Layanan Kesehatan
Masyarakat Miskin Masih Belum Maksimal Dilayani

Jakarta, Kompas - Layanan kesehatan untuk rakyat miskin di Indonesia belum maksimal. Mereka yang sakit justru ditelantarkan rumah sakit karena tidak mampu membayar.

"Saya minta maaf jika ada rumah sakit yang belum bisa melayani dengan baik. Pemerintah mulai memerhatikan rakyat miskin, tetapi masih ada kekurangan," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari saat berbuka puasa bersama rakyat miskin kota di bilangan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (28/9). Acara itu digelar oleh Serikat Rakyat Miskin Kota yang mengadvokasi warga miskin jika menemui kesulitan berobat di berbagai rumah sakit.

Muhammad Saharudin (30), warga Kampung Guji Baru RT 006, RW 02, Kelurahan Tanjung Duren, Kebon Jeruk, menuturkan, ia tak mendapat kesulitan saat istrinya melahirkan anak di RS Cengkareng, Tangerang. "Selama 16 hari di ICU dan habis biaya Rp 22 juta, saya dibebaskan membayar. Gratis," katanya.

Akan tetapi, saat anaknya masuk rumah sakit pada 20 Agustus 2007 karena kejang-kejang dan harus dirawat, setelah sembuh, ia diminta membayar separuh biaya, yakni Rp 7 juta. "Rumah saya habis terbakar, mana bisa saya bayar. Anak saya bisa keluar rumah sakit, tetapi KTP saya masih ditahan. Saya minta Bu Menteri bisa membantu agar KTP saya kembali," katanya.

Sektor informal

Warga miskin di Tanjung Duren umumnya hidup di sektor informal sebagai pemulung, pengamen, pedagang asongan. atau pengemis. Sebagian ber-KTP daerah—mereka sering kesulitan berobat karena tak memiliki kartu keluarga miskin untuk mendapat pengobatan gratis.

Tentang itu, Menkes mengatakan, "Saya ingin semua orang miskin bisa dilayani, tidak peduli punya KTP atau tidak." Mendengar itu, ratusan warga miskin bertepuk tangan.

Menurut Menkes, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah mengusahakan sebanyak 100 juta warga miskin bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis. (LOK)