Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar program Asuransi untuk Keluarga Miskin atau Askeskin disempurnakan. Hal itu juga menyangkut penataan Askeskin dan mengaudit pelaksanaan Askeskin 2007. Adapun uang asuransi akan langsung dikucurkan ke rumah sakit terkait.
”Askeskin tak hanya melayani masyarakat miskin yang 34 juta, tetapi juga masyarakat setengah miskin. Maka total masyarakat yang dibantu 76 juta,” kata Presiden Yudhoyono seusai memimpin rapat terbatas bidang kesehatan di Departemen Kesehatan, Jakarta, Rabu (20/2). Seluruh warga miskin berhak mendapat layanan kesehatan gratis.
Dia meminta agar mekanisme Askeskin segera dibahas. Kini harus dipikirkan kecepatan bantuan kesehatan dari negara ke rumah- rumah sakit.
”Supervisi, audit harus dilakukan. Saya sedang menunggu hasil audit. Mengapa klaim belum dibayar? Jika ada penyimpangan akan diberi sanksi,” katanya. Saat ini pelaksanaan Askeskin 2007 sedang diaudit.
Soal kerja sama dengan PT Askes, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan, PT Askes difokuskan ke manajemen peserta Askeskin—jangan sampai ada orang miskin tidak memiliki kartu Askeskin.
Pihak Depkes dan PT Askes tidak akan memegang uang. Uang langsung dikucurkan Kantor Perbendaharaan Kas Negara Departemen Keuangan langsung ke rumah sakit melalui bank yang ditunjuk. Depkes akan membentuk tim verifikasi independen di setiap rumah sakit itu melalui usulan dinas kesehatan kabupaten/kota dan diangkat kepala dinas kesehatan provinsi atas nama Depkes.
Soal siapa menjalankan program Askeskin, PT Askes atau pemerintah daerah, Ketua Umum PB IDI Fachmi Idris menyatakan, ”Mestinya wacana siapa berhak mengelola uang, bukan pada pendekatan bagi-bagi persentase nominal uang, namun lebih pada siapa mengerjakan apa dan dapat apa, serta pekerjaannya dinilai berdasar kinerja.” Dana management fee program Askeskin besarnya 5 persen (Rp 230 miliar).
Tetap dilayani
Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, akan tetap menerima pasien miskin meski per 1 Juli klaim biaya pelayanan kesehatan ke pemerintah pusat hanya dibatasi untuk pasien pemilik kartu Askeskin. Tagihan dari pasien pemegang surat keterangan tak mampu akan dibebankan kepada pemerintah daerah.
Direktur RSHS Cissy Rachiana Sudjana Prawira Kartasasmita mengatakan, target pembuatan dan distribusi kartu Askeskin selesai Juni. ”Setelah itu tidak ada pembuatan kartu Askeskin tambahan,” kata Cissy.(INU/LOK/LSD)
No comments:
Post a Comment