Pembangunan Milenium
Tingkatkan Peran Perempuan

Jakarta, Kompas - Kemandirian bangsa Indonesia dalam mencapai pembangunan milenium (MDG’s) harus diperjuangkan agar tidak tergilas arus globalisasi. Untuk itu, kualitas hidup perempuan harus ditingkatkan agar bisa mandiri dan berperan serta dalam membentuk karakter bangsa.

"Pemberdayaan perempuan merupakan faktor penting dan sangat menentukan dalam pencapaian target MDG’s," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono dalam pembukaan Musyawarah Kerja Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Senin (16/7) di Jakarta.

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, tindak kekerasan dan pemerkosaan, dampak negatif globalisasi terhadap perdagangan perempuan dan anak-anak, pemenuhan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi yang belum dinikmati sebagian besar perempuan.

Pada tahun 2015, ada beberapa target MDG’s yang harus dicapai, di antaranya persamaan gender, menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dasar, dan menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. "Angka kematian ibu juga harus ditekan hingga tiga per empat dari kondisi sekarang," kata Meutia.

Untuk itu, perlu ada komitmen bersama guna membangun kualitas hidup perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 70 persen dari total jumlah orang miskin di Indonesia adalah perempuan.

"Karena itu, pemberdayaan perempuan harus terus dilakukan bekerja sama dengan mitra pemerintah," tuturnya.

Hal ini bisa dicapai jika Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, tidak bergantung kepada bangsa lain, dan rendah diri dengan negara lain sehingga tidak tergilas arus globalisasi.

Kemandirian harus diwujudkan agar desain pembangunan Indonesia bisa dirancang sesuai dengan kondisi lokal. "Ini bukan berarti kita mengusir bangsa lain, tetapi jadi mitra sejajar dan tangguh," kata Meutia.

Kaum perempuan berpotensi kuat untuk mewujudkan kemandirian dengan membangun karakter bangsa dan turut berperan dalam dunia politik. "Kaum perempuan Indonesia diharapkan bisa menanamkan budi pekerti kepada anaknya, sesama perempuan, dan anggota masyarakat lain agar bisa mendesain sendiri pembangunan," ujarnya.

Ketua Umum Kowani Linda Agum Gumelar menambahkan, mutu hidup perempuan hanya bisa ditingkatkan jika mendapat kuota 30 persen untuk menduduki jabatan politik di tingkat nasional dan daerah.

"Dengan demikian, kaum perempuan bisa ikut merumuskan kebijakan publik yang berpihak kepada perempuan," tuturnya. (EVY)