Di Balik Banjir dan Longsor

Oleh :Hadi S Alikodra

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

Berpuluh tahun lalu, sudah diprediksi banjir dan longsor akan menimpa Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Penyebabnya jelas: Penebangan hutan semena-mena tanpa kendali. Hutan di Pulau Jawa nyaris gundul. Juga Sumatra. Kalimantan dan Sulawesi sedang dalam proses penggundulan. Papua sudah mulai digunduli.

Tiap tahun banjir dan longsor terus terulang. Lantas, kenapa peristiwa yang tragis yang menimbulkan ratusan korban itu terus terjadi dan terjadi bahkan makin besar dan luas skalanya? Kita ini seperti sebuah bangsa yang sedang dilanda penyakit amnesia massal. Sebelum ada bencana, semua orang seperti lupa bahwa banjir dan longsor yang setiap tahun terjadi itu penyebabnya kerusakan hutan. Jika banjir dan longsor menerjang kita, baru kita ingat dan menyesal. Setelah itu lupa dan ramai-ramai merusak hutan lagi.

Karena setiap tahun terjadi, tragedi banjir bandang dan longsor sepertinya dianggap sepi-sepi saja. Beda dengan terorisme di Bali dan Jakarta yang gemanya mengguncang dunia, banjir bandang dan longsor di Jember dan Banjarnegara yang menewaskan jiwa manusia lebih banyak dari bom Bali pertama dan kedua nyaris tak ada gemanya. Para pembesar di Jakarta pun tidak segera meresponsnya. Apalagi AS dan Australia. Padahal, bila dilihat dari intensitas bencana dan jumlah korban pertahun, bencana alam banjir dan longsor tersebut korbannya lebih banyak dan daya rusaknya lebih dahsyat. Rasanya tak salah, jika Isac Asimov--penulis buku Our Anggry Earth menyatakan bencana alam akibat ulah manusia bisa disepadankan dengan aksi terorisme.

Nasib hutan lindung
Di berbagai wilayah Indonesia, kondisi hutan lindung sangat memprihatinkan. Ada hutan lindung yang tinggal namanya saja karena nyaris habis dibabat para pencuri yang kerja sama dengan oknum aparat pemerintah; ada hutan lindung yang telah berubah jadi perkebunan kopi, coklat, bahkan pisang sehingga fungsi "lindungnya" terhadap pergeseran tanah hilang; ada pula hutan lindung yang dibelah jalan raya yang memudahkan transportasi illegal logging, dan masih banyak lagi.

Bencana longsor dan banjir bandang yang kerap terjadi di Aceh dan Sumatra Utara, misalnya, adalah akibat alih fungsi hutan lindung dan pembabatan liar (illegal logging) di kawasan hutan tersebut. Masih terbayang dalam ingatan kita, tragedi banjir bandang di Sungai Bohorok yang meluluhlantakkan kawasan wisata di Bukit Lawang, Sumut, yang merenggut korban lebih dari 200 orang, November 2003. Penyebabnya tak lain, adalah penggundulan hutan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Sampai saat ini, ironisnya, proses penggundulan itu masih terus terjadi. Tragedi Bohorok yang menghancurkan ribuan rumah dan fasilitas umum itu, rupanya belum cukup untuk menjadi peringatan akan bahaya deforestasi.

Kondisi itu diperparah penebangan kayu oleh perorangan maupun korporasi, legal maupun ilegal. Menhut MS Kaban, misalnya, menyatakan bahwa pencurian kayu tiap tahun nilainya mencapai angka Rp 60 puluh triliun lebih. Uang sebesar itu amat besar nilainya jika dipakai untuk mengatasi kemiskinan. Lantas, siapa yang melakukan pencurian kayu besar-besaran itu? Kaban ternyata tak bisa berbuat banyak. Sebab pelakunya demikian banyak dan kompleks jaringannya, mulai rakyat kecil, pengusaha sampai pejabat pemda, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Jaringan ilegal logging merupakan fenomena vicious circle yang melibatkan banyak pihak. Jika tidak ada tindakan "revolutif" yang ekstrakeras dan ekstrayudisial (tembak langsung pelaku ilegal logging seperti zaman penembakan misterius), niscaya pencurian kayu sulit dihentikan.

Realitas kehancuran
Isac Asimov dan Frederck Pohl dalam bukunya Our Angry Earth menyatakan: Sebagian besar manusia sulit menyadari realitas kehancuran lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi karena penghancuran-penghancuran lingkungan hidup itu terjadi bersaman dengan proses-proses yang sedang mereka kerjakan sendiri yang konon tujuannya untuk membangun masa depan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya: Tragedi masa depan itu sedang berjalan di depan kita dan kita sendiri yang menjalankannya.

Apa yang ditulis Asimov-Poh benar. Berbagai tragedi lingkungan yang kini sedang terjadi seperti kenaikan suhu atmosfer bumi, polusi, deforestasi, dan mewabahnya penyakit berbahaya sebenarnya merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri. Ironisnya sebagian besar manusia tak menyadari hal tersebut. Problem lingkungan hidup masih sering dianggap sebagai persoalan kaum elite yang sulit diikuti oleh kaum alit (kecil).

Padahal dampak kerusakan lingkungan--seperti banjir bandang dan tanah longsor--paling banyak menyengsarakan kaum alit. Namun, ketika kaum elite dan kaum alit berusaha untuk mengatasi problem kehancuran lingkungan, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya: Memunculkan problem lingkungan baru. Ironisnya yang menjadi korban adalah lingkungan itu sendiri. Dalam bahasa Asimov, itulah yang disebut vicious circle (lingkaran setan) kerusakan lingkungan.

Bencana banjir yang meluas di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi bulan Desember dan Januari ini penyebabnya yang signifkan, di samping penebangan hutan yang semena-mena adalah "pengalihfungsian" hutan untuk tanaman perkebunan (sawit, kopi, coklat, teh, dll) yang "nota bene" merupakan proyek ekonomi jangka pendek. Proyek ekonomi ini juga sering "menipu" rakyat agar ikut menggunduli hutan. Dan, masyarakat yang miskin itu biasanya mengikuti permintaan para juragan kayu dan perkebunan itu. Lalu, jika penghancuran hutan itu mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan lonsor seperti sekarang ini, yang menjadi korban adalah rakyat miskin di desa maupun di kota. Para petinggi dan pembuat kebijakan hanya ikut bersedih dari jauh.

Hutan dan lingkungan yang asri adalah sebuah tumpuan harapan masa depan. Ketika manusia modern tengah dikepung oleh pelbagai macam bencana--seperti global warming, piolusi, badai, banjir, dan longsor--maka keberadaan hutan yang luas dan lestari merupakan sebuah keniscayaan untuk meng-counter kedatangan bencana-bencana tersebut. Dunia telah mengusung "Protokol Kyoto" dan "Bali Roadmap" untuk menghijaukan bumi demi mengurangi emisi gas karbon dioksida (gas rumah kaca). Sayangnya, kondisi tersebut tidak dibarengi kesadaran publik untuk memelihara dan melestarikan hutan.

Sudah saatnya pemerintah membentuk semacam tim atau komisi lintas departemen guna menjaga kelestarian hutan. Melihat keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi, tampaknya komisi seperti itu perlu dibentuk untuk memberantas para perusak hutan. Tanpa adanya komisi yang kuat dan bertanggungjawab langsung kepada presiden, niscaya kerusakan hutan sulit dicegah. Soalnya para perusak hutan sudan merupakan mafia yang melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha, penguasa, politisi, TNI, dan lain-lain.

Dan yang terakhir, sebetulnya pelestarian hutan tropis Indonesia punya nilai ekonomi tinggi. Dengan mengaitkan clean development mechanism yang diusung Protokol Kyoto, pemerintah Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan "pembayaran karbon" yang nilainya cukup besar. Ini karena hutan tropis Indonesia telah ditetapkan PBB sebagai paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida (gas rumah) kaca yang selama ini dianggap sebagai penyebab global warming. Belum lagi sejumlah negara kreditor pernah menawarkan penghapusan utang dengan imbalan pelestarian lingkungan dan hutan. Filipina, Brasil, dan Argentina misalnya sudah mendapatkan pengurangan utang dengan mekanisme seperti itu. Kenapa Indonesia tidak?

Ikhtisar

-Masyarakat mudah melupakan bencana alam padahal dampaknya melebihi terorisme.
-Kerusakan, termasuk di hutan lindung, melibatkan semua kalangan; rakyat, pejabat, polisi, tentara.
-Perlu komisi khusus lintas departemen untuk menjaga kelestarian alam.