Dana BOS Tidak Dipotong

Pemotongan Anggaran
Tidak Ganggu Pendidikan Dasar

Sabtu, 18 Oktober 2008 | 00:49 WIB

Jakarta, Kompas - Dalam rencana pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp 16,75 triliun pada Rancangan APBN 2009, alokasi dana untuk biaya operasional sekolah atau BOS tidak akan dikurangi. Penghematan akan dilakukan dengan mengorbankan program-program yang dinilai tidak terlalu mendesak.

”Program-program yang prioritasnya rendah, seperti seminar- seminar atau penelitian yang tidak mendesak, akan ditunda dulu,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo seusai acara ”Halal Bi Halal” di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Jumat (17/10).

Perubahan nominal anggaran pendidikan ini merupakan dampak otomatis dari menurunnya anggaran belanja negara dalam RAPBN 2009 yang awalnya disepakati panitia anggaran DPR dan pemerintah mencapai Rp 1.119,2 triliun jadi Rp 1.035,46 triliun. Akibatnya, anggaran pendidikan berubah dari Rp 224 triliun menjadi Rp 207,1 triliun atau melorot Rp 16,75 triliun (Kompas, 17/10).

Menurut Bambang, perubahan nominal anggaran pendidikan ini mengakibatkan perlunya penyesuaian program-program yang sudah direncanakan di unit-unit kerja Departemen Pendidikan.

Program prioritas utama pemerintah, seperti peningkatan dana BOS yang sudah populer di masyarakat, peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan profesi dan tunjangan fungsional, serta rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak, akan tetap dilaksanakan sesuai dengan target.

Dari paparan mengenai program prioritas pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009, selain membiayai wajib belajar 9 tahun yang murah dan terjangkau, pemerintah juga memfokuskan penggunaan anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru dan dosen serta peningkatan mutu pendidikan menengah, atas, dan perguruan tinggi.

Terpatok 20 persen

Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR, mengatakan, pemerintah masih terpatok untuk memenuhi amanat konstitusi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Belum terlihat komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan pendidikan, terutama pemerataan dan kualitas pendidikan.

”Seharusnya anggaran pendidikan bisa seperti rencana semula Rp 224 triliun supaya kualitas pendidikan bisa semakin ditingkatkan. Tapi, pemerintah, kan masih berpikir bagaimana bisa 20 persen dulu saja, jadi ya anggaran pendidikan pun ikut terpengaruh dengan perubahan anggaran belanja,” kata Irwan.

Menurut Irwan, perubahan anggaran pendidikan itu belum dibahas di DPR. (ELN/INE)