Pengamat: Infotainmen Berisi Pembodohan kepada Masyarakat

Pontianak-RoL-- Pengamat Media Cetak dan Elektronik Kalimantan Barat (Kalbar), Sadirman Effendi, Rabu, menyatakan, sebagian besar acara yang disuguhkan infotainmen berisi pembodohan kepada masyarakat, karena hanya berisi informasi mengenai gosip dan sensasi selebritis.

"Kita melihat tidak ada informasi mendidik sekali dalam isi infotainmen yang ada saat ini. Yang ada hanya konflik selebritis yang tidak perlu dihebohkan dan mengarah pada sensasi," ujar Sadirman Effendi, saat menjadi pemateri Workshop untuk "Media dalam upaya Mengurangi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan", di Pontianak.

Ia mengatakan, informasi yang disampaikan hanya isu-isu perselingkuhan selebritis, kawin-cerai, pindah agama, hobi, pacar ulang tahun, pernikahan, beli rumah, kehamilan dan lain-lain, yang penting informasi tentang selebritis.

Banyak informasi yang disampaikan hanya untuk tujuan bisnis pemilik modal suatu media, tanpa mengindahkan pesan moral akibat informasi tersebut. "kita melihat sekarang ada trend kawin-cerai para selebritis yang menjadi sorotan infotainment, sehingga sangat berdampak negatif dalam lingkungan keluarga yang menontonnya," kata Sadirman, mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar.

"Kita berharap pemerintah melalui lembaga sensor filmnya bisa membredel informasi yang dinilai tidak sehat, sehingga masyarakat tidak ikut-ikutan latah," katanya.

Sementara itu, Direktur LPS-AIR, Deman Huri Gustira, mengatakan, dari hasil analisis yang dilakukan beberapa waktu lalu, media baik cetak maupun elektronik tidak terlepas dari kepentingan pemilik modal.

Ia mengatakan, infotainmen melihat isu-isu tentang selebritis, mengenai kawin-cerai, gosip, ulang tahun dan lain-lain sangat laku dijual, sehingga mengeksploitasi informasi tersebut tanpa melihat efek negatif terhadap selebritis itu sendiri dan masyarakat yang menonton.

"Saya percaya selama media dikuasai oleh pemilik modal yang berorientasi bisnis, maka akan sulit bagi media untuk menjalankan fungsinya sebagai kontrol pemerintah dan penyampai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Komunikasi dan Informasi, Aizirman Djusan, mengatakan sekitar 580 dari 829 atau 70 persen media di Indonesia masuk dalam kategori tidak berkualitas dan tidak sehat secara bisnis.

Media yang termasuk kategori tidak sehat di antaranya, cetakan yang rendah, tiras media, iklan yang minim, wartawan tidak profesional, tidak taat kode etik, membuat berita yang bernuansa pornografi, eksploitasi seks, pencabulan, kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan perdagangan manusia.

Dalam membendung efek negatif dari media komunikasi, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan aksi "world summit on the information society" (WSIS). Yaitu pembangunan jaringan informasi dan komunikasi berbasis teknologi yang menghubungkan seluruh pedesaan.

Selain itu, juga untuk lembaga pendidikan, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, pusat pelayanan masyarakat, lembaga kesehatan, dan lembaga pemerintahan, guna mewujudkan masyarakat informasi tahun 2015.

Khusus penanggulangan pornografi, tidak hanya difokuskan di kota-kota besar, tetapi juga memperhatikan wilayah pedesaan dengan keterbatasannya. Mengingat ke depan jaringan akses informasi akan terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan TIK.

Depkominfo menempuh tiga cara agar media massa mampu melahirkan efek positif, yaitu mendorong peningkatan profesionalisme di lingkungan media, meningkatkan literasi masyarakat terhadap media, dan memfasilitasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap media guna memberikan masukan pada Dewan Pers dan KPI. antara/abi