Astronot China Diarak

Target Bangun Stasiun Angkasa dan Mendarat di Bulan

AP photo / Kompas Images Astronot China, Zhai Zhigang (tengah), Liu Boming (kanan), dan Jing Haipeng (kiri), di Beijing, Senin (29/9), melambai ke massa yang menyambut mereka dalam sebuah parade merayakan kembalinya mereka dari misi luar angkasa selama 68 jam. China kini siap mendaratkan warganya di Bulan.

Selasa, 30 September 2008 | 03:00 WIB

Beijing, Senin - Tiga astronot China diarak dalam sebuah parade bagi pahlawan nasional di Beijing, Senin (29/9). Pemimpin China bakal mencanangkan tekad negara itu segera membangun sebuah stasiun luar angkasa dalam dekade mendatang dan mendarat di Bulan.

Komandan misi, Zhai Zhigang (41), dan dua taikonot (istilah astronot China) tiba di Beijing, di tengah media cetak utama China menyajikan berita penuh pujian atas sukses perjalanan 68 jam dengan wahana luar angkasa Shenzhou VII. Zhai bahkan sukses berjalan di luar angkasa (spacewalk).

”Shenzhou VII telah mendarat. Ketiga pahlawan telah kembali dengan berhasil,” tulis tabloid Beijing Times di halaman utama. Zhai dan kedua rekannya kembali ke Bumi di sebuah padang di Mongolia Dalam, hari Minggu.

Beberapa surat kabar utama memberikan dua sampai tiga halaman penuh berisi kisah perjalanan di luar angkasa itu. China menjadi negara ketiga di dunia setelah AS dan Uni Soviet (Rusia) yang secara independen mencatat keberhasilan itu.

Sukses misi Shenzhou VII, misi berawak ketiga China ke luar angkasa, ini dipandang sebagai lambang bangkitnya teknologi luar angkasa China.

Puluhan juta warga China menyaksikan siaran langsung di televisi pada Sabtu saat Zhai melakukan perjalanan di luar angkasa selama 15 menit. Puncaknya ketika Zhai melambaikan sebuah bendera China di orbit sekitar 340 kilometer dari Bumi.

”Ini merupakan misi yang gemilang, penuh tantangan dengan akhir yang sempurna,” kata Zhai setelah keluar dari kapsul yang membawa mereka pulang. ”Saya bangga pada negeri ini.”

Senin dini hari para taikonot itu diterbangkan ke Pusat Ruang Angkasa Beijing, tempat mereka melakukan latihan sebelum ke luar angkasa. Para perwira militer memberi hormat kepada mereka, sementara anak-anak mengalungkan bunga di leher mereka.

Televisi pemerintah, CCTV, memperlihatkan ketiganya melambai dan tersenyum saat diarak dalam parade menggunakan sedan terbuka di sepanjang jalan Kompleks Pusat Luar Angkasa.

Sembari membawa bendera China dan balon, ribuan orang, termasuk sejumlah tentara berseragam, bersorak saat para astronot itu lewat.

Ketiga taikonot itu akan menjalani karantina selama dua pekan. Menurut kantor berita Xinhua, mereka mungkin rentan pada virus-virus Bumi setelah kembali dari luar angkasa.

Target ke Bulan

Sukses misi Shenzhou VII menjelang Hari Nasional China, 1 Oktober, menimbulkan sebuah gelombang rasa patriotis di internet. ”Saya bangga pada keberhasilan besar dari negeri kita,” kata sebuah posting di situs Sina.com. ”Saya percaya penuh pada masa depan negeri!”

Harian Rakyat mengatakan, menempatkan seorang taikonot China di Bulan merupakan sebuah sasaran yang masuk akal.

”Keberhasilan misi itu kini menggeser fokus membangun stasiun luar angkasa dan mendaratkan manusia di Bulan,” kata Zhang Zhaoyao, pejabat penerbangan luar angkasa berawak.

Program itu akan meluncurkan sebuah wahana orbit baru dan membuat laboratorium luar angkasa sederhana sebelum tahun 2011. Selama dekade mendatang akan dikembangkan pengetahuan untuk tinggal lebih lama di luar angkasa. (AFP/AP/DI)

Penolakan RUU Pornografi Lagi

Bustanuddin Agus
Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Andalas


Setelah lebih dua tahun menghilang dan pernah ditolak di zaman Pemerintahan Megawati, RUU APP dibuka kembali dengan menjadi RUU AP, antipornografi, usaha atau bisnis yang meraih keuntungan dengan memperdagangkan atau memperalat hal bersifat cabul. Pornoaksi, tindakan porno dari perorangan, tidak lagi jadi sasaran tembak RUU ini.

Tentu ramai kembali. PDIP dan PDS lagi-lagi menolak. Adnan Buyung Nasution dalam pertemuannya dengan seniman di Bali ini menyatakan akan menggunakan posisinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) untuk menolak RUU tersebut menjadi undang-undang.

Para seniman di Yogya dan Solo juga melakukan demo. Demo-demo anti-RUU di-blow up pula oleh media sehingga terkesan demikianlah suara rakyat. Sungguh sangat alot untuk memuluskan RUU yang mengajak menghargai diri dan melindungi anak-anak dan generasi muda dari racun yang merasuk ke otak dan hati mereka di tengah pendidikan disuruh genjot dengan 20 persen dana APBN dan melakukan sertifikasi guru dan dosen.

Keadaan ini sungguh berbeda seperti siang dan malam dengan masyarakat di Kerajaan Kelantan (negara bagian), Malaysia. Ini terungkap dari hasil penelitian Shukeri bin Mohamad untuk disertasi Doktor di Universiti Malaya (di sana dinamakan tesis doktor) yang baru selesai saya baca sebagai pemeriksa luar. Disertasi itu berjudul Penerimaan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Siyasah Syar'iyyah di Negeri Kelantan dari Tahun 1990 Hingga 2000: Kajian Dalam Kawasan Majelis Perbandaran Kota Bharu, Kelantan. Sambil membacanya, tayangan demo RUU AP juga terdengar di televisi. Tentu jadi makin memprihatinkan mengingat pluralitas di Malaysia, termasuk di Kelantan lebih serius dari di Indonesia.

Setuju pelaksanaan
Di Malaysia, Melayu Muslim 54 persen, selebihnya non-Melayu yang non-Muslim (Tionghoa 25 persen, 7 persen India, 4 persen kaum primitif, dan lain-lain). Di Indonesia rasionya 85:15 persen. Tapi, persepsi masyarakat di Malaysia, termasuk yang non-Muslim, sangat positif terhadap undang-undang wajib berpakaian menutup aurat bagi semua pegawai Kerajaan Malaysia. Tidak boleh ada iklan yang mengumbar aurat wanita, duduk dipisah laki-laki dan perempuan dalam acara-acara resmi.

Di Malaysia tidak boleh berkhalwat laki-laki perempuan yang tidak suami istri. Pelayan gunting perempuan tidak boleh berpakaian mengumbar aurat (harus berpakaian seragam) dan hanya boleh menggunting perempuan pula. Semuanya ini dihimpun dalam istilah program pembasmian mungkar. Sebelum 1990 ketika pemerintahan Partai Barisan Nasional tidak ada program Membangun Bersama Islam.

Dengan responden yang diambil secara acara acak dengan sistem satu orang selang 10 daftar penduduk Kota Bharu, ibu kota Kelantan, dari 885 responden yang sahih, 98,5 persen Melayu Muslim menjawab setuju (dijumlahkan dari 4,3 persen agak setuju, 25,7 persen setuju, 68,5 persen sangat setuju). Dari non-Melayu yang non-Muslim 58 persen menyatakan setuju (dijumlahkan dari 10 persen agak setuju, 24 persen setuju, 28 persen sangat setuju).

Belum lagi yang menyangkut masalah politik menjadikan Islam sebagai prinsip dalam kebijakan pemerintahan yang kebanyakan dianggap tabu di negeri kita ini. Di sana Islam dalam politik ini dan kebijakan pemerintah disetujui oleh 82,84 persen Melayu Muslim dan 59,25 persen non-Melayu yang non-Muslim itu.

Pertunjukan kesenian pun tidak boleh laki-laki berpakaian perempuan dan sebaliknya tidak boleh campur aduk laki-perempuan tanpa batas, dan tidak boleh yang mendedah (pamer) aurat perempuan. Seni porno tersebut ditambah dengan kesenian mengandung unsur syirik dihimpun dalam pertanyaan tentang penyelarasan budaya seni dengan prinsip Islam.

Jawaban 87,7% Melayu Muslim setuju (dijumlah dari 11,6% agak setuju, 36% setuju, 48,1% sangat setuju). Sedang 64% non-Melayu yang non-Muslim menjawab setuju (dijumlahkan dari 28% agak setuju, 20% setuju, 18% sangat setuju).

Data itu pendapat tentang pelaksanaan atau penerapan peraturan yang lebih rigid dari RUU APP karena mengatur pornoaksi yang dianggap sudah biasa, seperti khalwat, pisah duduk. Program itu dilancarkan baru dari tahun 1990, tidak peraturan yang telah lama diterapkan sejak negara itu merdeka.

RUU yang pernah ditolak dan tertunda (karena di-blow up sebagai yang kontroversial) itu dialihkan dari pornoaksi ke usaha pornoaksi. Meski demikian dicitrakan sebagai yang menekan kreativitas, tidak menghormati keragaman budaya, dan definisi yang kabur. Kenapa perbedaan siang dan malam antara dua bangsa serumpun, seagama, dan bertetangga ini?

Pseudo agama
Mayoritas mutlak setuju di Kelantan kepada aturan pornoaksi dan pornografi, termasuk yang non-Muslim, tentu karena manfaat peraturan itu sudah dirasakan. Jadi alasan penerimaan masyarakat sudah mulai objektif dan rasional. Dari mana pun datangnya, kebenaran itu akhirnya diterima oleh nurani manusia.

Ditolaknya RUU APP di Indonesia lebih disebabkan oleh alasan ideologis. Rasionalnya dicari-cari, atau rasionalitas sebenarnya memang tunduk kepada ideologi.

Menolak RUU APP didorong oleh idelogi liberalisme. Kelompok masyarakat banyak yang demam kebebasan. Seniman menuntut kebebasan. Filsuf dan cendekiawan tidak mau taklid kepada siapa dan kelompok budaya mana pun alias liberal.

Ilmuwan menuntut kebebasan. Hakim menyatakan diri bebas menjatuhkan vonis, padahal mereka harus menjatuhkan hukum sesuai undang-undang. Bahkan, sebagian kaum agama pun memproklamasikan diri sebagai kaum liberal.

Memandang sesuatu dengan ideologi cenderung tidak objektif. Ideologi kebebasan memandang segala macam aturan harus ditentang. Tetapi, sebagai kaum yang dianggap cendikiawan, seniman, kaum terdidik, alasan yang tampaknya rasional harus dikemukakan, seperti definisi yang tidak jelas, menindas kreativitas seniman, dan menindas budaya sebagian bangsa Indonesia (suku Asmat, orang Bali, dan kemben Jawa). Alasan demikian termakan sekali oleh orang awam. Padahal, pengecualian dalam RUU itu telah dibuatkan klausulnya.

Nottingham dan Mark Jeurgesmeyer, sosiolog kontemporer kelas internasional, memasukkan ideologi modern, seperti liberalisme, sekularisme, dan komunisme sebagai agama. Tentunya agama tanpa wahyu, agama sekuler, atau untuk lebih jelas dan lebih dipahami namakan saja pseudo-religion, agama semu.

Auguste Comte (1798-1857), bapak sosiologi modern, pusing melihat masyarakat Prancis yang kacau-balau karena demam kebebasan setelah revolusi Prancis 1789. Berdasarkan pandangan sosiologis, masyarakat tidak mungkin berdiri. Perlu keteraturan dan ideologi yang mempersatukan.

Agama dipandang memenuhi syarat untuk mempersatukan dan merealisasi keteraturan (seperti Islam terdiri dari akidah, kesatuan ideologis, dan syariah, aturan-aturan untuk keteraturan). Karena dia sudah telanjur ateis, lalu agama yang dicanangkannya adalah religion of humanity, agama tanpa Tuhan yang Maha Gaib dan Maha Pencipta(Discours sur l'Esprit Positif, Union Generale d'Editions, Paris, 1963).

Rousseau menamakannya religion civile. Tuhannya adalah kemanusiaan. Nabinya tokoh-tokoh yang berjasa bagi kemanusiaan. Ritualnya upacara hari lahir atau kematian mereka.

Alasan-alasan yang dikemukakan dengan kacamata liberalisme dan sekularisme mungkin juga disokong oleh mayoritas berkat disihir oleh media massa karena sejalan dengan selera rendahan dan kesenangan sesaat. Agama wahyu yang berpegang kepada nilai-nilai moral memang sulit diterima oleh kebanyakan karena berdasarkan pandangan jauh ke depan dan untuk kepentingan keteraturan dan ketenangan hidup bersama.

Ikhtisar:
- Di Malaysia, orang yang non-Muslim pun sangat positif terhadap undang-undang wajib berpakaian menutup aurat.
- Sangat aneh di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim menolak aturan yang sangat melindungi generasi mendatang tersebut.
- Kepentingan ekonomi dan uang menjadi alasan bagi kelompok yang menolak pemberlakuan aturan tersebut.

Lonceng Kematian Sekolah Swasta Rabu, 24 September 2008 | 00:20 WIB S BELEN Tahun 2009, anggaran pendidikan mendapat tambahan Rp 46,15 triliun hingg

Lonceng Kematian Sekolah Swasta

Rabu, 24 September 2008 | 00:20 WIB

S BELEN

Tahun 2009, anggaran pendidikan mendapat tambahan Rp 46,15 triliun hingga menjadi Rp 224 triliun (20 persen APBN). Penghasilan guru dan dosen PNS terendah minimal Rp 2 juta, belum termasuk kenaikan kesejahteraan sekitar 14-15 persen gaji pokok.

Kabar menggembirakan bagi guru dan dosen PNS itu ternyata tak dinikmati guru sekolah swasta. Bagi mereka, ketentuan itu hanya menjadi pelipur lara. Guru nonsarjana hanya mendapat subsidi tunjangan Rp 50.000 dan guru S-1 Rp 100.000 per bulan (Kompas, 10-12/9/2008).

Tambahan ini akan digunakan untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), menambah guru madrasah, rehabilitasi sekolah, peningkatan sarana sekolah, peningkatan kualitas pendidikan nonformal, dan penelitian pendidikan.

Lonceng kematian

Pada era reformasi, gaji PNS—termasuk guru PNS—berkali-kali dinaikkan pemerintah. Hal ini memaksa yayasan swasta menyetarakan gaji guru dengan guru PNS. Akibatnya, alokasi dana untuk gaji guru di sekolah swasta favorit di perkotaan yang dulu sekitar 60 persen dari total anggaran kini 70 persen hingga 85 persen. Jika ditambah insentif pemerintah daerah, terutama di Jakarta dan Kalimantan Timur, jurang penghasilan guru PNS dan swasta kian lebar.

Bantuan dana BOS bagi swasta tak memecahkan masalah karena terbanyak untuk gaji guru. Nasib guru sekolah swasta menyedihkan. Sebuah SMA swasta di Jakarta hanya mampu menggaji Rp 1 juta bagi guru yang sudah mengabdi 12 tahun. Di Yogyakarta ada guru yang masih digaji Rp 300.000. Banyak sekolah seperti ini. Kesejahteraan guru PNS akan kian cerah pada masa depan. Dapat diramalkan, sekolah swasta akan gulung tikar. Ini merupakan lonceng kematian sekolah swasta.

Dampak

Banyak sekolah swasta—Taman Siswa, Muhammadiyah, sekolah NU, sekolah swasta Islam lain, sekolah Katolik maupun sekolah Kristen—akan terkubur. Ada yang bertahan hidup, tetapi ibarat kerakap di atas batu. Mereka akan sulit mempertahankan mutu karena dana untuk proses belajar-mengajar (PBM) dan pelatihan guru drastis berkurang.

Padahal, sekolah-sekolah ini amat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pencerdasan bangsa. Di seluruh Indonesia sekolah swasta umumnya lebih bermutu daripada sekolah negeri. Data nilai evaluasi murni UN menunjukkan kenyataan ini. Jika sekolah swasta hilang dari peredaran, bangsa ini akan ”kehilangan” besar.

Yayasan sekolah swasta yang besar berkiprah tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, bahkan di wilayah terpencil. Untuk bertahan hidup, digunakan subsidi silang. Kebijakan diskriminatif pemerintah akan berakibat tewasnya sekolah di kota. Selanjutnya sekolah di pedesaan akan ditutup. Mengapa pemerintah memilih menaikkan gaji guru PNS saja? Jika sekolah swasta di pedesaan ditutup, angka partisipasi anak usia wajib belajar pasti menurun. Karena itu, DPR hendaknya mempertimbangkan dampak ini dalam membahas alokasi dana tambahan ini.

Negara lain

Perkembangan di dunia menunjukkan gejala yang mirip. Pemerintah Inggris membangun sekolah negeri, tetapi juga tetap mempertahankan sekolah swasta yang berciri khas. Dana pendidikan termasuk gaji guru tidak dibedakan. Gejala ini juga terjadi di Malaysia dan Barat. Sekolah swasta umumnya tetap mempertahankan ciri khas meski hampir seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah.

Di Malaysia hampir 50 tahun pemerintah berusaha menghapus sekolah swasta China, Tamil, dan Islam, tetapi sekolah-sekolah itu tetap bertahan hidup. PM Mahathir Mohamad bahkan secara khusus berusaha menghapus sekolah swasta Islam yang disebut sekolah agama rakyat (SAR), tetapi tak berhasil. Untuk sekolah swasta China, Tamil, dan Islam yang independen, pemerintah memberi subsidi sarana dan gaji guru.

Dulu Presiden Soeharto pernah berkata kepada Gubernur NTT Ben Mboy. ”Sekolah negeri dan swasta memang masih dibedakan. Namun, pada masa depan jika pemerintah sudah mampu, tidak akan dibedakan. Dana untuk pembangunan gedung, sarana, dan gaji guru sekolah swasta ditanggung pemerintah.”

Saat itu, perbedaan sekolah negeri dan swasta hanya pada papan nama sekolah. Kini tiba saatnya pemerintah mengakhiri tindak diskriminatif terhadap sekolah swasta saat 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan.

Argumen

Argumen yang mendasari usul ini adalah, pertama, uang negara, yakni uang rakyat yang juga berasal dari pajak rakyat. Karena itu, perlakuan pemerintah harus sama. Sekolah swasta juga mendidik anak bangsa.

Kedua, sekolah negeri menunjukkan ciri pengelolaan seperti lembaga pemerintah. Kurang efisien, tak bersemangat wirausaha, dan kurang motivasi meningkatkan mutu. Adapun sekolah swasta memiliki elan vital mewujudkan visi dan misi khas serta bergantung kepercayaan masyarakat. Lebih inovatif karena didorong nilai tambah yang ditawarkan untuk meningkatkan nilai jual. Penerapan asas subsidi silang menjamin kelangsungan hidup sekolah di pedesaan. Sekolah dikelola seperti bisnis. Prinsip efisiensi konsisten dilaksanakan.

Ketiga, di suatu negara selalu ada kelompok masyarakat yang berjuang mewariskan nilai-nilai khas budaya, etnis, agama, dan ideologi. Upaya pemerintah menghapus sekolah swasta cenderung tak berhasil. Hal ini juga terlihat di AS. Sekolah swasta Kristen tetap hidup sejak akhir abad ke-19 hingga kini meski pemerintah selalu berusaha menghapus. Mutunya lebih baik dan penggunaan dana tetap efisien. Gejala ini juga terlihat di Indonesia. Di berbagai daerah, mutu sekolah swasta cenderung lebih unggul. Sekolah negeri yang bermutu umumnya hanya satu-dua di kota besar. Tibalah saatnya pemerintah menggunakan bisikan nurani dalam mengambil kebijakan pendidikan.

S BELEN Pemerhati Pendidikan

Rabu, 24 September 2008 | 00:20 WIB

S BELEN

Tahun 2009, anggaran pendidikan mendapat tambahan Rp 46,15 triliun hingga menjadi Rp 224 triliun (20 persen APBN). Penghasilan guru dan dosen PNS terendah minimal Rp 2 juta, belum termasuk kenaikan kesejahteraan sekitar 14-15 persen gaji pokok.

Kabar menggembirakan bagi guru dan dosen PNS itu ternyata tak dinikmati guru sekolah swasta. Bagi mereka, ketentuan itu hanya menjadi pelipur lara. Guru nonsarjana hanya mendapat subsidi tunjangan Rp 50.000 dan guru S-1 Rp 100.000 per bulan (Kompas, 10-12/9/2008).

Tambahan ini akan digunakan untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), menambah guru madrasah, rehabilitasi sekolah, peningkatan sarana sekolah, peningkatan kualitas pendidikan nonformal, dan penelitian pendidikan.

Lonceng kematian

Pada era reformasi, gaji PNS—termasuk guru PNS—berkali-kali dinaikkan pemerintah. Hal ini memaksa yayasan swasta menyetarakan gaji guru dengan guru PNS. Akibatnya, alokasi dana untuk gaji guru di sekolah swasta favorit di perkotaan yang dulu sekitar 60 persen dari total anggaran kini 70 persen hingga 85 persen. Jika ditambah insentif pemerintah daerah, terutama di Jakarta dan Kalimantan Timur, jurang penghasilan guru PNS dan swasta kian lebar.

Bantuan dana BOS bagi swasta tak memecahkan masalah karena terbanyak untuk gaji guru. Nasib guru sekolah swasta menyedihkan. Sebuah SMA swasta di Jakarta hanya mampu menggaji Rp 1 juta bagi guru yang sudah mengabdi 12 tahun. Di Yogyakarta ada guru yang masih digaji Rp 300.000. Banyak sekolah seperti ini. Kesejahteraan guru PNS akan kian cerah pada masa depan. Dapat diramalkan, sekolah swasta akan gulung tikar. Ini merupakan lonceng kematian sekolah swasta.

Dampak

Banyak sekolah swasta—Taman Siswa, Muhammadiyah, sekolah NU, sekolah swasta Islam lain, sekolah Katolik maupun sekolah Kristen—akan terkubur. Ada yang bertahan hidup, tetapi ibarat kerakap di atas batu. Mereka akan sulit mempertahankan mutu karena dana untuk proses belajar-mengajar (PBM) dan pelatihan guru drastis berkurang.

Padahal, sekolah-sekolah ini amat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pencerdasan bangsa. Di seluruh Indonesia sekolah swasta umumnya lebih bermutu daripada sekolah negeri. Data nilai evaluasi murni UN menunjukkan kenyataan ini. Jika sekolah swasta hilang dari peredaran, bangsa ini akan ”kehilangan” besar.

Yayasan sekolah swasta yang besar berkiprah tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, bahkan di wilayah terpencil. Untuk bertahan hidup, digunakan subsidi silang. Kebijakan diskriminatif pemerintah akan berakibat tewasnya sekolah di kota. Selanjutnya sekolah di pedesaan akan ditutup. Mengapa pemerintah memilih menaikkan gaji guru PNS saja? Jika sekolah swasta di pedesaan ditutup, angka partisipasi anak usia wajib belajar pasti menurun. Karena itu, DPR hendaknya mempertimbangkan dampak ini dalam membahas alokasi dana tambahan ini.

Negara lain

Perkembangan di dunia menunjukkan gejala yang mirip. Pemerintah Inggris membangun sekolah negeri, tetapi juga tetap mempertahankan sekolah swasta yang berciri khas. Dana pendidikan termasuk gaji guru tidak dibedakan. Gejala ini juga terjadi di Malaysia dan Barat. Sekolah swasta umumnya tetap mempertahankan ciri khas meski hampir seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah.

Di Malaysia hampir 50 tahun pemerintah berusaha menghapus sekolah swasta China, Tamil, dan Islam, tetapi sekolah-sekolah itu tetap bertahan hidup. PM Mahathir Mohamad bahkan secara khusus berusaha menghapus sekolah swasta Islam yang disebut sekolah agama rakyat (SAR), tetapi tak berhasil. Untuk sekolah swasta China, Tamil, dan Islam yang independen, pemerintah memberi subsidi sarana dan gaji guru.

Dulu Presiden Soeharto pernah berkata kepada Gubernur NTT Ben Mboy. ”Sekolah negeri dan swasta memang masih dibedakan. Namun, pada masa depan jika pemerintah sudah mampu, tidak akan dibedakan. Dana untuk pembangunan gedung, sarana, dan gaji guru sekolah swasta ditanggung pemerintah.”

Saat itu, perbedaan sekolah negeri dan swasta hanya pada papan nama sekolah. Kini tiba saatnya pemerintah mengakhiri tindak diskriminatif terhadap sekolah swasta saat 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan.

Argumen

Argumen yang mendasari usul ini adalah, pertama, uang negara, yakni uang rakyat yang juga berasal dari pajak rakyat. Karena itu, perlakuan pemerintah harus sama. Sekolah swasta juga mendidik anak bangsa.

Kedua, sekolah negeri menunjukkan ciri pengelolaan seperti lembaga pemerintah. Kurang efisien, tak bersemangat wirausaha, dan kurang motivasi meningkatkan mutu. Adapun sekolah swasta memiliki elan vital mewujudkan visi dan misi khas serta bergantung kepercayaan masyarakat. Lebih inovatif karena didorong nilai tambah yang ditawarkan untuk meningkatkan nilai jual. Penerapan asas subsidi silang menjamin kelangsungan hidup sekolah di pedesaan. Sekolah dikelola seperti bisnis. Prinsip efisiensi konsisten dilaksanakan.

Ketiga, di suatu negara selalu ada kelompok masyarakat yang berjuang mewariskan nilai-nilai khas budaya, etnis, agama, dan ideologi. Upaya pemerintah menghapus sekolah swasta cenderung tak berhasil. Hal ini juga terlihat di AS. Sekolah swasta Kristen tetap hidup sejak akhir abad ke-19 hingga kini meski pemerintah selalu berusaha menghapus. Mutunya lebih baik dan penggunaan dana tetap efisien. Gejala ini juga terlihat di Indonesia. Di berbagai daerah, mutu sekolah swasta cenderung lebih unggul. Sekolah negeri yang bermutu umumnya hanya satu-dua di kota besar. Tibalah saatnya pemerintah menggunakan bisikan nurani dalam mengambil kebijakan pendidikan.

S BELEN Pemerhati Pendidikan

Tim Riset Cikeas

Rabu, 10 September 2008 | 00:44 WIB

Mulyanto

Kasus blue energy, energi alternatif berbasis air, sempat menghebohkan kita beberapa waktu lalu. Kini, kita dihebohkan kontroversi padi Super Toy HL-2.

Blue Energy dikembangkan Joko Suprapto, yang difasilitasi Heru Lelono, Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun padi Super Toy HL-2, benih unggul yang didaku dapat panen tiga kali tanpa menebar benih dengan produktivitas lebih dari 20 ton per hektar. Padi yang dikembangkan Tuyung Supriyadi bersama Heru Lelono, yang pada panen perdana dihadiri Yudhoyono dan para menteri itu, kini menuai kritik.

Ratusan petani Desa Grabag, Purworejo, pada panen kedua di areal sawah seluas 96,2 ha mengamuk karena padi Super Toy HL-2 itu kopong (Kompas, 7/9/ 2008). Wakil Presiden Jusuf Kalla berkomentar, pengusaha yang terlibat harus bertanggung jawab. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok meminta Heru Lelono mundur sebagai anggota Staf Khusus Presiden.

Sebenarnya, pro-kontra atas suatu temuan ilmiah atau teknologi adalah hal lumrah. Tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi kita memiliki aturan main, bagaimana suatu ide kreatif inovatif muncul, masuk wacana ilmiah, lalu bergerak dalam skala pilot untuk uji coba tekno-ekonomi, sampai diproduksi massal sebagai barang ekonomi yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Namun, dalam kasus padi Super Toy HL-2, blue energy, juga Nutrisi Saputra—semua terkait produk tim Riset Cikeas dan Heru Lelono—ini agak unik.

Keterlibatan Istana

Ada beberapa faktor yang membuat isu ini berdaya tarik politis. Pertama, kesan adanya keterlibatan Istana. Dalam kasus Super Toy HL-2, selain pengembangannya difasilitasi Heru Lelono, panen perdana padi ini diekspos dan dihadiri Presiden serta para menteri. Dalam kasus blue energy, Heru Lelono memperkenalkan penemu awal kepada Presiden. Ketua tim pengembang adalah Staf Khusus Presiden. Menurut rencana, lokasi pabrik blue energy ada di dekat Cikeas, kediaman pribadi Presiden, di atas lahan seluas 10 hektar di bawah kontrol Tim Riset Cikeas dengan nama Center for Food, Energy, and Water Studies (CFEWS).

Istana terkesan mendukung dan memfasilitasi kemunculan konsep ini kepada publik dalam International Conference on Climate Change di Bali lalu, maupun pertemuan dengan pakar energi, yang akhirnya urung.

Kasus Nutrisi Saputra juga serupa. Penemu dapat berpresentasi di Sidang Kabinet sehingga terkesan Istana memberi restu. Akibatnya, Nutrisi Saputra cepat beredar di masyarakat.

Kedua, pemberitaan yang bombastis, harapan yang menggunung, sementara prosedur pengujian teknis-ilmiah belum sempurna dijalani. Simak pemberitaan tentang padi Super Toy HL-2, blue energy, dan Nutrisi Saputra. Apalagi, akhir bidikan produk adalah masyarakat. Bagaimana tidak heboh jika ada pupuk yang dapat menyuburkan tanaman dan meningkatkan produktivitas secara menakjubkan. Itulah yang dipromosikan dengan Nutrisi Saputra.

Begitu pula benih unggul Super Toy HL-2. Benih ini dipromosikan dapat panen tiga kali tanpa menebar benih lagi dengan produktivitas lebih dari 20 ton/ha. Padahal, di Jawa, rata-rata produktivitas padi 5-6 ton/ha.

Adapun temuan blue energy muncul di tengah harga BBM dunia yang meroket, dengan bahan dasar air yang di sini amat berlimpah. Isu-isu ini menjadi spektakuler, sensasional, dan mengundang histeria publik.

Padahal, pengujian produk, termasuk scale-up ekonominya masih berproses dan perlu waktu. Kita belum mendengar Super Toy HL-2 secara intensif diuji untuk mendapat sertifikat pelepasan varietas, apalagi didaftar untuk perlindungan varietas tanaman. Juga dengan blue energy apakah sudah diuji di UPT LTMP-BPPT Puspiptek Serpong secara sistematis dan akurat? Nutrisi Saputra saat diuji Balitbang Departemen Pertanian, ternyata tidak ditemui keunggulan apa pun. Bahkan, dalam jangka panjang pupuk kontroversial ini dapat mengeraskan dan merusak tanah. Bisa dibayangkan bagaimana kecewa dan menderitanya petani jika harus tertipu oleh kepalsuan teknologi ini.

Sebaiknya Tim Riset Cikeas tidak perlu banyak publikasi. Lakukan riset intensif dengan melibatkan lembaga riset pemerintah agar lebih meyakinkan. Tidak perlu terburu-buru melibatkan Yudhoyono atau membawanya ke Sidang Kabinet. Jika secara ilmiah-teknis sudah terbukti, dilakukan promosi dan aksi ekonomi. Dengan pola yang ada, wajar jika muncul kontroversi, menjadi sasaran tembak politisi, dan tuduhan bisnis KKN. Apalagi ada Ciputra di balik Nutrisi Saputra atau PT Sarana Harapan Indogrup dibalik blue energy dan padi Super Toy HL-2.

Pelanggaran

Faktor ketiga, pelanggaran. Ini yang disesalkan karena mencoreng Yudhoyono. Kasus Nutrisi Saputra, misalnya, pupuk ini telah menyebar di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Padahal, produk itu belum mendapat izin dari lembaga berwenang. Untung pemerintah cepat bertindak sehingga dapat ditarik dari peredaran. Padahal, beberapa DPRD akan menganggarkan pengadaan pupuk ini dalam APBD mereka.

Pertanyaannya, bolehkah Yudhoyono memiliki tim riset seperti CFEWS ini?

Status organisasi dan anggarannya bersifat swasta. Lalu apa yang dilanggar?

Tim ini sebenarnya memiliki tujuan mulia, mencari terobosan inovatif, solusi praktis atas masalah dasar yang dihadapi bangsa, seperti pangan, energi, dan air. Tetapi, karena implementasinya merembet ke fasilitas negara dan istana, secara publik terkesan negatif. Belum lagi tokoh yang muncul secara ilmiah-teknis tidak sebanding dengan mendasarnya masalah yang dihadapi, sehingga terkesan irasional, klenik, nirilmiah.

Seandainya ”menjadi” Heru Lelono, sejak awal saya berkantor dekat LIPI atau BPPT, berkoordinasi dengan dua lembaga iptek nasional. Menyeleksi berbagai inovasi dari masyarakat dan mengujinya dengan teliti. Jika sudah terbukti secara ilmiah teknis, lalu ditingkatkan untuk skala ekonomi sehingga tidak ”masuk angin”. Siapa tahu dari sekian banyak inovasi masyarakat, satu-dua ada yang berkualitas untuk diteruskan ke tingkat aplikasi guna menyelesaikan aneka masalah bangsa. Kalau seperti ini terus, jangan salahkan publik kalau Tim Riset Cikeas terus menuai kontroversi.

Mulyanto Peneliti di Institute for Science and Technology Studies (Istecs); Penulis Buku ”Iptek Nasional Pasca Habibie”

Gaji Guru Jadi Rp 2 Juta

Gaji Guru Minimal 2 juta

Gaji Minimal yang Berlaku Mulai Tahun 2009

Rabu, 10 September 2008 | 01:01 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan guru dan dosen negeri, pemerintah mulai tahun 2009 meningkatkan penghasilan guru dan dosen golongan terendah minimal Rp 2 juta per bulan. Penghasilan tersebut belum termasuk dengan kenaikan kesejahteraan yang berkisar 14-15 persen dari gaji pokok.

Adapun untuk guru non-negeri yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional maupun di Departemen Agama, pemerintah memberikan kenaikan subsidi tunjangan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikannya. Bagi guru non- sarjana mendapat tambahan tunjangan Rp 50.000 per bulan. Sebaliknya, guru yang strata 1 (S-1) mendapat tunjangan Rp 100.000 per bulan.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (9/9).

Dalam rapat terbatas tersebut hadir Wapres M Jusuf Kalla, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

”Dengan tambahan anggaran pendidikan Rp 46,15 triliun, ada tambahan yang difokuskan bagi kesejahteraan guru dan dosen di Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sampai 27 persen. Oleh sebab itu, gaji guru negeri di berbagai jenjang taman kanak-kanak (TK), SD, dan SMP minimal Rp 2 juta,” tutur Bambang.

Menurut Bambang, lebih dari 50 persen tambahan anggara pendidikan diperuntukkan bagi program penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sisanya, tambah Bambang, untuk meningkatkan tunjangan bagi kesejahteraan para peneliti dan perekayasa yang hasil karyanya telah dipublikasikan di jurnal.

Sementara itu, Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan, dari tambahan anggaran pendidikan Rp 46,15 triliun, Departemen Agama mendapat tambahan Rp 10 triliun lebih. Penambahan anggaran ini di antaranya akan dimanfaatkan untuk penambahan guru madrasah dan rehabilitas sekolah.

Diskriminatif

Secara terpisah, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman mengatakan, jika kenaikan gaji guru hingga minimal Rp 2 juta untuk golongan terendah hanya diprioritaskan bagi guru pegawai negeri sipil (PNS), kebijakan itu dinilai diskriminatif. Kebijakan yang semata-mata memprioritaskan guru PNS tersebut dinilai sebagai janji-janji manis dan umbar kebaikan pemerintah.

”Jika kebijakan itu untuk semua guru PNS dan non-PNS, baru bisa dibilang perubahan yang bagus,” ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menyambut baik komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. ”Tetapi, yang dibutuhkan guru itu realisasinya, bukan janji-janji kosong. Banyak guru yang resah karena pembayaran tunjangan sertifikasi terhenti. Guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak jelas apa bisa menikmati tunjangan sertifikasi hanya karena belum S-1,” ujarnya. (HAE/ELN)

SITUASI KEBANGSAAN

Bangsa Indonesia Harus Hargai Budaya
Selasa, 9 September 2008 | 03:00 WIB 

Jakarta, Kompas - Di tengah problem kebangsaan yang hebat, bangsa ini perlu menghargai budayanya sendiri. Kekayaan budaya bangsa secara praktis bisa dijadikan solusi bagi problem bangsa ini. Bahkan, budaya yang mengakar kuat dalam diri bangsa ini, di tangan yang benar, akan memakmurkan bangsa.

Demikian, antara lain, isi dialog Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir di Jakarta, Minggu (7/9). ”Budaya kita bisa menjadi kekayaan arah pembangunan diri sebagai manusia Indonesia,” ujar Soetrisno.

Menurut Soetrisno, seluruh komponen bangsa perlu mencari solusi bagi jawaban atas persoalan bangsa jangka menengah, pendek, dan panjang. ”Kita harus bisa menyampaikan wacana baru untuk membangun peradaban baru bangsa Indonesia ini agar bangsa ini semakin kuat,” ujarnya.

Apalagi, menurut Soetrisno, bangsa ini sudah memiliki modal cukup besar untuk bisa mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Bangsa ini memiliki kekayaan alam, sumber daya manusia yang besar, tetapi memang belum menjadi bangsa yang beruntung.

Perkuat persatuan

Abdurrahman Wahid mengingatkan, perkembangan masyarakat Eropa pun tidak melupakan dasar filosofi Yunani yang menjadi tempat lahir ideologi besar.

”Hidup berdasarkan rasio, yang kemudian memberikan penghargaan kepada kemanusiaan secara umum,” ujar Gus Dur.

Menurut dia, setelah ideologi dan nasionalisme habis, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bingung. Padahal, bangsa Indonesia memiliki budaya yang menjadi modal untuk memperkuat persatuan dan dasar untuk kemajuan.

Tentang kepemimpinan nasional, Gus Dur mengatakan, undang-undang saat ini mengharuskan presiden dicalonkan melalui partai politik. Itu sebabnya ia masih berada di PKB, yang menjadi partainya satu-satunya.

”Banyak yang mengatakan kepada saya bahwa PKB terlalu kecil buat saya, tetapi PKB merupakan partai saya,” ujarnya.

Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan PAN Sayuti Asyathri mengatakan, kemanusiaan Indonesia memang tinggi, tetapi tidak disertai elaborasi keilmuannya sehingga tidak punya pertanggungjawaban struktural dalam penerapannya.

”Malah berbalik menjadi terkenal sebagai bangsa yang memproduksi kekerasan, akibatnya terjadi ayunan balik, dikenal sebagai bangsa yang memproduksi kekerasan,” ujarnya.

Sudah saatnya penghargaan terhadap kemanusiaan diikuti penghargaan atas filsafat yang bisa dipakai sebagai alat untuk mengharumkan kemanusiaan.

”Kita punya modal untuk itu,” ujarnya. (MAM)

 

Batik Oey Soe Tjoen

Orang yang Bekerja dengan Ingatan Kuat 


Selasa, 9 September 2008 | 03:00 WIB 

B Josie Susilo H

Keindahan itu sebenarnya ada dalam ruang-ruang tersembunyi. Keindahan bukan tidak tampak, tetapi hanya bersetia dalam keheningan....

Ba adalah titik, dot, yang terangkai menyusun sebuah garis. Saat dirangkai, garis-garis itu menjadi sebuah lukisan atau gambar yang memesona.

Bunga mawar dengan kupu-kupu cantik yang mengitarinya, terpampang indah dengan latar belakang biru kehijauan, cantik tentunya.

”Itu adalah motif khas karya batik kami. Dulu awalnya, motif itu dikumpulkan dari gambar kartu pos zaman Belanda. Bapak mertua saya, Oey Soe Tjoen, meminta kepada karyawannya untuk menggambar motif itu sebagai pola untuk batik yang diproduksinya. Ada lebih dari 100 motif bunga telah dikumpulkan,” kata Istianti Setiono, penerus batik halus khas Pekalongan yang dikenal dengan Batik Oey Soe Tjoen.

Namun, kecantikan batik Oey Soe Tjoen tidak hanya karena polanya yang bunga atau kupu-kupu itu. Kecermatan dan proses membatik serta mewarnai yang lumayan rumit, njlimet, memberinya nilai tersendiri.

Awalnya adalah memberi kanji (tepung dari ketela) pada kain mori yang 100 persen dibuat dari kapas. ”Kesulitan ada sejak itu. Menarik dan membentangkan kain yang menyusut karena dikanji bukan hal mudah. Dahulu saya sering menyobekkan kain yang baru dikanji sebab menariknya terlalu kuat,” kata Istianti.

Setelah kembali dibentangkan pada ukuran semula, kain mulai diberi pola dan diberi malam (lilin untuk membatik). Berbeda dari pembatik pada umumnya yang menarik garis atau menyusun titik seturut garis lurus dari atas ke bawah ke atas, garis dan rangkaian titik batik produk Oey Soe Tjoen dibuat melengkung. Ini untuk memberi kesan lembut, sesuai pesan Oey Soe Tjoen.

Petani yang menjadi pembatik pada usaha milik keluarga Oey Soe Tjoen, lanjut Istianti, terbiasa dengan pola itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketenangan sehingga mampu membatik dengan cermat dan teliti. Namun, efeknya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Apalagi, batik Oey Soe Tjoen adalah batik yang dibuat bolak-balik. Artinya, dua sisi kain dilukis dengan pola dan cara yang sama.

Setelah semua pola awal ditutup malam, kain dicelup dalam pewarna, lalu dikerok, ditutup malam lagi untuk memberi warna berikutnya. Setidaknya lebih dari 12 kali kain itu melalui proses diberi malam, diwarnai, dan dikerok, sebelum akhirnya kain batik itu diselesaikan.

Setiap memberi warna baru, pola yang diberi warna ditutup kembali dengan malam. Gradasi yang dimunculkan betul-betul melalui pemalaman, pewarnaan, dan pengerokan yang berulang-ulang.

Sejak mewarisi usaha batik dari orangtuanya, tahun 1930, Oey Soe Tjoen sengaja mengalihkan cara memproduksi batik dari cap ke batik tulis halus. Istrinya, Kwee Tjoan Giok, pun terlibat aktif dalam usaha itu.

Berdua, mereka merintisnya. Mulai dari membina pembatik yang umumnya adalah petani yang tinggal di sekitar Kedungwuni, tempat keluarga itu tinggal, hingga membina relasi dengan pendukung usaha, seperti pembuat canting dan penyedia malam tawon.

Tidak mengherankan jika sepeninggal Oey Soe Tjoen pada tahun 1975, pembatik itu tetap setia bekerja pada Oey Kam Long, anak ketiga Oey Soe Tjoen. Ketika Oey Kam Long atau Muljadi Widjaja menikahi Istianti Setiono, Kwee Tjoan Giok pun melatih Istianti, yang sarjana lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Sanata Dharma Yogyakarta, menjadi penerus.

Istianti kerap diajak menjenguk pembatik di rumah mereka. Ia juga ditunjukkan kepada siapa canting dibeli. Tak jarang ia diajak bertandang ke rumah mereka, tidak hanya untuk urusan pekerjaan, tetapi sekadar untuk berkunjung.

”Kami memilih tetap mempertahankan cara dan proses sebagaimana bapak mertua saya memulainya,” kata Istianti, yang kemudian meneruskan usaha itu setelah suaminya wafat tahun 2002.

Kunjungan itu kerap dipakai untuk mengontrol kualitas dan kinerja pembatik.

”Setiap proses harus diperiksa dengan cermat dan detail. Jangan sampai ada satu tetesan malam yang tidak pada tempatnya karena kalau terlewat dan telanjur diwarnai sulit sekali hilang,” kata Istianti lagi.

Jika ada yang sobek atau tercoret saat proses, Istianti segera menelepon si pemesan.

”Kami jelaskan kondisinya dan bertanya apakah akan diteruskan atau dihentikan. Biasanya mereka akan meminta dibuatkan baru dan yang telanjur rusak tetap diteruskan,” papar Istianti.

Dengan pola kerja seperti itu, dalam satu tahun Istianti hanya mampu memproduksi 15 lembar kain batik.

”Semuanya adalah pesanan,” kata Istianti yang menjual kain produksinya antara Rp 6,5 juta dan Rp 7,5 juta per lembar.

 

Batik Indonesia Harus Dilindungi

Selasa, 9 September 2008 | 03:00 WIB 

Jakarta, Kompas - Pengusaha dan perajin batik perlu lebih aktif memanfaatkan sertifikasi batik mark. Sertifikasi yang ditandai dengan logo ”Batik Indonesia” pada produk batik itu memberi jaminan mutu sekaligus menjadi pembeda antara batik tulis, batik cap, dan kombinasi batik cap dan tulis.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Fauzi Aziz mengungkapkan hal itu ketika membuka pameran batik di Gedung Departemen Perindustrian (Depperin), Senin (8/9) di Jakarta.

”Batik Indonesia harus dilindungi dari pemalsuan produk- produk batik. Untuk itu, Departemen Perindustrian dan Yayasan Batik Indonesia memproses batik mark,” ujar Fauzi.

Dalam usaha melindungi produsen dan konsumen, dua tahun lalu Yayasan Batik Indonesia dan Depperin meluncurkan penanda batik (batik mark) ”batik INDONESIA”.

Penanda ini mengandung kode daerah produksi, tanggal diberikan, dan produsen. Penanda itu dikeluarkan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk batik tulis, batik cap, dan campuran batik tulis dan cap.

Penggunaan label batik mark diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/9/2007, tetapi bersifat sukarela bagi pengusaha/perajin batik.

Meskipun sudah dua tahun diluncurkan, baru dua pengusaha batik mendaftarkan produknya, yaitu Komaruddin Kudiya dan Affif Syakur.

Menurut Komaruddin, batik mark diperlukan karena sebagian besar masyarakat masih bisa membedakan antara produk batik dan tekstil bermotif batik.

Pembina Yayasan Batik Indonesia Joop Ave mengatakan, batik tidak bisa diklaim hanya sebagai milik Indonesia. Namun, di Indonesialah batik paling banyak diproduksi.

Fauzi mengatakan, pemerintah bersama Kadin dan Yayasan Batik Indonesia juga sedang berupaya untuk mendapatkan pengakuan UNESCO bahwa batik Indonesia merupakan warisan budaya nonbendawi. Dengan pengakuan itu, batik Indonesia tidak bisa diklaim negara lain.

Berdasarkan data Depperin, saat ini terdapat 48.300 unit usaha batik di Indonesia. Tenaga kerja yang diserap 729.300 orang, dengan nilai produksi mencapai Rp 2,8 triliun. (nmp/DAY/OSA)

 

Kesehatan

Konspirasi Negara Adidaya Itu Memang Ada
Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB Kompas

Selama ini, konspirasi negara adidaya dengan organisasi global hanya muncul sebagai tuduhan. Namun, konspirasi itu ternyata memang ada yang akibatnya menyengsarakan negara-negara miskin dan berkembang, dan yang lebih buruk lagi adalah menyengsarakan umat manusia.

Paling tidak, itulah pengakuan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari ketika menceritakan pengalamannya melawan konspirasi ketidakadilan sistem WHO dalam diskusi ”Perlunya Keberanian dan Keterbukaan untuk Mewujudkan Dunia yang Lebih Baik” di Universitas Paramadina di Jakarta, akhir pekan lalu.

Indonesia, sudah 63 tahun merdeka, mempunyai tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban negara. Selain itu, negara juga bertanggung jawab menegakkan citra bangsa di mata dunia. ”Kita bisa menguji pada diri sendiri apakah betul sudah merdeka, baik fisik maupun nonfisik, atau justru sekarang kita mengalami eksploitasi,” ujar Fadilah.

Paling tidak, itulah yang terjadi ketika Indonesia terserang virus flu burung. Musibah ini seakan-akan memberi hikmah kepada Indonesia.

”Saya merasakan adanya ketidakadilan, dan ini membuat saya protes ke WHO atas sistem yang tidak fair. Selama ini, kita disuruh mengirimkan virus ke WHO, tetapi ujung-ujungnya dikomersialkan. Ketika ditanya lebih lanjut kok bisa sampel virus itu berada di Los Alamos, tempat yang sama ketika senjata atom dibuat?” ujarnya.

Virus flu burung Indonesia, menurut Fadilah, merupakan virus dengan strain yang paling ganas di dunia.

”Mengapa kita diwajibkan setor ke WHO dan kita dapat apa? Ternyata kita ditawari vaksin, kalau tidak sanggup membeli, diberi pinjaman, yang harus dibayar nantinya. Inilah sistem dunia yang tidak adil yang saya lawan,” ujarnya.

Itulah sebabnya, Fadilah mengatakan, dirinya menghentikan pengiriman virus ke WHO sejak awal Januari 2007. Kemudian terjadilah serangkaian pertemuan yang dimulai dengan pertemuan pada 10 Februari 2007 dengan utusan WHO dan hasilnya deadlock. Bahkan, Indonesia lalu mengajukan resolusi 60 melawan Amerika Serikat, yang akhirnya bisa dimenangkan karena mendapat dukungan dari 122 negara Non-Blok. Belakangan, resolusi ini juga mendapat dukungan dari Rusia, Inggris, Jerman, dan Australia.

”Inilah bentuk konspirasi dalam mekanisme internasional yang menimbulkan ketidakadilan,” ujarnya.

Dengan menguasai teknologi, memiliki modal dan kemampuan, dianggap sah merampas hak sumber daya alam. ”Inilah pula yang menyebabkan negara miskin makin miskin, termasuk juga intellectual property rights, itu juga tidak menghargai sumber daya alam,” ujarnya.

Fadilah mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya dunia harus berubah, Amerika juga berubah, dan dunia global yang hegemoni penuh eksploitasi harus diubah ke arah globalisasi yang penuh harmoni.

”Selama negara masih mengalami hegemoni, negara kuat menguasai negara yang lemah, kita akan selalu menghadapi dunia yang korup,” ujarnya. (MAM)