radio yang menjadi barometer bagi gaya hidup remaja dekade 1980-an, sedangkan Fahri lahir dari cerita bersambung di harian Republika, harian yang relatif membawa suara umat Islam. Keduanya lahir dari sebuah kultur tepian yang kemudian masuk ke arus utama wacana tentang karakter arketipal anak muda Indonesia ketika mereka bertransformasi di layar lebar.

Si Boy pada tahun 1980-an adalah representasi dari represi politik Orde Baru yang sedang giat melakukan upaya penyeragaman ideologi dan korporatisasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial kemasyarakatan. Ia juga lahir beriring dengan penjinakan kehidupan politik mahasiswa yang terwujud dalam NKK/ BKK. Maka, keterasingan Si Boy dari kehidupan politik adalah semacam sebuah katarsis bagi situasi yang tak memungkinkan ekspresi aspirasi politik yang bersifat kritis. Pengamat film dari Australia, Krisna Sen, menyatakan bahwa karakter Si Boy adalah sebuah bentuk akomodasi luar biasa dari dunia kreatif Indonesia terhadap usaha pembangunan harmoni dan domestikasi yang dilakukan oleh Orde Baru.

Fahri sebenarnya tak mengalami masalah seperti yang dihadapi oleh Si Boy. Ia lahir dalam lingkungan yang bebas dalam mengartikulasikan kepentingan politik dan ideologi. Namun, ia tetap tak terlibat dalam masalah apa pun di negerinya. Mesir merupakan sebuah sanctuary guna menghindar dari kenyataan terlalu banyaknya problem sosial politik yang harus dihadapi jika Fahri, tokoh arketipal Muslim ini, harus berada di Indonesia.

Akhirnya bisa jadi persamaan terbesar Fahri dengan Si Boy adalah kesamaan mereka dalam menghela ilusi tentang kehidupan cinta lewat tokoh serba ideal. Namun, idealisasi itu berbeda. Pada Si Boy, yang dibutuhkan adalah kesempurnaan karakter. Sedangkan pada Fahri, kesempurnaan itu dicabut dan Fahri dibuat menjadi lebih rapuh dan bimbang. Dengan kerapuhan dan kebimbangan ini, pilihan Fahri terhadap nilai Islam (baca: taaruf dan poligami) menjadi kurang ideologis dan lebih bisa diterima oleh penonton, oleh pasar yang lebih luas.

Konformitas

AAC memperlihatkan bahwa film Indonesia masih harus mengalami konformitas yang besar. Jika pada masa Orde Baru, kompromi terjadi karena kekuatan politik yang berusaha mengendalikan muatan film, maka kini kekuatan pasar demikian mendominasi. Hal ini beriringan dengan mencairnya agenda keberislaman ketika harus memasuki arus utama budaya populer. Maka, penerimaan terhadap AAC bisa sedemikian luas.

AAC merupakan sesuatu yang memang sudah waktunya, timely, sebagaimana ”Jelangkung”, ”Petualangan Sherina”, ”Ada Apa dengan Cinta?”, dan box office lainnya. Ia akan menggairahkan pasar sejenak dan menggeret gerbong produksi film-film sejenis. Momentum sudah tercipta, tetapi perfilman Indonesia masih berada di tahap yang sama. Nilai AAC sebagai politik kebudayaan bisa jadi besar, tetapi secara sinematik, ia adalah pengulangan kekalahan serupa terhadap lawan yang berbeda.

ERIC SASONO Kritikus Film

malaysia

2008-04-08T15:40:00.000+07:00

PM Badawi Sebut Najib Razak sebagai Pengganti

EPA/AHMAD YUSNI / Kompas Images
Perdana Menteri Malaysia yang juga Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Abdullah Ahmad Badawi (kanan) bersama deputinya, Najib Razak, di Kuala Lumpur, Minggu (6/4). Badawi memastikan Najib Razak sebagai penggantinya.

Selasa, 8 April 2008 | 00:54 WIB

kuala lumpur, senin - Untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menyebut kemungkinan penggantinya, Wakil Perdana Menteri Najib Razak. Namun, Badawi menegaskan dia tidak akan segera mundur.

Badawi, Minggu, menyebut Najib sebagai pengganti seiring dengan pergantian kepemimpinan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Najib, Senin (7/4), menyatakan berterima kasih atas dukungan Badawi.

Tindakan kedua pemimpin UMNO, yang memimpin koalisi berkuasa Barisan Nasional (BN), cukup menghapus ketidakpastian kepemimpinan UMNO di masa mendatang. Kebanyakan anggota senior menyatakan kesetiaan terhadap Badawi, tetapi beberapa anggota secara terbuka meminta Badawi mundur.

Meskipun Najib kini menjabat sebagai Wakil Presiden UMNO, tidak menutup kemungkinan adanya politisi lain yang akan menggantikan Badawi. Muncul spekulasi bahwa Menteri Perdagangan Internasional Muhyiddin Yassin bisa mengambil alih posisi tersebut.

Kepada wartawan, Minggu, Badawi menyatakan tidak keberatan dengan Najib. Badawi mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan kerja yang baik.

Badawi tidak menyebut kapan akan meletakkan jabatan. ”Saya tahu kapan harus pergi, tetapi berilah saya kesempatan untuk menepati apa yang telah saya janjikan,” ujarnya.

Badawi menghadapi seruan mundur yang semakin gencar menyusul hilangnya mayoritas dua pertiga kursi di parlemen dari tangan BN pada pemilu 8 Maret. Dia disalahkan atas kehilangan yang dialami BN untuk pertama kalinya sejak berkuasa tahun 1957.

Badawi juga menghadapi tantangan dari oposisi tiga partai yang telah merebut 82 kursi parlemen. Tokoh-tokoh oposisi telah menyatakan sejumlah anggota BN mungkin membelot.

Di Selangor, aktivis etnis India, M Manoharan, meminta pembebasan dari penjara, Senin. Manoharan terpilih sebagai anggota Dewan Undangan Negeri (setara dengan DPRD) mewakili Partai Aksi Demokratik (DAP) dalam pemilu lalu saat masih meringkuk di penjara.

Dia minta dibebaskan agar bisa dilantik pada 22 April. Namun, Jaksa Agung Abdul Gani Patail mengatakan para aktivis tidak mungkin dibebaskan karena masih dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Lima aktivis etnis India ditangkap karena mengorganisasi protes ribuan warga etnis India di Malaysia tahun lalu. (ap/afp/fro)

Guru Kesulitan Selesaikan S-1 Sesuai Kualifikasi

2008-04-08T15:39:00.001+07:00

Selasa, 8 April 2008 | 01:26 WIB

Sukabumi, Kompas - Perkuliahan yang diikuti guru-guru di daerah untuk bisa memiliki kualifikasi S-1 banyak yang tidak sesuai dengan kondisi mereka saat ini. Kendala ini diakibatkan perguruan tinggi keguruan dan ilmu pendidikan di daerah memiliki program studi terbatas.

Ade Rakhmat, pengelola kelas lanjutan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sukabumi, Jawa Barat, Senin (7/4), menjelaskan, meskipun di kampus ini program studi PPKN dan Akuntansi yang ada untuk guru SMA sederajat, banyak juga guru TK, SD, dan SMP yang terdaftar demi meraih kualifikasi S-1 atau akta IV.

”Guru semakin banyak yang kuliah karena ada ketentuan untuk sertifikasi harus selesai S-1. Karena program di sini yang ada PPKN dan Akuntansi, guru-guru tetap daftar. Yang penting kan S-1 keguruan dan pendidikan,” ujar Ade.

Harun, guru Olahraga di SDN Cipetir II, Kabupaten Sukabumi, mengatakan, saat ini dia melanjutkan kuliah untuk meraih S-1 di program studi PPKN di STKIP PGRI Sukabumi. Pasalnya, untuk bisa kuliah di bidang pendidikan jasmani, Harun harus kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

”Dengan keuangan yang terbatas, saya harus pandai mengatur strategi karena kuliah ini saya tanggung sendiri. Saya pilih yang di Sukabumi saja. Pilihan yang ada terbatas, saya pilih PPKN. Di SD kan ada pelajaran PPKN,” kata Harun yang sudah delapan tahun menjadi guru Olahraga.

Sutarman, guru kelas IV SDN Lewipendeuy, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, juga mengambil S-1 program studi PPKN. Pasalnya, jurusan Pendidikan Guru SD tidak tersedia di kampus ini.

”Setahu saya, syarat untuk ikut sertifikasi itu harus lulus S-1 dan punya akta IV. Mudah-mudahan saya enggak ada masalah jika sudah dapat jatah sertifikasi nanti,” kata Sutarman yang sudah 20 tahun menjadi guru.

Sementara itu, guru-guru TK umumnya memilih melanjutkan jenjang S-1 yang juga tidak sesuai dengan kondisi mereka saat ini. Pasalnya, guru TK dinilai sebagai batu loncatan untuk menjadi guru SD.

Elizabeth, guru sukarelawan TK Tunas Harapan, Desa Curuk Kembar, Kabupaten Sukabumi, mengatakan, melanjutkan kuliah S-1 memang sudah direncanakan karena persyaratan saat ini memang mengharuskan demikian. Meski gaji guru sukarelawan TK yang diperolehnya Rp 200.000 per bulan, Elizabeth bisa melanjutkan kuliah dengan dukungan dana dari orangtuanya.

Secara terpisah, dari Pontianak, Kalimantan Barat, dilaporkan, dari sekitar 55.000 guru SD hingga SMU di Kalbar, baru sekitar 30 persen atau 16.500 guru yang mencapai jenjang S-1. ”Pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi Kalbar akan menyekolahkan sekitar 4.000 guru yang hingga kini belum berpendidikan sarjana atau strata-1,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Ngatman.

Ia mengatakan, dalam kurun waktu 2006-2007 sudah 3.000 guru yang disekolahkan untuk mencapai jenjang strata-1. Anggaran yang dialokasikan untuk menyekolahkan guru itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Setiap guru mendapatkan bantuan Rp 2 juta per tahun. (ELN/WHY)

"Rumah Iklan" Warisan Ken Sudarto untuk Bangsa

2008-04-08T15:38:00.000+07:00

Selasa, 8 April 2008 | 01:26 WIB

Jakarta, Kompas - Pergulatan bisnis periklanan Ken T Sudarto (almarhum) semestinya menjadi simbol kekuatan keutamaan dalam membangun rasa kebangsaan atau nation building. Keprofesionalan dan keteladanan hidup pendiri Matari Advertising itu menjadi warisan yang tidak akan pernah rapuh.

Warisan Ken T Sudarto itu terungkap dalam bedah buku berjudul Rumah Iklan terbitan Penerbit Buku Kompas di Jakarta, Senin (7/4). Peluncuran buku setebal 268 halaman yang ditulis oleh Bondan Winarno itu dihadiri Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, praktisi senior periklanan Baty Subakti, dan guru besar komunikasi Universitas Indonesia, Alwi Dahlan.

Presiden Direktur Matari Advertising Aswan Soendojo mengatakan, peluncuran buku ini bertepatan dengan perjalanan 37 tahun perusahaan periklanan Matari Advertising yang didirikan Ken T Sudarto.

”Banyak orang mudah membicarakan idealisme membangun bangsa, tetapi belum tentu pengabdiannya menunjukkan kegiatan yang memiliki kerangka membangun bangsa,” ujarnya.

Menurut Aswan, Ken Sudarto merupakan sosok yang memiliki integritas dan kecintaan kepada profesi.

Jakob Oetama dalam sambutannya mengatakan, Ken Sudarto bukan hanya sosok periklanan yang memiliki ketekunan, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Ken memiliki kesadaran dalam berbagi keprofesionalan dan keteladanan.

”Inilah warisan yang patut dipelihara,” ujarnya.

Jakob menekankan pula pentingnya membuka kesempatan untuk mengembangkan nation building yang lebih intens dan adil. Masuk akallah bahwa mereka yang bekerja dalam bidang komunikasi, termasuk periklanan, mau tidak mau harus mempunyai frame referensi.

”Komunikasi apa pun saluran atau ekspresinya tidak akan berarti apa-apa jika tidak mempunyai kerangka atau frame acuan berpikir, bersikap, dan berpandangan hidup yang komprehensif. Dengan semangat inilah kita membangun nasionalisme, karakter, kebersamaan, dan sikap saling percaya,” ujar Jakob.

Penulis Bondan Winarno mengatakan, pengabdian Ken dalam bekerja adalah mengembangkan semangat con amore atau dengan cinta.

Emil Salim mengatakan, nasionalisme Ken terlihat ketika ia memiliki kepedulian terhadap lingkungan di daerah perbukitan karst di Kabupaten Kebumen, Jateng. Bagi Ken, bukit kapur ini semacam busa yang bisa menyelamatkan air tanah. (OSA/NAL)

Dana Dipotong Rp 4,9 Triliun

2008-04-08T15:36:00.000+07:00

Program Pemberantasan Buta Huruf Terganggu

Selasa, 8 April 2008 | 01:27 WIB

Jakarta, Kompas - Anggaran Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 yang semula pagunya Rp 49 triliun dipotong Rp 4,918 triliun sehingga menjadi sekitar Rp 44 triliun. Pemotongan anggaran sebesar 10 persen itu merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan Komisi X DPR dalam rangka penghematan anggaran.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja yang berlangsung Senin (7/4). Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Panitia Anggaran.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, dengan pemotongan anggaran ini, sejumlah program pendidikan pasti akan terganggu, misalnya pemberantasan buta aksara yang anggarannya terpotong Rp 100 miliar. Padahal, program tersebut berpengaruh kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).

”Proses pemotongan ini sangat berat dan sulit. Kita sama sekali tidak ingin memotong anggaran pemberantasan buta aksara, tetapi sulit untuk menghindar. Target pemberantasan buta aksara kemungkinan sedikit terganggu,” ujar Bambang Sudibyo. Padahal, untuk tahun anggaran ini ditargetkan pemberantasan buta huruf dengan sasaran 1,072 juta orang. Dengan pemotongan itu, pencapaian target akan jauh dari angka tersebut.

Selain itu, anggaran program Paket A, B, dan C masing-masing dipotong 10 persen. Penyelenggaraan Paket A setara SD yang tadinya Rp 60,6 miliar dipotong Rp 6,069 miliar dan penyelenggaraan Paket B setara SMP yang semula Rp 67,5 miliar juga dipotong 10 persen atau hilang sekitar Rp 6,7 miliar.

Laboratorium komputer

Sejumlah program di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah yang terkait mutu wajib belajar juga terpotong. Target untuk pengadaan laboratorium komputer dan Ilmu Pengetahuan Alam menurun.

”Wajib belajar dari sisi kuantitatif atau jumlah tidak akan terpengaruh banyak, tetapi dari segi kualitatif harus dikurangi,” ujarnya.

Akan tetapi, Bambang Sudibyo mengatakan, sejumlah anggaran yang menyentuh langsung masyarakat seperti bantuan operasional sekolah (BOS) serta pembayaran tunjangan-tunjangan kepada guru tidak akan dipotong.

Anggaran untuk BOS, misalnya, tetap akan berjalan seperti biasanya selama satu tahun anggaran ini. Bambang Sudibyo mengatakan sudah sulit mencari pos-pos manajerial yang akan dipotong karena besarnya anggaran yang harus dihilangkan.

Dalam kesempatan yang sama, pemimpin sidang dalam rapat kerja ini, Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno, mengatakan, pemotongan anggaran pendidikan sebesar 10 persen tersebut merupakan instruksi Panitia Anggaran. Semula Menteri Keuangan menginstruksikan agar anggaran dipotong sebesar 15 persen. ”Namun, Panitia Anggaran sepakat pemotongan menjadi 10 persen,” ujar Irwan.

Anggaran Departemen Pendidikan Nasional yang dikurangi terutama dari pos-pos yang bersifat manajerial. ”Sudah diupayakan ada batas-batas toleransi agar pengurangan tersebut tidak akan terlalu mengganggu kinerja pemerintah,” ujar Irwan yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, Ruth Nina Kedang, mengatakan pemotongan anggaran tersebut sangat disayangkan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan prioritas sehingga perlu ada kompensasi agar pemotongan tidak disamakan besarannya dengan departemen lain. Terlebih lagi, belum tentu pemerintah daerah mau berkomitmen terhadap pendidikan dan mengalokasikan dana lebih besar untuk sektor itu.

”Di tengah negara yang sedang membangun, mestinya pendidikan diprioritaskan. Dengan pemotongan ini, target pembangunan pendidikan terganggu,” ujarnya.

Secara terpisah, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Wayan Koster, mengatakan, 10 persen anggaran yang terpotong tersebut mau tidak mau diambil dari anggaran program lantaran pos belanja yang mengikat seperti gaji, honor, dan pemeliharaan tak bisa dipotong. ”Pendidikan itu sektor yang strategis dan prioritas sehingga seharusnya tak boleh dipotong. Masyarakat yang akan menjadi korban,” ujarnya. (INE)

Menertibkan Tubuh Perempuan

2008-04-07T10:48:00.000+07:00

Senin, 7 April 2008 | 02:12 WIB

Tubuh perempuan sampai kini masih menjadi ajang pertarungan berbagai kepentingan. Yang terbaru adalah imbauan Pemerintah Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Imbauan itu meminta agar para perempuan pemijat di panti-panti pijat mengunci dan menggembok rok dan celana dalamnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Imam Suryono seperti ditulis Warta Kota, Jumat (4/4), mengatakan, sejauh ini aturan tersebut baru imbauan kepada sembilan panti pijat di kota itu dan sudah dua panti pijat yang mematuhinya.

Ke depan, Kepala Satpol PP Kota Batu itu mengatakan, kebijakan yang masih berupa anjuran itu akan dilegalkan menjadi kebijakan pemerintah kota melalui peraturan wali kota.

Alasan pemberlakuan aturan imbauan itu adalah agar di kota tersebut tidak terjadi bisnis seks berselubung panti pijat kesehatan. Sejauh ini, demikian Warta Kota, ketentuan tersebut belum mengatur sanksi karena baru sebatas imbauan.

Ketua Umum Fatayat dan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Maria Ulfah Anshor, menyebut aturan itu sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bias jender. ”Seolah-olah hubungan seks pemicunya hanya perempuan,” tandas Maria Ulfah yang dihubungi Kompas. Dia berjanji akan berkoordinasi dengan anggota Fatayat Kota Batu untuk memprotes aturan tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Sundari, menyebut untuk membuat aturan itu harus ada undang-undang yang membolehkan negara mengurus sampai ke ruang yang sangat pribadi. ”Undang-Undang Dasar masih menjamin hak orang untuk bekerja dan menjamin ruang privat warganya,” tandas Eva.

Aturan itu kembali memperlihatkan bagaimana kontrol tubuh dan perilaku perempuan digunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan. Imbauan itu mengingatkan praktik yang pernah dilakukan di Jawa dan Eropa berabad-abad lalu. Di Jawa, misalnya, di antara benda bersejarah milik Mangkunegaran terdapat bhadong, yaitu alat penutup kelamin wanita terbuat dari emas. Alat ini harus dikenakan perempuan dari keluarga bangsawan yang akan bepergian atau ditinggalkan suaminya beberapa waktu.

Maria Ulfah menyebut imbauan tersebut sangat tidak rasional. ”Kalau memang ingin agar tidak terjadi prostitusi, yang harus dilakukan adalah mengawasi panti-panti pijat tersebut. Kalau ada pelanggaran, langsung dikenai sanksi. Bukan memojokkan perempuan dengan aturan yang diskriminatif tersebut,” kata Maria.

Sementara secara terpisah Eva melihat imbauan itu dapat merugikan perempuan miskin. ”Kesempatan kerja saat ini menciut dan pemerintah tidak bisa memberi lapangan pekerjaan sementara kemiskinan meluas. Ketidakberhasilan menyejahterakan rakyat jangan dikompensasi dengan memviktimisasi perempuan,” ujar Eva.

Masalah otonomi daerah

Imbauan di atas bukan satu-satunya aturan daerah yang diskriminatif dengan mengontrol tubuh dan perilaku perempuan.

Reformasi tahun 1998 juga membawa perubahan pada tata pemerintahan. Perubahan pada Undang-Undang Dasar mengatur bahwa pemerintahan daerah dijalankan dengan asas otonomi.

Dalam praktiknya, banyak aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah bertentangan dengan undang-undang di atasnya, bahkan melanggar Undang-Undang Dasar.

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007 yang dikeluarkan pada 7 Maret 2008 mencatat, terdapat 27 peraturan daerah (perda) dan kebijakan lain yang secara eksplisit mengontrol tubuh dan perilaku perempuan.

Dari 27 perda yang termasuk kategori diskriminatif, pelarangan pelacuran atau antimaksiat jumlahnya adalah yang terbanyak, yaitu 17 perda. Perda-perda tersebut mengandung kerancuan normatif yang memosisikan perempuan sebagai penyebab ketidakteraturan sosial.

Peraturan Pemkot Batu belum termasuk di dalam daftar aturan yang sudah diidentifikasi Komnas Perempuan, tetapi aturan tersebut juga memosisikan perempuan sebagai pihak yang menyebabkan ketidakteraturan sosial sehingga harus diatur perilakunya dengan memberi gembok pada rok dan celana dalamnya.

Komnas Perempuan juga mencatat, ke-17 perda yang berhubungan dengan pelacuran itu menggunakan ketertiban umum sebagai konsideran dan dibangun dengan perspektif yang tidak adil jender serta multitafsir.

Perda Kota Tengerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran Pasal 4 (1), misalnya, menggunakan rumusan multitafsir yang mendefinisikan seseorang sebagai pelacur melalui sikap atau perilakunya yang mencurigakan. Perda ini menurut Komnas Perempuan telah diadopsi oleh daerah-daerah lain.

Seperti telah terjadi, perda seperti ini menyebabkan perempuan menjadi korban penertiban karena berada di luar rumah pada malam hari, dan yang paling rentan terkena aturan yang diskriminatif ini adalah perempuan miskin. (Ninuk Mardiana Pambudy)

SERTIFIKASI

2008-04-07T10:28:00.000+07:00

Guru Tergiring Jadi Kolektor Sertifikat
Senin, 7 April 2008 | 01:21 WIB

Makassar, Kompas - Sertifikasi guru cenderung menjebak guru pada kultur formalistik. Dalam upaya memenuhi persyaratan penilaian portofolio, guru lebih suka memburu dan mengoleksi lembar-lembar sertifikat dan piagam forum ilmiah ketimbang memahami esensi profesionalisme sebagai pendidik.

Demikian terungkap dalam seminar ”Guru Menggugat Sertifikasi” di Makassar, Minggu (6/4). Seminar yang digelar oleh Forum Komunikasi Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia (FK-PAGI) tersebut menampilkan Suparman (Ketua Federasi Guru Independen), Prof Dr Arismunandar (Rektor terpilih Universitas Negeri Makassar), dan Sriyanti (aktivis lembaga swadaya pendidikan Kerlip).

Di hadapan sekitar 500 guru, Suparman mengingatkan, pelaksanaan sertifikasi cenderung melenceng dari niat semula mewujudkan sosok guru profesional. Sekarang di kalangan guru muncul kultur dan kegemaran baru, yakni sebagai kolektor piagam dan sertifikat dari forum ilmiah dan pelatihan.

Terkait dengan ”kesemuan” predikat profesional, Rektor terpilih Universitas Negeri Makassar Arismunandar menegaskan, guru yang demikian janganlah cepat bangga. Apalah arti sebuah predikat profesional yang hanya didasarkan pada lembaran formalistik tanpa memahami esensinya.

Secara terpisah dari Semarang, Jawa Tengah, dilaporkan, sebanyak 1.317 guru di wilayah rayon XII Jawa Tengah tidak lulus dalam ujian sertifikasi guru melalui portofolio kuota tambahan tahun 2007. Mereka tidak lulus karena penilaian portofolio guru lebih memprioritaskan aspek senioritas dan hasil karya ilmiah.(NAR/A09)

Pertemuan Baru Islam dan Cinta

2008-04-04T21:28:00.000+07:00

Jumat, 4 April 2008 | 01:29 WIB

Oleh ERIC SASONO

”Ayat-ayat Cinta” sedikit banyak memperlihatkan tanda perubahan wacana Islam di Indonesia belakangan ini. Masuknya diskusi mengenai cinta dalam Islam ke arus utama budaya populer menandai meluasnya rambahan wacana Islam.

Film ”Ayat-ayat Cinta” (AAC) karya terbaru sutradara Hanung Bramantyo bisa jadi merupakan sebuah fenomena baru dalam film Indonesia. Biasanya film bersuasana Islam tidak mengambil cinta sebagai tema utama. Tema cinta tunduk pada soal lain yang dianggap lebih substansial dalam pandangan Islam. Lihat misalnya film ”Titian Serambut Dibelah Tujuh”, ”Nada dan Dakwah”, atau ”Fatahillah”. Film-film pra-1998 ini menempatkan kisah cinta tokoh-tokohnya sebagai persoalan sampingan.

Pertemuan cinta dengan Islam memang tidak sama sekali baru mengingat film-film Rhoma Irama sudah melakukannya. Namun, harus diakui bahwa film Rhoma Irama masih lebih banyak memakan porsi petualangan dan cinta serta menempatkan wacana Islam sebagai sampiran semata.

AAC sedikit banyak punya sisi lain, yaitu sebagai tanda perubahan wacana Islam di Indonesia belakangan ini. Masuknya diskusi mengenai cinta dalam Islam ke arus utama budaya populer menandai meluasnya rambahan wacana Islam. Sebenarnya sejak awal 1990-an ketika ICMI didirikan, umat Islam sudah memasuki perdebatan wacana teknokratis dan menginisiasi pembentukan institusi ekonomi dan sosial serta tak lagi berpusat pada ideologi dan politik. Pada masa itu budaya populer Islam juga mulai masuk ke arus utama dengan salah satu contohnya rambahan kelompok nasyid ke TV swasta pertengahan dekade 1990-an serta kemunculan sinetron yang menggunakan suasana keagamaan di dalamnya yang menyusul kemudian, hingga sukses pemusik seperti Opick dan Hadad Alwi.

Kepolitikan Islam setelah 1998

Kepolitikan Islam setelah 1998 ditandai dengan berdirinya partai politik dengan asas Islam. Namun, hal itu tak berarti aspirasi politik umat Islam sepenuhnya terwakili. Yang terjadi adalah fragmentasi aspirasi politik yang berjalan seiring dengan garis partai. Bahkan, situasi ini tak lebih baik ketimbang masa Orde Lama ketika partai-partai politik berjalan menurut garis aliran. Garis-garis aliran yang dikenal dan direpresentasikan oleh partai politik, seperti yang ditelaah oleh Herbert Feith, pada kepolitikan setelah 1998 terpecah-pecah ke garis kepentingan yang lebih pragmatis dan tak bersambungan satu sama lain. Asas Islam yang dibawa oleh partai-partai itu tertinggal di atas kertas.

Di sisi lain pertumbuhan kelas menengah Islam semakin menguat. Lapisan ini tumbuh dari dua arah: pertumbuhan kelas menengah Islam lama dan dakwah Islam yang makin merambah ke bentuk-bentuk nonkonvensional. Pemanfaatan sumber daya ekonomi, saluran komunikasi mainstream, dan produk budaya populer telah membuat penetrasi ajaran Islam menjadi semakin jauh ke wilayah-wilayah baru.

Rambahan ini membuat muatan dakwah menjadi lebih cair di sana-sini. Kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan ”kebutuhan pasar” tak terhindarkan, paling tidak pada bentuk-bentuk kemasan. Jika pada awal pertumbuhannya nasyid Islami menolak nyaris segala bentuk alat musik, maka pada tahun 2000-an kelompok nasyid membawa alat musik dan bukan hanya tetabuhan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana penyesuaian itu terjadi.

Dalam situasi seperti inilah film ”Ayat-ayat Cinta” menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual yang besar. Film ini menjadi titik temu dari berbagai gejala yang memperlihatkan fenomena mainstreaming dalam diskusi mengenai budaya populer Islam. Bentuk sinema menjadi sesuatu yang bukan kebetulan. Film ini sudah lebih dulu muncul dalam bentuk novel dan juga laris. Namun, hanya dalam bentuk filmlah diskusi wacana budaya populer Islam ini menjadi demikian luas dan masif. Kekuatan media film sebagai pembentuk mitos sebuah bangsa (Susan Hayworth, 1996) ternyata benar adanya; dan usaha mainstreaming budaya populer Islam telah memasuki sebuah fase baru dengan film ini.

Fase ini akan segera tampak dengan membanjirnya film-film bersuasana Islam ke bioskop pada tahun-tahun mendatang. Pembanjiran itu datang dari dua arah. Pertama tentu adalah para pelaku industri film yang memang kebanyakan merupakan Pak Turut. Sukses satu film secara massal seperti ini akan melahirkan deretan epigon. Kedua, terbukanya pasar penonton Islam akan merangsang para pelaku baru dalam dunia film. Mereka akan percaya bahwa ada pasar yang bernama penonton Muslim yang siap untuk diberi sajian film-film ”Islami”. Maka, bersiaplah untuk menyambut film-film dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, atau organisasi Islam lainnya.

Apa yang sedang dirayakan?

Para pekerja kreatif yang mengubah novel AAC menjadi film sebelumnya relatif tak dikenal sebagai para pekerja kreatif yang bekerja mengarusutamakan budaya populer Islam. Produser Manoj Punjabi dari MD Production dikenal memproduksi berbagai jenis sinetron, atau film macam ”Kala” dan ”Suster Ngesot” yang tak berhubungan sama sekali dengan nilai Islami.

Sutradara Hanung Bramantyo dikenal sebagai seorang sutradara sibuk yang membuat berbagai genre film seperti percintaan remaja, horor, komedi, dan menyampaikan bermacam muatan di dalamnya. Jika ada obsesi Hanung selama ini yang ia nyatakan terbuka, itu adalah obsesinya untuk menguak misteri peristiwa Gerakan 30 September 1965. Memang Hanung sempat menyatakan di blog pribadinya dan banyak wawancara bahwa pembuatan AAC adalah dakwah, jihad baginya. Namun, di sisi lain Hanung mengakui bahwa banyaknya keharusan kompromi membuat tak semuanya berjalan seperti yang ia bayangkan. Sedangkan bagi pasangan suami istri penulis skenario yang mengadaptasi novel ini, Salman Aristo (”Catatan Akhir Sekolah”, ”Jomblo”, ”Cinta Silver”) dan Ginatri S Noer (”Foto, Kotak dan Jendela”, ”Lentera Merah”) persoalannya serupa belaka.

Maka, AAC tak berhubungan secara langsung dengan usaha pengarusutamaan diskusi budaya populer Islam. Muatan dan penuturan AAC bisa jadi merupakan tanda bahwa produk yang diniatkan tidak semata-mata untuk berdakwah ini ternyata disambut pasar dengan luar biasa. Sentimen (ghirah) keislaman terbangkitkan di satu sisi dan massa yang lebih luas juga masih bisa menangkap melodrama di dalamnya. Ketika saya menonton film ini, tak kebetulan saya satu bioskop dengan serombongan ibu berkerudung yang berasal dari pengajian yang sama dan serombongan lain anak perempuan usia SMA yang menonton film itu dengan bercelana short pants. Beberapa orang dari kedua kelompok itu sama-sama keluar dengan mata sembab akibat menangis.

Maka, jika ada sesuatu yang ”dirayakan” oleh film ini, bisa jadi ia seperti membebaskan sebuah sekat yang selama ini memisahkan antara ”percintaan” dan ”Islam”. Ternyata keduanya bisa berdampingan dengan aman dengan pemecahan-pemecahan yang diusulkan oleh AAC seperti taaruf dan poligami. Sentimen keislaman muncul dalam AAC karena beririsan langsung dengan melodrama film ini. Film ini jelas sekali mengusung tema cinta, ketika kehidupan tokoh utamanya, Fahri, semata-mata berurusan dengan cinta. Beberapa peristiwa penting dalam film ini memperlihatkan hal tersebut. Kita lihat di beberapa hal berikut.

Fahri berkuliah di Universitas Al Azhar, tetapi sebagaimana film Hanung Bramantyo lainnya, ”Jomblo”, sepanjang film nyaris tak tampak kegiatan Fahri menjalankan kegiatan perkuliahan. Memang ada tokoh syaikh (guru) ditampilkan di film ini, tapi ia berperan menjadi semacam konsultan bagi persoalan percintaan Fahri yang tak henti-hentinya dikirimi surat cinta oleh para perempuan.

Kemudian dalam sebuah adegan, Fahri digambarkan membela seorang perempuan bule di kereta dari kekasaran seorang Arab Mesir, yang kemudian berlanjut ke perdebatan soal agama di kereta itu. Namun, peristiwa yang penuh kata-kata mirip khotbah itu juga merupakan sebuah pintu masuk bagi peristiwa pertemuan Fahri dengan Aisha, perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Pertemuan ini menimbulkan simpati Aisha yang ujungnya berkembang menjadi rasa cinta.

Pertemanan Fahri dengan Maria Girgis, seorang perempuan Kristen Koptik (Kristen yang berkembang di Mesir pra-Islam), juga berurusan dengan soal cinta antara mereka. Bagai mengikuti ”When Harry Met Sally”, AAC juga tak percaya bahwa laki-laki dan perempuan bisa berteman tanpa seks (baca: cinta) di antara mereka. Ketertarikan Maria terhadap Islam tak bisa dilepaskan dari ketertarikannya terhadap Fahri. Maria tak akan pernah memilih untuk menjadi seorang Muslimah apabila ia tak diimami oleh Fahri, orang yang dicintainya.

Irisan terbesar antara melodrama dan nilai Islam justru adalah pada pilihan terhadap poligami. Cerita asli dalam novel AAC tak menggambarkan Fahri-Aisha-Maria hidup satu rumah. Dalam film ini justru bagian itulah yang terpenting untuk menguras air mata penonton (tearjerker). Apabila pernikahan antara Fahri dan Maria hanya terjadi dalam gagasan, maka penonton tak akan diberikan kesempatan untuk merasakan ”pengorbanan” yang dibuat oleh Aisha. Maka, dengan penggambaran bahwa mereka hidup bertiga, penderitaan Aisha menjadi nyata dan menarik empati penonton, atau malahan justru kemarahan penonton, tergantung dari sudut mana mereka memandang poligami dan ”pengorbanan perempuan”.

Fahri itu Si Boy baru?

”Pengorbanan” Aisha menjadi sesuatu yang sangat menarik dibandingkan dengan karakter Fahri yang sangat pasif. Kepasifan Fahri bahkan sebenarnya agak fatalistis ketika lingkungannya mendefinisikan hidup Fahri sepenuhnya. Definisi fatalistis yang ditawarkan oleh lingkungan itu adalah Fahri harus berpoligami, tak ada pilihan lain. Segala peristiwa berhubungan satu sama lain secara tertutup dan tak menyediakan ruang bagi alternatif. Maka, ketika Fahri akhirnya harus menjalani poligami, pilihan itu sudah niscaya sejak semula.

Manipulasi lingkungan ini ternyata menghasilkan sosok Fahri yang tidak ideal. Alih-alih mendefinisikan lingkungan (atau bahkan mengubahnya), Fahri menjalani kebingungan ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam hidupnya. Pada titik inilah Fahri sama sekaligus berbeda dengan tokoh Si Boy, karakter arketipal remaja Indonesia sejak pertengahan dekade 1980-an sampai awal dekade 1990-an. Persamaan Fahri dan Si Boy dalam konteks penceritaan adalah hidup keduanya dikendalikan semata-mata oleh persoalan percintaan mereka. Persamaan lain adalah mereka bersekolah di luar negeri; Fahri di Mesir dan Si Boy di Amerika.

Lokasi tempat sekolah mereka ini bisa jadi mewakili perbedaan orientasi luar negeri bagi dua generasi berbeda ini. Orientasi bagi pemuda kelas menengah + tampan + pintar + Muslim yang soleh di dekade 1980-an adalah Amerika, sedangkan untuk kategori nyaris serupa (Fahri bersekolah karena beasiswa, bukan uang orangtuanya seperti Si Boy) pada paruh kedua dekade 2000-an adalah Mesir, tepatnya di sebuah universitas Islam dan belajar ilmu-ilmu keislaman. Persamaan lain antara Fahri dan Si Boy adalah mereka dicintai oleh lebih dari satu perempuan (yang cantik dan kaya).

Perbedaan antara mereka adalah keaktifan Boy yang tak ada pada Fahri. Si Boy relatif aktif dalam urusan percintaan, sedangkan Fahri sama sekali tidak aktif. Perempuan-perempuan di sekitar Fahri mengirimkan surat menyatakan cinta mereka (yang implikasi satu-satunya dari tindakan ini adalah pernikahan) dan Fahri tak pernah membalas mereka. Dalam urusan pernikahan, Aishalah yang aktif melakukan perkenalan pertama kali (taaruf) dan bahkan Aisha pula yang memaksa Fahri untuk berpoligami.

Keaktifan Fahri dalam film ini ada pada dua peristiwa, yaitu ketika ia menolong Noura dan menolong perempuan bule di kereta dari serangan seorang Arab Mesir. Kedua peristiwa ini merupakan semacam pajangan bagi karakter Fahri yang menegaskan kualitas keislamannya; yang dalam konteks dekade 1980-an (pada ”Catatan Si Boy”) mungkin bentuknya adalah memajang tasbih dan sajadah di mobil atau memaksa keluar seorang perempuan yang sudah mulai membuka kancing bajunya.

Persamaan paling penting dari kedua karakter ini adalah sikap pasif mereka terhadap persoalan sosial dan politik dalam konteks mereka. Si Boy lahir dari sandiwara radio bersambung di Radio Prambors, radio yang menjadi barometer bagi gaya hidup remaja dekade 1980-an, sedangkan Fahri lahir dari cerita bersambung di harian Republika, harian yang relatif membawa suara umat Islam. Keduanya lahir dari sebuah kultur tepian yang kemudian masuk ke arus utama wacana tentang karakter arketipal anak muda Indonesia ketika mereka bertransformasi di layar lebar.

Si Boy pada tahun 1980-an adalah representasi dari represi politik Orde Baru yang sedang giat melakukan upaya penyeragaman ideologi dan korporatisasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial kemasyarakatan. Ia juga lahir beriring dengan penjinakan kehidupan politik mahasiswa yang terwujud dalam NKK/ BKK. Maka, keterasingan Si Boy dari kehidupan politik adalah semacam sebuah katarsis bagi situasi yang tak memungkinkan ekspresi aspirasi politik yang bersifat kritis. Pengamat film dari Australia, Krisna Sen, menyatakan bahwa karakter Si Boy adalah sebuah bentuk akomodasi luar biasa dari dunia kreatif Indonesia terhadap usaha pembangunan harmoni dan domestikasi yang dilakukan oleh Orde Baru.

Fahri sebenarnya tak mengalami masalah seperti yang dihadapi oleh Si Boy. Ia lahir dalam lingkungan yang bebas dalam mengartikulasikan kepentingan politik dan ideologi. Namun, ia tetap tak terlibat dalam masalah apa pun di negerinya. Mesir merupakan sebuah sanctuary guna menghindar dari kenyataan terlalu banyaknya problem sosial politik yang harus dihadapi jika Fahri, tokoh arketipal Muslim ini, harus berada di Indonesia.

Akhirnya bisa jadi persamaan terbesar Fahri dengan Si Boy adalah kesamaan mereka dalam menghela ilusi tentang kehidupan cinta lewat tokoh serba ideal. Namun, idealisasi itu berbeda. Pada Si Boy, yang dibutuhkan adalah kesempurnaan karakter. Sedangkan pada Fahri, kesempurnaan itu dicabut dan Fahri dibuat menjadi lebih rapuh dan bimbang. Dengan kerapuhan dan kebimbangan ini, pilihan Fahri terhadap nilai Islam (baca: taaruf dan poligami) menjadi kurang ideologis dan lebih bisa diterima oleh penonton, oleh pasar yang lebih luas.

Konformitas

AAC memperlihatkan bahwa film Indonesia masih harus mengalami konformitas yang besar. Jika pada masa Orde Baru, kompromi terjadi karena kekuatan politik yang berusaha mengendalikan muatan film, maka kini kekuatan pasar demikian mendominasi. Hal ini beriringan dengan mencairnya agenda keberislaman ketika harus memasuki arus utama budaya populer. Maka, penerimaan terhadap AAC bisa sedemikian luas.

AAC merupakan sesuatu yang memang sudah waktunya, timely, sebagaimana ”Jelangkung”, ”Petualangan Sherina”, ”Ada Apa dengan Cinta?”, dan box office lainnya. Ia akan menggairahkan pasar sejenak dan menggeret gerbong produksi film-film sejenis. Momentum sudah tercipta, tetapi perfilman Indonesia masih berada di tahap yang sama. Nilai AAC sebagai politik kebudayaan bisa jadi besar, tetapi secara sinematik, ia adalah pengulangan kekalahan serupa terhadap lawan yang berbeda.

ERIC SASONO Kritikus Film

Batik, Enggak Cuma Seragam Sekolah

2008-04-04T21:25:00.001+07:00

KOMPAS/DWI AS SETIANINGSIH / Kompas Images

Jumat, 4 April 2008 | 02:35 WIB

Sewaktu negeri tetangga mengklaim batik sebagai busana khas bangsa itu, sebagian dari kita meradang. Kita enggak rela batik diambil alih ”kepemilikannya” oleh bangsa lain. Tetapi, jujur saja, selama ini sudahkah batik menjadi bagian dari busana kita sehari-hari? Adakah batik cuma berhenti sebagai salah satu seragam yang (karena peraturan sekolah) harus dipakai sekali seminggu?

Belakangan ini batik lagi booming. Tengoklah dari mal sampai pasar tradisional, batik dalam berbagai desain baju dipakai banyak orang, dari anak-anak sampai orang tua. Berbagai kegiatan sekolah pun sering mencantumkan batik sebagai salah satu baju ”wajib”.

Kalau biasanya hanya toko tertentu yang menjual batik, sekarang nyaris di setiap mal, pasar, bahkan di emperan pedagang kaki lima batik ”merajai”. Sepotong baju batik di pusat perbelanjaan seperti ITC di Jakarta bisa didapat dengan harga mulai Rp 50.000.

Penikmat batik tinggal menyesuaikan model baju, bahan, dan corak yang diinginkan, dengan kemampuan kocek. Batik enggak lagi (semoga bukan cuma musiman ya) sekadar baju yang dipakai buat kondangan atau demi Hari Kartini setiap tanggal 21 April itu. Batik jadi fashion yang kudu lu ikutin, biar enggak ketinggalan mode gitu…

Sekalian juga, biar semua orang tahu kalau kita doyan batik! Kita enggak cuma bisa cuap-cuap atau ngamuk kala batik diklaim milik bangsa lain. Sebab, kita memang menghargai, menggunakannya, dan udah menjadikan batik sebagai gaya hidup sehari-hari.

Selembar kain

Memang sih selama ini sebagian dari abu-abuers juga suka pakai batik untuk pesta atau buat acara tertentu. Misalnya nih, enggak jarang kan abu-abuers pakai kebaya model encim dipadu dengan kain batik. Biar baju model itu udah dikenal dari zaman dulu kala, tetapi enggak ngerasa mendadak jadi tua atau jadul banget kan waktu lu makai?

Apalagi sekarang, duh duh duh… batik tuh enggak lagi sekadar selembar kain buat dipakai bareng kebaya. Mau batik yang berkesan klasik, lusuh, atau justru berwarna-warni dengan banyak tebaran motif bunga seperti batik pesisiran, juga ada.

Modelnya? Hmm, kalau lu rajin jalan-jalan ke mal aja, pasti bisa lihat betapa beragam batik itu, dan betapa batik bisa menyesuaikan diri dengan tren masa kini.

Batik memang fleksibel, enggak hanya karena motifnya terbuka buat segala desain, tetapi bahan ini pun cocok buat segala bentuk baju. Batik yang dijajakan dalam bentuk blus atau rok yang cenderung mini asyik dan matching aja buat model empire, baby doll, blus, atau rok balon dan berlengan balon sekalipun. Paduannya juga gampang, bisa pakai celana skinny, legging, atau stocking.

Buat kerahnya? Ini pun banyak banget variasinya, dari bentuk bulat, kotak, sampai peter-pan biasa maupun diberi kerut-merut sekalipun, bisa masuk dengan batik. Bahkan, biar pun sekarang lagi musim busana yang bervolume, kalau kamu masih pengin pakai baju pas badan pun tetap oke dengan batik.

Dine Evantara, pemilik batik berlabel Kenes, bercerita, masih banyak kok abu-abuers yang suka model baju sackdress, berlengan setali, atau backless. Dia memadukan batik dengan bordir sebagai aksen. Untuk baju produknya Dine memasang harga Rp 300.000-Rp 900.000 per potong.

Sementara Josephine yang produknya bernama Josephine juga memilih batik bercorak dan berwarna ”asli” seperti coklat muda dan coklat tua. Model bajunya dia pilih yang ”tahan segala cuaca”, seperti semi-blazer atau model kimono lengkap dengan obinya. Harganya? Berkisar dari Rp 500.000 sampai Rp 1,5 juta.

Keabisan stok

Ujiek Mudhofar, pemilik batik berlabel Rima, berkisah, stok baju bermodel rimpel di atas perut (seperti baju hamil), atau yang bertali di dada maupun di pinggang laris manis. Dia sering kali sampai keabisan stok.

”Penjahit saya kewalahan membuat stok. Sekarang, kami fokus dulu pada pesanan jahitan dari pelanggan,” ujarnya.

Ujiek memang menyediakan bermacam-macam kain batik yang bisa dipilih. Pembeli pun bebas memilih model baju untuk dijahitkan di tempatnya. Batik yang banyak dipilih orang untuk baju berharga sekitar Rp 125.000-Rp 250.000 per lembar.

”Alhamdulillah, satu orang bisa beli 8 sampai 12 kain batik buat dijahit. Biasanya, baju itu ya buat anak-anak dan orangtuanya,” tambah Ujiek yang menjanjikan baju selesai dijahit minimal tiga hari dan maksimal 14 hari itu.

Hmm, buat meyakinkan kalau batik itu lagi ngetren, bisa dilihat antara lain dari omzetnya. Dalam sebulan, Josephine misalnya, bisa meraup pendapatan sekitar Rp 40 juta. Sementara pemilik label batik lain bercerita, kalau biasanya sebulan omzetnya Rp 50 juta-Rp 60 juta, sejak sekitar awal 2008 ini naik sampai Rp 100 jutaan.

Hmm, terbukti kan kalau batik itu memang bisa jadi ”gue banget”. Makanya, jangan sampai enggak ada batik di lemari baju lu duung. Batik yang bukan cuma baju seragam sekola

Riwayat Batik

2008-04-04T21:24:00.001+07:00

Jumat, 4 April 2008 | 02:33 WIB

”Batik pada awalnya bukan kain yang diperdagangkan. Batik itu dibuat lebih untuk memenuhi upacara adat di keraton-keraton Jawa. Pada abad pertengahan, seiring kedatangan agama Islam, terjadi perubahan tata masyarakat di Jawa. Ini pun berimbas pada batik yang tak lagi menjadi ”monopoli” busana keluarga besar keraton.

”Kedatangan bangsa India, Arab, China, dan Eropa (terutama Belanda) memengaruhi perkembangan batik. Corak batik yang semula bersumber pada budaya keraton semata, berkembang sesuai lokasi dan kreativitas perajinnya. Pekalongan, Demak, Kudus, Cirebon, Indramayu, Tegal, Madura, Gresik, Lasem, Rembang, Banyumas, Garut, dan Tasikmalaya adalah daerah pembuat Batik Pesisiran.

”Pada masa penjajahan, Belanda memberi pengaruh pada corak batik, misalnya dengan motif buket bunga, pita, gambar ilustrasi buku atau dongeng (seperti cerita Si Tudung Merah, Hans Kecil dan Ikan), buah anggur, bunga anyelir, lili, burung layang-layang, kipas, payung, malaikat, dan angsa. Batik juga lebih berwarna, ada berbagai gradasi warna hijau, merah, biru, kuning, sampai oranye. Batik pun tak hanya dibuat untuk busana, tetapi juga pajangan, taplak, sampai gorden.

”Masa kekuasaan Jepang di Indonesia pada 1942-1945 memengaruhi corak batik. Batik masa itu bertambah dengan corak kupu-kupu, burung merak, sampai bunga sakura. Corak batik yang dipengaruhi Jepang disebut Batik Jawa Hokokai. Mungkin karena masa ini juga dikenal sebagai zaman susah, maka batiknya disebut pagi-sore, artinya dalam satu lembar kain ada dua motif dan warna yang berbeda. Jadi, meski hanya satu kain, orang lain bisa menduga dia punya dua kain batik.

Corak batik itu sangat fleksibel, makanya ada yang disebut batik Trikora (tahun 1960-an) sampai batik Korpri atau Batik Golkar pada masa Orde Baru.

Perkembangan batik seakan tak pernah berhenti, beberapa nama yang lekat dengan batik sebut misalnya almarhum Ibu Bintang Sudibjo, Iwan Tirta, Josephine Komara, dan Carmanita.

Biarpun sesama batik, tetapi bahan baku, proses produksi, dan kualitasnya sangat beragam. Bahan baku batik mulai dari katun, serat nanas, sampai sutra. Prosesnya antara lain disebut tulis, cap, atau gabungan keduanya. Nah, sesuai dengan kualitas batik yang rentangnya amat lebar itu, maka harganya pun mulai dari puluhan ribu rupiah sampai puluhan juta rupiah. (DOE/CP)

Dilema Pulau Jawa

2008-04-02T16:20:00.001+07:00

Perubahan Iklim
Rabu, 2 April 2008 | 00:47 WIB

Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara (lihat gambar). Luas Pulau Jawa 6,9 persen luas daratan seluruh Indonesia. Namun, jumlah penduduknya 60 persen dari penduduk Indonesia. Jacub Rais

Menurut data resmi Bakosurtanal, luas Pulau Jawa adalah 132.187 km persegi dan luas total daratan Indonesia adalah 1.919.443 km persegi.

Jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun 1990, menurut Agenda 21 Indonesia yang diterbitkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup 1997, adalah 107.515.322 jiwa dari jumlah total penduduk Indonesia pada tahun tersebut sebanyak 179.243.375 jiwa, atau 60 persen penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Ini berarti kepadatan penduduk di Jawa adalah 813 orang per km persegi. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa ini sebenarnya juga sudah terjadi sejak Gubernur Jenderal Thomas Raffles (1820-1830) dalam tulisannya pada 1826, The History of Java, Volume I, halaman 68-72, yang mengatakan bahwa 60 persen penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa yang merupakan 6,95 persen dari luas daratan Indonesia. Rasio ini tidak berubah sejak tahun 1920 ketika penduduk Pulau Jawa hanya 34,4 juta, yang kemudian berkembang menjadi 41,7 juta (1930), 48,4 juta (1940), dan 60 juta (1950).

Prediksi dalam Agenda 21 Indonesia, pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan mencapai 254.214.909 jiwa dan penduduk Pulau Jawa akan berkembang menjadi 144.214.909 jiwa atau kepadatan penduduk menjadi 1091 orang per km persegi. Ini berarti 57,7 persen penduduk Indonesia hidup di 6,9 persen lahan daratan. Kita juga tahu bahwa tidak semua daratan dapat digunakan karena berupa gunung dan bukit yang ditutupi hutan lindung, atau topografi terjal yang tidak dapat dimanfaatkan, bahkan sebagian besar harus dilindungi untuk menjaga keseimbangan hidrologis.

Masalah kota Jakarta dengan jumlah penduduk pada siang hari katanya sekitar 11,4 juta pada tahun 2001 telah makin membuat kesemrawutan lalu lintas, penduduk yang mendiami bantaran sungai, kolong jembatan, masalah jalur hijau, pedagang kaki lima, masalah banjir yang kronis, masalah kesehatan, dan lain-lain. Menurut prediksi, kota Jakarta yang berpenduduk lebih dari 10 juta ini pada tahun 2015 akan mencapai 17,3 juta penduduknya. Bagaimana mengatasinya?

Dari rasio penduduk terhadap ketersediaan lahan yang makin kecil, Pulau Jawa sampai tahun 2020 akan terus-menerus menghadapi degradasi lingkungan, seperti ketidakseimbangan hidrologis (keterbatasan tersedianya air, banjir, longsor), lingkungan hidup makin kumuh di bantaran-bantaran sungai, pantai, dan urbanisasi semakin meningkat karena kehidupan di tanah-tanah pertanian tidak memberi harapan yang baik, meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian (perumahan, industri, pusat-pusat jasa), meningkatnya konsumsi beras dengan bertambahnya penduduk—sedangkan luas lahan pertanian tidak berubah, malah berkurang—juga meningkatnya aspek sampingan dari kepadatan dan kemiskinan penduduk, seperti kesehatan, kriminalitas, dan pengangguran.

Dalam prediksi Agenda 21 Indonesia, kebutuhan beras akan meningkat dari 27,2 juta ton pada 1992 menjadi 45,1 juta ton pada 2018. Ini memerlukan pembukaan lahan sawah baru sebesar 11,2 juta hektar (di luar Jawa) pada 2018 jika ingin mempertahankan swasembada beras.

Perambahan hutan telah terjadi dengan laju yang menakutkan akibat kebutuhan lahan bagi penduduk setempat maupun pendatang untuk tempat hidup dan berladang. Keadaan ini mempunyai dampak terhadap meningkatnya laju erosi dan tingkat sedimentasi yang ditranspor melalui sungai-sungai sehingga hampir semua sungai besar di Pulau Jawa tercemar oleh sedimen, ditambah dengan sisa-sisa nutrien dan polutan dari sumber-sumber point and non-point sources yang berada di sekitar sungai (permukiman, industri, pertanian, peternakan, dan sebagainya). Sedimen, polutan, dan nutrien yang mengalir di sungai akan menurunkan kualitas air sehingga menurunkan pula daya dukungnya terhadap biota laut di daerah-daerah estuaria, lahan basah, delta di daerah hilir.

Ada ancaman lain yang datangnya dari luar (di luar kehendak manusia), seperti proses-proses endogenetik (dari dalam tubuh Bumi) dan eksogenetik (dari luar tubuh Bumi, seperti dari atmosfer dan hidrosfer), antara lain:

(1) Bencana kebumian, karena Pulau Jawa sebagai pulau vulkanik dan seismik aktif, dan berada pada tepian lempeng tektonik Eurasia yang ditunjam oleh lempeng tektonik Australia dari selatan, sehingga gempa, tsunami, dan letusan gunung api sudah menjadi bagian dari ritme fisik Indonesia, termasuk pulau di Jawa.

(2) Naiknya muka laut akibat pemanasan global. Kalau prediksi IPCC (1992) menjadi kenyataan bahwa secara global muka laut akan naik pada akhir abad ini sampai 1 meter, jika tidak ada usaha-usaha manusia di planet ini (business as usual) meredam emisi karbondioksida pada 2025. Jikapun ada usaha-usaha tersebut, muka air laut masih akan naik dengan prediksi 60 cm pada akhir abad ke-21 ini (WCC 1993). Kedua angka tersebut, 1 m atau 60 cm, akan membuat sebagian dataran rendah Indonesia hilang (tergenang, inundated), termasuk pantura Pulau Jawa. Bagi pantura Jawa, banjir akan menjadi fenomena yang kronis, yang dapat menyengsarakan rakyat, tanpa manusia dapat berbuat sesuatu secara signifikan.

Ada dua hal yang harus dilakukan di Pulau Jawa dalam jangka menengah, yaitu:

1. Masalah sampah

a. Sampah adalah produk dari kehidupan dan pembangunan.

b. Memerlukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

c. Menjadikan sampah dari gangguan (nuisance) menjadi potential resources. Perlu program nasional untuk itu.

2. Masalah Penataan Ruang

a. Penataan ruang Pulau Jawa secara sinergis antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan provinsi-provinsi luar Jawa. Terapkan Penataan Ruang Darat-Laut Terpadu.

b. Jadikan Agenda 21 Indonesia sebagai acuan pembangunan nasional/daerah/kota (kalau perlu ada revisi agenda tersebut)

c. Strategi Pengembangan Wilayah (untuk meningkatkan daya dukung daratan dan lautan) bagi meningkatkan kemakmuran dengan memperhitungkan dinamika atmosfer.

Sebagai catatan, tidak ada satu provinsi pun di Pulau Jawa yang boleh menata ruangnya secara sendiri-sendiri. Butuh keterpaduan antara provinsi-provinsi yang berbatasan langsung maupun tidak langsung.

Pulau Jawa memerlukan satu strategi terpadu dalam menata ruangnya, yaitu bagaimana menangani penduduk yang padat dan bagaimana mendistribusikan penduduk secara merata ke seluruh Indonesia.

Untuk dapat mengurangi penduduk Pulau Jawa minimal 2 juta per tahun, diperlukan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di pulau-pulau besar dan kecil di luar Pulau Jawa, berbasis industri agromaritim. Rencana strategis ini perlu didukung oleh tata ruang terpadu antara pusat dan daerah serta antara darat dan laut untuk mengurangi tekanan penduduk terhadap lahan di Pulau Jawa. Jika penduduk Jakarta mencapai 17,3 juta pada tahun 1015, bagaimana bentuk penataan Jakarta? Tentang supermegapolitan?

Pengembangan sumber daya energi bersih lingkungan perlu dikembangkan dan diterapkan secara konsekuen, seperti tenaga energi listrik dari surya dan angin.

Lihat saja, Amerika Serikat sendiri telah memutuskan energi pada 2050 akan seluruhnya bertumpu pada energi surya (solar energy) dan energi udara (Zweibel et al. 2008).

JACUB RAIS Guru Besar Emeritus ITB; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Dilema Pulau Jawa

2008-04-02T16:20:00.000+07:00

Sekolah Tersaingi Bimbingan Belajar

2008-04-02T16:18:00.000+07:00

Jasa Pelayanan Lebih Kreatif dan Variatif
Rabu, 2 April 2008 | 00:51 WIB

Jakarta, Kompas - Peran sekolah, walaupun belum tergantikan, kian tersaingi oleh maraknya lembaga bimbingan belajar. Lembaga bimbingan belajar kini semakin kreatif dan variatif dalam memberikan pelayanan kepada siswa serta memahami kebutuhan siswa.

Aspek yang belakangan semakin terlupakan di sekolah formal, seperti relasi antara guru dan siswa, bahkan mulai terpenuhi di lembaga bimbingan belajar.

Kian variatifnya pelayanan yang diberikan bimbingan belajar tak lepas dari kebijakan ujian nasional untuk SMP dan SMA serta ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) untuk sekolah dasar. Pihak bimbingan belajar mengambil peluang itu untuk memberikan jasa pelayanan membantu anak lulus ujian nasional dan UASBN serta kemudian mendapatkan sekolah favorit.

Selain layanan pendalaman materi dan pelatihan mengerjakan soal, Bimbingan Belajar Bintang Pelajar cabang Ahmad Dahlan, Jakarta, misalnya, menyediakan pula layanan bimbingan konseling. Siswa dapat bertemu guru konseling yang berlatar belakang pendidikan psikologi untuk membicarakan kesulitan belajarnya.

Sebelum masuk ke bimbingan belajar itu, siswa wajib mengikuti tes psikologi guna melihat minat dan bakat. Guru konseling di Bintang Pelajar, Hilman Budiawan, lulusan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (1/4), mengatakan, tes psikologi tersebut dilakukan untuk melihat minat dan kecenderungan gaya belajar anak.

”Setiap anak punya gaya belajar yang berbeda. Kita juga harus memahaminya,” ujarnya. Relasi guru dan murid baik dan dekat karena satu kelas maksimal berisi lima anak dengan satu guru. Guru mengenal kebiasaan dan karakter peserta bimbingan belajar.

Peserta bimbingan belajar mendapatkan training motivasi, seminar pola asuh anak yang melibatkan orangtua peserta, fasilitas call to home atau laporan dari pihak bimbingan belajar ke orangtua satu bulan sekali, dan pengiriman pesan harian lewat telepon seluler bagi anak yang tidak datang atau sering telat masuk kelas. Ada pula Kegiatan Belajar Mengajar Shalat, yakni 15 menit untuk shalat secara bergantian.

Tidak cukup di sekolah

Satu paket bimbingan tiga mata pelajaran sebanyak tiga kali per minggu tingkat SD dan SMP selama satu tahun harganya sekitar Rp 6 juta. Sebagian besar dari mereka mendaftar saat tahun ajaran baru dimulai tahun lalu.

”Orangtua merasa tidak cukup dengan mengandalkan sekolah. Di sekolah, umumnya satu kelas berisi 25-45 anak sehingga dikhawatirkan persiapan anak tidak maksimal, terutama untuk menghadapi UASBN,” ujar Hilman.

Bimbingan Belajar Cendikia College di Jakarta juga mengadakan program persiapan ujian nasional bagi murid SMP, SMA, dan SMK. Di lembaga itu, jumlah murid dibatasi hanya 10 orang dalam satu kelas. Untuk persiapan ujian nasional, programnya tiga kali selama satu minggu, masing-masing berdurasi tiga jam. ”Biasanya ada pemberian materi dan pelatihan soal,” ujar tenaga staf administrasi Cendikia College, Novi Pawawanti.

Di samping itu, terdapat pelayanan Guru Jaga setiap hari yang dapat dimanfaatkan murid untuk bertanya, klinik belajar, konsultasi kesulitan belajar, dan laporan perkembangan akademik. Bimbingan belajar itu juga memberikan modul lengkap yang sistematis, kuis, tes formatif, dan evaluasi secara berkala. Biaya bimbingan selama enam bulan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta, sedangkan program setahun tarifnya Rp 4 juta hingga Rp 6 juta.

Bimbingan Belajar Primagama cabang Bendungan Hilir sejak tahun 2002 telah mempunyai program untuk murid SD, SMP, dan SMA. ”Umumnya orangtua memasukkan anaknya karena kesulitan menghadapi perubahan kurikulum dan mengantisipasi berbagai ujian yang dihadapi anak,” ujar tentor (semacam guru) Matematika yang tengah berjaga siang itu, Amni Herlina.

Dia mengatakan, bimbingan belajar mempunyai kelebihan karena ada pembatasan murid. Untuk program reguler, murid maksimal hanya boleh 20 anak satu kelas dan di program excellent hanya boleh 10 murid per kelas. ”Kalau kelebihan satu murid pun pasti akan dipecah kelas,” ujarnya.

Hubungan antara guru dan murid cukup dekat. Jumlah murid yang sedikit membuat guru mengenali para muridnya. Selain itu, terdapat program problem solving, tempat murid bertanya dengan leluasa seputar kesulitan belajarnya. (INE)

Ketika Ibu Tega Membunuh Anaknya

2008-04-01T19:50:00.000+07:00

Selasa, 1 April 2008 | 00:39 WIB

Oleh Nalini Muhdi

Tega nian si ibu. Induk macan saja tidak mau memakan anak sendiri. Lha, manusia kok malah lebih keji dari binatang. Begitulah, fenomena ibu yang membunuh anak kandung sendiri menjadi berita utama baru-baru ini (Kompas, 27-28/3/2008) membuat kita prihatin, sekaligus menyisakan segumpal pertanyaan.

Ada apa dengan ibu? Semudah itukah menggadaikan cinta kasih seorang ibu hanya lantaran derita finansial? Seulas dua ulas keterangan diberikan pakar. Mulai dari cengkeraman gurita ekonomi yang memang kian menyesakkan benak, si ibu yang dilanda depresi, sampai kebijaksanaan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat miskin.

Semuanya bisa jadi benar. Tapi, penyebab masalah ini memang kompleks, mengekor pada kehidupan yang kian rumit.

Gangguan ”mood” pascamelahirkan

Coba kita cermati. Hampir semua ibu yang tega membunuh anaknya tersebut mempunyai bayi yang belum berusia setahun. Kemungkinan besar si ibu menderita gangguan mood pascamelahirkan tak dapat dinafikan, membuat kita memberi garis bawah tebal pada setiap peristiwa ibu melahirkan. Kondisi fisik serta mental-emosional mereka yang rentan memang perlu perhatian secara simultan.

Di Indonesia, kesadaran tentang bahaya kesehatan mental pascamelahirkan masih amat kurang. Peristiwa sesudah melahirkan hanya dipandang sebagai masa yang menyenangkan dan pasti bisa dilalui dengan baik. Persepsi seperti itu pulalah yang menggiring banyak ibu tak berani menyuarakan keluhan bila dalam proses merawat bayinya mendapat kesulitan. Mereka takut dipandang tak becus menjadi ibu dan akan mendapat stigma sebagai ’ibu yang gagal’ dan mengundang rasa bersalah, kian membuat mereka enggan menyuarakan penderitaannya.

Ditengarai, satu di antara lima sampai tujuh perempuan yang melahirkan menderita depresi pascamelahirkan (post-natal depression). Lainnya bahkan menderita yang lebih berat, psikosis pascamelahirkan, kendati persentasenya lebih kecil. Gangguan obsesi kompulsi pascamelahirkan, meskipun lebih ringan, dampaknya sama membahayakan bagi ibu dan anak-anak yang masih bergantung pada emaknya tersebut. Kondisi ini tak sama dengan apa yang disebut sebagai baby blues atau perasaan mengharu biru dan sensitif yang normal melanda sebagian besar ibu seusai melahirkan lantaran adanya perubahan hormonal yang drastis saat melahirkan.

Penyebab gangguan mood pascamelahirkan (postnatal mood disorders) cukup kompleks. Ramuan faktor biologis, psikologis, dan sosial-ekonomi saling berbaur. Faktor biologis menjadi potensi awal, lantas akan manifest bila ada faktor lain yang mencetuskan. Semisal faktor kepribadian, cara mengatasi masalah, self-esteem, riwayat kekerasan pada masa kecil dan saat sekarang, masalah perkawinan, kehidupan yang sulit, kondisi bayi, kurangnya dukungan sosial, atau tekanan ekonomi. Faktor terakhir inilah yang akhir-akhir ini makin menggulung orang miskin menjadi lebih miskin di negeri ini. Dan bisa menjadi faktor menonjol yang mencetuskan maraknya fenomena ini. Tapi, sekali lagi, itu hanya salah satu faktor, tetapi bukan berarti dapat diabaikan.

”Suicide” dan ”Infanticide”

Gangguan mood pascamelahirkan bukan persoalan sepele. Dampaknya bisa memorakporandakan kehidupan si ibu, keluarganya, bayi, serta anak-anak lainnya. Gangguan ini mulai muncul dalam setahun setelah melahirkan, belum tentu segera setelah melahirkan. Bahkan, ada negara yang memperpanjang fokus perhatiannya menjadi dua tahun seusai ibu melahirkan.

Jane Fisher, seorang peneliti dari Melbourne University, menjumpai tingginya angka kematian ibu di Vietnam dalam setahun seusai melahirkan. Usut punya usut, ditengarai banyaknya ibu yang tampak meninggal karena kecelakaan ternyata melakukan bunuh diri tersamar. Kerap mereka tewas bersama anaknya.

Gangguan ini melanda seluruh lapisan masyarakat dan negara, dengan faktor pencetus dominannya yang beragam. Yang mengkhawatirkan, si ibu akan mengalami kesulitan dalam mengasuh serta menjalin ikatan emosional yang memadai terhadap bayi maupun anaknya yang lain. Dampaknya, anak-anak mereka bisa mengalami gangguan emosional dan perilaku, keterlambatan berbahasa dan gangguan kognitif, sebagai korban kekerasan yang dilakukan ibu, serta gangguan lainnya.

Bagi si ibu sendiri, kondisi yang sangat sulit tersebut bisa kian runyam bila tak direspons oleh lingkungan sosialnya. Dalam kondisi berat bisa memunculkan keinginan untuk mengakhiri penderitaan lewat jalan yang membahayakan diri maupun anaknya. Bunuh diri (suicide) dan membunuh bayi sendiri (infanticide) pun terjadi dan membuat masyarakat terpana, tak paham betul apa yang tengah terjadi. Seperti terjadi baru-baru ini. Ini masalah kondisi medik dan kejiwaan yang dipicu masalah sosial-ekonomi.

Program nasional

Sudah saatnya pemerintah bekerja keras meningkatkan taraf kualitas hidup bangsa ini, secara fisik, sosial, sekaligus mental- emosional. Tak ada yang lebih diutamakan karena dampaknya berkaitan. Kualitas anak ditentukan kualitas sang bunda. Berarti penanganan gangguan mood pada ibu pascamelahirkan saatnya dilakukan. Bahkan, di negara-negara maju, penanganan gangguan depresi pascamelahirkan sudah menjadi program nasional. Mungkin setara dengan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia.

Di Australia, bahkan skrining untuk mendeteksi gangguan tersebut dilakukan secara apik dan sistematis, mulai dari tingkat setara posyandu. Ada baiknya kita tiru, menggalakkan posyandu sebagai pelayanan yang lebih komprehensif sehingga kita bisa melakukan deteksi awal adanya gangguan kesehatan fisik pada anak balita, semisal gizi buruk, gangguan perkembangan, tanda-tanda kekerasan dalam keluarga, sampai gangguan mood seusai melahirkan. Sembari pemerintah dan masyarakat bersama-sama menanggulangi masalah keterpurukan ekonomi yang diyakini akan berlanjut. Ataukah kita harus menunggu korban lebih banyak lagi?

Nalini Muhdi Psikiater dan Konsultan ”Women Mental Health”; Bekerja di RSU Dr Soetomo/Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

Pemanasan Globa

2008-03-31T16:44:00.001+07:00

Kamis, 27 Maret 2008 | 01:03 WIB

Washington, Rabu - Sebongkah es dari Antartika yang besarnya setara dengan tujuh kali luas Manhattan tiba-tiba longsor. Kejadian ini membuat sisa es yang lebih besar akan berisiko longsor pula. Demikian disampaikan para ilmuwan di Washington, Amerika Serikat, Rabu (26/3).

Citra dari satelit menunjukkan bongkahan yang terlepas berukuran 160 mil persegi atau 414,4 kilometer persegi dan sudah mulai runtuh pada 28 Februari lalu. Bongkahan itu merupakan tepian dari beting es Wilkins yang telah ada di sana sejak ribuan tahun, mungkin 1.500 tahun yang lalu. Beting es Wilkins merupakan hamparan es yang secara permanen terapung. Jaraknya sekitar 1.609 kilometer sebelah selatan Amerika utara, di barat daya Semenanjung Antartika.

”Peristiwa ini jelas merupakan dampak dari pemanasan global,” ujar David Vaughan dari British Antarctic Survey.

Karena para ilmuwan menerima citra dari satelit itu dalam hitungan jam, mereka segera mengalihkan kamera satelit, bahkan tidak sedikit yang segera terbang ke atas bongkahan yang longsor untuk mengambil gambar foto dan video.

Akibat longsor ini, sebagian besar beting yang luasnya sekitar 12.950 kilometer persegi kemudian hanya ditopang oleh bentangan es kecil yang panjangnya hanya 5,6 kilometer. Es penopang ini berada di antara dua pulau.

”Ini merupakan peristiwa yang tidak sering terjadi,” ujar Ted Scambos, ilmuwan yang memimpin tim riset dari National Snow and Ice Data Center di Boulder, Colorado.

”Jika ada sedikit saja guncangan, penopang ini akan longsor juga dan tampaknya kita akan kehilangan separuh dari total area es dalam waktu beberapa tahun saja,” ujar Scambos.

Scambos mengatakan, beting es telah berada di tempatnya selama ratusan tahun, tetapi udara yang hangat dan paparan ombak membuatnya terbelah-belah.

Selama setengah abad ini, Semenanjung Atlantik telah menjadi hangat lebih cepat dibandingkan dengan bagian lain di muka bumi ini.

”Pemanasan yang terjadi di semenanjung itu sangatlah jelas terkait dengan kenaikan gas rumah kaca serta perubahan yang terjadi di sekitar kawasan Antartika,” ujar Scambos.

Seperti dibom

Walaupun gunung es secara alamiah kadang memang longsor dari gunung utama, kejadian longsor semacam ini sangat tidak biasa, tetapi terjadi lebih sering dalam dekade belakangan ini, jelas Vaughan. Longsornya bongkahan es itu sama seperti yang terjadi ketika sebuah gelas kaca dihantam palu dengan keras, katanya lagi.

Jim Elliot yang turut di pesawat Twin Otter yang membawa tim British Antarctic Survey menggambarkan, keadaan setelah longsor sangat berantakan seperti habis dibom.

”Saya tidak pernah melihat kerusakan seperti ini, sangat menakutkan. Kami terbang di atas pecahan utama dan memerhatikan pergerakan pecahan terjal akibat dari longsoran itu. Bongkahan es ada yang setara dengan rumah kecil, tampak terlihat telah terlempar. Seperti telah terjadi ledakan bom,” katanya.

Sisa beting es Wilkins yang kira-kira sama besarnya dengan Connecticut masih bertahan pada lapisan es yang tipis. Para ilmuwan khawatir kelak akan lebih banyak lagi bongkahan es yang akan longsor.

Vaughan memperkirakan beting es Wilkins akan longsor semuanya dalam waktu 15 tahun dari sekarang. Bongkahan yang baru saja longsor sekitar 4 persen dari seluruh beting yang ada. Bagian itu merupakan bagian yang penting karena dapat menyebabkan bagian lain ikut longsor.

Masih ada kesempatan bagi sisa bongkahan agar dapat tetap selamat hingga tahun depan karena saat ini merupakan akhir dari musim panas di Antartika. Udara dingin akan segera datang dan menyelamatkan sisa bongkahan es, kata Vaughan.

Para ilmuwan itu tidak mengkhawatirkan kenaikan permukaan laut akibat kejadian ini, tetapi mengatakan bahwa kejadian itu merupakan pertanda pemanasan global semakin menjadi-jadi.

Perubahan iklim

Vaughan mengatakan, beting es Wilkins terpecah dan tidak akan memengaruhi permukaan air laut ketika longsor.

Selama setengah abad ini Semenanjung Antartika di sebelah barat telah mengalami perubahan temperatur yang paling tinggi. sekitar 0,5 derajat Celsius per dekade. Iklim di Antartika saat ini sangat rumit dan lebih terisolasi dari bagian lain di bumi ini.

Menurut perhitungan para ahli, kenaikan permukaan laut per meter sekitar 3 milimeter per tahun dan pada akhir abad ini permukaan air laut akan naik hingga 1,4 meter.

Kejadian longsor es itu merupakan indikasi akan penyebab adanya perubahan dalam sistem iklim, kata Sarah Das, ilmuwan dari Woods Hole Oceanographic Institute.

”Sekali meleleh, bongkahan es itu akan lenyap untuk selamanya,” ujar Das. (AP/AFP/REUTERS/JOE)

FLU BURUNG

2008-03-25T21:06:00.000+07:00

Kerugian Mencapai Rp 4,1 Triliun

Selasa, 25 Maret 2008 | 01:16 WIB

Jakarta, Kompas - Tingginya angka kasus penularan flu burung di Indonesia menimbulkan kerugian ekonomi besar. Nilai kerugian tahun 2004-2007 diperkirakan Rp 4,1 triliun. Pemerintah akan makin mengintensifkan penanganan flu burung.

”Implementasi intensifikasi penanganan flu burung di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terus disinkronkan,” kata Ketua Pelaksana Harian Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Bayu Krisnamurthi, Senin (24/3) di Jakarta.

Berdasarkan data Komnas FBPI per 27 Februari, kasus flu burung pada manusia 129 penderita, 105 di antaranya meninggal dunia (81,4 persen). Kasus berulang di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Kerugian itu belum termasuk hilangnya kesempatan kerja dan akibat berkurangnya konsumsi protein masyarakat. Peternak dan pedagang unggas paling merasakan dampaknya.

Kerugian itu disebabkan oleh pemusnahan ayam kalau ada kasus di suatu tempat, menurunnya permintaan ayam dan telur, berkurangnya konsumsi ayam dan telur di restoran. Untuk setiap unggas yang dimusnahkan, warga diberi kompensasi Rp 12.500 per ekor oleh pemerintah.

Juga biaya peternak dan pemerintah untuk penanganan flu burung dan dampak ke sektor lain, terutama pariwisata. ”Pada situasi pandemi, kerugian jauh lebih besar. Kegiatan ekonomi tak berfungsi karena orang sakit dan khawatir tertular,” kata Bayu.

Simulasi pandemi dari data 2006 menunjukkan, kerugian langsung jangka pendek Rp 14 triliun-Rp 48 triliun.

Jajaran pemda, khususnya di Jabodetabek, berkomitmen serius menangani flu burung, terutama restrukturisasi bisnis unggas. ”Pemprov DKI berencana tak ada lagi unggas hidup di wilayahnya tahun 2010,” kata Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan DKI Edi Setiarto. (EVY)

Budaya Baca dan Kemajuan Bangsa

2008-03-22T07:58:00.000+07:00

Oleh :Rokhmin Dahuri

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan

Fakta sejarah membuktikan bangsa yang maju mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Terlebih pada era globalisasi ini, dengan perekonomian dunia semakin terintegrasi dan perdagangan antarnegara kian liberal.

Hanya bangsa yang dapat menghasilkan barang dan jasa kompetitif bisa eksis, maju, dan makmur. Cirinya berkualitas unggul, harga relatif murah, dan kuantitas produksi (supply) dapat memenuhi kebutuhan pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Menghasilkan barang dan jasa semacam ini tidak mungkin dikerjakan secara tradisional tanpa menggunakan teknologi atau dengan manajemen asal-asalan.

Wajar bila negara-negara industri maju yang tergabung dalam OECD (seperti AS, Kanada, Uni Eropa, Jepang, dan Australia) menguasai 70 persen perdagangan dunia dan menjadi kaya raya. Merekalah yang menguasai teknologi serta mengaplikasikannya dalam industri dan ekonomi.

Dengan pola serupa, Singapura, RRC, India, Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Cile berhasil mengikuti jejak negara-negara OECD. Lalu, apa hubungannya antara budaya baca dan penguasaan iptek dan kemajuan bangsa?

Jelas budaya baca berkorelasi positif dengan penguasaan iptek suatu bangsa. Semakin tinggi budaya baca, semakin maju bangsa tersebut.

Mahasiswa di negara industri maju rata-rata membaca delapan jam per hari, sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, hanya dua jam setiap hari (UNESCO, 2005). Ayat Alquran yang pertama kali turun pun berupa perintah membaca (iqra).

Tentu ini bukan kebetulan, tetapi sunatullah bahwa kalau ingin maju dan hidup bahagia dunia-akhirat, kita harus menguasai dan menggunakan ilmu. Gerbang utamanya dengan membaca serta memahami ayat-ayat Allah, baik yang qauliyah (Alquran dan Hadis) maupun qauniyah berupa alam semesta beserta segenap isi dan dinamikanya.

Kendala kemajuan
Tantangannya adalah bagaimana kita mentransformasi budaya baca masyarakat yang terendah di dunia menjadi gemar membaca. Rendahnya minat baca terutama karena kurangnya kesadaran publik akan arti penting membaca bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan diri maupun bangsa.

Daya beli mayoritas rakyat kita masih lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari saja sudah kewalahan, apalagi beli koran, buku, atau bacaan lainnya. Komitmen pemerintah menyediakan buku dan bahan bacaan yang berkualitas dan murah, perpustakaan umum, juga masih rendah. Serbuan media elektronik (televisi, bioskop, dan internet) yang kebanyakan berisi tayangan hiburan, pornografi, iklan komersial, dan hal-hal hedonistis lainnya menjauhkan masyarakat dari budaya membaca dan menulis.

Masyarakat lebih senang menonton dan berbudaya verbal. Apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap kaum cerdik-pandai, ilmuwan, peneliti, akademisi, guru, dan profesional sangat tidak memadai.

Sistem pendidikan dan metode belajar-mengajar dari tingkat TK sampai perguruan tinggi (PT) pun kurang menumbuhkembangkan minat baca, berpikir logis, kreatif, inovatif, entrepreneurship, dan moralitas peserta didik. Akibatnya, sebagian besar lulusan pendidikan menengah dan PT hanya ingin menjadi pegawai negeri, politisi, atau bekerja pada orang lain, bukan menciptakan pekerjaan sendiri, berwirausaha.

Jumlah pengusaha nasional hanya 0,08 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal, salah satu syarat utama agar sebuah bangsa menjadi maju dan makmur adalah jumlah pengusahanya minimal dua persen dari total penduduk (Ciputra, 2007).

Para sarjana lulusan PT umumnya tidak siap pakai, etos kerjanya rendah, dan kurang peduli dengan nasib bangsanya. Pengangguran terdidik membludak. Daya saing Indonesia menempati posisi kedua terbawah dari 55 negara yang disurvei (World Competitiveness Yearbook, 2007).

Jalan keluar
Kalau ingin menjadi bangsa maju, makmur, dan bermartabat, tak ada pilihan lain, kecuali melakukan gerakan nasional secara cerdas, sistematis, dan kontinu untuk mencintai, menguasai, dan menerapkan iptek di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka selebar-lebarnya akses masyarakat kepada semua jenis bahan bacaan yang berguna.

Kita bisa meneladani India dengan mencetak berbagai buku teks dalam kertas koran sehingga harganya jauh lebih murah ketimbang aslinya. Seperti Jepang, kita juga harus menggalakkan penerjemahan buku-buku dan jurnal ilmiah sehingga lebih banyak lagi rakyat dapat memahami dan menguasai iptek mutakhir.

Setiap kabupaten/kota dan provinsi minimal harus mempunyai satu perpustakaan umum. Masing-masing desa di seluruh Tanah Air selayaknya dilengkapi dengan satu taman bacaan.

Kedua, sistem pendidikan harus kita benahi agar bisa menghasilkan lulusan SDM yang mampu berpikir jernih dan logis, kreatif, inovatif, mampu berkomunikasi dengan baik, melek teknologi informasi (computer literacy), berjiwa wirausaha, memiliki etos kerja tinggi, dan berakhlak mulia. Lulusan sekolah tingkat menengah kejuruan, diploma, S1, S2, dan S3 tentu harus menguasai keahlian yang menjadi bidang studinya.

Untuk mengatasi pengangguran terdidik, jumlah dan kualitas lulusan dari program studi mestinya disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja, semacam program link and match. Depnakertrans sebagai leading sector menghimpun dan menyusun data base kebutuhan tenaga kerja nasional.

Data ini menjadi dasar perencanaan pembangunan sistem pendidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional, perguruan tinggi, dan pencetak tenaga kerja lainnya. Balai latihan kerja harus lebih ditingkatkan lagi fungsinya.

Sudah saatnya kita mendukung perguruan tinggi secara lebih serius agar menjadi research-based universities yang mampu menghasilkan iptek yang berguna bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Kurikulum dan metode pendidikan harus terus disempurnakan sesuai kebutuhan pembangunan dan perkembangan zaman.

Di seluruh dunia, temuan teknologi dari aktivitas penelitian di PT hampir semuanya baru mencapai skala laboratorium. Untuk menjadikannya sebagai teknologi yang bermanfaat perlu upaya scaling-up (komersialisasi). Pemerintah dan swasta dituntut bekerja sama dengan PT. Sebagai bagian dari proses alih teknologi, Singapura, Malaysia, RRC, dan emerging economies lainnya mewajibkan perusahaan multinasional melibatkan para dosen dan peneliti dalam kegiatan research and development.

Seharusnya biaya pendidikan dibuat murah sehingga terjangkau keluarga termiskin. Di negara-negara maju dan emerging economies, pendidikan dari TK sampai SLTA bahkan gratis. Oleh sebab itu, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, di luar gaji guru, sesuai amanat UUD 1945 Amandemen, mestinya segera direalisasikan. Pasalnya, anggaran pendidikan di negara maju rata-rata mencapai 30 persen dari APBN. Sebagai contoh, Malaysia 25 persen, Thailand 30 persen, dan Myanmar 18 persen (UNDP, 2004).

Sumber dana lain juga bisa digali dari lima persen keuntungan BUMN, program CSR perusahaan asing, zakat mal, infak, shodaqoh, dan aktivitas filantropi lain.

Ikhtisar
- Minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. - Minat baca akan membuat daya saing bangsa meningkat.

Sistem Kesehatan

2008-03-19T17:45:00.000+07:00

Rakyat Sehat, Urusan Siapa?

Handrawan Nadesul

Kelompok The Oxford Health Alliance resah. Pada pertemuan puncak di Sydney, 25-27 Februari, kelompok itu memanggil dunia untuk melakukan sesuatu.

Sepuluh tahun ke depan, wabah penyakit menahun dunia diproyeksikan bakal membunuh 388 juta jiwa. Ini adalah dampak yang lebih bengis dari ulah teroris. Tetapi, dunia politik tidak meliriknya karena lebih fokus menumpas peneror dunia.

Penyakit jantung, paru-paru, kencing manis, dan kanker sudah mengisi tiga perlima kematian yang sebetulnya tak perlu terjadi. Kegemukan membunuh jutaan jiwa hanya karena rakyat salah pilih menu, keliru bergaya hidup. Apa yang perlu dilakukan?

”Sydney Resolution”

Di Sydney telah dicetuskan resolusi memanggil dunia untuk menaruh perhatian lebih pada urusan kesehatan. Profesional, pemerintah, masyarakat, kalangan akademisi, dan pekerja sosial diimbau bersama-sama membangun hari depan lebih sehat (building a healthy future).

Konsepnya, apa pun pembangunannya, wajib menaruh hormat pada faktor kesehatan. Di sini dikenal sebagai pembangunan berwawasan kesehatan.

Target jangka panjang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) kita sejak awal meletakkan konsep bagus itu. Bagaimana kota sehat, rumah sehat, jajanan sehat, selain lingkungan dan masyarakat sehat, eloknya dibangun. Namun, implikasinya menempatkan kita pada deretan kualitas manusia peringkat 118 dunia (human development index/HDI).

Resolusi Sydney menagih perlunya dipikir ulang bagaimana kita seeloknya hidup. Bagaimana lingkungan dan menu ditata. Kota didesain ulang karena menjadi tempat bagi lebih dari separuh populasi dunia bermukim.

Hanya dengan mengubah itu semua, penyakit menahun yang banyak mematikan itu tak perlu hadir melebihi ganasnya teroris.

Bagi kita, ketika kondisi rata-rata masyarakat masih mengenaskan begini, teriakan bagaimana hidup lebih sehat itu perlu kita simak demi melakukan sesuatu (a global call to action). Sudahkah kita melakukan sesuatu?

Kita tak boleh diam, misalnya jika zat warna, pengawet, dan pemanis buatan untuk jajanan anak sekolah masih tidak sehat. Kita juga tak boleh diam jika jelantah tak sehat ada pada gorengan.

Jangan abaikan cemaran formalin, penyedap, perenyah, borosnya garam, gula jajanan dan menu restoran, serta ”racun” dalam makanan dan minuman olahan (dioxan, nitrosamine, jamur, parasit, kuman, virus). Tak boleh ada formaldehyde dalam cat misalnya, karena masih ada pada alat rumah. Mengapa?

Karena semua itu cemaran radikal bebas (free radicals) yang merusak tubuh dan membuat tak sehat. Sepertiga kasus kanker dan penyakit degeneratif menahun bermusabab dari situ.

Tak mampu berjalan sendiri

Untuk menyehatkan masyarakat diperlukan dua langkah. Masyarakat dicerdaskan agar pilihan hidupnya lebih menyehatkan, dan kebijakan pemerintah tak boleh membiarkan masyarakat berisiko sakit. Sekadar membiarkan anak-anak tumbuh gemuk dan tetap mengimpor penganan berbahaya, misalnya sudah sebuah petaka nasional.

Pemerintah Singapura masih mengurusi soal anak gemuk. Sangat hirau pada anak-anak sekolah kalau masih gemuk. Ada kebijakan anak wajib ekstra lari sampai berat badannya ideal.

Mengapa sampai sejauh itu? Karena gemuk waktu kecil, bom waktu penyakit setelah dewasa. Para eksekutif perlu ditatar hidup sehat karena mereka sumber daya yang produktivitasnya tak boleh dirongrong risiko penyakit. Singapura sadar betul, lebih separuh penyakit orang sekarang sejatinya bisa dicegah.

Kebijakan restoran di Singapura yang patuh serba kurang asin. Kultur doyan asin yang selama ini menambah deretan panjang pengidap darah tinggi (salty sensitive person) orang kita.

Rata-rata budaya makan kita mengonsumsi garam dapur lima kali lebih banyak dari yang tubuh butuhkan. Kelebihan garam mencetuskan hipertensi buatan.

Masyarakat yang salah memilih menu jahat, rutin minum jamu nakal, mencari pengobatan sesat, tak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Mereka harus dituntun.

Ketika tidak semua masyarakat kita melek media, sementara informasi hidup sehat di radio dan televisi minim, mereka tak kunjung cerdas hidup sehat. Jangan salahkan masyarakat kalau dampak kekayaan orang kota mengancam kesehatan rakyat papa. Hal seperti itu sedang terjadi pada sebagian besar masyarakat kita. Burger, hotdog, dan ayam goreng sudah menjadi menu desa juga. Padahal, kini, agar tubuh sehat kita justru harus memilih menu moyang kita.

Masyarakat kota menjadi tidak sehat akibat kelebihan menu, mengonsumsi yang serba tak menyehatkan, perilaku tak sehat yang tak berubah, dan ketika iming-iming merokok kian centil. Yang papa jatuh sakit karena kekurangannya, selain sebab ketidaktahuan hidup sehat. Faktor lingkungan sosial sama berdampak buruk pada keduanya.

Supaya sehat teraih, masyarakat kita harus diurus. Kalau pilihan konsepnya berwawasan kesehatan, kolaborasi lintas sektor diperlukan. Tak cukup mengandalkan sektor kesehatan. Pembangunan sektor pendidikan, perindustrian, perdagangan, pertanian, dan pekerjaan umum pun perlu sama-sama berkomitmen berwawasan kesehatan.

Sekadar memberantas flu burung saja perlu keterlibatan semua sektor ini.

HANDRAWAN NADESUL Dokter, pengasuh rubrik kesehatan, penulis buku

Afonso de Albuquerque dan Jejak Portugis di Indonesia

2008-03-19T17:44:00.001+07:00

Subur Tjahjono

Rasa ingin tahu tak tertahankan saat Margaritha Pareira, pemandu wisata di rombongan wisata kota Lisabon itu, menunjuk patung yang menghadap Sungai Tagus, Lisabon, Portugal, akhir 2007 lalu. Keesokan harinya pemandu lain, Teresa, juga bercerita hal yang sama ketika melewati patung itu.

Patung di tengah taman yang asri adalah patung Afonso (kadang juga ditulis Alfonso) de Albuquerque. Karena tokoh inilah, barangkali yang membuat kawasan Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan menjadi saat dimulainya kolonisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lain, terutama Inggris dan Belanda.

Dari Sungai Tagus yang bermuara ke Samudra Atlantik itulah armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik, mungkin makan waktu sebulan hingga tiga bulan, melewati Tanjung Harapan Afrika, menuju Selat Malaka. Dari sini penjelajahan dilanjutkan ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah, komoditas yang setara emas kala itu.

Tidak jauh dari patung Albuquerque itu terdapat bangunan bekas Biara Santo Jeronimos. Biara yang kini dijadikan Museum Arkeologi dan Museum Maritim tersebut dulunya adalah kapel. ”Pada abad 16 saat petualangan itu dimulai biasanya para pelaut negeri Katolik itu diberkati oleh pastor dan raja sebelum berlayar melalui Sungai Tagus,” kata Teresa. Biara St Jeronimus atau Biara Dos Jeronimos dalam bahasa Portugis itu didirikan oleh Raja Manuel pada tahun 1502 di tempat saat Vasco da Gama memulai petualangan ke timur.

Untuk mengobati rasa ingin tahu, dua hari kemudian, di sela-sela sempitnya waktu dan banyaknya acara, kesempatan tak disia-siakan untuk mengunjungi Museum Maritim dengan taksi, untuk menyaksikan barangkali masih ada tersisa peninggalan Afonso de Albuquerque tersebut. Museum Maritim atau orang Portugis menyebut Museu de Marinha itu didirikan oleh Raja Luis pada 22 Juli 1863 untuk menghormati sejarah maritim Portugis.

Selain patung di taman, lukisan Afonso de Albuquerque juga menjadi koleksi museum itu. Di bawah lukisan itu tertulis, ”Gubernur India 1509-1515. Peletak dasar Kerajaan Portugis di India yang berbasis di Ormuz, Goa, dan Malaka. Pionir kebijakan kekuatan laut sebagai kekuatan sentral kerajaan”. Berbagai barang perdagangan Portugis juga dipamerkan di museum itu, bahkan gundukan lada atau merica.

Ada sejumlah motivasi mengapa Kerajaan Portugis memulai petualangan ke timur. Ahli sejarah dan arkeologi Islam Uka Tjandrasasmita dalam buku Indonesia-Portugal: Five Hundred Years of Historical Relationship (Cepesa, 2002), mengutip sejumlah ahli sejarah, menyebutkan tidak hanya ada satu motivasi Kerajaan Portugis datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam tiga kata bahasa Portugis, yakni feitoria, fortaleza, dan igreja. Arti harfiahnya adalah emas, kejayaan, dan gereja atau perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama Katolik.

Menurut Uka, Albuquerque, Gubernur Portugis Kedua dari Estado da India, Kerajaan Portugis di Asia, merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia. Dari Goa, ia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba di sana awal Juli 1511 membawa 15 kapal besar dan kecil serta 600 tentara. Ia dan pasukannya mengalahkan Malaka 10 Agustus 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin Antonio de Abreu mencapai Maluku, pusat rempah-rempah.

Rui Manuel Loureiro, peneliti dari Pusat Studi Asia Tenggara (Cepesa) Portugal, dalam buku di atas juga menyebutkan, pada periode 1511-1526, selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi Kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku.

Kolonisasi hampir 500 tahun itu sekarang masih berjejak, bahkan mungkin tidak dirasakan. Seperti telah disebut di atas, salah satu yang paling mudah diingat adalah kata ”gereja” di Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis igreja. Puluhan gereja di Lisabon—orang Portugis menyebutnya Lisboa—sekarang juga disebut igreja. Misalnya sejumlah gereja terkenal di Lisabon, yaitu Igreja de Santa Engracia, Igreja de Sao Roque, atau Igreja de Santo Antonio de Lisboa.

Bekas diplomat Portugal di Indonesia, Antonio Pinto da Franca, dalam bukunya Portuguese Influence in Indonesia (Gunung Agung, 1970), menginventarisasi paling tidak ada 75 kata Indonesia berasal dari Portugis. Beberapa kata mungkin terasa asli Indonesia. Sebut misalnya, sisa dari sisa, terigu dari terigo, tempo dari tempo. Kata lain, misalnya, bangku dari banco, beranda dari varanda, boneka dari boneca, kaldu dari caldo, meja dari mesa, pesta dari festa. Ada juga sekolah dari escola, pigura dari figura, dan sepatu dari sapato.

Selain bahasa, da Franca yang tampaknya sudah berkeliling Indonesia itu mencatat berbagai peninggalan Portugis di berbagai tempat di Tanah Air, mulai dari Aceh, Maluku, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, hingga ke Flores. Beberapa yang masih ada adalah Gereja Tugu di Jakarta Utara, beberapa benteng di Makassar atau Jepara. Bahkan Taman Sari di Yogyakarta dianggap sebagai sisa arsitektur Portugis.

HARI AIR SEDUNIA

2008-03-19T17:42:00.000+07:00

Indonesia dan Jamban Terpanjang di Dunia

Kompas/Priyombodo / Kompas Images
Aktivitas mandi dan cuci warga di Kali ciliwung di Kawasan Bukit Duri, Jakarta akhir Oktober 2007. Dari segi kesehatan, pemanfaatan air sungai yang penuh kotoran ini dinilai kurang baik.

Rabu, 19 Maret 2008 | 00:58 WIB

Sri Hartati Samhadi

Jika India dengan Mumbai dan Kalkuta-nya dikenal di seantero dunia sebagai ibu kota permukiman kumuh dunia (global slum capital), maka Indonesia bisa dikatakan adalah mal jamban terpanjang di dunia.

Bayangkan, di Jakarta saja ada lebih dari satu juta septic tank. Sekitar 60 persen rumah di Ibu Kota memiliki sumur yang berjarak kurang dari 10 meter dari septic tank. Melimpahnya populasi septic tank yang terus bertambah tanpa adanya regulasi yang baik ini mengakibatkan pencemaran air tanah dan membahayakan jutaan penduduknya.

Yang membuat orang geleng-geleng kepala, setelah 63 tahun merdeka, ternyata 72,5 juta penduduk Indonesia masih buang air besar (BAB) di luar rumah (Laporan Pemerintah RI ke Millennium Development Goals/MDGs). Versi Departemen Kesehatan bahkan lebih besar lagi, 100 juta orang!

Angka itu menjadi lebih menyeramkan lagi manakala dikaitkan dengan kenyataan masih sangat rendahnya akses masyarakat ke air minum yang bersih.

Di Jakarta saja, contohnya, lebih dari 60 persen penduduk (24 persen melalui sistem pompa dan 37 persen sistem sumur) masih mengandalkan air tanah yang diambil langsung melalui sumur ataupun pompa untuk konsumsi minum dan makanan mereka serta untuk kebutuhan lainnya.

Dari penelitian yang dikutip Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDO), 70 persen air tanah di Jakarta ini terkontaminasi tinja atau bakteri lain seperti E coli. Padahal, separuh lebih pedagang makanan di perkotaan masih mengandalkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.

Gambaran kota-kota besar lain di Indonesia tidak jauh berbeda. Dilihat dari akses ke air bersih dan sanitasi yang layak, angka di pedesaan bahkan jauh lebih buruk. Untuk air minum, masyarakat pedesaan yang terlayani fasilitas air bersih hanya 8 persen.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004, hanya 41 persen penduduk perkotaan yang terlayani air bersih lewat perpipaan. Ini tidak mengherankan karena lebih dari separuh (164 dari 318) Perusahaan Air Minum (PAM) atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam kondisi ”sakit”, dengan beban utang Rp 5,4 triliun.

Untuk sanitasi, data Bank Pembangunan Asia tahun 2005 juga memperlihatkan, hanya 69 persen penduduk perkotaan dan 46 persen penduduk pedesaan (atau rata-rata 55,43 persen secara keseluruhan) terlayani fasilitas sanitasi yang layak. Bandingkan dengan Singapura (100 persen), Thailand (96 persen), Filipina (83,06 persen), Malaysia 74,70 persen) dan Myanmar (64,48 persen).

Buruknya kualitas sanitasi juga tercermin dari rendahnya persentase penduduk yang terkoneksi dengan sistem pembuangan limbah (sewerage system). Di Jakarta, hanya 1 persen penduduk terhubung dengan sistem pembuangan limbah.

Sebagai perbandingan, di Manila (Filipina) 7 persen, Ho Chi Minh (Vietnam) 12 persen, Dhaka (Banglades) 30 persen, Phnom Penh (Vietnam) 51 persen, New Delhi (India) 60 persen, dan Kuala Lumpur (Malaysia) 80 persen.

Karena itu, menjadi tidak mengherankan ketika kondisi ini dikaitkan dengan tingginya angka kematian bayi dan prevalensi penyakit yang bersumber dari kondisi sanitasi yang buruk di Indonesia. Angka kematian bayi Indonesia, yakni 50 per 1.000 kelahiran, hidup sekarang ini adalah yang tertinggi kedua di Asia setelah Kamboja. Dari 200.000 anak balita yang meninggal karena diare setiap tahun di Asia, separuh di antaranya adalah di Indonesia.

Yang dimaksud sanitasi sendiri adalah bagaimana masyarakat tidak membuang air besar/air kecil (limbah manusia) atau limbah lain seperti limbah rumah tangga (sampah), limbah industri, limbah lain, dan limbah berbahaya secara sembarangan. Selain itu, sanitasi juga berarti cara mengelola, memanfaatkan, dan mendaur ulang limbah-limbah tersebut sehingga tidak membahayakan kehidupan.

Berbagai kendala

Laporan MDGs tahun 2007 mencatat ada beberapa kendala yang menyebabkan masih tingginya jumlah jumlah orang yang belum terlayani fasilitas air bersih dan sanitasi dasar. Di antaranya adalah cakupan pembangunan yang sangat besar, sebaran penduduk yang tak merata dan beragamnya wilayah Indonesia, keterbatasan sumber pendanaan. Pemerintah selama ini belum menempatkan perbaikan fasilitas sanitasi sebagai prioritas dalam pembangunan.

Faktor lain yang juga menjadi kendala adalah kualitas dan kuantitas sumber air baku sendiri terus menurun akibat perubahan tata guna lahan (termasuk hutan) yang mengganggu sistem siklus air. Selain itu, meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk di perkotaan akibat urbanisasi.

Masalah kemiskinan juga ikut menjadi penyebab rendahnya kemampuan penduduk mengakses air minum yang layak. Terakhir adalah buruknya kemampuan manajerial operator air minum itu sendiri.

Dari sisi sanitasi, selain masih rendahnya kesadaran penduduk tentang lingkungan, kendala lain untuk terjadinya perbaikan adalah karena belum adanya kebijakan komprehensif yang sifatnya lintas sektoral, rendahnya kualitas bangunan septic tank, dan masih buruknya sistem pembuangan limbah.

Pendekatan holistik

Selama ini, membahas masalah kebiasaan masyarakat yang membuang kotoran secara sembarangan dianggap sebagai hal aneh dan tak sedikit yang menganggap itu semata urusan domestik. Dari sisi pemerintah sendiri, belum menjadi prioritas.

Menurut Departemen Kesehatan, selama 30 tahun terakhir, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan sanitasi hanya sekitar 820 juta dollar AS atau setara Rp 200/orang/tahun. Padahal, kebutuhannya mencapai Rp 470/rupiah/tahun. Versi Bank Pembangunan Asia, perlu Rp 50 triliun untuk mencapai target MDGs 2015, dengan 72,5 persen penduduk akan terlayani oleh fasilitas air bersih dan sanitasi dasar.

Dalam APBN tahun 2008, anggaran untuk sanitasi itu, menurut seorang narasumber, hanya 1/214 dari anggaran subsidi BBM. Selain lemahnya visi menyangkut pentingnya sanitasi, terlihat pemerintah belum melihat anggaran untuk perbaikan sanitasi ini sebagai investasi, tetapi mereka masih melihatnya sebagai biaya (cost).

Padahal, menurut perhitungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sejumlah lembaga lain, setiap 1 dollar AS investasi di sanitasi, akan memberikan manfaat ekonomi sebesar 8 dollar AS dalam bentuk peningkatan produktivitas dan waktu, berkurangnya angka kasus penyakit dan kematian.

Selain itu, keberhasilan memperbaiki akses air minum dan sanitasi juga memengaruhi dan terkait dengan pencapaian target MDGs lainnya seperti pengurangan angka kemiskinan, akses ke pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kesetaraan gender, dipulihkannya kerusakan lingkungan, dan dikuranginya permukiman kumuh.

Karena itu, yang diperlukan, menurut salah seorang panelis, adalah pendekatan menyeluruh (holistik) yang terpadu yang sifatnya lintas sektor, terdesentralisasi dan berbasis masyarakat, dengan melihat keterkaitan antar-aspek tersebut di atas. Di sini peran pemimpin di daerah sangat menentukan karena akhirnya mereka yang harus lebih banyak terlibat langsung.

Misalnya, pada tahun 1980-an, ibu-ibu PKK sudah turun hingga ke masyarakat untuk mengampanyekan pembuatan WC hingga di pelosok kampung.

Tahun 1980 ada yang disebut Lomba Rumah Sehat PKK dan Arisan Jamban juga sudah diperkenalkan oleh Yayasan Indonesia Sejahtera pada tahun 1980-an. Konsep Indonesia yang terbukti sukses ini juga sudah banyak diadopsi oleh negara-negara lain seperti India. Sayangnya, di Indonesia semua program dan jaringan tersebut ikut buyar dengan runtuhnya Orde Baru dan baru sekarang program-program seperti itu dilakukan lagi.

Pengalaman Dusun Ciseke, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi menunjukkan sebenarnya kita bisa membuat lompatan besar dalam pencapaian target MDGs menyangkut akses air minum bersih dan sanitasi dasar jika kita mau.

Wilayah Cidahu ini pernah sangat terkenal tahun 2005 karena merebaknya wabah polio. Sebelumnya sebagian besar warga di daerah ini terbiasa membuang kotoran secara sembarangan, baik di kolam, sungai, maupun kebun.

Melalui pendekatan program pembangunan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang dilancarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, dalam tempo empat bulan, semua 134 keluarga yang tinggal di 121 rumah berhasil membebaskan diri dari BAB sembarangan.

Minyak Mahal, dan Akan Habiskah?

2008-03-19T17:17:00.000+07:00

NINOK LEKSONO

“Puncak minyak bumi telah dicapai… dan tahun 2025 kita kembali ke zaman batu”. (Kenneth Deffeyes, guru besar emeritus Universitas Princeton/ ”Popular Mechanics”, 4/8)

Berita Selasa kemarin menyebutkan, di pasar Asia harga minyak tinggal selangkah lagi ke posisi 112 dollar AS per barrel (Kompas, 18/3). Mungkin saja setelah ”rutin” membaca kenaikan harga minyak, berita semacam itu sudah semakin terdengar biasa. Namun, sesungguhnya, dampaknya harus tidak dilihat sebagai hal biasa karena ia berkaitan dengan kehidupan ratusan juta orang.

Pertanyaan yang wajar muncul seiring dengan terus membubungnya harga minyak adalah, ”Menjadi barang yang demikian langkakah minyak bumi?” Selain itu, ”Sampai kapan dunia akan terpenjara dalam ketergantungan minyak?”

Apakah minyak akan terus ada?

Ketika membahas ”Masa depan minyak”, majalah Popular Mechanics edisi April 2008 menegaskan bahwa minyak memang tidak akan ada selamanya. Namun, dengan eksplorasi lebih jauh, ditambah dengan konservasi dan pemanfaatan energi alternatif lebih baik, ladang minyak tak akan serta-merta jadi kering.

Pemahaman orang terhadap minyak dewasa ini memang terbelah. Di satu sisi, minyak dicap sebagai biang dari perubahan iklim karena pembakarannya menghasilkan miliaran ton karbon dioksida. Ia juga dilihat sebagai biang kekacauan ekonomi.

Namun, jangan salah, dewasa ini kita masih membutuhkan minyak, malah dalam jumlah banyak. Bukan hanya Amerika yang membutuhkan makin banyak minyak–tahun 2008 ini kebutuhannya akan menjadi 21 juta barrel per hari—melainkan juga negara yang tengah menanjak seperti India dan China.

Masalahnya, pasokannya bukan tidak terbatas. Penganut teori Puncak Minyak (Peak Oil) mengatakan, produksi minyak dewasa ini sudah mencapai taraf maksimal, yang berarti tidak lama lagi akan datang kelangkaan dan kenaikan harga lebih tajam.

Akan tetapi, pakar yang optimistis punya argumen lain bahwa Puncak Minyak masih 20-30 tahun lagi. Namun, kedua kubu sepakat bahwa tugas yang ada sekarang ini adalah dua tahap: mengembangkan pasokan baru sambil belajar untuk merentang cadangan yang ada sekarang ini.

Terus eksplorasi

Negara-negara yang mengklaim punya cadangan minyak kini terus melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber baru. Di AS memang dilaporkan tidak ada temuan besar baru semenjak penemuan Prudhoe Bay tahun 1968. Dengan itu, eksplorasi harus lebih diarahkan ke Teluk Meksiko, di mana pengeboran dan produksi sulit dan mahal.

Meski mahal dan sulit, dengan upaya itu AS memang lalu menemukan sumber-sumber baru. Tahun lalu survei yang dipimpin Chevron menemukan ladang Jack, sekitar 400 km dari Louisiana, yang mengandung sekitar 15 miliar barrel. Tahun 2008 AS juga menemukan cadangan gas besar di Marcellus Shale. Negara lain seperti Brasil juga menemukan ladang Tupi yang menyimpan 8 miliar barrel, di Kazakhstan tahun 2000 ditemukan ladang Kashagan dengan cadangan 13 miliar barrel, dan di China tahun 2007 ditemukan ladang Jidong Nanbao dengan 7 miliar barrel.

Selain terus giat mencari ladang baru, industri minyak juga terus mengefisienkan cara pemompaan. Kemarin, selama berpuluh-puluh tahun perusahaan minyak mengandalkan pada teknik yang hanya mampu menaikkan sepertiga cadangan ladang. Kini dengan teknik yang diperbarui, perusahaan bisa menaikkan sampai tiga-perempat cadangan sehingga umur ladang pun bisa ditingkatkan secara dramatik.

Meski demikian, energi alternatif tetap perlu dikembangkan.

Kilas balik

Semenjak era minyak lahir tahun 1859, produsen dunia telah memompa sekitar 1 triliun barrel dari bumi. Dengan tingkat produksi yang ada sekarang ini, mereka bisa memompa triliun kedua pada tahun 2030.

Pertanyaannya, dengan eksploitasi yang ada sekarang ini, kapan kita akan mencapai produksi puncak yang disebut Puncak Minyak? Guru besar emeritus Kenneth Deffeyes berpendapat, Puncak Minyak telah dicapai sehingga yang akan terjadi kemudian adalah kekacauan sosial dan politik. Ia menulis, seperti dikutip di bagian awal tulisan ini, tahun 2025 kita akan kembali ke zaman batu.

Memang ada pihak yag lebih optimistis, seperti Michael Lynch dari Strategic Energy & Economic Research di Amherst, Massachusetts, yang meneliti kaitan antara suplai dan kebutuhan.

Namun, untuk sementara ini, pandangan Deffeyes—di tengah terus membubungnya harga minyak—terasa menggentarkan. Diharapkan, ketika masih ada kesempatan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di berbagai hal, masih bisa dilakukan ikhtiar untuk memperbanyak suplai dan juga pengembangan energi baru, selain kesadaran manusia untuk mengurangi konsumsi minyak itu sendiri.

SPMB Tunggu SK Dirjen Dikti

2008-03-18T16:14:00.000+07:00

Departemen Keuangan Segera Keluarkan Aturan

Jakarta, Kompas - Kepanitiaan bersama seleksi masuk perguruan tinggi negeri akan diatur Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang surat keputusannya akan terbit dua pekan lagi. Selain itu, akan dikeluarkan pula surat keputusan dari Departemen Keuangan yang mengatur tata cara pembiayaan seleksi bersama.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan hal itu di sela-sela acara Lokakarya Forum Rektor Indonesia, Senin (17/3) di Bandung.

”Semuanya akan dijelaskan di dalam surat keputusan Dirjen Dikti dan surat keputusan Departemen Keuangan itu. Di dalam kepanitiaan bersama, semua rektor terlibat,” ujarnya.

Menurut Fasli, pembentukan kepanitiaan bersama itu merupakan kesepakatan semua pihak, termasuk Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan Paguyuban Rektor. ”Nama atau istilah resmi seleksi bersama nasional ini masih sedang dirumuskan,” ujarnya.

Fasli menjelaskan, pada prinsipnya mekanisme seleksi bersama ini tidaklah berbeda dengan SPMB. Para calon mahasiswa tetap dimungkinkan melamar dari wilayah masing-masing untuk tujuan program studi di perguruan tinggi negeri mana pun secara nasional.

Pilihannya pun luas, mencakup Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), atau Campuran (IPC). Ia meminta media massa menyosialisasikan tidak ada perbedaan mekanisme seleksi dari segi calon pendaftar.

Ia menjelaskan, perubahan itu hanya pada struktur kepanitiaan, khususnya tentang pengelolaan administrasi keuangan. Strukturnya merupakan kombinasi SPMB dan usulan ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN). ”Sehingga, segala metodologi, pengalaman, jaringan, dan keketatan yang telah dikembangkan SPMB tetap bisa dilaksanakan dan dijaga,” tuturnya.

Melalui mekanisme ini, perguruan tinggi negeri yang tidak termasuk badan hukum milik negara (BHMN) wajib menyetorkan uang pendaftaran sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Solusi terbaik

Ketua Forum Rektor Indonesia Djoko Santoso menilai kepanitiaan bersama itu merupakan solusi terbaik. Keputusan ini pula yang diinginkan pimpinan perguruan tinggi. ”Berarti persoalannya sudah selesai. Tinggal Pak Dirjen yang mengoordinasinya nanti,” ucapnya.

Secara terpisah, para pengurus Perhimpunan SPMB menegaskan, kepentingan masyarakat perlu dikedepankan. Ketua Perhimpunan SPMB Nusantara Asman Budi Santoso mengungkapkan, perhimpunan berharap sebaiknya sistem SPMB yang digunakan para calon mahasiswa selama bertahun-tahun tetap berlangsung sehingga tetap ada satu sistem nasional.

Urusan PNBP juga sebetulnya sudah lama selesai. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga pengurus bidang hukum di Perhimpunan SPMB, Hikmahanto Juwana, mengatakan, pembentukan perhimpunan tersebut justru untuk menyelesaikan persoalan PNBP.

Menurut dia, dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada PTN, uang seleksi masuk dari perguruan tinggi non-BHMN harus masuk ke kas negara lewat mekanisme PNBP, kecuali bagi perguruan tinggi yang berstatus BHMN.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2001 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0173/2001 yang intinya memberikan kewenangan kepada rektor untuk melakukan seleksi bersama-sama.

Panitia SPMB kemudian membentuk perhimpunan yang merupakan badan hukum mandiri dengan nama Perhimpunan SPMB Nusantara. Perannya lebih seperti penyedia jasa testing profesional mirip dengan penyelenggara tes bahasa Inggris. Perhimpunan hanya mengadakan tes tertulis dan menyerahkan skor keseluruhan ke perguruan tinggi negeri untuk diseleksi bersama.

”Perhimpunan SPMB bukan outsourcing. Uang dari calon mahasiswa tidak masuk ke perguruan tinggi. Kalaupun menggunakan infrastruktur kampus, perhimpunan harus membayar dan bagi perguruan tinggi merupakan penerimaan negara bukan pajak,” ujar Hikmahanto.

Asman menambahkan, sistem SPMB telah mapan dan teruji. Sistem itu dijalankan dengan prinsip keadilan, yakni agar anak bangsa, untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas, memiliki kemudahan, akses, dan kesempatan sama tanpa memandang letak geografis. (JON/INE)

Problema Besar Madrasah

2008-03-18T15:44:00.000+07:00

Selasa, 18 Maret 2008
Prof Dr H Ki Supriyoko, MPd

Pembina SMP dan SMA Unggulan Insan Cendekia Yogyakarta dan Pengasuh Pesantren Ar-Raudhah Yogyakarta

Salah satu kekeliruan kebijakan pendidikan yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap rendahnya kinerja pendidikan (educational performance) Indonesia adalah kurang diperhitungkannya madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kalau kita berbicara mengenai peningkatan mutu pendidikan dan masalah-masalah kependidikan lainnya seolah-olah semuanya ditentukan oleh sekolah.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Muhammad Nuh, dalam salah satu acara pada sebuah pondok pesantren di Jawa Timur bahkan sempat menyatakan bahwa sekarang ini pemerintah hanya mengurusi sekolah negeri. Sudah saatnya sekolah negeri dan sekolah dalam pondok pesantren (notabene madrasah) disejajarkan dalam hal bantuan yang diberikan. Pada sisi lain Pak Menteri juga memuji bahwa madrasah dalam pondok pesantren dapat dijadikan contoh pendidikan yang tidak mengandalkan bantuan dari APBN maupun APBD.

Adanya pandangan yang tidak memperhitungkan potensi madrasah dalam penentuan kinerja pendidikan nasional jelas tidak tepat, bahkan keliru sama sekali. Di samping eksistensinya sudah sangat mapan maka jumlahnya pun sangat signifikan dalam belantara pendidikan di Indonesia.

Berapa jumlah madrasah di Indonesia? Menurut catatan Departemen Agama (2007), jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencapai 23.517 lembaga, 93 persen di antaranya swasta. Total Madrasah Tsanawiyah (MTs) ada 12.054 lembaga dengan 90 persen di antaranya swasta. Lalu, Madrasah Aliyah (MA) jumlahnya 4.687 lembaga, 86 persen di antaranya swasta. Dari angka-angka ini diinterpretasi bahwa eksistensi madrasah di Indonesia sangatlah menentukan merah-putihnya pendidikan nasional.

Problema kemadrasahan
Problema besar pertama yang dihadapi madrasah di Indonesia sekarang ini adalah belum optimalnya tingkat favoritas masyarakat terhadap lembaga madrasah itu sendiri. Hal ini memang kenyataan. Jangankan madrasah menjadi pilihan utama bagi masyarakat, untuk memadrasahkan (menyekolahkan) putra-putri atau istilah menterengnya menjadi institution of choice saja belum banyak muncul, sedangkan anggota masyarakat yang sama sekali belum mengenal madrasah pun masih banyak. Ini lucu karena eksistensi madrasah di Indonesia setidaknya sudah puluhan tahun. Jadi, tidak dapat disebut ‘bayi’ kemarin sore.

Memang benar di kalangan tertentu, terutama kalangan pesantren, minat masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi dan angka statistik pun telah menunjukkan tingginya jumlah madrasah di Indonesia. Meski demikian secara nasional tingkat favoritas masyarakat kita terhadap madrasah lebih rendah dibanding sekolah pada umumnya.

Problema besar kedua menyangkut lebih rendahnya prestasi akademis ilmu umum siswa madrasah dibanding siswa sekolah. Sependapat atau tidak, banyak warga madrasah yang membedakan pengetahuan, ilmu, dan keterampilan menjadi dua; yaitu ilmu umum (seperti matematika, kimia dan teknologi informasi (TI) serta ilmu agama (seperti membaca Alquran, memahami Hadis, dan Tarekh. Secara hipotetik lebih rendahnya prestasi akademis ilmu umum siswa madrasah dibanding siswa sekolah inilah yang menyebabkan lebih rendahnya tingkat favoritas masyarakat terhadap madrasah dibanding terhadap sekolah.

Kenapa hal itu terjadi? Ini muncul karena kurikulum madrasah hanya berisikan 70 persen ilmu umum, sedangkan kurikulum sekolah berisi 100 persen ilmu umum dengan asumsi mata pelajaran pendidikan agama dikecualikan.

Sebenarnya pencapaian nilai ujian nasional (NUN) madrasah cukup membanggakan. Ilustrasi riilnya sebagai berikut. Secara nasional pencapaian rata-rata NUN tertinggi tahun 2006 untuk SMA program IPA sebesar 28,97 oleh SMA Negeri 1 Bangil Pasuruan, untuk MA program IPA sebesar 27,57 oleh MA Ibarurrahman Stabat. Peringkat kedua sebesar 28,38 untuk SMAN Genteng dan 27,21 untuk MA Jeumala Amal. Peringkat ketiga sebesar 28,33 oleh SMA Negeri 1 Pandaan dan 27,10 oleh MA Negeri Bangkalan, dan seterusnya. Untuk SMA dan MA jurusan IPS dan bahasa petanya sama saja. Demikian pula untuk SMP dan MTs.

Pencapaian rata-rata NUN siswa madrasah memang lebih rendah daripada siswa sekolah, tetapi terpautnya relatif kecil. Sebenarnya hal ini membanggakan bagi madrasah mengingat substansi ilmu umum di dalam kurikulum madrasah hanya 70 persen. Apakah masyarakat kita dapat memahami kebanggaan tersebut? Pada umumnya tidak!

Mereka tahunya pencapaian prestasi akademis siswa madrasah lebih rendah daripada siswa sekolah. Bagi insan madrasah, memang hal ini terasa pahit, tetapi harus dapat diterima.

Solusi kreatif
Bagaimana memecahkan problema besar kemadrasahan tersebut? Ada beberapa cara yang perlu dipertimbangkan. Cara yang paling konvensional adalah menyampaikan ilmu umum yang porsinya sama dengan yang diberikan di sekolah, kemudian ditambah dengan ilmu agama. Cara ini bagus, tetapi hanya efektif dijalankan oleh madrasah dengan siswa yang diasramakan alias dipondokkan.

Madrasah yang eksistensinya di tengah pesantren biasanya mampu menjalankan cara ini secara produktif. Namun, pada madrasah nonpesantren yang siswanya tidak menginap, cara ini sangat berat untuk dijalankan.

Cara modern yang bisa dijalankan adalah membenahi metode pembelajaran (learning method), meningkatkan mutu guru (teacher quality), atau melengkapi sarana dan fasilitas belajarnya (facility). Ketiga pembenahan ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Tetapi, lebih produktif dijalankan secara terintegrasi. Lebih daripada itu bahkan cara konvensional dengan cara modern tersebut pun bisa dipadukan secara produktif.

Apakah ada SDM di madrasah yang dapat menjalankan cara tersebut di atas? Tentu saja ada, bahkan banyak! Masalahnya di madrasah itu sendiri banyak mutiara terpendam yang belum digali, diasah, dan dimanfaatkan potensiny

Sudah 40 Persen PTS Gulung Tikar

2008-03-18T07:42:00.000+07:00

Selasa, 18 Mar 2008 | 04:48 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung:Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Indonesia Wilayah Jawa Barat-Banten Didi Turmudzi mengatakan, mengungkapkan di wilayahnya ada 30 sampai 40 persen dari 432 PTS yang gulung tikar.

Kalau pun ada PTS baru yang muncul, itu merupakan PTS lama yang izinnya dibeli oleh pengelola baru yang kemudian membukanya kembali dengan menukar namanya. "Setiap tahun ada saja PTS yang collaps, gulung tikar," kata dia kepada pers, Senin (17/3).

Kondisi itu terjadi akibat tidak ada pembatasan kuota mahasiswa baru yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Penyebab lainnya, kata Didi, jumlah PTS yang terlalu banyak juga kemampuan ekonomi masyarakat yang tidak meningkat. Karena itu sejak dua tahun terakhir pemerintah melarang pendirian PTS baru. Kebijakan ini, menolong pengelola PTS yang ada untuk menekan pertumbuhan PTS baru yang sempat tidak terkendali.

Dia menyarankan agar pengelola PTS mengevaluasi ulang program studi yang sudah jenuh.
Solusi lainnya agar PTS yang ada bisa mempertahankan kelangsungannya bergabung dengan PTS lain. Ahmad Fikri

Kekerasan pada Perempuan Dominasi Tayangan Media

2008-03-15T18:42:00.000+07:00

Jumat, 14 Maret 2008 | 00:50 WIB

Jakarta, Kompas - Berbagai tayangan dalam media film dan sinetron di Tanah Air kian didominasi adegan kekerasan terhadap perempuan. Situasi ini dikhawatirkan semakin menyuburkan perilaku kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga.

”Sekarang tayangan kekerasan kian marak di media elektronik,” kata Asisten Deputi Urusan Kekerasan terhadap Perempuan Heru P Kasidi dalam diskusi yang diprakarsai Kalyanamitra, pusat komunikasi dan informasi perempuan, Kamis (13/3) di Jakarta. Acara itu juga diisi dengan pemutaran film Perempuan Punya Cerita.

Menurut hasil survei ekonomi sosial tahun 2006, prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah 3,1 persen atau empat hingga enam juta jiwa dan mayoritas adalah istri pelaku. Lokasi kekerasan 70 persen berada di rumah. Pencetus tindak kekerasan itu adalah kondisi ekonomi dan perilaku pelaku.

Di tengah kuatnya sistem kapitalisme industri perfilman dan sinetron, kini terjadi kompetisi antara pendidikan antikekerasan dan pendidikan kekerasan, terutama lewat media elektronik. Bentuk kekerasannya kian beragam, baik kekerasan psikis, fisik, maupun seksual. ”Padahal, media massa berpengaruh besar dalam mengubah perilaku masyarakat,” ujar Heru.

Isu sosial

Sineas Nia Dinata menyatakan, film sangat berpotensi mengangkat isu-isu sosial yang dialami suatu negara di mana penonton bisa berasosiasi dengan karakter dalam film. Sinema bisa menjadi alat efektif karena sifatnya populis, penonton tidak merasa digurui. Namun, di Indonesia, mayoritas tema film berkisar kisah percintaan, kehidupan konsumtif, dan kekerasan.

Sejauh ini pemerintah dinilai belum menjalankan fungsinya dengan memberikan kebijakan yang mendukung perkembangan film Indonesia, dari segi pendidikan teknis sinematografi film dan pentingnya pendidikan jender dalam film, ekonomi dan industri perfilman. Pemerintah juga belum menyadari pentingnya politik kebudayaan untuk melindungi film nasional.

Untuk meningkatkan mutu film yang diproduksi di Indonesia, sangat diperlukan sekolah-sekolah film yang bermutu. Padahal, sejauh ini Indonesia hanya memiliki satu sekolah film.

”Studi jender juga sangat diperlukan bagi mahasiswa film sehingga para sineas Indonesia dapat menjadi agen perubahan bagi kesetaraan jender dengan menghasilkan film-film yang lebih sensitif jender,” ujarnya. (EVY)

1,1 Juta Pelajar Korban Narkoba

2008-03-15T18:41:00.000+07:00

Jumat, 14 Maret 2008 | 00:51 WIB

BANDUNG, KOMPAS - Dari total 3,2 juta korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba di Indonesia, sekitar 1,1 juta di antaranya adalah pelajar. Karena itu, upaya mengatasi perkembangan peredaran narkoba di lingkungan sekolah dan kampus sangatlah mendesak.

Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional Mudji Waluyo, Kamis (13/3) di Bandung. Menurut Mudji, berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional, narkoba telah beredar di sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk di luar perkotaan.

”Yang paling menggelisahkan, persentase jumlah penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 3,9 persen. Dengan demikian, sekitar empat dari 100 penyalah guna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa,” tutur Mudji.

Mudji mengatakan, melihat banyaknya korban narkoba, baik kalangan pelajar maupun mahasiswa, pencegahan peredaran narkoba di lingkungan sekolah dan kampus harus dilakukan segera dan seefektif mungkin.

”Pihak sekolah, antara lain guru dan dosen, harus turut menerapkan pola hidup sehat serta melakukan pengawasan efektif,” ujarnya.

Menurut Mudji, pola hidup sehat di lingkungan sekolah dan kampus antara lain bisa dilakukan dengan melakukan program Usaha Kesehatan Sekolah dan Unit Kegiatan Mahasiswa antinarkoba, serta parenting skills atau keterampilan pendampingan kepada para pengajar dan dosen di lingkungan perguruan tinggi. (A01)

Jangan Rugikan Calon Mahasiswa

2008-03-15T17:59:00.000+07:00

Sabtu, 15 Maret 2008 | 00:33 WIB

Kisruhnya rencana seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun kuliah 2008/2009 perlu win win solution.

Namun, win win solution itu dengan arahan tegas: tidak merugikan calon mahasiswa dalam koridor masyarakat ilmiah. Penegasan hanya bagi perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus badan hukum milik negara (BHMN) mengelola sendiri uang pendaftaran masih berupa koma. Masih mengundang perdebatan. Sebab, pemicu keluarnya 41 PTN dari perhimpunan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) bersangkut paut dengan masalah keuangan. Keharusan 41 PTN berstatus non-BHMN (jumlahnya tujuh) menyetorkan hasilnya ke kas negara sebagai penghasilan negara bukan pajak butuh waktu. Uang hasil pendaftaran tidak bisa segera dimanfaatkan sebagai tambahan dana segar.

Ketika lembaga pendidikan umumnya mengharapkan pemasukan dari uang pendaftaran, keinginan itu wajar. Kalau hanya satu pilihan, 100 persen dikelola PTN berstatus BHMN. Adapun kalau dua pilihan PTN, maka pilihan pertama berstatus BHMN 60 persen, pilihan kedua 40 persen. Bagi PTN di luar tujuh yang berstatus BHMN, uang itu harus disetorkan dulu ke Depkeu sebelum mereka bisa memanfaatkannya.

Seperti diakui Dirjen Dikti Fasli Jalal, karena sumber kekisruhan berpangkal pada masalah transparansi dan pembagian uang yang terkumpul, solusinya menyangkut birokrasi. Perlunya penegasan aturan SPMB sebagai solusi tampaknya belum mengadopsi keinginan 41 PTN. Mereka ingin agar cara pengelolaan uang hasil pendaftaran sama seperti dilakukan tujuh PTN berstatus BHMN. Keinginan itu ditampung lewat perubahan tujuh PTN berstatus BHMN sebagai pihak ketiga.

Inikah jalan keluar yang sama-sama menang untuk 41 PTN? Sebagai jalan keluar yang moderat, tanpa memerkosa keharusan legal, menurut kita perlu kebesaran hati pemimpin 41 PTN. Berbeda dengan swasta, biaya penyelenggaraan PTN tidak seluruhnya dari mahasiswa. Uang yang diperoleh dari pendaftaran hanya salah satu sumber. Aturan dana disetor ke negara harus dipatuhi.

Sebaliknya kesediaan 41 PTN perlu diimbangi kecepatan pelayanan pihak Departemen Keuangan. Ketika PTN mengandalkan uang pendaftaran sebagai dana segar, jangan (masih) terjadi pemenuhannya tersendatsendat. Status lembaga pendidikan bukan sebagai lembaga bisnis, tetapi lembaga pendidikan.

Kebesaran hati PTN-PTN non-BHMN harus diimbangi perbaikan kultur kerja birokrasi. Kalau terjadi kelambanan, keinginan nyebal-nya 41 PTN akan bangkit kembali. Dalam era reformasi yang menuntut serba transparan, hal itu sangat mungkin terjadi. Atau jalan keluar radikal, ubah semua PTN jadi berstatus BHMN, yang sudah pasti dampaknya tidak kalah rumit?

Jangan sampai terjadi, ketika semua persoalan sudah dirambah pertimbangan politis, praksis pendidikan yang seharusnya bebas politis ikut pula dikacauka

Pendidikan Jadi Masalah Bersama

2008-03-15T17:51:00.001+07:00

Para Menteri Pendidikan Bertemu
Kamis, 6 Maret 2008 | 02:12 WIB

Jakarta, Kompas - Para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk besar di dunia mengadakan pertemuan E-9 Ministerial Review Meeting on Education for All ketujuh di Bali, 10-12 Maret 2008. Kesembilan negara itu adalah Banglades, Brasil, China, India, Indonesia, Meksiko, Mesir, Nigeria, dan Pakistan.

Negara-negara tersebut, dengan beratnya permasalahan pendidikan, turut memengaruhi peta global pendidikan. Karena itu, pendidikan dijadikan masalah bersama.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal kepada pers, Rabu (5/3), mengatakan, pertemuan itu untuk memperbaiki kondisi pendidikan di setiap negara. Terlebih lagi dengan adanya target Pendidikan untuk Semua atau Education for All yang telah disepakati dalam Deklarasi Dakkar tahun 2000.

Target-target itu antara lain buta aksara pada orang dewasa tuntas 50 persen pada 2015. Target lainnya, akses pendidikan anak usia dini, penuntasan wajib belajar, kesetaraan jender dalam pendidikan, serta pendidikan kecakapan hidup harus terus ditingkatkan.

”Pertemuan ini diinisiatori oleh UNESCO atau Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993 agar negara-negara berpenduduk besar ini dapat memecahkan masalah pendidikannya bersama-sama,” ujarnya.

Fasli mengatakan, sebetulnya telah terjadi perkembangan cukup baik sejak pertemuan tersebut pertama kali diluncurkan. Perkembangan terpesat terutama disumbangkan oleh China dalam pemberantasan buta aksara.

”Sekitar 80 persen pemberantasan buta huruf di antara sembilan negara itu disumbangkan oleh China. Angka peserta wajib belajar mereka juga meningkat pesat. China sepertinya benar-benar mengurus pendidikannya,” ujar Fasli.

Indonesia dalam hal pemberantasan buta huruf dan penuntasan wajib belajar secara kuantitas terbilang berhasil dan posisinya berada setelah China. Indonesia masih lebih baik daripada India, Pakistan, dan Banglades. Indonesia juga lebih baik dalam hal kesetaraan jender dalam pendidikan, pendidikan kecakapan hidup, dan pencapaian akses pendidikan anak usia dini.

Akan tetapi, permasalahan besar di Indonesia ialah peningkatan mutu pendidikan yang tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain.

Dia menambahkan, pada waktu terbentuknya pertemuan para menteri tersebut pertama kali, sembilan negara itu mewakili separuh penduduk dunia. Lebih dari 40 persen anak putus sekolah dan hampir 70 persen angka buta aksara di seluruh dunia berada di negara-negara berpenduduk besar tersebut. (INE)

Bangsa Harus Hargai Sejarawan

2008-03-15T17:49:00.000+07:00

Sabtu, 15 Maret 2008 | 00:49 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS - Bangsa Indonesia perlu lebih menghargai para ilmuwan, termasuk sejarawan yang banyak berjasa bagi perkembangan bangsa. Mereka telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran mereka untuk membangun bangsa. Buah-buah pikiran mereka bahkan masih lestari walau tokoh-tokoh tersebut sudah meninggal dunia.

Ajakan tersebut mengemuka dalam peringatan 100 hari meninggalnya sejarawan Sartono Kartodirdjo yang digelar di Gedung UC Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (14/3). Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Akhmad Syafii Ma’arif mengungkapkan, bangsa Indonesia belum menghargai tokoh-tokoh yang sudah mengabdikan diri bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

”Saya sedih, sewaktu Pak Sartono meninggal, hanya sedikit yang datang melayat. Bangsa ini memang tidak menghargai ilmu. Coba kalau yang meninggal pejabat,” tutur Syafii. Padahal, para sejarawan banyak berperan dalam membangun peradaban. Sayang, jasa-jasa mereka seolah berlalu begitu saja.

Peluncuran buku

Dalam peringatan 100 hari meninggalnya Sartono Kartodirdjo kemarin, diluncurkan dua buku mengenai begawan sejarah Indonesia itu. Buku pertama adalah Membuka Pintu bagi Masa Depan: Biografi Sartono Kartodirdjo karya M Nursam, diterbitkan oleh Penerbit Kompas. Buku kedua, Sejarah yang Memihak: Mengenang Sartono Kartodirdjo, diedit oleh M Nursam dan diterbitkan bersama oleh Penerbit Ombak dan Rumah Budaya Tembi.

Stefanus Nindito yang mewakili keluarga Sartono Kartodirdjo mengemukakan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dalam bentuk buku tersebut.

”Semoga buku ini mampu mendorong perkembangan ilmu sejarah selanjutnya yang lebih kritis, reflektif, pluralis, dan multiinterpretasi. Semoga sejarah tidak sekadar ilmu, tetapi dengan rendah hati juga mampu mengungkap fakta,” kata Stefanus.

Mantan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas P Swantoro menambahkan, kedua buku yang baru saja diluncurkan itu paling tidak cukup bagi mereka yang ingin mengenal Sartono Kartodirdjo. Namun, kedua buku itu belum mampu menyelami aspek-aspek spiritualitas asketisme intelektual yang dipegang Sartono. (DYA)

Beban Jawa Amat Berat

2008-03-15T17:47:00.001+07:00

Relokasi merupakan Solusi
Sabtu, 15 Maret 2008 | 00:45 WIB

Jakarta, Kompas - Banjir dan longsor yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Pulau Jawa merupakan indikasi tingginya beban lingkungan di pulau terpadat di Indonesia bahkan di Asia Tenggara ini. Relokasi penduduk dan industri ke luar Jawa merupakan langkah yang perlu segera diambil.

Jacub Rais, pakar geomatika, juga mantan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, mengatakan ini, Jumat (14/3), didasari data geospasial dan kependudukan saat ini.

Luas Pulau Jawa 132.187 km2, 6,9 persen daratan Indonesia. Namun, jumlah penduduknya sekitar 60 persen penduduk Indonesia. Berarti, kepadatan penduduk di Jawa 813 orang/km2.

Untuk dapat mengurangi penduduk Pulau Jawa minimal 2 juta per tahun, menurut Jacub—juga Guru Besar Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia—diperlukan pembangunan pusat pertumbuhan di pulau-pulau besar dan kecil di luar Pulau Jawa. Pusat-pusat itu berbasis industri agro dan maritim, yang menjadi potensi terbesar di negeri ini.

”Rencana strategis itu perlu didukung tata ruang terpadu antara pusat dan daerah, serta antara darat dan laut untuk mengurangi tekanan penduduk terhadap lahan di Pulau Jawa. Sebab, tidak ada provinsi di Pulau Jawa yang dapat menata ruang secara sendiri-sendiri,” ujarnya.

Keterpaduan strategi pembangunan antara provinsi yang berbatasan langsung maupun tidak langsung diperlukan untuk penataan ruang dan pendistribusian penduduk ke sejumlah daerah yang berpotensi dikembangkan di luar Jawa.

Relokasi penduduk ke luar Jawa, menurut Zuhal, mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi, perlu dikaitkan dengan rencana pengembangan zona ekonomi terpadu di luar Jawa, yang disebut Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).

Juga perlu didorong relokasi industri ke luar Jawa. Sebaliknya, pengembangan Kapet di luar Jawa bisa berdampak pada perpindahan penduduk secara spontan dari Jawa ke Kapet. Pengembangan Kapet perlu mendapat insentif oleh pemda setempat dan pemerintah pusat.

Daerah punya peluang menumbuhkan kawasan unggulan untuk menarik investor yang berorientasi ekspor dan efisiensi. Industri akan memilih luar Jawa karena sumber bahan baku di Jawa terbatas. Penyediaan lahan, bahan baku, dan sumber daya energi di luar Jawa lebih besar. Dalam hal ini Riau dan Kaltim sekarang menjadi daya tarik.

Jacub melanjutkan, pengelolaan wilayah hendaknya berdasar ketersediaan sumber daya air, bukan berdasarkan batas administratif dan aspek politis. Harus ada subsidi silang dari daerah hilir yang memanfaatkan suplai air, diberikan ke daerah hulu yang melestarikan sumber daya air.

Ia mengambil contoh DAS Bengawan Solo. Pada zaman Orde Baru ada dana reboisasi untuk kawasan hulu Bengawan Solo. Sekarang tidak ada lagi. Padahal, kawasan Jatim sebagai daerah hilir yang mendapatkan pasokan airnya memperoleh income dari industri yang memanfaatkannya.

Dengan kepadatan tinggi, kebutuhan kawasan permukiman tinggi, yang kemudian mengancam keberadaan kawasan hutan di gunung dan perbukitan yang harus dilindungi untuk menjaga keseimbangan hidrologis. Dengan bertambah penduduk, konsumsi beras dan bahan pangan meningkat, sementara luas lahan tidak berubah, bahkan berkurang. (YUN)