Kebijakan Pemerintah Belum Berpihak pada Keluarga

Senin, 10 Maret 2008 | 00:28 WIB

Jakarta, Kompas - Keberpihakan kebijakan pemerintah pada perempuan, anak, dan keluarga masih belum menggembirakan. Itu sebabnya, masih banyak problem yang dihadapi perempuan, anak, dan keluarga yang tidak ditangani dengan serius.

Jangankan di sejumlah daerah di Indonesia yang masih terpencil, di daerah yang terjangkau pelayanan kesehatan pemerintah pun masih sering kali ada yang terlewatkan.

Demikian penuturan Ketua Bidang Kewanitaan DPP Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa di Jakarta, Sabtu (8/3). ”Pemerintah memang sudah melakukan langkah, tetapi kenyataannya dalam implementasi masih terbatas,” ujar Ledia di sela-sela pelaksanaan ”Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan PKS Jelang Pemilu 2009” di Jakarta.

Ledia mencontohkan, penurunan angka kematian ibu ketika melahirkan belum menyeluruh. Problemnya, ada banyak hal yang terkait dengan pemberdayaan ibu, anak, dan keluarga selain problem kesehatan. Keluarga membutuhkan perbaikan ekonomi yang bisa mendukung pemenuhan hidup bagi anak dan ibu.

Terkait dengan keinginan perempuan memiliki 30 persen di legislatif, menurut Ledia, itu merupakan usaha untuk meningkatkan kepedulian dalam pembuatan kebijakan negara pada perempuan, anak, dan keluarga.

”Kita tak ingin perempuan yang memasuki dunia politik sekadar karena perempuan saja. Mereka juga harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang apa saja yang akan diperjuangkan nantinya,” ujarnya.

DPP PKS Korwil/Wilda Sumatera Bagian Selatan M Syahfan mengatakan, sebanyak 80 fungsionaris perempuan PKS se-Sumatera Bagian Selatan berkumpul di Jakarta. Acara ini diikuti utusan bidang kewanitaan wilayah/daerah dan juga sejumlah istri pejabat.

”Kegiatan itu untuk mengonsolidasikan segenap potensi fungsionaris perempuan PKS dan memetakan permasalahan di lapangan,” ujarnya. (MAM)