Renaisans Energi Nuklir?

Nengah Sudja

kompas 250607

Tajuk Kompas 9/6/2007 mempertanyakan: Ketika dalam aras global sedang terjadi tren seperti itu, di dalam negeri kita justru sedang banyak membaca berita demo menentang rencana pemerintah untuk membangun PLTN di wilayah Muria, Jawa Tengah.

V V Vaitheeswaran, penulis buku Power To The People (2003), Chapter 10 A Renaissance for Nuclear Power? (judul dengan tanda tanya), menulis teknologi PLTN (generasi kedua) yang dipakai sekarang tidak akan membawa renaisans karena menghadapi masalah utama keekonomian.

Para penulis laporan The Future of Nuclear Power, An Interdisciplinary MIT Study (2003) menulis, teknologi PLTN menghadapi hambatan cost (biaya) yang mahal, safety (keamanan), waste (sampah nuklir), dan bahaya proliferation (senjata nuklir). Tapi, pilihan PLTN tetap diperlukan untuk mengurangi emisi CO2 agar pada 2025-2050 dapat dibangun 1.000 GWe PLTN untuk mengurangi 800 juta ton emisi CO2 per tahun.

Amerika Serikat, produsen listrik terbesar di dunia dari PLTN (103 unit, 98145 MW, 781 TWh, 2005), sejak 1978 tidak membangun PLTN baru. Walaupun diberi keringanan tax production credit 1,8 c/kWh (Agustus 2005, oleh pemerintahan Bush), investor belum tertarik. Jerman, Belgia, Swedia melakukan phase out PLTN. Tren pembangunan 26 PLTN di negara berkembang, kepingin punya satu/dua PLTN, sulit terwujud karena keterbatasan dana. Renaisans PLTN baru akan terjadi kalau generasi keempat yang lebih murah, aman terbukti berhasil dikembangkan tahun 2030.

Studi MIT: biaya pembangkitan PLTN 6,7 c/kWh, PLTU batu bara 4,2 c/kWh, sedangkan PLTGU 3,8 c/kWh (pada harga gas 3,7 dollar AS/MCF). Studi University of Chicago (2004): PLTN 6,5-7,2 c/kWh, sementara PLTU batu bara 4,3-4,9 c/kWh.

Patut dicatat, perbedaan biaya 1 c/kWh, untuk daya 1.000 MW, dengan faktor kapasitas 75%, energi dibangkitkan 6.570 juta kWh per tahun (= 1.000.000 kW x 8760 h/tahun x 0,75 capacity factor), memberi perbedaan biaya 65,7 juta dollar AS per tahun. Lama waktu pengusahaan PLTN 40 tahun, ongkos/biaya lebih yang dikeluarkan 2,628 miliar dollar AS. Kalau Indonesia bangun PLTN empat unit @ 1.000 MW, ongkos lebihnya 10,512 miliar dollar AS. Ini pun dihitung dengan perbedaan biaya 1 c/kWh. Ongkos kebanggaan punya PLTN?

Pemanasan global

Negara industri dewasa ini dan secara kumulatif sejak era industri merupakan kontributor utama emisi CO2. Negara berkembang tidak memiliki kemampuan teknologi maupun finansial mengurangi CO2. Menurut Protokol Kyoto, negara berkembang tidak dikenakan wajib mengurangi emisi CO2. Tapi, karena hidup bersama dalam satu bumi, wajib ikut memberi sumbangan, yang dapat kita lakukan: (1) batasi pertumbuhan penduduk (jumlah penduduk besar, pemakaian energi/emisinya besar), (2) lakukan terus upaya/ budaya hemat energi (pakai listrik saat diperlukan saja), (3) pelihara kelestarian hutan tropis penyerap CO2 (ini pun tidak/belum dapat dikerjakan).

Pembangunan PLTN di Indonesia terkait aspek teknologi, ekonomi/keuangan, sosial, politik, budaya. Termasuk penerimaan masyarakat. Gejala NIMBY (not in my backyard) terjadi di mana-mana. Karena itu, rencana pembangunan patut dilakukan berlandaskan good corporate governance, dengan mengacu tiga pilar: keterbukaan/transparansi, akuntabel, dan libatkan partisipasi publik agar kepentingan publik dapat ditegakkan secara efektif dan efisien, kesepakatan dicapai, keadilan ditegakkan, masyarakat jadi tanggap/peduli, kepastian dan ketaatan hukum bagi semua.

Penjelasan

Pemerintah perlu menjelaskan tujuan pembangunan PLTN itu! Masyarakat pantas diberi penjelasan dan jawaban atas berbagai pertanyaan, seperti:

Apa Indonesia kedodoran, kekurangan sumber daya energi (batu bara, gas alam, panas bumi) untuk memenuhi pasokan listrik? Kekurangan kapan terjadi, dihitung dari besar cadangan dibagi produksi per tahun? Bangun PLTN, apa tidak beli/impor energi mahal dari luar dan jual/ekspor murah energi nasional (batu bara, gas alam)? Apa aset sumber daya energi nasional dikelola secara optimal?

Menghindari pemakaian batu bara kotor dan menggantikannya dengan energi berbahaya (umur sampah radioaktif puluhan ribu tahun) apa lebih bijak? Pembangunan PLTN yang padat modal (di atas 2.000 dollar AS/kW, batu bara 1.000 dollar AS/kW, PLTGU gas alam 600 dollar AS/kW), apa tidak mengurangi kemampuan penyediaan pasokan listrik guna mempercepat sambungan listrik bagi 50 persen masyarakat yang belum mendapatkannya? Amerika Serikat saja masih berpikir bangun PLTN baru setelah 2030. Mengapa tak sabar menunggu generasi ke-4 yang lebih prospektif?

Walaupun menggunakan anggaran publik melalui APBN, laporan studi PLTN tidak dibuka kepada publik. Checks and balance sulit dapat dilakukan. Berilah anak bangsa (universitas) kesempatan belajar. Pemerintah patut membuka ruang publik agar kita bisa berpikir terbuka di antara anak bangsa melakukan kajian bersama. Sekaligus kesempatan baik mempraktikkan demokrasi proyek terkait kepentingan publik.

Hanya dengan dialog, demokrasi dapat ditegakkan melalui kekuatan pikiran/argumentasi (power of reasoning), kalau kekuatan protes demo massa (power of mass) hendak dikurangi dan penggunaan kekuatan senjata (power of gun) dicegah. Melalui dialog di ruang publik mari cegah kebuntuan diskusi, ilmu pengetahuan, filsafat, dan moral.

Nengah Sudja Peneliti Energi