Reformasi Birokrasi

Kelemahan pemerintah dewasa ini terletak pada pelaksanaan kebijakan dan keputusannya. Tidak efektif dan efisien melaksanakan pekerjaannya.

Orang mendapat kesan kuat, departemen maupun birokrasinya tidak secara efektif dan efisien melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Pemerintahan dan birokrasinya juga belum sepenuhnya menunjang realisasi pemerintahan yang bersih.

Sering kita dengar, untuk menerobos kelemahan itu, dari mana mulainya dan oleh siapa? Jawaban yang logis, dimulai dan dipimpin pemerintah. Oleh Presiden bersama Wakil Presiden dan para menteri. Opini dan kritik tentang hal itu sudah cukup sering dilontarkan. Setiap kali seakan-akan berhenti pada wacana.

Dalam konteks itu, reformasi yang mulai dilaksanakan Departemen Keuangan masuk akal jika memperoleh perhatian besar. Itulah suatu terobosan. Tidak lagi larut dalam wacana, siapa yang harus mulai dan dari mana. Namun, berani mengambil keputusan, reformasi birokrasi dimulai dari departemennya. Masukan termasuk yang kritis perlu disampaikan. Sekaligus kita hargai kemauan dan keberanian Menteri Keuangan untuk mengambil prakarsa. Tidak lagi sekadar diwacanakan.

Bukan pula sekadar suatu kebetulan jika Depkeu yang memulai. Departemen jasa dengan 62.000 pegawai itu mengumpulkan hampir 75 persen penerimaan negara, terutama dari bea cukai dan pajak. Mengingat salah satu kelemahan departemen adalah gaji pegawainya, bisa dimengerti masalah penghasilan pegawai termasuk hal yang diperbaiki dalam program reformasi.

Karena bea cukai dan pajak di mata publik dianggap departemen "basah", masuk akal, reaksi yang muncul terhadap langkah reformasi cenderung dialibikan ke perbaikan penghasilan. Reaksi itu bisa dimengerti, tetapi jangan dibiarkan membuat kita tidak melihat segi positif dan strategis langkah reformasi itu.

Kita termasuk yang berpendapat, daripada reformasi birokrasi hanya diwacanakan oleh pemerintah dan publik, mengapa tidak saja dimulai. Dimulai dari pemerintah dan pemerintahannya, dimulai dari departemen-departemen. Daripada sekadar diwacanakan dan dirapatkan, lebih lengkap dan lebih konkret jika dilaksanakan, bahkan juga meskipun bisa disertai trial and error, percobaan dan kekeliruan.

Program reformasi mencakup pembenahan organisasi termasuk modernisasi, pemisahan fungsi, dan penajaman fungsi. Peningkatan sumber daya manusia yang mencakup diklat berbasis kompetensi, pembangunan pusat assessment (penilaian), penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin. Juga mencakup penyempurnaan tata laksana serta perbaikan struktur renumerasi.

Apa hal yang perlu diperhatikan? Reformasi itu jangan terkena penyakit bosan. Kecuali pembagian dan perangkat kerja, amat menentukan pandangan dan sikap hidup karyawan. Memberikan pelayanan. Namanya hidup dengan komitmen, selalu disertai semangat pengorbanan.